Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sistem self assessment yang dianut sistem perpajakan Indonesia memberikan kebebasan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sedangkan fiskus hanya merupakan pengawas yang harus memastikan bahwa setiap Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan lainnya yang berlaku. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian apakah Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya secara berkala atau dengan pengecualian jika diperkirakan telah terjadi penyimpangan. Pengujian kepatuhan yang dimaksud adalah pemeriksaan pajak. Analisis tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak ini menggunakan teori dan peraturan pelaksanaannya sebagai bahan perbandingan. Hasil Pemeriksaan Pajak setidaknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu berupa penerbitan SKP dan ditemukan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Apabila terdapat indikasi tindak pidana perpajakan, maka pemeriksaan dilanjutkan pada Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum dilakukan penyidikan. Hal inilah yang menjadi masalah. Karena dalam kerangka kerjanya DTP mengelompokkan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam kegiatan Penyidikan sedangkan hasilnya masih dapat berupa penetapan pajak (diterbitkan SKP). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan pada Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, untuk menganalisis faktor-faktor apa saga yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, dan menganalisis cara yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah survey diskriptif sehingga alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bukti permulaan, yaitu Pemeriksa, Pelaksanaan pemeriksaan, dan Wajib Pajak. Pemeriksa dan pelaksanaan pemeriksaan relatif baik dijalankan dengan nilai tertinggi 131 dan nilai terendah 104 dari nilai maksimum 144. Masih ada hambatan yang ditemui mulai dari pelaksanaan sampai dengan tanggapan Wajib Pajak.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini adalah tentang birokrasi penyidikan, mekanisme kontrol dan penyidikan internal KPK. Perhatian utama dalam tesis ini adalah pada tindakan¬tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di KPK dikaitkan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki KPK yang berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum lain. Selain itu, dalam tesis ini juga membahas mekanisme kontrol dan pengawasan internal yang ada di KPK khususnya saat terjadinya korupsi yang dilakukan oleh Sup yang saat itu menjadi penyidik KPK. Tujuan dalam tesis ini adalah untuk menunjukkan birokrasi penyidikan yang ada di KPK serta mekanisme kontrol dan pengawasan internal yang belum berjalan secara maksimal sehingga peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Sup selaku penyidik KPK untuk melakukan korupsi. Masalah dalam tesis ini adalah tindak pidana korupsi penyidik KPK dan penyidikannya. Korupsi yang dilakukan oleh Sup merupakan perbuatan pemerasan terhadap saksi yang sedang berperkara di KPK. Dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangannya, Sup melakukan pemerasan guna keuntungan pribadi. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh Sup yang memanfaatkan kelemahan mekanisme kontrol dan pengawasan internal. Pengaruh KPK sebagai lembaga baru yang belum memiliki organ yang lengkap dimanfaatkan oleh Sup untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan tergolong sebagai perbuatan korupsi. Dengan berdalih untuk kepentingan dinas, Sup melakukan hubungan dengan orang atau pihak yang sedang dalam proses pemeriksaan. Perbuatan yang dilakukan oleh Sup merupakan cermin budaya organisasi lama tempat Sup berdinas sebelum di KPK. Budaya organisasi tersebut dibawa dan terus dilakukan oleh Sup di KPK yang sebenarnya memiliki budaya organisasi yang berbeda. Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Sup sangat bertentangan dengan jiwa pendirian KPK dimana dengan berdirinya KPK diharapkan hadir suatu lembaga penegak hukum yang bebas dari KKN. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap penyidiknya yang melakukan korupsi sangat cepat dan profesional. Penyidikan berjaian sesuai dengan aturan yang ada dan penerapan sanksinya pun diselaraskan dengan aturan yang ada pula. Persangkaan pasal terhadap Sup ditambah dengan pasal pemberatan yang diberikan kepada penyidik KPK yang melakukan korupsi menunjukkan bahwa KPK tidak segan-segan menindak tegas pegawai atau penyidiknya yang melakukan pelanggaran.

