Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam era otonomi daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah dapat membiayai tugas pemerintahan dan pembangunannya melalui sumber daya yang dimiliki sendiri, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus pandai mengelola sumber yang telah ada dan menggali sumber-sumber yang baru. Mencari sumber-sumber dana yang baru atau jenis pajak baru dalam masa reformasi ini sangat sulit dilaksanakan, karena pungutan baru harus sejalan dengan peningkatan pelayanan serta tidak membebani masyarakat dan dunia usaha. Cara yang paling aman adalah dengan mengoptimalkan pemungutan pajak yang telah ada, yaitu dengan cara pemungutan pajak meliputi semua objek pajak, berdasarkan objek pajak yang sebenarnya dan pelunasan pajak tepat pada waktunya. Salah satu pajak yang telah ada dan cukup potensil adalah Pajak Reklame. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif. Serta menggunakan analisis rasio, yaitu Tax Performance Index yang merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak atau dapat pula dikatakan perbandingan antara apa yang telah dicapai dengan apa yang telah direncanakan. Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Reklame yang meliputi pendaftaran, pendataan dan penetapan, penagihan pajak serta penyelesaian sengketa pajak mempunyai angka TPI yang tinggi yaitu rata-rata diatas 90% hal ini menunjukkan bahwa administrasi pemungutan pajak reklame di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan telah dilaksanakan dengan baik dan efektif. Sejalan dengan, hal tersebut diatas penulis merekomendasikan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prov. DKI Jakarta sebagai induk dari Suku Dinas Pendapatan Daerah di lima Wilayah Kotamadya agar menjaga dan meningkatkan apa yang telah dicapai oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame. Peningkatan efektifitas pemungutan pajak daerah dapat dicapai dengan jalan antara lain : 1. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah kepada seluruh Wajib Pajak yang pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya. 2. Peningkatan kemampuan, ketangguhan dan disiplin Suymber Daya Manusia (SDM) dilapangan, hal ini sehubungan dengan : a. Usaha Instensifikasi pemungutan Pajak Daerah. b. Usaha Extensifikasi pemungutan Pajak Daerah.

Abstrak :
Campak (Measles) merupakan penyakit yang umumnya menyerang anak di bawah lima tahun (balita). Penyakit ini disebabkan oleh virus dan dapat dicegah dengan imunisasi. Pada anak dengan status gizi kurang dapat terjadi komplikasi seperti Diare, Pnemonia, Encephalitis, Otitis media dan adanya komplikasi tersebut dapat mengakibatkan kematian. Di Indonesia angka kejadian (Incidence rate) pada balita adalah 19,4/10.000 balita, oleh karenanya pemerintah mengadakan program imunisasi terhadap bayi umur 9-12 bulan, agar angka kejadian campak dapat diturunkan. Di Jakarta Selatan meskipun keberhasilan cakupan (caverage) imunisasi telah mencapai lebih dari 100 %, tetapi penyakit campak masih endemis di wilayah Jakarta Selatan, bahkan relatif tinggi untuk anak balita. Hal ini menimbulkan pertanyaan faktor penyebab apa saja yang dapat mempengaruhi kejadian campak pada anak usia 12 - 24 bulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan disain kasus kontrol (Cases Control Study) dengan tujuan dapat menjawab pertanyaan diatas. Sebagai kasus adalah anak usia 12 - 24 bulan yang menderita campak, dan sebagai kontrol adalah anak usia 12 - 24 bulan tidak menderita campak dan tinggal dekat rumah kasus. Jumlah kasus dan kontrol masing-masing sebanyak 50 anak (dengan perbandingan 1 : 1). Variabel yang diteliti adalah status imunisasi dan status gizi anak; pendidikan, pengetahuan, dan sikap ibu; dan lingkungan rumah penderita yaitu kepadatan dan ventilasi hunian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status imunisasi dan status gizi anak; pendidikan ibu; keadaan rumah penderita berpengaruh terhadap kejadian campak pada anak usia 12 - 24 bulan, sedangkan faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian campak berdasarkan kontribusinya secara berurutan adalah status imunisasi, status gizi dan ventilasi hunian. Penelitian ini menyimpulkan bahua anak yang dilakukan imunisasi dengan status (keadaan) gizi yang baik dan tinggal pada rumah dengan ventilasi yang baik dapat mengurangi kejadian(insidence) campak. Dari hasil penelitian ini disarankan untuk meningkatan cakupan imunisasi dengan memanfaatkan momentum "Pekan Inunisasi Nasional" ( PIN ) , perbaikan gizi anak balita dan perbaikan ventilasi rumah tinggal untuk menurunkan angka kejadian campak pada balita. ......Measles is common childhood disease in children under five years of age. The Disease is spread by virus, and can be prevented by immunization. For children with poor nutrition. the disease can be complicated by diarrhea, pneumonia, enchephalitis and otitis media, and these complication can result in death. The incidence for children in Indonesia under five years is 19,4 per 10.000 children, so to reduce this rate the government has implemented an immunization program for infant 9 to 12 months old. In South Jakarta even though the coverage of immunization exceed 100 percent, measles is still considered endemic to the