Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Pihak yang diberikan bagian tanah Hak Pengelolaan dapat menggunakan bagian tanah tersebut untuk keperluan usahanya, salah satunya adalah untuk membangun rumah susun. Pihak penyelenggara pembangunan rumah susun atau developer yang mendirikan rumah susun di atas tanah Hak Pengelolaan mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan status tanah bersama menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sebelum menjual satuan rumah susun tersebut. Masalah yang diteliti dan dibahas adalah mengenai resiko yang dihadapi oleh para pemilik satuan rumah susun apabila bangunan rumah susun dibangun di atas tanah Hak Pengelolaan. Selain itu jugs dibahas mengenai apakah ada kepastian hukum dalam pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan, Berta perbedaan antara rumah susun yang dibangun di atas suatu hak atas tanah dengan rumah susun yang dibangun di atas Hak Pengelolaan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dimana untuk menjawab permasalahan dilakukan melalui wawancara dan kegiatan studi dokumen. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa rumah susun yang di dirikan di atas tanah Hak Pengelolaan memiliki akibat hukum bagi pemilik satuan rumah susun untuk membayar biaya uang pemasukan kepada pemegang Hak Pengelolaan, sebagai konsekuensi yang harus dipenuhi untuk melakukan berbagai perbuatan hukum terhadap satuan rumah susun. Selain itu pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan dapat memberikan kepastian mengenai hukum kepada pemegang Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yaitu dengan adanya Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, dimana pemilik satuan rumah susun harus selalu memperpanjang atau memperbaharui jangka waktu hak atas tanah bersamanya. Dan untuk rumah susun yang dibangun di atas suatu hak atas tanah mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah susun yang dibangun di atas tanah Hak Pengelolaan.

---

Management Right is the right of control granted by the State, the implementation authority of which is partially delegated to the holder thereof. The party granted with Management Right land may use the portion of the land for the interest of his/her business, one of which is to construct high rise. Developer constructing high rise above land with Management Right shall the obligated to settle the status of joint land into Building Right or Right of Use prior to selling the unit of high rise. The problem examined and discussed in this research is the risk faced by owners of high rise constructed above land with Management Right. In addition, it also discusses legal certainty in giving Building Right above land with Management Right, and the difference between high rise constructed above land with land rights and that constructed above land with Management Right. Method of research used is empirical law research method, in which answers to the problems are obtained from interview and document study. From the result of the research, researcher found the data revealing that high rise constructed above land with Management Right implies legal consequence for the owner of the unit of high rise to pay cost of revenue money to the holder of Management Right, as the consequence that must be fulfilled to conduct various legal acts against the unit of high rise. In addition, grant of Building Right above land with Management Right can provide legal certainty to the Holder of Right to the Unit of High Rise, namely by Certificate of Ownership Right to Unit of High Rise, in which the owner of unit of high rise must always extend or renew the period of land right in him. And high rise constructed above land with land right will have higher sale price compared with that constructed above land with Management Right.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengaturan penghunian dan pengelolaan rumah susun di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1988, namun di dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahanpermasalahan yang berkaitan dengan penghunian dan pengelolaan rumah susun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan pembahasan mengenai penghunian dan pengelolaan rumah susun di Indonesia dengan memperbandingkannya dengan sistem penghunian dan pengelolaan rumah susun yang ada di Ontario Kanada. Penulis memilih memperbandingkannya dengan sistem penghunian dan pengelolaan rumah susun yang terdapat di Indonesia dan di Ontario Kanada, karena sistem yang terdapat di Ontario Kanada, sudah cukup baik karena diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang cukup lengkap yaitu diatur dalam Ontario Condominium Act 1997. Berdasarkan metode penelitian perbandingan hukum maka diperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara UURS dan Ontario Condominium Act. Dalam sistem hukum di Ontario Kanada, dilihat dari sudut penghunian dan pengelolaan rumah susun, mempunyai ketentuan yang sama dengan yang diatur di Indonesia. Dalam hukum Indonesia dan Ontario Kanada, penyelesaian perselisihan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara Litigasi maupun Non Litigasi. Penyelesaian perselisihan yang terjadi secara Non Litigasi di Indonesia, tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan yang mengatur penghunian dan pengelolaan rumah susun sedangkan penyelesaian secara Non Litigasi di Ontario Kanada diatur secara khusus didalam Ontario Condominium Act.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai implikasi yuridis atas pengenyampingan Pasal 43 ayat (2) huruf d Undang-Undang Rumah Susun dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Bassura Apartemen. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dimana data penelitian sebagian besar diambil dari studi kepustakaan. Dibahas mengenai apakah pengenyampingan tersebut diperbolehkan serta akibat hukum yang mungkin timbul dari pengenyampingan tersebut dikaitkan dengan perjanjian pengikatan jual beli rumah susun bassura apartemen. Pembahasan didasarkan pada norma-norma hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum dan Undang-Undang Rumah Susun. ......This thesis focuses on juridical implication on waive of article 43 paragraph (2) letter d of Apartment Law in Sale and Purchase of Bassura Apartment Agreement. This study uses a normative study in which research data is largely derived from the study of literature. It is discusssed whether the waiver is allowed as well as its legal consequences which may existed. The discussion shall generally refer to the civil law norms under Civil Code and Apartment Law.

