Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tulisan ini memaparkan pemilihan presiden 2014 terhadap perekonomian negara khususnya di bagian kebijakan fiskal dan perpajakan. Dalam penulisan ini juga terdapat berbagai aspek-aspek perpajakan di Indonesia. Calon presiden 2014 harus memiliki komitmen untuk menjalankan kebijakan fiskal. Setelah terpilih, calon presiden yang terpilih harus melaksanakan komitmen serta visi misinya sebaik mungkin salah satunya pada bidang fiskal dan perpajakan.

---

This paper describes the 2014 presidential election against the country's economy , especially in the fiscal and taxation policies . In this study, there are also many aspects of taxation in Indonesia . 2014 presidential candidate must have a commitment to carry out fiscal policy . Once elected , the candidate elected president should implement the commitment and vision of one of the best mission in the fiscal and taxation .

Abstrak :
Kajian "Pengelolaan Risiko Fiskal sebagai dampak penerbitan obligasi pemerintah " yg telah diselesaikan oleh Direktorat Keuangan Negara pd th Anggaran 2008 ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan risiko fiskal yg muncul sebagai dampak dr penerbitan obligasi pemerintah, yg diharapkan dpt memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengelola fiskal terkait pengelolaan obligasi pemerintah . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantuitatif & kualitatif. Secara kuantitatif penelitian ini menggunakan metoda kuantitatif & mengevaluasi kebijakan ekonomi makro, evaluasi aspek kelembagaan yg berkaitan dengan penerbitan obligasi pemerintah maupun kerangka hukumnya, evaluasi terhadap kebijakan mikro struktur obligasi, serta evaluasi basis investor. Data yg digunakan dlm penelitian ini merupakan data time series dr th 1999 - 2008, yg mencakup data : Produk domesyik Bruto (PDB), nilai tukar, suku bunga, jumalh utang pemerintah , jumlah penerimaan negara, jumlah pengeluaran negara, & jenis - jenis obligasi yg telah diterbitkan oleh pemerintah. Dr analisis sensitivitas menunjukkan bahwa pemerintah akan menaggung tambahan beban bunga sebesar sekitar Rp 900 milyar, jika tingkat bunga mengalami kenaikan sebrsar 1 %. Jika tingkat bunga meningkat dengan 2 % & 3 % maka kenaikan beban bunga mencapai sekitar Rp. 1,8 triliun & 2,7 triliun. Selain itu juga diperoleh temuan bahwa jika rupiah mengalami depresi menjadi sekitar Rp 11. 000/US $ , beban bunga tambahan adalah sekitar Rp. 7, 6 triliun dengan baseline kurs Rp. 9.000/US $. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperlihatkan risiko ekonomi akibat penerbitan obigasi misalnya risiko yg diakibatkan terjadinya kesalahan - kesalahan dlm pengelolaan yg meliputi : besaran obligasi yg tdk optimal (over subcribed maupun under subcribed); alokasi yg tdk efektif & pembayaran kupon yg tdk sesuai persyaratan . Mengingat semakin meningkatnya peran SUN dlm porsi pembiayaan defisit APBN pd th- th mendatang & dlm rangka mewujudkan prudent debt management, maka keberadaan SUN masih dibutuhkan namundemikian perlu dilakukan pengelolaan portofolio & risiko dengan sebaik-baiknya.

Abstrak :
Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa merupakan landasan yuridis formal yang menyatakan bahwa desa adalah daerah otonom. Sebagai konsekuensinya, desa mendapat dana transfer dari pemerintah diatasnya (pemerintah kabupaten) sebagai bagian dari prinsip ?money follow fungtion?. Dana transfer ini dikenal dengan nama Alokasi Dana Desa (ADD).

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung Alokasi Dana Desa dengan menggunakan pendekatan regresi, dimana dengan cara ini akan didapat besaran kapasitas dan kebutuhan fiskal masing-masing desa yang kemudian akan dihitung fiskal gap. Dasar pengalokasian dana desa adalah fiskal gap (ADD Proporsional) dan belanja pegawai (ADD Minimal). Hal inilah yang menjamin ketepatan alokasi dana desa dengan menggunakan pendekatan regresi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan pendekatan regresi dalam upaya menghitung Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pemalang lebih baik dibanding menggunakan formula Surat Edaran Mendagri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005, karena dengan pendekatan regresi kita dapatkan variabel-variabel yang signifikan dalam penghitungan kapasitas dan kebutuhan fiskal masingmasing desa. Disisi lain pendekatan regresi dalam menghitung kapasitas dan kebutuhan fiskal desa mempunyai kelemahan terutama terkait keterbatasan data (data potensi ekonomi desa dan pendapatan perkapita desa), sehingga apabila pemerintah kabupaten/kota berminat menggunakan pendekatan regresi sepatutnya pemerintah kabupaten/kota berkerjasama dengan BPS dalam penyediaan data desa yang lebih lengkap dan akurat.

---

The governance of village according to UU No. 32/2004 and PP No. 72/2005 which concerning about village is a formal juridical cornerstone which states that village is autonomous. As a consequence, village should receive fund from local government (the regency) as the implementation of the principle of "money follows function". This transfer of fund known as Alokasi Dana Desa (ADD).

