Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 40 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Quintana Dewi Andayani
Dampak Hukum atas Akta Otentik yang Bertentangan (Studi Kasus Pada Perseroan Terbatas) / Quintana Dewi Andayani
"ABSTRAK
Perkembangan dunia bisnis di Indonesia berjalan
dengan sangat pesat, termasuk bidang usaha, ekonomi,
perdagangan dan usaha-usaha lainnya, perkembangan ini juga
dibarengi dengan perkembangan berbagai peraturan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah guna mengantisipasi adanya
pelanggaran/wan prestasi, sengketa dan perselisihan dan
juga untuk menjaga adanya keharmonisan suatu kerjasama
antara pihak satu dengan pihak lainnya yang mengatur hak
dan kewajibannya. Bagi Pelaku usaha yang tidak memahami
hukum sacara mendalam akan sangat menyulitkan, karena
dihadapan hukum siapapun tidak dapat menghindari sanksi
hukum dengan berdalih tidak mengetahui dan tidak mengerti
hukum. Oleh karena itu kehadiran dan keberadaan Notaris
sebagai Pejabat Umum yang paham hukum akan sangat membantu
agar usahanya berjalan secara legal sesuai dengan perijinan
yang dimilikinya, agar tidak digugat atau didakwa oleh
pihak-pihak yang dirugikan. Dengan demikian peranan Notaris
akan sangat menentukan khususnya bagi para pelaku usaha dan
umumnya bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Untuk
itulah Notaris dalam membuat akta otentik bagi pihak yang
memintanya haruslah hati-hati, cermat, tegas, terbuka dan
tidak memihak, menjunjung tinggi moral agar tidak melanggar
peraturan, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga akta
otentik yang dibuat olehnya dapat melindungi kepentingan
hukum bagi pihak-pihak yang beritikad baik. Walaupun
Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 dan Kode
Etik Jabatan Notaris sudah menjadi dasar hukum dan acuan
serta pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
jabatannya, namun dalam prakteknya ternyata terdapat
Notaris yang melanggarnya dengan mengeluarkan akta-akta
otentik yang isinya saling bertentangan antara satu akta
dengan akta lainnya. Melalui penyusunan tesis ini penulis
menganalisa secara yuridis menggunakan data sekunder
berupa buku, artikel, peraturan perundangan dan kamus serta
mewawancarai beberapa Notaris, sehingga dapat disimpulkan,
bahwa akta otentik yang tidak memenuhi syarat objektif
adalah batal demi hukum, dan harus dimintakan melalui Hakim
pengadilan Negeri oleh pihak yang dirugikan, dan
selanjutnya Notaris harus bertanggung jawab atas kerugian
tersebut sesuai dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri.
ABSTRACT
Indonesia business affairs has been developing
rapidly these days, including development in the
entrepreneurship sector, economic, trade and other business
sector. This rapid development is also accompanied by the
forming of various government regulations in order to
anticipate business violations, disputes and disagreement,
to maintain harmony of cooperation among the parties
involved and to ensure the parties shall execute their
rights and obligations properly. To business practitioners
who do not have good knowledge regarding laws and
regulations, things can be troublesome because in front of
the law anyone is considered knowledgeable and an excuse of
not knowing the law is not acceptable.Therefore,the
presence of notaries as public servants who are
knowledgeable regarding laws will be a great help for
business practitioners to seek advice so that the business
can be performed in accordance with laws, regulations and
licenses, and therefore the possibility of being sued by
other party can be avoided. Consequently, public notaries
will have a very significant role especially to business
owners and to Indonesian economic growth in
general.Therefore, notaries must, in making authentic deeds
for those who require, be very cautious, thorough, stern,
open, not taking side, take heed to moral standards, not to
act against the laws, social norms and public order, so
that the authentic deed being made can preserve the legal
interest of the parties who have good intentions. Even
though the Law of Notaries Number 30 of year 2004 and
Ethical Code of Notaries have been the legality base,
reference and guidance in executing professional tasks and
duty, nonetheless, in day to day practice we can still find
certain notaries who breach the rules, that is a Notary who
issued authentic deeds that contradictory to each other in
its content. Through this thesis, writer is making
