Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan kebijakan Paku Alam VII selama memimpin Praja Pakualaman dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat Pakualaman. Metode dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu: melalui tahap heuristik, kritik sumber, tahap interpretasi data, dan tahap terakhir adalah historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber arsip, koran dan majalah sejaman, jurnal ilmiah, serta buku sebagai sumber pendukung. Permasalah yang muncul akibat dari pengaruh kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda serta proses modernisasi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di wilayah vorstenlanden, telah mendorong para pemimpin swapraja untuk melakukan berbagai upaya guna mengatasinya. Meskipun disatu sisi mereka tunduk kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi di lain sisi mereka juga berupaya untuk mengadaptasi kebijakan tersebut agar sejalan dengan kepentingan rakyat. Sebagai pemimpin Praja Pakualaman, Paku Alam VII berupaya membangun Praja Pakualaman melalui berbagai kebijakan selama masa pemerintahannya (1906-1937), meliputi tatanan birokrasi, pendidikan, agraria, dan pembangunan berbagai infrastruktur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dampak dari kebijakan Paku Alam telah dirasakan oleh masyarakat, seperti halnya penurunan angka buta huruf, pemberian hak kepemilikan tanah kepada rakyat yang berakibat pada penghapusan beban kerja wajib, dan modernisasi pendidikan yang mendorong lahirnya kaum pergerakan dari keluarga Pakualaman. Meskipun Praja Pakualaman hanya sebuah praja kecil, tetapi keberadaannya cukup diperhitungkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal tersebut terbukti dari eksistensi yang telah dibangun oleh para trah Pakualaman dengan turut menjadi pelopor bagi perjuangan pergerakan ketika bangsa Indonesia berusaha mencapai kemerdekaan.

---

The purpose of this research is to review the policies issued by Paku Alam VII over Praja Pakualaman and the impact to its people. The methods and sources used in this research is the historical approach, namely: through the stages of heuristic, criticism of sources to obtain historical facts are really close to the reality of events written. Furthermore, the data interpretation stage, and the last stage is historiography. Sources used by the author in this study are archival sources, newspapers and magazines contemporary, scientific journals, and books as a supportive source.

Problems occurred as the result of the Dutch East Indies Colonial government policy as well as the processes of modernization in the late 19th and early 20th century in the vorstenlanden region, has encouraged the leaders of the swapraja to make efforts to overcome them. Although, in one hand they were subject to the Dutch East Indies Colonial Government, but they were also trying to transform the policy into line with the interest of its people. As the leader of Praja Pakualaman, Paku Alam VII tried to build Praja Pakualaman through various policies issued during his reign (1906-1937), including bureaucracy, education, agriculture, and infrastructure development.

The result indicate that the impact of Paku Alam‟s policies had been precieved by the public, for examples, drecrease illiteracy, the granting land ownership rights to the people that resulted to the abolition of compulsory work load, and the modernization of education that led to the birth of movements of Pakualaman‟s family. Eventhough Pakualaman is only a small Praja, but its existence was considered by the Dutch East Indies Colonial Government. It was proven from the existence of which has been built by trah Pakualaman to also become one of the pioneers in the struggle movement when Indonesia people was trying to achieve independence."

"Disertasi ini menunjukkan dinamika politik lokal di Kawasan Flores Timur, Kepulauan Solor dan Timor Barat sebagai akibat dari kebijakan politik kolonial Belanda antara 1851-1915. Fokus kajian disertasi ini adalah menganalisis sikap Kerajaan Larantuka terhadap kebijakan politik kolonial Belanda, Misi Katolik Belanda, penduduk negeri pegunungan, dan kerajaan lokal sekitarnya.Kerajaan Larantuka yang dipimpin oleh raja-rajanya melakukan strategi politik sekutu dan seteru dalam mempertahankan kedaulatannya menghadapi kekuatan-kekuatan yang mengancamnya. Selama Abad ke-17 hingga abad ke-18, Kerajaan Larantuka bersekutu dengan Portugis dan para Kapiten Mayor dari keluarga Portugis Hitam, keluarga da Hornay dan da Costa untuk menghadapi kekuatan Belanda VOC dan Kerajaan Muslim Lima Pantai Solor Watan Lema. Pada abad ke-19, Kerajaan Larantuka dipaksa menerima hasil perjanjian Portugal dan Belanda yang dimulai sejak 1851 dan disetujui pada 20 April 1859. Perjanjian tersebut berisi penyerahan wilayah Flores dan Kepulauan Solor-Alor kepada Belanda. Sejak saat itu, Kerajaan Larantuka menjadi kerajaan bawahan Pemerintah Hindia Belanda. Belanda kemudian mengikat kontrak dengan Kerajaan Larantuka pada 28 Juni 1861, namun Korte Verklaring tersebut masih memberikan keleluasaan Kerajaan Larantuka untuk menjalankan pemerintahan secara otonom/zelfbesturende.Raja-raja Larantuka sejak 1851 melakukan perubahan strategi politik sekutu dan seterunya sebagai upaya tetap mempertahankan kedaulatannya. Perubahan kebijakan politik sekutu dan seteru yang dilakukan oleh Kerajaan Larantuka itu berbeda dengan periode pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Kerajaan Larantuka pada periode 1851-1915, menjalankan politik sekutu dan seterunya dengan tidak menetap. Kerajaan Larantuka bersekutu dengan penguasa lokal Belanda, dengan meminta bantuan Residen Timor dan daerah Taklukannya untuk menghadapi seterunya, yaitu Kerajaan Lima Pantai. Kebijakan bersekutu dengan Belanda juga dilakukan oleh Kerajaan Larantuka ketika menghadapi pemberontakan negeri-negeri bawahannya di pegunungan yang mengancam wilayah inti kerajaan di sekitar Larantuka. Dalam beberapa kasus yang lain Kerajaan Larantuka justru bersekutu dengan Kerajaan Muslim Lima Pantai untuk menghadapi pemberontakan negeri-negeri bawahannya sendiri, di Solor dan Adonara. Dalam menghadapi kebijakan politik kolonial Belanda yang menjadi seteru karena masalah intervensi Residen dan pejabat sipil Belanda di Larantuka, Raja Larantuka bersekutu dan bekerjasama dengan pihak misi Katolik Belanda di Larantuka, meskipun dalam kasus lain Raja dan pihak misi Katolik berseteru terutama tentang masalah poligami raja dan perilaku raja yang masih menjalankan kepercayaan-kepercayaan nenek moyang yang dianggap lsquo;kafir rsquo; oleh misi Katolik Larantuka. Secara umum persekutuan antara raja Larantuka dan para pastor Katolik Belanda pada akhirnya menunjukkan persekutuan yang lsquo;abadi rsquo; sampai diasingkannya Raja Don Lorenzo II DVG pada tahun 1904, yang dianggap membangkang terhadap kebijakan kolonial Belanda. Strategi sekutu dan seteru juga dipengaruhi oleh mitos konflik Demon-Paji, konflik dua bersaudara di jaman dahulu akibat bermacam sebab, tetapi terutama karena konflik memperebutkan istri, sehingga muncul istilah ldquo;Perang Tikar Bantal rdquo;. Demon menurunkan penduduk Kerajaan Larantuka yang beragama Katolik sedangkan Paji menurunkan penduduk Kerajaan Lima Pantai yang beragama Islam. Kedaulatan kerajaan-kerajaan di kawasan Flores dan Kepulauan Solor berakhir dengan adanya penataan wilayah yang dilakukan Belanda dengan mengintegrasikannya ke dalam Keresidenan Timor dan daerah Taklukannya pada tahun 1915.