area and is in fact relatively high for the children under five years. This poses the question: what factors influence the incidence of measles for children between 12 and 24 months in this area ?. To answer this question, this research used the cases control study approach. The cases were children aged 12 to 24 months who had measles, and the controls were children aged 12 to 24 months who did not have measles and live near the cases. The number of both cases and controls was 50 children each ( a ratio of 1 to 1 ). The variable examined were the immunization status and nutrition of child ; the mother's education, knowledge and attitude; and the surrounding environment, namely the population density and ventilation within the home. The research indicated that the incidence of measles in children aged between 12 and 24 months old was influenced by the immunization status and nutrition of the child, the mother's education and the home environment, while the factors those most contributed to the incidence of measles were, in order of magnitude, the child's immunization status, the level of nutrition, and the home ventilation. This research concludes that immunized children with a good nutrition and living in a well ventilated house can decreased the incidence of measles. The research suggest that to decrease the incidence of measles among children aged 12 to 24 months the extent of immunization be increased by taking advantage of the momentum created by the "Pekan Inunisasi National" ( PIN - National Immunization week ), that nutrition in children under 5 years old be improved, and that the public be made aware of importance of good ventilation in housing.

Abstrak :
Masyarakat melihat ada kejahatan di dalam kejahatan di mana aparat penegak hukum bekerja tidak profesional dan lebih banyak mencari keuntungan dari permasalahan hukum orang lain. Jual beli perkara sudah menjadi kebiasaan dan sulit dihindari apalagi bisa diberantas. Maka penulis melihat ketidak pastian hukum dan ketidakadilan ingin berbuat sesuatu baik secara tindakan nyata maupun dari segi ilmiah. Penulis menggambarkan secara umum apa peranan dan fungsi pengacara lain menjelaskan tentang Mafia Peradilan yang terjadi di PN Jakarta Selatan. Pertanyaan penelitian apakah mungkin pengacara dalam menjalankan tugasnya membela kepentingan klien pada proses pemeriksaan peradilan harus selalu melakukan Mafia Peradilan. Dalam penelitian dipakai studi kasus empati dengan metode pertanyaan tidak berstruktur dengan klien, para terdakwa/tersangka berserta keluarganya, rekan-rekan sesama pengacara, rekan-rekan sesama aparat penegak hukum baik para hakim, para jaksa, para polisi maupun petugas pengawalan tahanan kejaksaan, staff/karyawan pengadilan dan petugas lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan, rekan para wartawan serta para kalangan akademisi, pengamat hukum dan masyarakat awam yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tapi karena Kode Etik pengacara maupun sebagai peneliti informasi narasumber dan informan yang diberikan tidak bisa diungkapkan, tapi kebenaran info dapat dipertanggung jawabkan. Penemuan penelitian yang dimaksud Mafia Peradilan pada intinya adalah persekongkolan antara sesama aparat penegak hukum yang menguntungkan pihak-pihak pencari keadilan (penggugat/terdakwa kontra tergugat/korban) yang putusan hukumnya sangat merugikan masyarakat dan menusuk rasa keadilan. Ternyata Mafia Peradilan tidak hanya dilakukan dengan uang semata, tapi mengancam, mengintimidasi, melanggar hukum acara pidana/perdata secara sengaja, negoisasi/perundingan maupun memberi fasilitas tertentu, koneksi, memo, intervensi, pendekatan hubungan baik individual serta pengerahan massa pendukung Sehingga jawaban permasalahan Mafia Peradilan tidak bisa diberantas karena kendala utamanya sulitnya mencari alat bukti, tidak adanya pengakuan korban maupun pelaku, budaya birokrasi, adat ketimuran, perilaku bekerja asalkan mendapatkan bayaran (bukan gaji yang telah ditetapkan Pemerintah), masih adanya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta ketidakadaan sanksi yang keras bagi pelaku yaitu sanksi pidana hukuman penjara yang lama (mengenal atas minimalisasi hukuman), sanksi perdata mengganti kerugian beserta bunga dan dendanya, sanksi administrasi penurunan jenjang karir maupun pemecatan, sanksi sosial seperti pemberian labbeling atau kerja paksa sosial, sanksi adat pengusiran maupun penyelenggaraan upacara adat, dan sanksi agama seperti dilakukan acara taubat maupun memberikan Zakat Infak Shadagah (ZIS). Studi kasus ini juga memberikan gambaran sepak terjang pengacara yang ingin cepat terkenal dan kaya sehingga tidak ragu lagi melakukan praktek Mafia Peradilan dan juga memakai pola peniruan kinerja pengacara/advokat yang sudah senior. Kinerja para pengacara dalam membela kepentingan klien secara sengaja telah melanggar hukum maupun menafsirkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan demi kepentingan opini publik dan menjadi baik. Dianjurkan peranan Dewan Kehormatan Organisasi Profesi Pengacara ditingkatkan da diberdayakan sehingga malpraktek hukum pengacara dapat dikurangi. Harapan selanjutnya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ikut penciptakan peradilan yang bersih.

