Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masalah penentuan route pesawat bukan saja merupakan masalah yang beruiang terjadinya, tetapi juga merupakan masalah yang kornpleks dan penting bagt perusahaan jasa angkutan udara. Kesalahan penentuan route bukan saja akan mengakibatkan bertambahnya biaya operas! perusahaan, tetapi juga akan rnengakibatkan kapasitas daya angkut yang tersedia menjadi tidak efisien. Berita harian KOMPAS tanggal 7 September 1996 : "Penumpang Naik, tap! Merpati Masih Merugi", adalah cukup relevan untuk membuka permasalahan ini. Merpati sebagai BUMN sarat dengan beban yang harus dipikulnya yaitu sebagai penerbangan komersial, penerbangan perintis dan pengguna pesawat produk dalam negeri. Sebagai penerbangan komersiai perusahaan diharuskan mencetak laba, sedangkan sebagai penerbangan perintis harus bersedia melayani sebagian besarjalur kurus. Masalah yang dibahas dafam Tugas Akhir ini adalah bagatmana menetukan route penerbangan dan jumlah frekwenst mastng-masing pesawat yang optimum dalam melayani setiap route penerbangan. Skenaho perrnasalahan dapat terdiri dari keinginan perusahaan untuk menghasilkan profit yang maksimum atau kebijakan perusahaan atau pemerintah untuk melayani semua demand atau penumpang, atau keharusan menggunakan jenis pesawat tertentu. Masing-masmg skenano mi dapat diformulasikan kedalam Linear Programming dimana hastinya akan membawa dampak pada profit yang dihasilkan perusahaan. Dapat dikatakan esensi permasalahan yang sebenarnya adalah setiap kendala atau kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan akan berpengaruh pada keuntungan yang dicapai. Dalam pembahasan ini akan dibandingkan dua skenario yang dihadapi perusahaan, yaitu skenario "Satisfy Demand" dan skenario "Satisfy Profit". Dalam skenario satisfy demand semua demand atau penumpang harus dilayani, sedangkan pada skenario satisfy profit tidak semua demand atau penumpang harus dilayani atau dengan kata lain perusahaan hanya beroperasi pada route-route yang menguntungkan saja. Dalam membahas suatu route dalam fleet assignment seharusnya mempertimbangkan route tersebut dalam satu sistem atau route secara keseluruhan sehingga akan dihasilkan nilai optimum dari sistem tersebut. Tetapi karena terbatasnya software komputer untuk menganalisa route ini secara keseluruhan, maka hanya beberapa route saja yang dianalisa dalarn model ini. Akibatnya solusi yang dihasilkan hanya dalam bentuk lokal optimasi.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pengalihan piutang secara cessie yang dilakukan oleh salah satu anggota kreditor, yakni PT China Construction Bank kepada Tomy Winata dalam fasilitas pemberian kredit sindikasi untuk pembangunan Hotel Kuta Paradiso yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 555/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR Jo. Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim dari tingkat pertama hingga tingkat banding memutuskan perbuatan cessie tersebut tidaklah sah karena dilakukan tanpa hak dan wewenang. Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Fireworks Venture Limited merupakan kreditor tunggal yang telah memperoleh seluruh piutang lewat cessie dari BPPN. Sementara,dalam Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST, Gaston Investment Limited juga telah diakui kedudukannya sebagai kreditor. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis untuk menjawab permasalahan hukum tersebut. Hasil penelitian penulis adalah pengalihan piutang yang dilakukan oleh PT China Construction Bank dan Tomy Winata telah dilakukan sesuai dengan besaran pinjamannya dan dilakukan berdasarkan rechtstitel yang sah sebagaimana memenuhi ketentuan dalam Pasal 584 KUHPerdata dalam pengalihan piutang yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sehingga pengalihan piutang secara cessie tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, Penulis berharap Majelis Hakim dapat lebih cermat dan teliti dalam memutus suatu perkara utang-piutang yang lazim ditemui dalam kegiatan ekonomi masyarakat. ......This research discusses the assignment of receivables carried out by one of the creditor members the PT China Construction Bank to Tomy Winata in a syndicated loan facility for the construction of the Kuta Paradiso Hotel which was stated in the Judicial Court Decision Number 555 / PDT.G / 2018 / PN. JKT.UTR Jo. Decision Number 272 / PDT / 2020 / PT.DKI was declared an act against the law. The Judges from the court to the appeal level decided the assignment as a tort (act against the law) because it was carried out without the full right and authority that had transferred to Fireworks Venture Limited as a new creditor member in the syndicated loan. Further, the Judges stated that Fireworks Venture Limited was the sole creditor of the syndicated credit receivables which may affect the position of other creditor members who were members of the syndicated credit facility whose position had been recognized such as Gaston Investment Limited in Court Decision Number 26/Pdt.G/ 2013 /PN.JKT.PST which filed a default suit against PT Geria Wijaya Prestige as the debtor. The author uses a normative legal research method with an analytical approach to answer these legal problems. The result of the author's analysis is that the transfer of accounts receivable by PT China Construction Bank and Tomy Winata has been carried out according to the amount of the loan and is carried out based on a valid rechtstitel as it meets the provisions in Article 584 of the Civil Code. in the transfer of receivables carried out by the competent authority so that the assignment of receivables does not fulfill the element of an unlawful act in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Therefore, the author in his suggestion hopes that the Panel of Judges can be more careful and thorough in deciding a case, especially in considering the arguments put forward by the plaintiff in the lawsuit and also the answers from the defendant by taking into account the provisions in the statutory regulations along with the evidence submitted to the trial so that the parties in the case can get a decision as fairly as possible.

