Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai peraturan hukum positif Indonesia dan peraturan internasional yang mengatur tentang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta permasalahan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran yang disebabkan oleh limbah B3. Penelitian yuridis normatif digunakan dalam pembahasan skripsi ini dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum lingkungan terhadap limbah B3 dapat dilakukan dengan penegakan hukum secara administratif, perdata dan pidana. Penegakan hukum secara pidana terhadap limbah B3 adalah penegakan hukum yang utama (premium remedium). Namun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penegakan hukum secara bersamaan dengan dua penegakan hukum lainnya.

---

This thesis discussing about Indonesia and international law regarding to poisonous and hazardous waste as well as the environmental law enforcement issues for the pollution caused by the poisonous and hazardous waste. Normative and juridical study are used in this thesis with the secondary data through the literature research. The result shows that the environmental law enforcement to poisonous and hazardous waste can be conducted through the administrative, criminal, and private law. Criminal law enforcement to poisonous and hazardous waste is the main (premium remedium). However, it is possible to use criminal law simultaneously with the administrative and private law."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat risiko dari bahan berbahaya dan beracun yang ada di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan adalah penilaian risiko dengan melihat potensi bahaya dan tingkat paparannya, mengacu pada Pedoman Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2019. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk penilaian risiko yaitu jenis kegiatan Pengelolaan B3, jenis industri, klasifikasi B3, jumlah B3, potensi bahaya terhadap keselamatan jiwa manusia; dan potensi ancaman terhadap fungsi lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata nilai risiko kedaruratan B3 di sektor Pertambangan Energi, Minyak, dan Gas Balikpapan dari pendekatan KLHK dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masing-masing sebesar 32,87 dan 32,81, yang artinya berisiko sedang. Jenis B3 yang dominan adalah mudah terbakar dan korosif. Rata-rata nilai risiko kedaruratan B3 di Sektor Penyedia Air Bersih Balikpapan dari pendekatan KLHK dan Kemnaker masing-masing sebesar 24, yang artinya berisiko rendah. Jenis B3 yang dominan adalah korosif. Rata-rata tingkat risiko B3 di Kota Balikpapan dari pendekatan KLHK dan Kemnaker masing-masing sebesar 31,56 dan 31,51 (sedang). Potensi kedaruratan B3: terjadinya tumpahan B3, kebakaran, ledakan, paparan terhadap manusia dan pencemaran lingkungan. Program kedaruratan B3 meliputi tersusunnya infrastruktur dan penanggulangan B3 dan Limbah B3

---

This study aim is to determine the level of risk of hazardous and toxic materials in Balikpapan City. The method used was a risk assessment carried out by looking at the potential hazards and the level of exposure referring to the Guidelines for Preparation of Hazardous and/or Hazardous Waste Management Emergency Programs by the Ministry of Environment and Forestry in 2019. Data and information needed for risk assessment are: type of HTS Management activity, type of industry, HTS classification, amount of HTS, potential hazards to the safety of human life; and potential threats to environmental functions. The results showed that the average of HTS emergency risk value in the Balikpapan Energy, Oil and Gas Mining sector from the Ministry of Environment and Forestry (MEF) and the Ministry of Manpower approaches was 32.87 and 32.81, respectively; which means moderate risk. The dominant types of HTS are flammable and corrosive. The average of HTS emergency risk value in the Balikpapan Water Supply Sector from the MEF and Ministry of Manpower approaches is 24, which means low risk. The dominant type of HTS is corrosive. The average level of HTS risk in Balikpapan City as a whole from the MEF and Ministry of Manpower approaches is 31.56 and 31.51 (medium). If the highest category is taken, the risk level for HTS waste is at a low level. Potential for HTS emergencies: HTS spills, fires, explosions, exposure to humans and environmental pollution. The HTS emergency program includes infrastructure and countermeasures for HTS and HTS Waste"