analytical legal reviews using secondary data from books,
articles, laws and regulations, and also by making some
interviews with several notaries, from which can be
concluded that an authentic deed which is not in compliance
with the objective requirement of the laws and regulations
shall be void, and must be solicited to the Judge of the
District Court by the injured party, and further, the Notary shall be deemed responsible for the damage done in
accordance to the decision of the"
2007
T36907
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dea Vania
Analisis kekuatan hukum akta otentik dalam penguasaan tanah bekas eigendon verponding: Studi kasus putusan pengadilan negeri N0.218/Pdt/G/1994/PN jak,Ut tanggal 28 Februari 1995 = Analysis of the power law authentic deeds on control of lands used eigendom verponding : Case study of state court decision no. 218/Pdt/G/1994/PN.Jak.Ut. february 28,1995
"Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna si pengadilan bagi beberapa perjanjian maupun perbuatan hukum, seperti perbuatan hukum melepaskan ataupun menguasai tanah. Tesis ini membahas kekuatan hukum akta otentik dalam penguasaan hak atas sebidang tanah bekas eigendom verponding, dan peran Notaris dalam pembuatan akta tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif.
Kesimpulan penelitian adalah akta otentik yang dijadikan sebagai alat bukti tertulis di pengadilan dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena terdapat cacad hukum dalam pembuatannya. Akta otentik yang telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum tidak dapat dijadikan dasar bagi seseorang untuk menguasai tanah. Hal seperti ini dapat terjadi sebagai akibat dari kelalaian Notaris. Hasil penelitian menyarankan agar Notaris dapat lebih teliti dan disiplin dalam pembuatan akta, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akta tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sepurna di pengadilan.
Authentic deed is a perfect evidence in court for multiple agreements and legal acts, such as legal actions remove or control the land. This thesis discusses the force of law in the authentic deed of a parcel of land tenure rights of the former eigendom verponding, and the role of the Notary in the manufacture of such deed. This research is normative explanatory.
Research conclusions are authentic documents which serve as written evidence in court can be declared invalid and null and void, because there are legal defect in the making. Authentic documents that have been declared invalid and null and void can not be used as the basis for a person to control the land. Things like this can happen as a result of negligence Notary. The results suggest that deed can be more rigorous and disciplined in the manufacture of deed, in accordance with laws and regulations, so that the deed can be used as the perfect evidence in scourt."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28170
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Aries Buwana
Perjanjian keagenan dengan akta otentik (dikaitkan dengan peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/PER3/2006 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan/atau jasa) = Impact of juridical validity of a deed of foundation trustees meeting against tort lawsuits (South Jakarta state court decision of the Republic of Indonesia number: 2437/Pdt. G/2007/PN.Jkt.Sel)
"[ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perlunya perjanjian keagenan yang biasanya dibuat
dengan menggunakan akta dibawah tangan untuk dibuat dengan menggunakan
akta otentik dihadapan notaris. Walaupun untuk mendaftarkan usaha keagenan
pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-DAG/PER/3/2006
Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau
Distributor Barang Dan/Atau Jasa, hanya menuntut dilampirkannya suatu
perjanjian keagenan antara prinsipal dan agen yang dilegalisir saja oleh notaris.
Tujuan dari pokok permasalahan dalam thesis ini adalah untuk mengetahui
sejauhmana manfaat pembuatan perjanjian keagenan dengan akta otentik
dibandingkan dengan akta di bawah tangan, dan juga untuk mengetahui apakah
perjanjian baku dari prinsipal dalam perjanjian keagenan tidak bertentangan
dengan asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini adalah penelitian dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif.
ABSTRACT
This thesis discusses the need for an agency agreement are typically made using a
certificate under the hand to be made by using authentic deed before a notary.