Abstrak :
Pengalihan hak atas merek terdaftar dimohonkan pencatatannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut diumumkan dalam berita resmi merek. Setelah dicatatkan, pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut baru memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ketentuan ini telah secara jelas diatur dalam Undang-Undang Merek. Namun, di dalam proses persidangan terdapat pertentangan, dimana setelah pengalihan hak atas merek dicatatkan, justru Pengadilan Niaga tetap menghendaki agar pemilik lama hak atas merek terdaftar untuk diikutsertakan dalam gugatan pembatalan hak atas merek terdaftar. Hal ini tentunya menjadi kerancuan mengenai akibat hukum pencatatan pengalihan merek terhadap pihak ketiga. ......The recordation of assignment of registered trademark needs to be applied to the Minister of Law and Human Rights. The recordation of assignment of registered trademark shall be announced in the general register of trademark. The assignment of registered shall only have legal consequence to the third parties after being recorded. This provision has been regulated clearly under the Trademark Law. However, the trial proceeding shows contradiction with the provisions as set out under the Trademark Law, in which after the assignment of trademark has been recorded the Commercial Court requires the former trademark owner to be involved in the cancellation claim of registered trademark. This of course will create confusion pertaining to the legal consequence of recordation of trademark assignment towards the third parties.

Abstrak :
Sebuah perusahaan kontraktor tambang di Kalimantan Timur ingin mengurangi biaya transportasi yang dikeluarkan, salah satunya adalah biaya pengantaran karyawan ke lokasi tambang menggunakan bus. Penggunaan bus untuk pengantaran karyawan digunakan untuk aspek keselamatan mengingat kondisi jalan tambang yang tidak beraspal. Untuk menentukan jumlah, kombinasi, dan penugasan bus untuk pengantaran karyawan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti ketersediaan bus, kapasitas, jumlah karyawan, dan tipe bus yang tidak dapat masuk ke beberapa lokasi tambang. Oleh karena itu, dibuat model yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah dan kombinasi bis yang sesuai untuk meminimumkan biaya sewa bus dan biaya bahan bakar yang dikeluarkan. Metode yang digunakan untuk mencari solusi dari model yang dibuat adalah integer linear programming dengan algoritma branch and bound. Dalam waktu komputasi 30 menit didapatkan solusi yang baik dengan optimality gap < 1. Hasil dari optimasi dengan 3 skenario menunjukkan penurunan biaya transportasi bus karyawan, masing-masing penurunan sebesar 2,90, 7,24, dan 10,44. ......A mining contractor company in East Kalimantan wants to reduce the transportation costs incurred, one of which is the cost of delivering employees to the mine by bus. The use of bus for employee delivery is used for safety aspect considering the unpaved mining road condition. To determine the number, combination, and assignment of buses for employee delivery there are several things to note, such as the availability of buses, capacity, number of employees, and the type of bus that can not enter several mine sites. Therefore, a model can be used to determine the appropriate bus number and combinations to minimize the cost of bus rental and fuel costs incurred. The method used to find the solution of the model is linear integer programming with branch and bound algorithm. In 30 minute computation time, good solution generated with optimality gap of.