Abstrak :
Keberadaan anomali IPO menarik untuk diteliti karena latar belakang timbulnya anomali tersebut sampai saat ini belum menghasilkan satu konsensus tertentu yang dapat dijadikan kesimpulan utama. Pada saat teori-teori yang berdasarkan economic equilibrium ada, anomali kinerja jangka panjang yang buruk dan siklus pasar `hot' dan `cold' belum banyak disinggung. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, beberapa model dapat digunakan untuk menganalisa anomali tersebut seperti survival hypothesis dengan WIPO model, overreaction hypothesis, dan price support. Ada 3 anomali IPO yang sangat terkenal yaitu return jangka pendek yang positif yang dikenal dengan underpricing, kinerja jangka panjang saham yang buruk, dan siklus pasar `hot' dan `cold'. Penelitian empiris tentang anomali dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan tidak hanya di pasar internasional tetapi juga di pasar Indonesia. Namun demikian, informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat melengkapi penelitian sebelumnya. Penggunaan data terbaru, penggunaan beberapa model dalam analisa, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi anomali, dan yang paling panting adanya periode pengamatan yang berbeda yaitu sebelum dan selama krisis adalah beberapa aspek perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pada bulan Juli 1997, Indonesia mengalami peristiwa yang membawa perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa yaitu dimulainya krisis moneter yang Dada akhirnya meluas menjadi krisis multidimensi. Terdepresiasinya mata uang Rupiah terhadap mata uang US Dollar telah menyebabkan pasar modal terpuruk. Sebagian besar investor asing yang merupakan pemain dominan melakukan aksi jual dan melarikan dananya ke pasar uang bahkan ke luar Indonesia yang disebabkan tingginya resiko dan ketidakpastian berusaha. Karakteristik pasar modal sebelum krisis yang diwarnai oleh besarnya jumlah investor asing, rendahnya nilai transaksi, kecilnya kapitalisasi pasar, dan rendahnya jumlah emiten sedikit banyak telah menyebabkan kejatuhan pasar di masa krisis. Dua kondisi pasar yang berbeda ini mendorong timbulnya penelitian ini. Penelitian dilakukan atas perusahaan go public di Bursa Efek Jakarta pada periode Juli 1994-Juni 1998 dengan periode pengamatan yang berbeda yaitu sebelum krisis (Juli 1994-Juni 1997) dan selama krisis (Juli 1997-Juni 1998). Total perusahaan sampel sebanyak 91 emiten di mana 67 perusahaan melakukan IPO pada periode 1 (sebelum krisis) dan 24 perusahaan melakukan IPO pada periode 2 (selama krisis). Rata-rata return jangka pendek yang diperoleh pada periode 1 dan 2 secara signifikan lebih besar dari 0 di mana pada periode 2, rata-rata (median) IR. yang diterima 10,89% (12,11 %) lebih besar dibandingkan periode 1 sebesar 6,57% (3,7%) karena tingkat risiko periode 2 yang lebih tinggi. Selain itu, pada periode-periode tertentu rata-rata IR saham IPO lebih tinggi dibandingkan rata-rata IR periode pengamatan. Keadaan ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat menentukan kapan waktu terbaik untuk melakukan IPO (windows of opportunity). Kinerja jangka paniang yang buruk terjadi selama tahun pertama setelah IPO. Bila dihubungkan dengan pasar `hot' dart `cold' maka pada tahun ketiga ada kecenderungan kinerja pasar `hot' Iebih buruk dari `cold'. Pada periode I dan 2, hubungan negatif antara IR dengan kinerja jangka panjang terjadi pada tahun ke-3 dan sekaligus mendukung overreaction hypothesis. Faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing juga berbeda di antara periode tersebut. Pada periode 1, AGE, SIZE, dan FINZEV secara signifikan mempengaruhi underpricing. Hasil temuan ini mendukung overreaction hypothesis di mana investor yang sangat optimis akan kondisi perekonomian Indonesia juga optimis dalam melihat kinerja saham. Sedangkan pada periode 2, ALPHA, RRA, dan KURS dapat menjelaskan underpricing dan sekaligus mendukung signaling hypothesis karena pada periode ini perusahaan yang mempunyai fundamental kuat saja yang mampu menyerap dana dari masyarakat dengan memberikan tingkat diskon yang tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yang buruk hanya dapat dideteksi pada periode I yaitu SIZE, AGE, ALPHA, dan IR. Periode yang dicirikan optimisme yang besar menyebabkan investor merespon positif kinerja saham dalam jangka panjang.

