Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Thin Capitalization adalah kecenderungan wajib pajak untuk menggunakan instrumen hutang dari modal investasi tambahan atau pembiayaan untuk perusahaan sebagai bagian dari perencanaan pajak (perencanaan pajak) itu. Bunga atas hutang (biaya bunga) dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak, sedangkan bunga atas modal (dividen) tidak dikurangkan dari penghasilan kena pajak (beban non-deductible). Sehubungan dengan masalah ini, beberapa negara secara tegas membatasi praktik tipis-kapitalisasi dalam regulasi dan sistem perpajakan. Indonesia adalah sebuah negara yang berpartisipasi termasuk membatasi, tapi peraturan belum ditegakkan secara efektif. Sehubungan dengan thin capitalization, koreksi fiskal merupakan langkah penting. Penulis merekomendasikan agar Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan baru mengenai rasio antara hutang dan ekuitas (DER), mengingat potensi besar tipispraktek kapitalisasi dilakukan oleh perusahaan multinasional.

---

Thin capitalization is the tendency of taxpayers to use debt instruments of the capital in additional investment or financing for his company as part of tax planning (tax planning) it. Interest on debt (interest expense) can be offset against taxable income, while interest on capital (dividends) are not deductible from taxable income (non-deductible expense).

In connection with this problem, some countries expressly restrict the practice of thin-capitalization in the regulation and taxation system. Indonesia is a country participating including restricting, but regulations have not been effectively enforced. In relation to the thin capitalization, fiscal correction is an important step to determine the actual income of the taxpayer who has a special relationship.

The author recommends that the Minister of Finance to issue a new regulation regarding the ratio between debt and equity (DER), considering the large potential of thin-capitalization practices done by multinationals."

"Skripsi ini menganalisis mengenai penerapan pengujian kewajaran utang yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang melakukan kegitan usaha di bidang infrastruktur, serta ditinjaunya pengecualian Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang infrastruktur dari pengujian debt-to-equity ratio melalui asas kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang memperoleh data dengan cara wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, metode debt-to-equity ratio bukan lah satu- satunya pendekatan yang digunakan dalam menguji kewajaran utang yang dimiliki Wajib Pajak yang melakukan kegiatan infrastruktur. Akan tetapi, meskipun demikian, ketiadaan definisi maupun kriteria Wajib Pajak sektor infrastruktur menimbulkan ketidakpastian hukum.

---

This thesis are made to analyze on how to do comparability analysis on loan that performed by Infrastructure company, and also to analyze the excluding of taxpayer that engaged in infrastructur section from debt-to-equity test by law’s certainty principle. This research was performed by qualitatife method and collect data through doing deepth interview and also study of literature. Results of the research shows that practically, debt-to-equity ratio is not the only method that used in doing comparability analysis on loan that performed by infrastructure company. However, the lack of infrastructure’s criteria and definition caused the lack of law certainty."

"Dari sekitar 400 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Islamic Index (JII) sebagai indeks saham syariah hanya menempatkan 30 saham pada indeksnya. Di luar 30 saham tersebut, masih terdapat saham-saham yang dapat dikategorikan syariah. Namun karena bukan termasuk saham dengan nilai kapitalisasi pasar yang besar, maka saham-saham tersebut tidak terdaftar pada JII.Interview dilakukan kepada pihak Bapepam-LK, DSN-MUI, DIM, serta BEI, juga dilakukan penyebaran kuisioner kepada emiten JII. Kemudian dilakukan analisis pada data debt to equity ratio (DER). Berdasarkan interview, kriteria debt to equity ratio (DER) tidak langsung diterapkan begitu ada Fatwa DSN-MUI No:20/DSN-MUI/IV/2001 tentang kondisi emiten yang tidak layak untuk diinvestasikan oleh Reksa Dana Syariah, karena pada pertengahan tahun 1997 dimana terjadi krisis moneter, banyak perusahaan terlilit utang dalam mata uang asing.Hingga sampai saat ini banyak yang menderita kerugian kurs. Masih sulit jika kriteria DER maksimum 82% diterapkan. Namun sejak Januari 2008, kriteria berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:20/ DSN-MUI/ IV/2001 mulai diterapkan, karena pada November 2007 Bapepam-LK mengeluarkan Daftar Efek Syariah (DES) dengan kriteria yang disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI No:20/DSNMUI/ IV/2001.Hasil analisis DER mengindikasikan bahwa sebelum terbit DES, kriteria yang ditetapkan untuk JII, tidak sepenuhnya diterapkan. Sedangkan hasilb kuisioner mengindikasikan dampak positif yang diperoleh emiten karena sahamnya terdaftar pada JII.

