Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pentingnya pelaksanaan praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) semakin dirasakan sejak terjadinya krisis keuangan dan ekonomi yang melanda Asia, termasuk Indonesia. Praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang buruk di masa sebelum krisis ekonomi disinyalir merupakan salah salu penyebab terjadinya krisis keuangan dan ekonomi Indonesia. Hal inilah yang kemudian kemudian mendorong dibentuknya Komite Nasional mengenai Kebijakan Corporate Governance di bulan Agustus 1999 yang menghasilkan Pedoman Kebijakan Corporate Governance. Penerapan praktek-praktek Good Corporate Governance diharapkan dapat melindungi kepentingan seluruh pihak (stakeholders) yaitu pemegang saham, karyawan, masyarakat, pemerintah serta pihak-pihak yang terkena pengaruh kegiatan suatu perusahaan. PT. Bank XYZ, yang merupakan sebuah bank swasta nasional yang telah mencatatkan sahamnya di Pasar Modal menyadari pentingnya pelaksanaan Good Corporate Governance. Kebijakan untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporare Governance dilandasi oleh keinginan manajemen terhindar dari kesalahan mengelola dan kesalahan wewenang yang dapat merugikan segenap stakeholders. Sebagai sebuah bank yang telah mencatatkan sahamnya di Pasar Modal, PT. Bank XYZ juga terikat oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia selaku Otoritas Perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) selaku Otoritas Pasar Modal. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan baik oleh Bank Indonesia maupun Bapepam telah memasukkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, seperti keharusan memberikan laporan keuangan secara periodik kepada publik dan pembentukan sekretaris perusahaan (transparansi), tanggung jawab dewan komisaris dan direksi terhadap perusahaan Serta pembentukan komite audit (akuntabilitas dan tanggungjawab) dan sebagainya. Suksesnya pelaksanaan Good Corporate Governance pada PT. Bank XYZ memerlukan adanya komitmen dari pemegang saham, khususnya pemegang saham mayoritas, manajemen selaku pembuat kebijakan internal perusahaan, Serta dukungan segenap karyawan yang merupakan pelaksana kebijakan perusahaan.

Abstrak :
Era globalisasi sekarang ini membawa dampak yang cukup signifikan tidak hanya terhadap dunia usaha saja, namun juga dunia pendidikan . Untuk itulah hadir konsep Good Corporate Governance yang merupakan jawaban dari pertanyaan?pertanyaan yang dilontarkan oleh berbagai pihak. Good Corporate Governance bukanlah milik dunia usaha saja namun juga dunia pendidikan karena persaingan didalam dunia pendidikan yang semakin ketat menuntut pihak manajemen perguruan tinggi untuk segera menerapkan konsep Good Governance. Selain membahas Good Governance, penelitian ini juga akan membahas mengenai penerapan ISO, mutu, dan kinerja program studi akuntansi. Alasan penulis melakukan penelitian terhadap keempat hal di atas adalah karena keempat faktor tersebut merupakan kunci sukses suatu perguruan tinggi. Penulis melakukan penelitian terhadap Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII). Analisa yang digunakan untuk mendukung penelitian ini menggunakan program statistika SPSS 12. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh dari implementasi Good Governance dan penerapan ISO terhadap mutu dan kinerja program studi akuntansi Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII). Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh dari kuisioner yang diberikan kepada responden yang merupakan lulusan dari program studi akuntansi IBII. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Good Governance, penerapan ISO serta mutu program studi akuntansi sangat berpengaruh terhadap kinerja program studi akuntansi dari Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII) baik secara parsial maupun simultan.

---

Globalization brings the significant effect not only for the business but also for the education. To answer that problem, the Good Corporate Governance concept is the right answer. Good Corporate Governance is not only useful for business but also for education because of the tight competition in education makes the management of university eager to run the Good Governance concept today. This research not only examines the implementation of Good Governance but also the implementation of ISO, the quality and the performance of accounting program. The main reason why the writer choose that topic because these are the key success of university. This research is taken in Institut Bisnis and Informatika Indonesia (IBII). The tool that is used to support this reseach is SPSS 12. The aim of this research is to test hypotheses about the effect of implementation of Good Governance and +6 ISO on the quality and performance of accounting program in Institut Bisnis and Informatika Indonesia (IBII). The primary data are taken from questionnaires, which are distributed to alumnus of accounting program of Institut Bisnis and Informatika Indonesia (IBII). The conclusion from this research are the implementation of Good Govenance, the implementation of ISO and the quality of accounting program have a positive influence on the performance of accounting accounting program. So, Institut Bisnis and Informatika Indonesia must concern about these if they want to become a leader in educational industry.