Abstrak :
Keterbatasan lahan yang dapat digunakan sebagai pemukiman di Jakarta sebagai akibat dari pembangunan kota yang sangt pesat, menyebabkan sarana hunian yang Iayak menjadi mahal dan sulit didapatkan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan, antara Iain dengan menyediakan rumah susun sederhana bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Namun penyediaan mmah susun sederhana bagi masyarakat perkotaan membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga harus dilakukan penghematan agar biaya bangunan dapat ditekan serendah mungkin. Untuk menghemat biaya pembangunan rumah susun sederhana, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan pemilihan sistem struktur yang tepat, karena pekerjaan struktur membutuhkan biaya paling besar dibandingkan dengan pekerjaan lainnya dalam sebuah bangunan. Pada penulisan ini akan membahas tentang sistem struklur yang khusus dibuat untuk menghemat biaya pembangunan pada rumah susun sederhana, terutama yang dibangun oleh Perum Perumnas.

Abstrak :
Di kota-kota besar, kebutuhan pemukiman secara vertikal semakin meningkat. Selain karena keterbatasan lahan dan efesiensi, banyak manfaat lain atas keberadaan rumah susun. Namun demikian masih banyak kendala dalam pembangunan rumah susun salah satunya adalah belum terbiasanya masyarkat Indonesia tinggal di rumah susun. Dalam kaitan inilah aspek perencanaan dan pengelolaan rumah susun sangat penting.

Abstrak :
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, isi pasal 19 Undang-Undang itu belum dapat dilaksanakan. Dalam pasal tersebut penghuni rumah susun diwajibkan untuk membentuk Perhimpunan Penghuni Rumah Susun sebagai badan hukum. Di rumah susun Tanah Abang, tidak segaranya dibentuk Perhimpunan Penghuni Rumah Susun karena sampai saat ini belum ada permasalahan penghuni, dan permasalahanya dapa diselesaikan melalui pengurus Rt/Rw setempat. Sedangkan di Rumah Susun Pulo Mas, penghuninya dengan sistem sewa yang mana jangka waktu tinggal di lingkungan rumah susun itu tergantung perjanjian sewanya. Karena penghuninya tidak tetap, maka untuk menbentuk Perhimpunan Penghuni mengalami kesulitan. Dikuatirkan penghuni yang dipilih menjadi pengurus sebelum masa jabatanya berakhir bahkan sebelum mulai bekerja penghuni tersebut pindah tempat tinggal karena masa sewanya berakhir. Padahal untuk proses peralihan hak milik atas satuan rumah susun, salah satu syaratnya harus melampirkan Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni. Dengan demikian para pemilik atas satuan rumah susun baik di Tanah Abang maupun di Pulo Mas sampai saat ini belum dapat melakukan peralihan hak milik mengingat salah satu syaratnya belum terpenuhi. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah mengeluarkan peraturan lebih lanjut yang mengatur peralihan hak milik atas satuan rumah susun.