---

There are about 400 stocks in Jakarta Stocks Exchange (JSE), and 30 of them included in Jakarta Islamic Index (JII). Besides those 30 stocks there are other stocks that could be included as sharia stocks. Because of their lower market capitalization, those stocks are not listed in JII. Interview was held on Bapepam-LK, DSN-MUI, DIM and BEI.Questionaire was also held to JII emiten. Next step is to analyze debt to equity ratio. Based on the interview, the criteria of debt to equity ratio (DER) were not directly applied after Fatwa DSN-MUI No:20/DSN-MUI/IV/2001 about the emiten condition that were not deserve to be invested by Reksa Dana Syariah, because there were monetary crisis in the middle of 1997, many companies have trouble with loan in kurs.Until now there are many companies that suffering the kurs loose. It is still difficult if the DER criteria are 82% applied. But since January 2008, the criteria based on the Fatwa DSN-MUI No:20/ DSN-MUI/IV/2001 were starting applied, because in November 1997 Bapepam-LK released Daftar Efek Syariah (DES) with the criteria which is matched with Fatwa DSNMUI No:20/DSN-MUI/IV/2001.The decision of the DER analysation indicated that before DES released, the criteria for JII were not applied generaly. On the other side, the quisionire shows the positif impact that emiten get because their shares were registered in JII."

"Struktur pendanaan merupakan kombinasi atau bauran segenap pos yang masuk dalam sisi kanan neraca perusahaan, dimana struktur pendanaan merupakan cara bagaimana perusahaan membiayai aktivanya. Banyaknya berbagai faktor yang mempengaruhi pemilihan struktur pendanaan, menyebabkan penentuan kebijakan dalam struktur pendanaan menjadi salah satu faktor yang panting.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel struktur aktiva, ukuran (size) perusahaan, keunikan produk dan profitabilitas baik secara bersamas-sama maupun sendiri-sendiri terhadap Debt to Equity Ratio (struktur pendanaan) perusahaan dalam industri makanan dan minuman. Penelitian ini dilakukan untuk rentang waktu tahun 2000 hingga tahun 2004.Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEJ sebanyak 17 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik purposive, temyata ada 11 perusahaan yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai sampel.Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda dengan menggunakan data panel. Sedangkan model data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pendekatan efek tetap (fixed effect model) yaitu dengan melihat nilai intercept yang mungkin saja bisa berbeda-beda antar unit cross section.Hasil penelitian menunjukkan (1) secara bersama-sama variabel-variabel independen yang diteliti mempengaruhi Debt to Equity Ratio (struktur pendanaan) perusahaan dalam industri makanan dan minuman; (2) secara sendiri-sendiri variabel struktur aktiva tidak memiliki pengaruh terhadap Debt to Equity Ratio (struktur pendanaan), sedangkan ketiga variabel lainnya yaitu variabel ukuran (size) perusahaan, keunikan produk dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap struktur pendanaan.

---

Financial structure is a combination or a mix of all accounts on the right side of a company balance sheet, whereas financial structure is a system how a company backs its asset. Policy decision on financial structure becomes an important factor due to many features affects in choosing financial structure.