Abstrak :
Pakistan sebagai salah satu negara anggota WTO berhak untuk melakukan penyelidikan Anti-dumping jika terdapat impor yang diduga mengandung dumping yang merugikan industri dalam negerinya. Ketentuan WTO maupun regulasi domestik Pakistan mengatur bahwa penyelidikan anti-dumping harus dilakukan paling lama 18 bulan. Namun, Pakistan sudah 2 (dua) kali melakukan penyelidikan Anti-dumping yang melebihi 18 bulan terhadap impor produk kertas yang salah satunya berasal dari Indonesia. Permasalahannya adalah terlampauinya batas maksimum 18 bulan penyelidikan Anti-dumping tersebut disebabkan oleh penundaan atau penghentian sementara penyelidikan anti-dumping yang diperintahkan hakim pengadilan domestik Pakistan kepada Otoritas penyelidik Pakistan yaitu National Tariff Commission NTC) hingga putusan dikeluarkan. Apabila dimasa yang akan datang penundaan tersebut terulang kembali, maka kelancaran ekspor kertas Indonesia ke Pakistan akan terganggu. Tujuan penulisan ini tidak hanya untuk memahami kesesuaian penundaan Penyelidikan Anti-dumping oleh Pakistan terhadap ketentuan WTO tetapi juga menganalisa kepastian hukum atas penundaan penyelidikan anti-dumping tersebut, serta upaya pencegahan yang efektif yang seharusnya dilakukan Indonesia. Temuan dari penullisan ini adalah Pakistan bertentangan dengan Anti-Dumping Agreement (ADA) dan Marrakesh Agreement. Sehingga, Upaya Pembelaan yang paling relevan untuk dilakukan Indonesia adalah menegosiasikan permasalahan ini pada forum Joint Negotiating Committee (JNC) ke-3, Indonesia – Pakistan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA). Namun jika tidak tercapai kesepakatan pada forum tersebut, maka sudah seharusnya Indonesia membawa permasalahan ini ke forum Dispute Settlement Body (DSB) WTO. ......As a member of the WTO, Pakistan has the right to conduct anti-dumping investigations if there are alleged dumped imports which causing injury to its domestic industry. Both WTO provision and Pakistan's domestic regulations stipulate that an anti-dumping investigation shall be concluded no more than 18 months. However, Pakistan has conducted 2 (two) times Anti-dumping investigations which exceed 18 months against alleged dumped imports of paper products, including imported from Indonesia. The problem is that the maximum limit of 18 months of the Anti-dumping investigation was exceeded due to the delay or suspension of the anti-dumping investigation which was ordered by the Pakistan Domestic Court to the investigating Authority of Pakistan, namely the National Tariff Commission (NTC) until the verdict was issued. If the suspension will recur in the future, the flow of Indonesia exports of paper products to Pakistan will be disrupted. The purpose of this thesis is not only to understand the consistency of the suspension of the Antidumping Investigation by Pakistan against the provisions of the WTO but also to analyze the effective trade defense efforts that Indonesia should take. The finding of this thesis that Pakistan has acted inconsistently with the provision of Anti-Dumping Agreement (ADA) and the Marrakesh Agreement. Therefore, the most relevant trade defense effort for Indonesia is negotiate this issue at the 3rd Joint Negotiating Committee (JNC) forum, Indonesia – Pakistan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA). However, if no agreement is reached at the forum, then Indonesia should have brought this issue to the Dispute Settlement Body (DSB) WTO.