Abstrak :
Tesis ini membahas organisasi preman di Blok M Jakarta Selatan. Fokus pembahasan dari tesis ini adalah organisasi preman asal Surabaya dalam mempertahankan keberadaannya di Blok M. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara dengan pedoman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Blok M terdapat beberapa organisasi preman yang terbentuk berdasarkan latar belakang suku bangsa dan daerah asal yang sama, serta perasaan senasib dan sependeritaan. Organisasi-organisasi tersebut adalah organisasi preman Surabaya, organisasi preman Flores, organisasi preman Ambon, organisasi preman Medan, organisasi preman Palembang dan organisasi preman Bugis-Makasar. Pemberian nama terhadap organisasi-organisasi tersebut yang berasal dari nama kota ataupun sukubangsa diperoleh melalui proses interaksi sosial di antara mereka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pengelompokan mereka adalah mempertahankan keberadaannya di Blok M untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Berdasarkan fokus penelitian, tesis ini menunjukkan kegiatan organisasi preman Surabaya yang lebih rinci dalam mempertahankan keberadaannya di Blok M untuk pemenuhan kebutuhan hidup dengan mendeskripsikan, menganalisa dan menginterpretasikan sejarah terbentuknya organisasi preman Surabaya, kelompok-kelompok dalam organisasi preman Surabaya, struktur organisasi, keanggotaan, pendapatan dan pengeluaran, wilayah kekuasaan serta pola-pola hubungannya. Pada akhirnya, tesis ini menyimpulkan bahwa "preman Surabaya melakukan kegiatan membentuk organisasi yang berkembang dari waktu ke waktu dalam menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi di Blok M dan sekitarnya untuk mempertahankan keberadaannya dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan kesimpulan di atas, saya mengajukan rekomendasi beberapa konsep penanganan terhadap masalah preman dan rekomendasi kemungkinan penelitian lain sebagai kelanjutan atau penyempurnaan terhadap tesis ini. Daftar Kepustakaan : 36 buku, diktat, dan jurnal + 7 laporan tahunan serta karangan dalam surat kabar dan Internet.

Abstrak :
Kejahatan uang palsu adalah kejahatan yang mengalami peningkatan secara kuantitas semenjak krisis melanda negara. Kejahatan uang palsu ini memang tidak tergolong dalam kekerasan (violence), melainkan lebih mengarah pada kejahatan tanpa kekerasan (non-violence) yaitu kejahatan yang tidak mengakibatkan derita kekerasan fisik secara langsung kepada korbannya. Meskipun demikian, akibat dari kejahatan uang palsu, yang termasuk dalam kategori Professional Crinimal Behavior ini sangat merugikan masyarakat dan negara. Untuk itulah maka pengetahuan mengenai modus operandi dari kejahatan uang palsu ini sangat dibutuhkan, tujuannya adalah agar masyarakat bisa sadar dan tidak menjadi korban dari kejahatan ini. Penelitian mengenai modus operandi kejahatan uang palsu ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan semua modus operandi kejahatan uang palsu yang ada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi kejahatan uang palsu ini dibedakan antara modus operandi pembuatan uang palsu dengan modus operandi pengedaran uang paisu. Modus operandi pembuatan uang palsu yang digunakan oleh pelaku adalah dengan menggunakan gabungan beberapa teknik cetak yang ada, yaitu teknik cetak offset digabungkan dengan teknik sablon dan teknik cetak sablon digabungkan dengan teknik komputer. Sedangkan modus operandi pengedaran uang palsu adalah dengan melakukan pembayaran secara langsung, menukarkan ke dolar Amerika dan memperjualbelikan dengan menggunakan perbandingan tertentu. Tempat-tempat yang digunakan untuk mengedarkan uang palsu adalah tempat-tempat yang telah disepakati bersama, misalnya rumah pelaku, area pakir, plaza, atau restauran. Pelaku mengedarkan uang palsu ini pada jam-jam yang telah disepakati bersama, bisa pagi hari, slang hari, sore hari atau bahkan malam hari.