Despite efforts to register the agency of the Ministry of Trade of the Republic of
Indonesia which is stipulated in the Regulation of the Minister of Trade of the
Republic of Indonesia Number: 11 / M-DAG / PER / 3/2006 About Conditions
and Procedures for Issuance of Certificate of Registration Agents or Distributors
of Goods and / or Services, only demanded an agency agreement between the
principal and the agent are certified only by a notary. The purpose of the issue in
this thesis is to determine the extent of the benefits of making the agency
agreement with an authentic deed than by deed under the hand, and also to
determine whether the standard contract of the principal in the agency agreement
is not contrary to the principle of freedom of contract. The research is the research
by using the juridical normative approach.;This thesis discusses the need for an agency agreement are typically made using a
certificate under the hand to be made by using authentic deed before a notary.
Despite efforts to register the agency of the Ministry of Trade of the Republic of
Indonesia which is stipulated in the Regulation of the Minister of Trade of the
Republic of Indonesia Number: 11 / M-DAG / PER / 3/2006 About Conditions
and Procedures for Issuance of Certificate of Registration Agents or Distributors
of Goods and / or Services, only demanded an agency agreement between the
principal and the agent are certified only by a notary. The purpose of the issue in
this thesis is to determine the extent of the benefits of making the agency
agreement with an authentic deed than by deed under the hand, and also to
determine whether the standard contract of the principal in the agency agreement
is not contrary to the principle of freedom of contract. The research is the research
by using the juridical normative approach., This thesis discusses the need for an agency agreement are typically made using a
certificate under the hand to be made by using authentic deed before a notary.
Despite efforts to register the agency of the Ministry of Trade of the Republic of
Indonesia which is stipulated in the Regulation of the Minister of Trade of the
Republic of Indonesia Number: 11 / M-DAG / PER / 3/2006 About Conditions
and Procedures for Issuance of Certificate of Registration Agents or Distributors
of Goods and / or Services, only demanded an agency agreement between the
principal and the agent are certified only by a notary. The purpose of the issue in
this thesis is to determine the extent of the benefits of making the agency
agreement with an authentic deed than by deed under the hand, and also to
determine whether the standard contract of the principal in the agency agreement
is not contrary to the principle of freedom of contract. The research is the research
by using the juridical normative approach.]"
2015
T43104
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yan Andriyanto Laksmono
Analisis yuridis terhadap pemberhentian sementara notaris berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004 (studi kasus putusan majelis pemeriksa wilayah notaris Jawa Barat No:129/MPWJABAR/ 2007) = Juridical analysis of temporary stoppage of notary based on regulation by Ministry of Law and Human Rights No.M.02.PR.08.10 years 2--4 : case study putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No.129/MPW-JABAR/2007
"Akta Notaris sebagai otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Merupakan kewajiban bagi Notaris untuk membacakan dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi-saksi.Akan tetapi, dalam kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129/MPWJABAR/ 2007 terjadi pembuatan akta otentik yang dilakukan penandatanganan tanpa dibacakan dengan patut. Dikatakan penandatanganan tanpa dibacakan dengan patut, karena aktanya dibacakan sebagian saja dan tidak ditandatangani oleh Notaris dan saksi-saksi. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undangundang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Akibat hukum terhadap pembuatan akta yang dilakukan penandatanganan tanpa dibacakan dengan patut, aktanya dapat menjadi akta di bawah tangan atau akta tidak berharga. Dikatakan aktanya dapat menjadi akta di bawah tangan atau akta tidak berharga berarti aktanya telah kehilangan otentisitasnya, bukan akta otentik lagi. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dikeluarkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129/MPW-JABAR/2007 yang memutuskan Notaris yang bersangkutan diusulkan sanksi pemberhentian sementara. Prosedur Pemberhentian Sementara yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sudah dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004.