Abstrak :
Anjak piutang, khususnya anjak piutang dengan pemberian jaminan merupakan salah suatu lembaga pembiayaan dalam perdagangan, baik secara domestik maupun internasional. Dalam pengaturannya di Indonesia, anjak piutang tidak diatur secara khusus, sehingga dalam praktiknya perjanjian anjak piutang dapat mengacu dari kebiasaan yang ada di dunia perdagangan domestik maupun internasional. Konvensi UNIDROIIT mengenai lembaga anjak piutang UNIDROIT Convention on International Factoring dan Konvensi PBB mengenai pengalihan hak milik piutang dagang dalam perdagangan internasional United Nation Convention on the Assignment of Receivables in International Trade merupakan dua kebiasaan internasional yang mengatur mengenai lembaga anjak piutang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kedua konvensi internasional ini kemudian dibandingkan dengan pengaturan pada praktik di Indonesia, serta dilakukan analisis terhadap pertimbangan hukum Hakim melalui putusan pengadilan di Indonesia untuk melihat apakah Hakim dalam menimbang maupun memutuskan memperhatikan kedua konvensi internasional tersebut. Hasil analisis menunjukkan beberapa kesesuaian, yaitu para pihak yang beperkara, hak recourse, serta kewajiban untuk menotifikasi debitur, sedangkan ketidaksesuaian terlihat dari cara pengalihan piutang dagang.

---

Factoring, especially factoring with recourse is one of the common financial commercial methods, both domestically and internationally. In its regulation in Indonesia, factoring is not specifically regulated, so that practically factoring agreement can be referred to the customs of international trade. UNIDROIT Convention on International Factoring and United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade are two international customs regulating factoring. By using normative juridical research method, the two international conventions are then compared to the practical regulation in Indonesia, as well as an analysis of judge 39 s legal considerations through Indonesia courts 39 verdict. The analysis will examine whether the judge in weighing and deciding considered both the international convention or not. The analysis showed some conformity, namely the parties of factoring, recourse, and the obligation to notify the debtor, while the mismatch seen from the assignment of receivables.

Abstrak :
Priscillia Georgia, debitur Bank Mutiara, gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya. Setelah dia gagal untuk membayar hutangnya, terjadi pengalihan piutang atas kredit macet Priscillia Georgia ke PT. Jtrust Investment Indonesia. Penelitian ini akan mencoba menjawab tentang bagaimana pengaturan restrukturisasi kredit dan pengalihan kredit, dan bagaimana kesesuaian putusan dengan peraturan yang ada. Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif. Peraturan yang mengatur mengenai restrukturisasi kredit adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, namun karena kasus ini diputus sebelum berlakunya POJK Nomor 40 Tahun 2019, peraturannya masih diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Ketentuan yang terkandung dalam KUH Perdata memungkinkan kredit untuk dialihkan ke pihak ketiga. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa restrukturisasi kredit, walaupun tidak dilakukan, dan pengalihan kredit yang dilakukan oleh para pihak dalam kasus ini tidak menyalahi ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menyarankan kepada pihak berwenang Indonesia untuk membaharui ketentuan tentang pengalihan kredit, dan juga bagi bank dan pihak ketiga yang menjadi penerima pengalihan kredit untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut guna mencegah masalah hukum di masa depan.

