Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Ruang lingkup dan cara: Perubahan gaya hidup dan pola makan pada golongan ekonomi menengah tinggi, dapat menimbulkan penyakit kelebihan gizi antara lain meningkatnya penyakit kronik degeneratif seperti PKV. Penyakit jantung koroner, salah satu dari PKV merupakan manifestasi aterosklerosis di pembuluh darah koroner dan salah satu faktor risikonya adalah dislipidemia. Menurut SKRT 1995, kematian akibat PJK di kota-kota besar lebih tinggi dibandingkan di desa dan di Jawa dan Bali menduduki urutan pertama. Faktor-faktor yang diperkirakan ikut mempengaruhi kadar lipid serum antara lain: umur, jenis kelamin, penyakit seperti diabetes, nefrotik sindrom, penyakit hati obstruktif dan lain-lain, obat penyekat beta dan tiazid, indeks massa tubuh, rasio lingkar perut/lingkar panggul, aktivitas, asupan energi, protein karbohidrat, lemak, serat, kolesterol, pengetahuan gizi, pola makan, perilaku gizi, pendidikan, penghasilan, stres dan genetik. Penelitian ini bertujuan mengetahui profil lipid serum dan faktor-faktor yang berhubungan. Telah dilakukan studi "cross--sectional" pada 90 orang anggota DPR RI pria yang dilantik tahun 1997. Subyek yang dipilih dengancara "simple random sampling" dengancara diundi. Data yang dakumpulkan meliputi karakteristik sosiodemografi, gaya hidup, asupan makanan, antropometri, kadar lipid serum dan gula darah. Hasil dankesimpulan: Hasil penelitian menunjukkankadar kolesterol total serum yang berbahaya ( ≥ 240 mg%) sebesar 55,6%, kadar kolesterol LDL serum yang berbahaya (≥ 160 mg%) sebesar38,9%, kadar trigliserida serum yang berbahaya (≥ 200 mg%) sebesar 27.7%, dan kadar kolesterol HDL serum yang berbahaya sebesar 1.1%. Analisis bivariat tidak ditemukan hubungan antara profil lipid serum dengan faktor-faktor yang diperkirakan berhubungan. Setelah dilakukan analisis regresi logistik didapatkan hubungan bermakna antara asupan serat dengan kolesterol total, antara lemak total dengan kolesterol LDL dan antara pengetahuan gizi dengan trigliserida. Dengan analisis regresi multipel didapatkan hubungan antara kolesterol total dengan protein hewani, asupan serat dan lemak jenuh, antara HDL dengan protein hewani dan antara trig:liserida dengan aktivitas fisik, pengetahuan gizi, lemak total dan lemak jenuh.

---

ABSTRACT Scopes and Methods : Changes in life-style and meal pattern in upper-middle economic class result in diseases caused by over nutrition, such as chronic degenerative diseases, e.g. cardiovascular diseases (CVDs). Coronary heart disease (CHID), one of CVDs. These disease are caused by dyslipidemia which is the risk factor of the atherosclerotic coronary vessels. According to 1995 Household Health Survey, death rate for CM were greater in big cities than in the villages, and Java and Bali were ranked first. Factors that thought may influence serum lipid level are: age; sex; medical conditions like diabetes, nephrotic syndrome, obstructive heart disease, etc.; beta blockers and thiazide; body mass index; waist/hip circumference ratio; level of activity; high intake of energy, protein, carbohydrates, fats, low fibers intake, and cholesterol; knowledge on nutrition; meal pattern; nutritional behavior; education; income; stress; and genetic. Across sectional study has been conducted to see the lipid profile and their related factors on the members of Indonesian House of Representative appointed in 1997. The subjects were selected by random sampling and a lotere. The data collected included sociodemography charactersitics, life style, food intake, anthropometry, and serum lipid and glood glucose levels. Results and Conclusions: Result of this study showed that hazardous serum total cholesterol level (? 240% mg%) was 55.6%, hazardous serum LDL-cholesterol level (?160 mg%) was 38.9%, hazardous serum triglyseride level (a 200 mg%) was 27.7%, and hazardous serum HDL-cholesterol level was 1.1%. Bivariate analysis found no relationship between serum lipid profile and the suspected related factors. A significant relationship was found with logistic regression analysis between fibers intake and total cholesterol level, total fats and LDL-cholesterol level, and knowledge on nutrition and triglyseride level. Multiple regression analysis showed a relationship between total cholesterol level and animal protein, fiber intake and saturated fats, HDL-cholesterol level and animal protein, and between triglyseride level and physical activity, knowledge on nutrition, total fats, and saturated fats.