Notarial deed is an authentic deed made by a Notary according to the form and procedure set by the Act. Notary have duties to reading and signing the notarial deed in the presence of the parties and witnesses. However, in the Case Study of Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No:129/MPWJABAR/ 2007, a Notary made an authentic deed without reading and signing with inappropriate. It said inappropriate, because the reading of the deed just in some part, not in the whole part of the deed and the Notary did not signing the deed. This is a violation between the act 30 years 2004 about Notary and ethic code of Notary.The legal consequences of making the deed without reading and signing inappropriate is the deed being under hand deed or unworthy deed. It said under hand deed or unworthy deed because the deed losing it`s authenticity.So it`s not an authentic deed anymore. Based on the investigation by Majelis Pengawas Notaris, that give a decision that make those Notary get a punishment, thats the temporary stoppage of his notary duties. The procedur of Temporary stoppage of notary is been done according to the Regulation by Ministry of Law and Rights No..M.02.PR.08.10 years 2004."
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T21776
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Kamaluddin Ahmad
Pengaruh peran majelis pengawas terhadap kinerja Notaris / Kamaluddin Ahmad
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T37452
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Syarif Umar
Peranan notaris dalam membuat alat pembuktian sebagai ahli waris dalam bentuk akta otentik (Dalam wujud penghapusan diskriminasi ras dan etnis sebagai amanat dalam Undang-unadng Nomor 40 Tahun 2008)
"ABSTRAK
Hukum kewarisan adalah serangkaian peraturan yang mengatur perpindahan harta
kekayaan manusia dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang
masih hidup. Untuk menentukan siapa saja ahli waris yang berhak mewarisi
seluruh harta peninggalan pewaris, maka perlu dibuktikan melalui pembuatan
keterangan waris. Pembuktian sebagai ahli waris melalui pembuatan keterangan
waris adalah merupakan Hak Perdata setiap warga Negara di Indonesia, dan
bukan atas pemberian dari Notaris ataupun dari Negara dan juga dari Pemerintah.
Indonesia sebagai sebuah Negara yang merdeka, sudah seharusnya mengakhiri
adanya distingsi dan tindakan diskriminasi dengan membeda-bedakan aturan
hukum yang berlaku bagi segenap rakyat Indonesia, terutama terkait dengan
pembuktian sebagai ahli waris melalui pembuatan keterangan waris yang masih
menggunakan penggolongan penduduk berdasarkan ras dan etnis yang merupakan
tindakan diskriminasi sebagai landasan hukumnya untuk membeda-bedakan
pejabat atau institusi yang membuatnya kedalam bentuk yang bermacam-macam.
Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah apakah diskriminasi
penggolongan penduduk berdasarkan ras dan etnis terkait pembuatan keterangan
waris dapat dihapuskan dan tidak diberlakukan lagi di Indonesia, dan apakah
dimungkinkan membuat suatu unifikasi hukum, dengan menunjuk Notaris sebagai
pejabat satu-satunya yang berwenang membuatnya, dalam bentuk Akta Otentik,
Untuk mengkaji permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yang bersifat
deskriptif analitis pada pejabat dan instansi yang terkait Metode penelitian yang
digunakan adalah Penelitian Normatif (yuridis sosiologis), yang mengutamakan
penelitian kepustakaan (library research), yang merupakan data sekunder
(secondary data), namun untuk menambah informasi atas penelitian ini, akan
digunakan juga data primer (primary data), yang diperoleh melalui wawancara
(
digunakan adalah analisis kualitatif, dengan tujuan agar memberikan gambaran
secara deskriptif analisis, yang menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dengan
menghubungkannya kepada perundang-undangan, teori dan pendapat ahli hukum.
Dari hasil penelitian menurut hemat penulis perlu adanya aturan formal yang di
unifikasi dan berlaku bagi semua golongan hukum yang ada di Indonesia terkait
dengan pembuatan keterangan waris, dan dengan menunjuk Notaris sebagai satusatunya
pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat keterangan waris dalam
bentuk Akta Otentik, maka unifikasi hukum dalam pembuatan keterangan waris
yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia dapat terwujud dan terlaksana."