---

Priscillia Georgia, a debtor of Bank Mutiara, failed to fulfil her obligation to pay her debt. After she defaulted, there is a transfer of receivables for her credit to PT. Jtrust Investment Indonesia. This research will try answer about how is the regulation of credit restructuring and assignment of credit, and how is the suitability of the verdict with the existing regulation. This research will be in the form of normative legal research. Regulation that regulates regarding Credit Restructuring are Financial Services Authority Regulation Number 40/POJK.03/2019 regarding the Quality Assessment of Commercial Bank Assets, but since the verdict issued before the enactment of POJK No. 40 of 2019 the regulation that still regulates it are stipulated in Central Bank Regulation Number 14/15/PBI/2012 regarding the Quality Assessment of Commercial Bank Assets. The provisions contained in the Civil Code allow for a credit to be transferred to a third party. in this study, the authors conclude that credit restructuring, although not carried out, and assignment of credit do not violate the provisions that apply in Indonesia. In this research the author suggest that the Indonesian authority to update the regulation concerning assignment of credt, and also for banks and the third party whose become the recipient of the transfer of credit to fulfil the obligation as stipulated in the regulation in order to prevent the possibility of legal issue in the future.

Abstrak :
This book provides a comprehensive treatment of assignment problems from their conceptual beginnings in the 1920s through present-day theoretical, algorithmic, and practical developments. The authors have organized the book into 10 self-contained chapters to make it easy for readers to use the specific chapters of interest to them without having to read the book linearly. The topics covered include bipartite matching algorithms, linear assignment problems, quadratic assignment problems, multi-index assignment problems, and many variations of these problems.

Abstrak :
Kualitas pelayanan RS salah satunya dipengaruhi oleh kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan pada pasien. Adanya penurunan kinerja perawat di ruang rawat inap RSUD Sultan Imanuddin dan penilaian kualitas pelayanan per unit pelayanan yang di nilai masyarakat kurang baik (<76,61%), dapat menyebabkan pasien kurang puas terhadap pelayanan keperawatan di ruang rawat inap. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan penerapan penugasan keperawatan dengan kepuasan pasien rawat inap. Desain penelitian : deskriptif kuantitatif dengan uji univariat dan bivariat dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan data di RSUD Sultan Imanuddin pada November sampai Desember 2020 menggunakan kuisioner, dengan populasi seluruh pasien di Ruang Rawat Inap. Jumlah sampel 77 responden, diambil secara acak di setiap ruang rawat inap. Hasil penelitian menunjukkan penugasan keperawatan tentang tanggungjawab dan pembagian tugas perawat, timbang terima, komunikasi terapeutik memiliki hubungan dengan kepuasan pasien di ruang rawat inap dengan tingkat signifikansi 0,01. Kesimpulan: pelaksanaan penugasan keperawatan tentang tanggungjawab dan pembagian tugas, timbang terima, komunikasi terapeutik yang baik mampu memberikan kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan. Saran : pelatihan service exellence, perekrutan perawat baru dengan lulusan ners, monitor dan evaluasi secara berkala tentang penerapan penugasan keperawatan. ......The quality of hospital service is affected by the quality of nursing care given of patients. The poor performance of nurses in the hospital RSUD Sultan Imanuddin and the quality assessment of services per unit in the society’s grades (<76,61%) may cause patient to be less content with nursing services in the hospital. The study aims to analyze the application relationships of the nursing assignment with the satisfaction of the patient. Quantitative descriptive research design with univariatses and bivariates with a sectional cross approach. Data retrieval at Sultan Imanuddin in November to December 2020 using the questionnaires, with the population of all the patients in the hospital. The number of samples is 77 respondents, picked up at random in every inpatient ward. Research show nurse care assignment about responsibilities and division of nursing duties, consideration, therapeutic communication has a relationship with patient satisfaction in the hospital at Sultan Imanuddin Pangkalan Bun with a degree of evidence of 0,01. Conclusion : the performance of the nursing commission on responsibility and division of nursing duties, consideration, good therapeutic communication can provide patients with satisfaction for nursing services. Suggestion : excellence service training, nursing recruits with graduate students, monitors and periodic evaluations about the application of nursing assignments.