This research intends to calculate Alokasi Dana Desa using a regression approach, which will be obtained the amount of fiscal capacity and fiscal need for each village that show real fiscal gap. The basis used to allocate this funds is the fiscal gap (ADD Proportional) and expenditure of the officials (ADD Minimal). This regression approach ensures the accuracy of the allocation of funds to each village.

The result showed that the usage of a regression in order to calculate Alokasi Dana Desa in Pemalang Regency is better than using formula based on SE Mendagri No.140/640/SJ 2005, because with this regression approach we are able get significant variables in calculating capacity and fiscal need of each village. On the other hand, this regression approach in calculating capacity and fiscal need has weaknesses mainly related to the limitation of the data (datas of economic potency and per capita income of the village), so that if local governments were interested in using regression approach they should cooperate with BPS in the provision of more complete and more accurate datas of the villages.

Abstrak :
Secara umum ada dua jenis respon pemerintah daerah menghadapi desentralisasi fiskal yaitu; (a) lebih memusatkan perhatian pada usaha memperbesar penerimaan (revenue side) melalui intensifikasi dan perluasan pajak dan retribusi daerah Serta memanfaatkan sumberdaya yang belum optimal melalui bagi hasil, atau (D) lebih berorientasi pada peningkatan efektifitas sisi pengeluaran (expenditure side) untuk menstimulasi dunia usaha melalui pengembangan iklim usaha yang lebih baik bagi daerahnya. Sehingga permasalahan penelitian ini dibatasi dalam hal pengelolaan keuangan Daerah dan respon pemerintah daerah dalam menyikapi desentralisasi fiskal diyakini tentu akan berdampak bentuk output yang diperoleh oleh daerah bersangkutan. Secara umum penelitian ini ingin mengkaji kinerja ekonomi daerah Kota Tangerang sebagai akibat diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Secara khusus penelitian ingin mengetahui : 1. Pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang. 2. Pengaruh pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri, data keuangan daerah Kota Tangerang, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tangerang, data potensi daerah, data penduduk, angkatan kerja serta data tingkat investasi di daerah Kota Tangerang. Data-data tersebut dapat diperoleh pada berbagai lembaga pemerintah seperti PEMDA dan BAPPEDA Kota Tangerang, BPS Pusat maupun daerah Kota Tangerang. Untuk memperoleh data terbaru, antara lain dapat digali melalui interview kepada Pejabat PEMDA Kota Tangerang.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai penetapan risiko fiskal dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tujuan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibatasi oleh Undnag Undang Dasar 1945 yaitu untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sejak APBN 2008, risiko fiskal mulai dicantumkan, diantaranya risiko fiskal sektor keuangan berupa risiko kekurangan modal BI-LPS. Risiko fiskal adalah segala sesuatu yang akan membebani APBN, yang dapat mempengaruhi ketahanan dan kesinambungan fiskal serta kemampuan APBN untuk melaksanakan fungsi penganggaran. Oleh karenanya, penetapan risiko fiskal harus dilakukan secara cermat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dan kewajiban negara terhadap kekurangan modal BI-LPS; dan, bagaimana APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara dapat ditranformasikan untuk mendukung pendanaan risiko BI-LPS sebagai badan hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach) dan interdisiplin meliputi pendekatan hukum, ekonomi dan politik. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. analisis didasarkan pada nilai kemanfaatan dari penggunaan APBN (dalam bentuk risiko fiskal) untuk mengejawantahkan peran dan kewajiban negara pada sektor keuangan disandingkan dengan fungsi konstitusional APBN untuk mencapai tujuan bernegara (kemkmuran rakyat yang berkeadilan sosial). Hasil analisa adalah bahwa penetapan risiko fiskal terhadap kecukupan modal BI-LPS dilakukan untuk melindungi rakyat terhadap ekses dari ketidakstabilan sektor keuangan, melalui penjagaan eksistensi bank sentral dan lembaga penjamin simpanan agar perekonomian nasional tetap stabil dan keberlanjutan fiskal tetap terjaga.ABSTRACT
This study discusses the determination of fiscal risk in implementation of the duties and authorities of Bank Indonesia (BI) and the deposit Insurance Institutions (LPS). The goal of managing the state budget (APBN) is limited by the Undang Undang Dasar 1945 namely to realize the goal of the state. Since APBN 2008, fiscal risks have begun to be concluded, including the financial sector risks in the form of a risk of lack of BI-LPS capital. Fiscal risks is anything that will burden the state budget, which can effect the resilience and fiscal sustainability as well as the ability of the state budget to carry out the budgeting function. Therefore, the determination of fiscal risk must be carried out carefully. The problems raised in this study are how the role and obligations of the state towards the lack of BI-LPS capital; and how the APBN as a formn of management of state finances to achieve the goals of the state can be transformed to support BI-LPS risks fundiing as a legal entity. To answer this problem, normative legal research methodes use analytical and interdisiplinarry approaches, including legal, economic and political approaches. The data analysis is done prescriptively. The analysis is based on the value of benefit from the use of the state budget (in the form of fiscal risk) to manifest the role and obligations of the state in financial sector juxstaposed with the constitutional function of the state budget to achieve the goal of the state (social prosperity and justice). The results of the analysis is that the determination of fiscal risk to the capital adequacy of BI-LPS is done to protect the people agains the excesses of financial sector instability through maintaining the existence of central bank and deposit insurance institutions so that the national economy remains stable and fiscal sustainability is maintained.