"Setiap tahun, perusahaan penyedia jasa transportasi bahan berbahaya (B3) meningkat. Selain aspek lingkungan dan ekonomis, aspek keselamatan kerja juga merupakan faktor yang penting dalam pemilihan perusahaan jasa transportasi B3. Kerugian yang mungkin timbul karena kecelakaan transportasi B3, yakni nyawa (fatalitas), cedera, pencemaran lingkungan, masalah komersial hingga masalah hukum. PT X, perusahaan multinasional bidang specialty dumical, menggunakan rekanan perusahaan jasa pengangkutan dalam pengiriman produk ke pelanggan. Beberapa specialty chemical yang diproduksi PT X digolongkan sebagai bahan berbahaya (B3). Salah salu kecelakaan transportasi B3 terjadi pada bulan September 2008 di daerah Beli1as, Riau. Tujuan penelitian yakni mengidentifikasi penyebab langsung dan penyebab dasar terjadinya kecelakaan dengan rnetode Fault Tree Analysis (FTA) yang dikombinasikan dengan Loss Causation Model sehingga didapatkan gambaran system evaluasi rekanan kerja di bidang jasa pengangkutan B3. Bagan FTA disusun berdasarkan diskusi, data-data dan dokumentasi lainnya serta wawancara dengan perwakilan PT X dan rekanan kerjanya di bidang transportasi B3. Hasilnya yakni penyebab langsung kecelakaan adalah tindakan tidak selamat pengemudi (berupa pengereman mendadak dan membanting setir ke kiri) yang disebabkan kondisi tidak selamat (berupa keadaan jalan yang berlubang. Adanya kendaraan yang memotong dari kanan dan jarak dengan kendaraan di depan yang terialu dekat), Penyebab dasar kecelakaan tersebut yakni ierjadinya blind spot dan pengemudi tidak mengetahui jarak iring yang aman. Hal ini disebabkan (sub penyebab dasar) oleh tidak adanya pelatihan mengemudi defensif oleh rekanan kerja PT X, kurangnya kontrol manajemen rekanan kerja PT X. Sistem evaluasi rekanan kerja jasa pengangkutan B3 oleh PT X sabaiknya mencakup penilaian tersedianya perlengkapan darurat untuk transportasi B3 sesuai Surat Keputusan Direkorat Jenderal Perhubungan Darat No. 725/2004, kondisi kendaraan, kebugaran pengemudi, data kerusakan/kecelakaan.

---

There is tremendous growth of hazardous substances transporter company for the last 4 years, Beside economical value and environmental risk consideration. safety matter must be included as important parameter in the selection process of hazardous substances transporter partner. The potential losses that may occur because of the hazardous transportation accident are death (fatality), injury, environment contamination or damaged commercial issues and even law issues. PT X, a multinational company in specialty chemiool.is using transporter service in delivering their products to the costumers. Some of the specialty chemicals are considered as hazardous substances. One of the transportation driver?s right side and the distance to the next vehicle is too close). Furthermore, the root causes are driver's blind spot and the understanding of safe following distances. This is caused by sub root causes such as inadequate defensive driving training and Jack of management control done by the transportation provider company, The evaluation and assessment system of hazardous substances transportation provide must include the assessment to the adequate emergency tools for hazardous transportation as Ministry of Transportation regulation (Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. 725/2004), the vehicles liability, the driver condition and recorded previous accidents."

"Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia BPOM RI merupakan lembaga pemerintah non kementrian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ndash; undangan yang berlaku. Praktek Kerja Profesi PKP yang dilaksanakan di BPOM RI pada bulan Maret 2017 bertujuan untuk mendapatkan pengalaman kerja, pengetahuan, gambaran, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker di lingkup pemerintahan khususnya di BPOM RI serta mengetahui peran, fungsi dan tugas Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya dalam pencapaian misi BPOM RI. Kegiatan yang dilakukan selama PKP antara lain mempelajari sistem pengawasan obat dan makanan di BPOM RI khususnya Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya; membantu beberapa pekerjaan di Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya seperti menyusun data perbandingan pedoman usulan Thailand dengan usulan Indonesia, evaluasi terhadap Food Contact Material FCM dalam portal EURASFF, serta pembuatan surat tindak lanjut laporan kegiatan pasar dari bahan berbahaya tahun 2016; membuat leaflet tentang bahan berbahaya; dan membuat kajian penambahan pemahit ke dalam formalin. Apoteker di BPOM RI memiliki peranan yang penting dalam melakukan tugasnya yaitu pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

---

The National Agency of Drug and Food Control Republic of Indonesia BPOM RI is a non ministerial government agency that carries out government duties in the field of drug and food control in accordance with the prevailing laws and regulations. Profession internship at BPOM RI in March 2017 aims to gain experience in work, knowledge, description, and deeper understanding of the role, duties and responsibilities of pharmacists in the government, especially in BPOM RI and to know the role, Functions and duties of the Directorate of Hazardous Product and Material Control in achieving the mission BPOM RI. Activities conducted during profession internship among other learning about drug and food control system in BPOM RI especially Directorate of Control of Hazardous Products and Materials compiled data comparison of Thailand guidelines with Indonesia guidelines evaluation of Food Contact Materials FCM in EURASFF portal, and preparing a follow up on market activity report of hazardous materials in 2016 Create leaflets on hazardous materials And make a study of adding bitter substance into formalin. Pharmacists in BPOM RI has an important role in performing jobs such as development, supervision, and control, particularly Health Resources Section in pharmaceutical, food, and beverages."

"Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sistem landfill di Indonesia dimulai sejak tahun 1994. Dasar dari pengelolaan dengan sistem landfill tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Limbah Saban Berbahaya dan Beracun. Sebelum adanya PP Nomor 19/1994 tersebut tidak ada Iimbah B3 yang dikelola sesuai dengan standar lingkungan termasuk belum ada landfill limbah B3 di Indonesia. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan industri maka pertumbuhan Iimbah B3 semakin banyak oleh karena itu pemerintah merasa perlu membangun pusat pengelolaan Iimbah B3 termasuk landfill.Terdapat dua alasan mengapa dibangun Pusat Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. Pertama, sebagian besar industri di Indonesia merupakan industri skala menengah dan skala kecil. Kedua, jika setiap industri diharuskan untuk mengelola dan menimbun limbahnya sendiri, maka biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar terutama bagi pengahasil skala kecil. Sebagai perbadingan adalah untuk memproses 4000 ton limbah berbahaya biayanya mencapai US$ 539 per ton, sedangkan biaya untuk mengolah 52.000 ton Ilimbah hanya membutuhkan US$ 63 per ton dengan menggunakan "fuel blending process" (Kupchenko, 1993).Namun demikian sudah hampir 12 tahun sejak landfill pertama dibangun di Cileungsi, Bogor, belum ada lagi fasilitas serupa dibangun di tempat lain di Indonesia, padahal ada beberapa investor yang tertarik untuk masuk kedalam bisnis ini. Dilihat dari potensi pasar, maka PT. PPLI yang mengoperasikan landfill limbah B3 di Cileungsi Bogor tersebut baru dapat menyerap sekitar 10% dari potensi pasar limbah B3. Dengan demikian ada sekitar 90% lagi limbah B3 yang dikelola atau dibuang secara illegal. Dari survey yang dilakukan terhadap responden/calon investor diketahui bahwa ada paling tidak empat faktor yang menjadi kendala bagi investor untuk masuk kedalam bisnis landfill yaitu, sulitnya mencari lokasi yang sesuai dengan persyaratan teknis, sulitnya prosedur perizinan, resiko yang relatif besar dan adanya masalah sosial masyarakat. Responden mengharapkan jika keempat kendala tersebut bisa teratasi oleh pemerintah maka akan menarik bagi mereka untuk masuk kedalam bisnis landfill."

"ABSTRAKPraktik kerja profesi di Apotek Kimia Farma No. 375 Depok Periode Bulan Juli 2018 bertujuan untuk memahami tugas dan tanggung jawab apoteker di Apotek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pelayanan farmasi khususnya dan pelayanan kesehatan umumnya. Mahasiswa juga diharapkan memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan praktik kefarmasian di Apotek serta memiliki gambaran nyata tentang permasalahan terkait praktik kefarmasian di Apotek. Tugas khusus yang diberikan berjudul Kegiatan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Pada Pasien Diabetes Mellitus di Apotek Kimia Farma No. 375 Depok

---

ABSTRACTInternship at Kimia Farma Pharmacy 375 Depok Period July 2018 aims to understand the duties and responsibilities of pharmacists in the Pharmacy. The pharmacist candidate also expected to have the insight, knowledge, skills and practical experience to undertake pharmaceutical work in the Pharmacy, and find out the problem related to pharmaceutical practice at Suku Kimia Farma Pharmacy 375 Depok. The special assignment given is Home Pharmacy Care to Diabetes Mellitus Patients of Kimia Farma Pharmacy 375 Depok"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai peran Badan POM terhadap upaya perlindungankonsumen produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Produk kosmetikyang aman harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yangterkait. Bahan yang digunakan untuk kosmetik haruslah bahan yang memenuhiketentuan mutu dan keamanan sehingga tidak membahayakan konsumen, sesuaidengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Badan POM sebagai badanyang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan. Penelitian inimenggunakan metode yuridis normatif atau dikenal pula dengan penelitian hukumkepustakaan. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian yang bersifat deskriptifkarena bertujuan untuk mendeskripsikan aspek hukum dalam perlindungankonsumen produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Hasil daripenelitian ini menyarankan adanya koordinasi Badan POM dan pemerintah,khususnya dengan instansi Direktorat Bea dan Cukai, Polisi dan Pengadilan,dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalamupaya perlindungan hukum konsumen terhadap produk kosmetik yangmengandung bahan berbahaya. Selain itu, harus lebih konsisten dan tegas dalammenerapkan ketentuan hukum yang berlaku agar penerapan sanksi dapatmemberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of drugs and food examiner department to safeguardconsumer cosmetic products containing hazardous materials. Safe cosmeticproducts must meet the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protectionand Law No. 36 of 2009 on Health, as well as other legislation related. Thematerials used for cosmetic ingredients must comply with quality and safety thatdoes not harm the consumer, in accordance with regulations issued by drugs andfood examiner department as a body tasked to oversee food and drug trafficking.This study uses a normative or also known as legal research literature. This studyis also referred to as fieldwork descriptive as it aims to describe aspects ofconsumer protection laws in cosmetic products that contain hazardous materials.The results of this study suggest the existence of coordination drugs and foodexaminer department and the government, particularly the office of theDirectorate of Customs and Excise, the Police and the Courts, by applying theprinciples of coordination, integration, and synchronization in the consumer legalsafeguards against cosmetic products that contain hazardous materials.Furthermore, it should be consistently and decisively in implementing theprovisions of applicable law that sanctions can provide a deterrent effect tobusinesses that commit violations."