Abstrak :
Propinsi DK1 Jakarta sebagai lbukota Negara merupakan kota tempat berkembangnya berbagai jenis usaha perdagangan, jasa dan juga merupakan kota wisata. Hal ini menjadikan kota Jakarta memiliki keuntungan dibanding dengan kota lain di Indonesia. Pajak Hotel dan Restoran merupakan Pajak Daerah yang cukup diandalkan penerimaannya, jenis pajak ini merupakan pajak tidak langsung yang pemungutannya adalah berdasarkan "self assesment" Optimalisasi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran sangat tergantung dari kesadaran masyarakat Wajib Pajak dan adanya koordinasi antara instansi terkait, disamping adanya pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak, memberikan pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan, namun dilihat dari perkembangan penerimaannya realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran belum dicapai secara maksimal. Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas maka masalah yang akan diteliti berkaitan dengan pengukuran efektivitas pemeriksaan Pajak Hotel dan Restoran dan apakah pelaksanaan administrasi perpajakan sudah mendukung pelaksanaan pemungutan dan pemeriksaan yang efektif dengan studi kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan II. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti yaitu pejabat dari Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan II melalui wawancara secara Iangsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dan Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan II dengan menggunakan analisis data statistik diperoleh efektivitas pemeriksaan dan pengaruh pemeriksaan terhadap realisasi penerimaan. Dari hasil penelitian, didapat suatu kesimpulan bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan menunjukan angka yang kurang stabil namun hubungan antara pemeriksaan dengan realisasi penerimaan cukup kuat. Pelaksanaan administrasi perpajakan menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan dan pemeriksaan cukup didukung oleh kewenangan dan mekanisme pemungutan yang cukup baik, namun dari sisi sumber daya manusia menunjukan kenyataan yang masih kuramg efektif dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan II untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak yang optimal.

Abstrak :
RINGKASAN Dari pengkajian yang telah saya lakukan mengenai kehidupan komuniti pedagang sektor informal penghuni rumah kontrakan di RT O14/RW 01, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, terungkap adanya suatu corak keteraturan sosial di dalam kehidupan komuniti tersebut. Corak keteraturan sosial yang yang ada di lingkungan komuniti pedagang sektor informal penghuni rumah kontrakan ini, merupakan hasil dari proses adaptasi dan interaksi yang mereka lakukan dalam hubungan sosial yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari - hari. Meskipun komuniti pedagang sektor informal penghuni rumah kontrakan di RT 0141RW 01, Kelurahan Kuningan Timur, teriibat dalam berbagai pola hubungan sosial, namun yang paling memerlukan bagi terciptanya corak keteraturan sosial di lingkungan komuniti yang bersangkutan ialah adanya ketergantungan para komuniti pedagang sektor informal tersebut dengan para patron setempat, yaitu pemilik rumah kontrakan itu sendiri. Implikasi dari corak keteraturan sosial yang bertumpu pada kemampuan para patron yang memainkan peranan panting dan bermanfaat bagi para komuniti pedagang sektor informal yang bersangkutan serta bermanfaat bagi para patron itu sendiri, sesungguhnya jika dipahami dan dimanfaatkan oleh Polri, dapat mempermudah upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Binkamtibmas) oleh aparat kepolisian setempat. Dengan kata lain upaya pembinaan Kamtibmas oleh Polri berlangsung dalam suatu konteks Iingkungan masyarakat tertentu. Oleh karenanya, upaya pembinaan Kamtibmas tersebut suka atau tidak suka, dipahami atau tidak oleh Polri, akan berkaxan erat dengan corak keteraturan sosial yang berlaku pada lingkungan suatu masyarakat. Tanpa memperhatikan corak keteraturan sosial yang spesifik pada setiap kelompok masyarakat, maka besar kemungkinan upaya Binkamtibmas yang dilakukan oleh aparat Polri di lapangan, akan menjadi kurang efektif dan tidak efisien.