2010
T38152
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Risa Andamsari
Upaya notaris/PPAT dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1842/K/PDT/2003) = The notary/PPAT effort to implement the prudent principle in arranging a deed (case study of RI supreme court verdict number 1842/K/PDT/2003)
"Pembatalan akta notaris dalam sengketa perdata di Surabaya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1842/K/PDT/2003). Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan akta notariil dapat dibatalkan oleh Pengadilan dan tanggung jawabNotaris terhadap akta yang dibatalkan.
Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini cenderung menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis secara kualitatif untuk membahas permasalahan berdasarkan peraturan perundangan.
Uraian hasil analisis dideskripsikan secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi dan logika hukum sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang sudah ada untuk menjawab permasalahan dan membuat kesimpulan serta saran yang bermanfaat. Faktor-faktor yang menjadi penyebab suatu akta menjadi batal atau dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan adalah dengan tidak dipenuhinya syarat materil maupun syarat formil dalam suatu akta yaitu syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Cancellation of notaries certificate within civil suit at Surabaya district court (case study of RI Supreme Court Verdict number 1842/K/PDT/2003), In article 1 verse (1) Acts number 30, 2004 about notary position, mentioned that Notary was the competent authority to made authentic certificate and other authorities, as mentioned in this law. Certificate will have a power as authentic certificate if meet 3 requirements mentioned in Article 1868 KUHPerdata. If Article 1868 KUHPerdata was unfulfilled, therefore that certificate place as under hand certificate only, as long as that certificate signed among the party.
The type of the research was a normative study with judicial normative method. It meant that this research tended to use the primary and secondary legal materials. The nature of this research was descriptive analytic. The data were obtained by collecting the primary and secondary data and evaluated and analyzed qualitatively. The problems discussed were based on legal provisions.
The results of the analysis were described qualitatively by using legal interpretation and logic so that a new description was obtained or strengthened in order to answer and to draw the conclusions and worthwhile suggestions. Some factors which cause a deed to be canceled or abrogated by the Court?s ruling are the absence of legal materials or formal requirements in a deed; namely the subjective and the objective requirements of an agreement as it is stipulated in Article 1320 of the Civil Code."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43068
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andhita Indirayanti
Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Korban Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Studi Putusan No. 249/Pid.B/2020/PNPtk = Legal Protection For Notaries As Victims of Crimes of Forgery of Authentic Deed Study Verdict No. 249/Pid.B/2020/PNPtk
"Akta Otentik merupakan akta yang diterbitkan yang bentuknya telah diatur dalam undang-undang,memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian.Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas mengutamakan sebuah permasalahan yaitu kekuatan pembuktian akta otentik, akibat hukum dari suatu Akta yang sengaja dipalsukan, dan perlindungan yang diberikan kepada notaris yang menjadi korban pemalsuan akta. Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian hukum normatif empiris, tipologi penelitian yang digunakan sifat nya penelitian preskriptif yang bertujuan untuk memberikan solusi atau saran dalam mengatasi masalah pembuktian akta, akibat hukum Akta Notaris, serta  perlindungan hukum bagi Notaris yang menjadi korban tindak pidana pemalsuan akta otentik serta untuk kemudian dikaitkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan terkait, jenis data yang digunakan ialah data primer dan sekunder, metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif, menggunakan prosedur pengumpul data studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara serta analisa bahan hukum penulis menganalisis secara deskriptif analitis. Berdasarkan uraian dalam pembahasan dari bab ke bab, akta yang tidak memenuhi syarat pembuatan akta yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan akibat nya akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Serta pengaturan mengenai perlindungan untuk notaris yang menjadi korban pemalsuan akta belum diatur di dalam undang-undang sehingga satu-satu nya cara perlindungan hukum untuk notaris yaitu notaris dalam membuat akta harus sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu notaris juga harus menerapkan suatu prinsip kehati-hatian dengan tidak percaya begitu saja terhadap pihak-pihak yang ingin membuat akta otentik.