The aim of this research is to find out how variables, that are asset structure, the size of the company, product uniqueness and profitability, have effects on Debt to Equity Ratio financial structure), whether simultaneously or partial, in food and beverage industry. Research was conducted from 2000 to 2004.

The data used in this research is a secondary data that is financial report. Research populations are seventeen food and beverage companies which listed already in Jakarta Stock Exchange. Sampling was taken by using purposive technique. By its technique, there are only eleven companies which fulfill the requirement as samples.

Multiple regression model used in this research is a multiple regression model using panel data. Panel data used in this research is fixed effect model which look at intercept value that might be different between cross section units.

The result of the research (1) independent variables simultaneously have an effects on Debt to Equity Ratio (financial structure) of the companies on the food and beverage industries; (2) partial, asset structure variable does not have an effect on Debt to Equity Ratio (financial structure) whereas the other variables that are the size of the company, product uniqueness and profitability have an effect on financial structure."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kinerja jangka pendek terhadap kinerja jangka panjang dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja IPO Pada Bursa Efek Jakarta Periode 2001-2003. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier dengan obyek penelitian adalah perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Jakarta antara tahun 2001 sampai tahun 2003.Hasil uji regresi secara parsial, menunjukan variable opening price return (OPR) dan intraday return (INTRA) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap initial return (INI). Hal ini berarti, INI merupakan fungsi dari OPR dan INTRA. Demikian pula OPR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap INTRA. Uji regresi untuk jangka pendek menunjukan bahwa variable Total Assets, Umur Perusahaan, Prosentase Saham, Rasio P/E, Gross Proceed, Working Capital dan Debt Equity Ratio secara bersama mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap INI dan OPR, sedangkan untuk jangka panjang variable Total Assets, Umur Perusahaan, Prosentase Saham, Rasio P/E, GrossProceed, Working Capital dan Debt Equity Ratio secara bersama menunjukan hasil yang signifikan terhadap AR_12 dan AR_24."

"Seasoned equity offering (SEO) is an additional public offering of a company's shares in order to generate extra financing for business expansion or fulfillment of its liability

---

"

"ABSTRAKPada tahun 2015, pemeriksa pajak melakukan koreksi atas tiga akun baya PT X, yakni biaya bunga atas leasing fee pada pihak afiliasi, biaya bunga atas pinjaman afiliasi, dan juga kerugian selisih kurs. Dasar hukum koreksi adalah Pasal 18 Ayat (3) UU Pajak Penghasilan dengan pendekatan benchmark debt to equity ratio (DER) PT X dengan DER wajar perusahaan pembanding, dimana DER PT X bernilai -34,8797, sedangkan rentang interkuartil DER perusahaan pembanding bernilai positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan DER PT X pada tahun pajak 2013 ditinjau dari asas certainty (kepastian). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar koreksi yang dilakukan pemeriksa atas biaya usaha PT X memenuhi asas certainty dalam dimensi objek dan subjek yang diatur dan ruang lingkup materi yang diatur. Sementara itu dasar koreksi tersebut tidak memenuhi asas certainty dalam dimensi pendefinisian, perluasan materi yang diatur, dan juga istilah baku dalam ketentuan DER. Majelis Hakim membatalkan koreksi pemeriksa atas ketiga akun biaya tersebut dengan poin yang memberatkan pemeriksa karena adanya pengertian ganda dalam interpretasi pendekatan benchmark yang dilakukan oleh pemeriksa."

"Tesis ini meneliti hubungan antara tingkat perkembangan pasar saham suatu negara, dan juga liberalisasi ekonomi negara terhadap keputusan perusahaan dalam menetapkan struktur modalnya. Penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan sampel, yaitu perusahaan-perusahaan yang berada di bursa negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam pada tahun 1999 sampai 2013, kemudian data-data yang dibutuhkan dicari dan dipilah sesuai sampel yang telah ditetapkan. Hubungan antara ketiga variabel tersebut, kemudian dicari dengan menggunakan fixed effect regression. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari liberalisasi ekonomi, dan juga perkembangan pasar ekuitas terhadap struktur modal perusahaan.

