Yoko H. Haryono
"LAHIRNYA UU NO 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
Pemerintah telah mengesahkan UU Yayasan yang ditujukan untuk mengatur organisasi yayasan yang selama ini belum memiliki ketentuan yang jelas dan hal ini dianggap membuka kesempatan digunakannya wadah yayasan sebagai perlindungan untuk aktivitas yang dianggap telah tidak sesuai dengan jiwa yayasan itu sendiri.
PERMASALAHAN YANG TERJADI DENGAN PENERAPAN UU YAYASAN
UU no 16 tahun 2001 memberikan penekanan pada akuntabilitas terhadap publik yang dilakukan melalui persyaratan dan pengawasan yang ketat pada yayasan, termasuk sejak dari persyaratan pendirian suatu yayasan , pelaksanaan pendirian, AD & ART yayasan , pembentukan, susunan & tanggung jawab organ, serta hal kekayaan. Meskipun demikian semua pengaturan dan pengawasan tersebut hanya mencakup badan Yayasan itu sendiri.
Sedangkan unit-unit usaha yang dimiliki Yayasan tidak disebut-sebut sama sekali dalam UU tersebut. Dalam kasus Yayasan RS Jakarta yang memiliki unit usaha khususnya RS Jakarta, hal ini menjadi permasalahan karena UU tersebut hanya mempunyai kekuatan pada Yayasan, sedangkan aktivitas unit usaha yang dalam kasus ini sangat menentukan kinerja Yayasan secara keseluruhan, tidak terjangkau olehnya. Konformasi yang dapat dilaksanakan oleh Yayasan terhadap UU Yayasan yang mencakup aspek struktural dan legal, dengan sendirinya tidak menghasilkan perubahan yang berarti, dikarenakan unit usaha tidak dapat dikendalikan melalui UU Yayasan ini. UU Yayasan memberikan waktu lima tahun bagi Yayasan yang telah ada untuk menyesuaikan AD dan ARTnya, sedangkan Yayasan yang baru berdiri sudah wajib mengikuti semua persyaratan pada UU tersebut. Hal ini merupakan kelonggaran yang besar terhadap yayasan lama.
GAMBARAN SINGKAT YAYASAN RUMAH SAKIT JAKARTA
Yayasan Rumah Sakit Jakarta berdiri tanggal 10 November 1953, dan berlokasi di jalan Jenderal Sudirman kav 49 Jakarta, merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang layanan kesehatan. Yayasan ini memiliki dua unit usaha, berupa unit RS Jakarta dan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan yang membawahi Akademi Keperawatan (DIII).
KONSEP DASAR KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA.
Organisasi nirlaba bukan tidak diperbolehkan mencari keuntungan, melainkan bahwa sisa hasil usahanya harus dipergunakan untuk perluasan dan perbaikan layanan kepada masyarakat dan tidak diperuntukkan bagi pihak pengelola. Modal dari suatu organisasi nirlaba umumnya berasal dari publik melalui donasi dan oleh sebab itu maka pengembaliannya pun kepada publik pula.
Perbedaan utama pengelolaan keuangan bagi organisasi Nirlaba bila dibandingkan dengan usaha komersial biasa adalah sebagai berikut:
- Pilihan antara penggunaan basis kas dan akrual. Masing-masing pemilihan dapat digunakan dan mempunyai pembenarannya sendiri.
- Adanya " Fund Accounting ", yang mentpakan suatu system akuntansi yang membuat pencatatan terpisah atas sumber daya terbatas dan tidak terbatas.
- Tujuannya adalah akuntabilitas atas masing-masing sumber daya kepada penyedia sumber daya tersebut.
- Adanya lnterfund Transfer, yang merupakan pemindahan dana antar fund, dan appropriasi yang merupakan otorisasi penggunaan sumber daya di masa depan.
- Perlakuan terhadap Aktiva tetap. Terdapat pandangan yang membebankan perolehan menjadi biaya, dan ada pandangan untuk melakukan kapitalisasi.
- Sejalan dengan hal tersebut, terdapat pula pandangan yang meyakini perlunya dilakukan penyusutan, dan ada pula yang tidak.
KONDISI FAKTUALYAYASAN RUMAH SAK/T JAKARTA
- Belum terbentuk program yang teratur untuk peningkatan ataupun perbaikan layanan. Aktivitas sosial yang terbatas dan bersifat kasuistik saja.
- Tidak adanya sumbangan baru dan perincian/catatan terinci mengenai nilainilai sumbangan yang ada, menyebabkan tidak dilakukannya 'fund accounting'
- Pengawasan dari Yayasan terhadap unit-unit belum optimal, dikarenakan terbatasnya perangkat yang dapat melakukan kontrol yang memadai terhadap unit.
KONDISI FAKTUAL RS JAKARTA
- Kondisi keuangan RS Jakarta, yang mempunyai omzet terbesar dan sekaligus pengguna sumber daya terbesar pula, mengalami defisit berkesinambungan.
- Keterbatasan SDM menghambat pelaporan keuangan, baik dari segi ketaatan azas, akurasi maupun kelengkapan.
USULAN PERBAIKAN
Usulan perbaikan terhadap UU no 16 tahun 2001 mengenai Yayasan.
Diusulkan agar lembaga Legislatif dalam hal ini DPR, dapat mempertimbangkan untuk melakukan penyempurnaan atas UU Yayasan, agar mencakup ketentuan pengawasan atas unit usaha Yayasan dan ketentuan yang dapat juga menjangkau Yayasan-yayasan yang telah lama berdiri, dan dengan demikian peran UU ini menjadi tidak terbatas pada Yayasan baru saja.
Usulan perbaikan bagi Yayasan, mencakup :
- Bidang Sosial, dengan meningkatkan peranan Yayasan dalam memberikan pelayanan kepada publik yang diusulkan berupa program Yayasan untuk peningkatan subsidi layanan RS pada pasien tidak mampu, melalui subsidi silang.
- Bidang Hukum, dengan menjalankan akuntabilitas publik melalui pengelolaan keuangan sesuai ketentuan organisasi nirlaba dan pelaporan sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta menjalankan transparansi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian atas manajemen keuangan unit usaha yang berperan utama dalam aktivitas Yayasan
Sedangkan usulan perbaikan bagi unit RS Jakarta, mencakup :
- Bidang Profrtabilitas, untuk memperbaiki profitabilitas unit RS, melalui penentuan kembali target pasar RS Jakarta.
- Bidang Teknis pelaporan, agar menghasilkan laporan yang akurat, lengkap dan tepat waktu sehingga dapat memberikan gambaran utuh atas kondisi unit RS, yang dilakukan melalui penetapan standar kualitas karyawan serta pelatihan yang kontinyu atas SDM RS Jakarta."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