---

The dissertation discusses the dynamic of local politics in East Flores region, Solor Islands and West Timor as a result of Dutch Colonial political policies between 1851 1915. The focus of dissertation is to analyze the response of Larantuka Kingdom about the policy of Dutch colonial politics, Dutch Catholic Mission, the people of Mountain country and surrounding local kingdom.The Kingdom of Larantuka that led by several kings conducted allied and enemy political strategy to defense the kingdom in fighting againts other powers that threatened their sovereignty. During the 17th until 18th century, the Kingdom of Larantuka allied with Portuguese and a couple of local commanders from black Portuguese family, da Hornay and da Costa to fight againts the VOC and Kingdom of Lima Pantai Solor Watan Lema. In 19th century, Kingdom of Larantuka was forced to accept the result of Portuguese and Dutch agreement which was started since 1851 and was ratified on April 20, 1859. The agreement was about the transfer of Flores region and Solor Alor Islands from Portuguese to the Dutch. Since the ratification of the agreement, the Kingdom of Larantuka became one of Dutch colonial government conquered areas. Subsequently, the colonial government binded a political contract with the Kingdom of Larantuka on June 28, 1861, however, the contract or Korte Verklaring still provided discretion to the kingdom to run autonomous administration or zelfbesturende. Since 1851, the Kings of Larantuka Kingdom conducted some changes of their allied and enemy political strategy as efforts to maintain the kingdom sovereignty. The change of the strategy was different with the policies which were taken by the kingdom in 17th and 18th centuries. During 1851 1915, the Kingdom of Larantuka applied temporary allied and enemy political strategy. The Kingdom of Larantuka allied with local Dutch rulers and asked for Resident of Timor and with their conqured areas to fight againts their enemies, Kingdoms of Lima Pantai. The allied policy with the Dutch was also conducted with the Kingdom of Larantuka when they overcame the rebellion of their vassals in mountain that threatened the center of the kingdom area around Larantuka. However, later in some cases, precisely the Kingdom of Larantuka allied with Kingdoms of Lima Pantai to fight against the rebellion of their vassals in Solor and Adonara. To response the Dutch colonial political policies that became the enemy because of Resident and Dutch civil officers intervention in Larantuka, the King of Larantuka allied and cooperated with Dutch Catholic Mission party in Larantuka although in other case the king and Catholic Mission had different opinion especially about the king poligamy and the king behavior who still practised their achestor beliefs that were considered lsquo heathen rsquo by Larantuka Catholic Mission. In general, the ally between the King of Larantuka and Dutch Catholic priests finally showed forever ally until the excile of the King Don Lorenzo II DVG in 1904 who was considered to resist to Dutch colonial policy. The strategy of allied and enemy was also influenced by myth of Demon Paji conflict. The conflict was about the two brothers in ancient time because of various causes, especially the rivalry to get wife that rose the term of lsquo the war of sleeping met and pillow rsquo. Demon desecended Catholic people of Larantuka Kingdom and Paji descended Islamic people of the Lima Pantai Kingdoms. The sovereignty of kingdoms in Flores region and Solor Islands came to end with the existence of the region structuring that was conducted by the Dutch colonial government by integrating the areas into the Residency of Timor and its conqured areas in 1915. "