---

The thesis analyzes the relationship between the equity meter development of a country, and also it?s degree of economic freedom to the company?s capital structure decision. The research is done by setting the samples for the research first, which is companies in the stock markets of ASEAN countries such as Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, and Vietnam from 1999 to 2013, then the datas are extracted and filtered accordingly based on the sampling. The research uses fixed effect regression to analyze the relationship between the three variables. The research found, that there is significant relationship between equity market development, economic freedom and firm?s capital structure choice."

"Pada tahun 2015 PT X mengalami kerugian yang mengakibatkan ekuitas PT X menjadi negatif dan SPT PT X pada tahun 2015 menunjukkan lebih bayar. Berdasarkan UU KUP atas SPT lebih bayar akan dilakukan pemeriksaan pajak. PT X menerima SPHP pada tahun 2017 atas pemeriksaan untuk tahun pajak 2015. Salah satu koreksi yang terdapat di dalam SPHP adalah koreksi biaya bunga. Dalam melakukan koreksi biaya bunga pemeriksa menggunakan acuan izin prinsip yang dikeluarkan oleh BKPM. Dalam izin prinsip tercantum estimasi pinjaman dan modal. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 18 ayat 1 UU PPh. Namun, pada tahun pajak 2015 pasal 18 ayat 1 UU PPh belum terdapat peraturan pelaksananya, sehingga kurang tepat apabila acuan yang digunakan pemeriksa adalah izin prinsip yang dikeluarkan BKPM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah koreksi biaya bunga untuk tahun pajak 2015 yang menggunakan izin prinsip untuk menentukan besarnya koreksi biaya bunga kurang tepat karena pada tahun 2015, pasal 18 ayat 1 UU PPh belum ada peraturan pelaksananya. Selain itu, untuk memperbaiki rasio utang dan modal dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, seperti konversi utang menjadi modal, membayar utang, melakukan pinjaman tanpa bunga, atau revaluasi aset tetap. Saran yang dapat diberikan adalah PT X sebaiknya segera memperbaiki strategi bisnisnya agar ekuitas PT X tidak terus menerus negatif karena berdasarkan PMK No. 169/PMK.010/2015 apabila saldo ekuitas negatif, maka seluruh biaya bunga tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

---

In 2015, X Limited Liability Company experienced a loss which turned the direction equity of X Ltd. to negative and the Annual Tax Return of X Ltd. in 2015 is overpaid. According to the law of General Tax Provisions and Procedures on Annual Tax Return, tax audit will be conducted due to the overpaid. X Ltd. has received a notification of tax audit findings in 2017 for the tax audit in 2015. One of corrections from the notification was on the interest expense. In doing the correction on the interest expense, the auditor employed a guide principle released by the Capital Investment Coordinating Board. In the license principle, the loan and capital estimates were noted. The basic law used was article 18 subsection 1 of Income Tax Law. However, since 2015, this article has not had any official implementation rules so that it was less appropriate if the audit was relying on the license principles released by the Capital Investment Coordinating Board. This research used a qualitative approach with qualitative data analysis technique.

The result of this study showed that the correction of interest expenses in 2015 was not appropriate as it used the license principle in deciding the amount of the interest expenses as in 2015, article 18 subsection 1 of Income Tax Law was lack of implementation rules. Besides, there are several alternatives to fix the debt and capital ratio such as conversing the debt into capital, paying the debt, making an non interest bearing loan, or re evaluationg the fixed assets. Thus, it is suggested to X Ltd. that it is better to fix the business strategy so that the equity will not be respectively in a negative circle as according to PMK No. 169 PMK.010 2015, if there is a negative equity balance, all the interest expense cannot be used as deductions on the taxable income. "