Abstrak :
ABSTRAK
DPR RI sebagai kekuasaan legislatif mengemban fungsi untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Kondisi ini disusun dengan sistematis oleh anggaran yang memadai dan organ yang mendukungnya. Badan Urusan Rumah Tangga merupakan alat kelengkapan dewan yang bertanggung jawab menjamin fungsifungsi dewan tersebut berjalan dengan merencanakan dan mengontrol anggaran yang ditetapkan. Keduanya, diatur dalam arah kebijakan umum pengelolaan anggaran (AKUPA). BURT mengatur tentang pembentukan keputusan arah kebijakan umum pengelolaan anggaran dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan keputusan tersebut, sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian perencanaan dan pelaksanaan perlu adanya instrumen yang menyelesaikan perbedaan tersebut guna tercapainya kemanfaatan dan kesejahteraan rakyat. Dengan perbedaan perencanaan dan implementasi tersebut, timbul permasalahan, 1. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Indonesia, 2. Bagainakah implementasi pelaksanaan fungsi Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengidentifikasi beberapa teori yakni teori organ dan fungsi, teori dikotomi, green light theory dan teori kemanfaatan hukum. BURT sebagai organ penting untuk melancarkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan melalui keputusan AKUPA untuk diimplementasikan oleh alat kelengkapan dewan, koordinasi diantara alat kelengkapan dewan menjadi tolak ukur untuk mewujudkan fungsi DPR RI. Adanya inkonsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi BURT menyebabkan tidak tercapainya tujuan utama DPR RI untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, penyimpangan terhadap implementasi arah kebijakan umum pengelolaan anggaran menjadi masalah karena fungsi DPR RI tidak berjalan maksimal, sehingga BURT perlu membuat pengaturan yang baku terhadap pembentukan arah kebijakan umum pengelolaan anggaran yang pada hakikatnya dibutuhkan oleh dewan dalam menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Dengan demikian, tidak terjadi inkonsistensi antara perencanaan dan implementasi AKUPA.

---

ABSTRACT
The Indonesian House of Representatives (DPR RI) as legislative power has a function to guarantee the welfare of the people. This condition is systematically arranged by adequate budget and the organ that supports it. The Household Affairs Council is a board tool that is responsible for ensuring that the council functions are running by planning and controlling the established budget. Both are regulated in the general budget management policy direction (AKUPA). BURT regulates the formation of decisions on the general policy direction financial arragement and ensures that its implementation proceeds accordingly, so that if there is a mismatch in planning and implementation there is a need for instruments to resolve the differences in order to achieve the benefits and welfare of the people. With the difference of planning and implementation, problems arise, 1. What is the position and function of the Committe for Internal Affairs of the Indonesia House of Representatives in Indonesia, 2. What is the implementation of the function of the Committe for Internal Affairs of the Indonesia House of Representatives. The author in conducting this research using normative juridical research methods, namely by identifying several theories namely organ theory and function, dichotomy theory, green light theory and theory of legal benefit. BURT as an important organ to smooth and support the implementation of the duties and functions of the council through the decision of AKUPA to be implemented by the board's equipments, the coordination between the board's fittings becomes the benchmark to realize the function of DPR RI. The existence of inconsistencies in the execution of duties and functions of BURT caused the absence of the main objectives of the House of Representatives to realize the welfare of the people, the deviation from the implementation of the general policy direction of budget management becomes a problem because the function of DPR RI is not running maximally, therefore BURT needs to make standard arrangements towards the establishment of general management policy a budget that is essentially required by the board in carrying out its functions. Thus, there is no inconsistency between the planning and implementation of AKUPA.