Abstrak :
Tidak ada

Abstrak :
BUMN memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Menyadari akan hal tersebut, maka pemerintah, melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 Tanggal 1 Agustus 2002, yang telah diperbaharui dengan Per-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011, mewajibkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten oleh BUMN dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional BUMN. Data hasil assessment atas 109 BUMN sampai dengan akhir tahun 2009 menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 penerapan GCG pada BUMN secara umum masih perlu ditingkatkan agar bisa memperoleh predikat "sangat baik" atau sesuai dengan best practices penerapan GCG. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penerapan GCG pada BUMN diambil contoh PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau disingkat PT KBI, sebagai studi kasus. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan hal-hal yang harus dilakukan agar dapat memacu percepatan penerapan GCG di BUMN yaitu: (i) dorongan peraturan (regulatory driven) dari Kementerian BUMN. Untuk itu disarankan agar Kementerian BUMN menyempurnakan peraturan-peraturan GCG beserta petunjuk teknis pelaksanaannya; (ii) meningkatkan komitmen seluruh organ GCG BUMN untuk menindaklanjuti hasil assessment GCG dan proaktif dalam melakukan benchmarking terkait perannya masing-masing dalam GCG; (iii) me-refresh peranan masing-masing organ dalam GCG; (iv) menerapkan sistem reward and punishment terkait penerapan GCG. ......SOEs have an important role in the national economy. Considering this, the government, through SOE Minister Decree No. Kep-117/M-MBU/2002, on August 1, 2002, which has been updated with Per-01/MBU/2011, on August 1, 2011, requires the application of the Good Corporate Governance (GCG) consistently by the state and make the principles of GCG as the foundation of operational state. Data assessment results over 109 SOEs by the end of 2009 showed that in the period of 2007 until 2009 the implementation of GCG in SOEs in general still needs to be improved in order to earn the title of "very good" or in accordance with the application of GCG best practices. To determine the constraints on SOEs GCG taken sample of PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) or abbreviated PT KBI, as a case study. This type of research is qualitative research. The results suggest things to do in order to encourage the acceleration of the implementation of GCG in SOEs, that is: (i) regulatory driven from Ministry of SOEs. It is recommended that the Ministry of SOEs to improve the rules of GCG and their technical implementation guide. (ii) Enhance the commitment of all state organs to follow up the results of assessment and proactive in benchmarking related to their respectives roles in GCG. (iii) Refresh the roles of each organ in the GCG; (iv) Implementing the systems of reward and punishment related to the implementation of GCG.

Abstrak :
Bank Indonesia pada saat ini telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur sistem kesehatan pada perbankan syariah. Peraturan ini akan menilai tingkat kesehatan perbankan baik secara faktor finansial maupun faktor manajerial berdasarkan prinsip syariah. Pentingnya pengaturan suatu sistem penilaian kesehatan pada perbankan syariah disebabkan oleh perkembangan produk dan jasa pada bank syariah yang mengalami kenaikan eksposur risiko perbankan syariah dan kesehatan bank syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun BI selaku otoritas pengawasan bank. Pencapaian penilaian kesehatan yang baik pada perbankan syariah, setiap bank umum yang berdasarkan prinsip syariah harus melaksanakan pengaturan dan penerapan prinsip prudential banking dan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan kinerjanya. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah konsep sistem penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah tersebut, bagaimanakah konsep prudential banking dan aplikasinya dalam Peraturan Bank Indonesia, bagaimanakah konsep GCG dalam PBI dan bagaimanakah hubungan antara penerapan prinsip prudential banking dan prinsip GCG pada PBI dengan pencapaian penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah. Penelitian atas permasalahan tersebut dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dan menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dengan penelitian ini diketahui tentang konsep penilaian kesehatan perbankan syariah, penerapan prinsip prudential banking dalam PBI yang baik pada faktor permodalan, aset, likuiditas, rentabilitas, dan sensitivitas risiko pasar yang akan mempengaruhi tingkat penilaian kesehatan perbankan syariah yang baik pula pada faktor finansialnya, dan penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam PBI yang baik yang akan mempengaruhi tingkat kesehatan perbankan syariah yang baik pula pada faktor manajemen.

Abstrak :
Implementasi GCG dimaksudkan agar terwujudnya keterbukaan informasi, adanya pertanggungjawaban pimpinan, perlakuan adil bagi setiap karyawan dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai karyawan maupun adanya keterlibatan dari seluruh karayawan dalam pengembangan organisasi agar lebih baik lag. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good corporate governance ditinjau dari persepsi karyawan pada PT. Antam Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penerapan prinsip Good Corporate Governance berdasarkan pada lima dimensi yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan keadilan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip good corporate governance menurut persepsi karyawan sudah sesuai dan sudah diterapkan secara baik dalam menjalankan tata kelola perusahaan.

---

The purpose of good corporate governance implementation to disclosure information transparency, leadership accountability, fair to all employe in obligations and rights as a employee and the involvement from all employee in order to develop business organisastion to reach company goals. This research aims to analyze implementation of good corporate governance principle based on the employee perception. This research uses a quantitative approach. The technique of data collection is carried out by means of dissemination of the questionnaire and the type of descriptive research. Implementation of good corporate governance principle based on five dimensions; there are transparency, independency, accountability, responsibility and fairness. Results of the study concluded that the implementation of good corporate governance at PT. Antam Tbk as overall was appropriate with company activity based on employee perception.