Abstrak :
Berawal dari pendapat beberapa orang ahli psikologi dan amatan penulis terhadap perilaku sosial di kota-kota besar terutama di Jakarta, nampak bahwa perilaku sosial negatif kian berkembang, hal itu ditunjukkan oleh kesadaran seseorang akan haknya untuk mempertahankan diri semakin kuat, sementara kesadaran mereka akan kewajiban melemah akibat beban kehidupan di kota besar yang terus meningkat. Juga nampak kompetisi semakin kuat, kesibukan urusan pribadi, egoistis, acuh terhadap kejadian disekeliling, yang kesemuanya dianggap sebagai gambaran melunturnya rasa setiakawan. Fenomena tersebut mengantar penulis pada pertanyaan, sampai seberapa jauh rasa tanggung jawab sosial warga kota besar dapat diwujudkan, khususnya bagi mereka yang bertempat tinggal di lokasi pemukiman tertentu, yang dalam penelitian ini pengkajiannya ditetapkan di lingkungan pemukiman rumah susun dan rumah konvensional Perum Perumnas, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Tanggung jawab sosial yang dimaksud adalah perilaku yang mengarah pada kepedulian seseorang untuk mensejahterakan dan membantu orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan eksternal. Dari telaah kepustakaan dan beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa individu-individu yang berorientasi pada nilai-nilai religius cenderung bertindak prososial. Kesadaran religius yang tinggi mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Demikian pula halnya dengan mereka yang memiliki harga diri yang tinggi akan mudah menerima orang lain dan punya rasa empati. Harga diri merupakan salah satu penentu bagi terwujudnya perilaku sosial positif dalam bentuk tanggung jawab sosial. Atas dasar acuan tersebut, dalam penelitian ini diajukan dua buah hipotesis mayor untuk menguji keterkaitan variabel tanggung jawab sosial dengan variabel kesadaran religius dan variabel harga diri, serta menguji perbedaan tingkat tanggung jawab sosial warga yang berdomisili di lingkungan pemukiman tertentu dengan karakteristik yang berbeda. Dua buah hipotesis yang hendak diuji tesebut meliputi (1) ada hubungan positif antara Kesadaran Religius dan Harga Diri dengan Tanggung Jawab Sosial penghuni komplek pemukiman Perum Perumnas di Jakarta, (2) ada perbedaan tingkat Tanggung Jawab Sosial antara penghuni komplek pemukiman Rumah Susun dengan tingkat Tanggung Jawab Sosial penghuni komplek pemukiman Rumah Konvensional Perum Perumnas di Jakarta. Hipotesis mayor tersebut masing-masing kemudian dijabarkan dalam dua hipotesis minor sesuai dengan sub-variabelnya yang ditujukan pada tetangga dan orang lain yang tidak dikenal. Penelitian dilaksanakan di dua lokasi pemukiman yang dibangun oleh Perum Perumnas, masing-masing di komplek rumah susun Kebon Kacang Jakarta Pusat dengan 120 orang responden, dan 150 orang responden di komplek rumah konvensional Klender Jakarta Timur. Pengumpulan data untuk mengungkap variabel tanggung jawab sosial, kesadaran religius dan harga diri menggunakan angket. Sementara untuk pengolahan data dilakukan secara kuantitatif menggunakan uji statistik melalui program SPSS. Analisis data untuk menguji hipotesis mayor satu serta hipotesis minornya menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara kesadaran religius dan harga diri dengan tanggung jawab sosial para penghuni komplek pemukiman Perum Perumnas di Jakarta, baik pada lokasi rumah susun maupun rumah konvensional. Nampak pula adanya pengaruh yang berarti antara kesadaran religius dan harga diri terhadap tanggung jawab sosial terhadap tetangga maupun terhadap orang lain yang tidak dikenal pada penghuni kedua komplek pemukiman yang di bangun oleh Perum Perumnas di Jakarta tersebut. Sementara hasil pengujian hipotesis mayor dua beserta hipotesis minomya menunjukkan bahwa ada perbedaan yang bermakna antara tanggung jawab sosial penghuni yang bermukim di komplek rumah susun dan mereka yang bertempat tinggal di komplek rumah konvensional. Nampaknya mereka yang bertempat tinggal di komplek rumah konvensional mempunyai tanggung jawab sosial yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan mereka yang bertempat tinggal di komplek rumah susun. Bila dikaji lebih jauh, ternyata tidak nampak adanya perbedaan tanggung jawab sosial terhadap tetangga antara penghuni yang berdomisili di komplek rumah susun maupun di rumah konvensional. Dengan kata lain tidak cukup alasan untuk membedakan penghuni yang menempati rumah susun dari mereka yang menempati rumah konvensional sehubungan dengan tanggung jawab sosial mereka terhadap tetangga. Sementara tanggung jawab sosial terhadap orang lain yang tidak dikenal secara meyakinkan lebih tinggi dijumpai pada mereka yang bertempat tinggal di komplek rumah konvensional dibandingkan dengan mereka yang menempati rumah susun.

Abstrak :
ABSTRAK Rumah susun merupakan salah satu alternatif terbaik di bidang perumahan dan permukiman bagi upaya menata kota Jakarta. Pembangunan rumah susun selain merupakan usaha meningkatkan daya tampung lahan permukiman yang ada untuk mengimbangi partambahan penduouk yang terlampau tinggi, sekaligus bertujuan untuk menghindari berkembangnya daerah kumuh yang sering timbul akibat mendesaknya kebutuhan masyarakat akan perumahan dengan penggunaan lahan yang tidak menurut aturan. Berdasarkan pemahaman permasalahan, maka tujuan penelitian inl adalah untuk mengetahui faktor psikologis apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan lingkungan rumah susun sistem modul; sedangkan hipotesis peneiitian ini memperkirakan bahwa aspek psikologi lingkungan yang berpengaruh dalam rumah susun sisiem modul meliputi 4 kondisi utama, yaitu kondisi karakter penghuni, kondisi lingkungan fisik fisiologis, kondisi kemudahan berperilaku dan kondisi psikologis.

---

Abstract "Rumah susun" orlow-cost apartment is an alternative in the residential sector as an effort to restructure Jakarta City as an urban area. Low-cost apartment development not only improve the carrying capacity of the land, it can avoid the development of slum areas due to the pressing needs of the rapidly growing population. Due to this matter, the research focuses to know which psychological aspect must be considered in the module System of low-cost apartment development. Assumption has been made through research hypotheses. The hypotheses is predicting that there are four dominant conditions which influence environmental psychological aspect in the development of module system low-cost apartment; those are the condition of residents characteristic, condition of easiness to behave, physiological condition, and psychological condition.