Authentic Deed is a deed issued whose form has been regulated in the law, contains events or legal acts and is used as proof. Based on the background of the above issue prioritizes a problem that is the power of proof of an authentic deed, the legal consequences of a deed that is deliberately falsified, and the protection given to notaries who are victims of falsification of deed. Research methods used empirical normative legal research types, research typology used the nature of prescriptive research that aims to provide solutions or suggestions in addressing the problem of proof of deed, the result of notarial deed law, as well as legal protection for Notaries who are victims of criminal acts of authentic deed forgery and to be later associated with theories and regulations related to legislation, the type of data used is primary and secondary data, the method of data analysis used is qualitative method, using the procedure of collecting data study documents or library materials and interviews and analysis of legal materials the author analyzes descriptively analytically. Based on the description in the discussion from chapter to chapter, deed that does not meet the requirements of the making of the deed listed in the legislation does not have a perfect evidentiary force value and consequently the deed does not have binding legal force. As well as the protection of notaries who are victims of deed forgery has not been regulated in the law so that the only way of legal protection for notaries is notary in making the deed must be in accordance with the provisions in the legislation. In addition, notaries must also apply a principle of prudence by not believing in parties who want to make an authentic deed"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hafidh Dzaky Ardian
Perjanjian Piutang Secara Cessie Antara Koperasi A Dengan PT B Pada Kreditur Lama Yang Sedang Dalam Proses Pailit = Account Receivable Treaty With Cessie Between A Coop And B Company Which Old Creditur Is Processing Bankcruptcy
"Pengalihan piutang sebaiknya diimplementasikan dengan wujud akta otentik, yaitu dibuat dihadapan Notaris dan tidak dibuat dalam wujud akta dibawah tangan. Penelitian ini akan membahas mengenai akibat hukum dari pengalihan piutang terhadap debitur dan pemindahan perjanjian cessie dibawah tangan menjadi akta otentik terjadi apabila kreditur lama sedang dalam proses pailit. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana merupakan penelitian yang secara khusus meneliti hukum dan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dengan mendapatkan penalaran ini diharapkan mahir menjawab persoalan-persoalan yang tercantum dalam penelitian ini. Keberadaan perjanjian piutang secara cessie tidak akan mengikat ataupun memberikan dampak hukum kepada debitur apabila tidak diumumkan kepada debitur, secara tertulis tidak diakui atau disetujui oleh debitur. Dalam hal akan melakukan pemindahan perjanjian cessie (pengalihan piutang) yang dibuat dibawah tangan menjadi sebuah akta otentik, Notaris hendaklah memastikan secara langsung bahwa tidak ada pihak yang sedang bermasalah. Perjanjian cessie ini harus ditekankan kembali bahwa agar sah maka harus diketahui oleh pihak yang berutang (debitur). Peran Notaris dalam menunjukkan ketetapan hukum untuk membuat akta cessie di masyarakat wajib dimaksimalkan. Bagi para pihak yang hendak membuat Akta Cessie sebaiknya dimuat dalam akta otentik untuk mendapatkan kepastian hukum.
The transfer of receivables should be implemented in the form of an authentic deed, which is made before a Notary and is not made in the form of a deed under the hand. This study will discuss the legal consequences of the transfer of receivables to the debtor and the transfer of an underhand cessie agreement into an authentic deed occurs when the old creditor is in the bankruptcy process. The form of research used in this research is normative juridical research which is a research that specifically examines the law and conducts systematization of written legal materials. By getting this reasoning, it is hoped that they will be proficient in answering the questions listed in this study. The existence of a cessie receivables agreement will not bind or give legal impact to the debtor if it is not announced to the debtor, in writing it is not recognized or approved by the debtor. In the case of transferring the cessie agreement (transfer of receivables) made under the hand into an authentic deed, the Notary must ensure directly that no party is in trouble. This cessie agreement must be emphasized again that in order to be valid it must be known by the debtor. The role of the Notary in showing legal provisions to make a cessie deed in the community must be maximized. For parties who want to make a Cessie Deed, it should be contained in an authentic deed to obtain legal certainty."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pandu Nugroho
Analisis yuridis penandatanganan akta notaris yang tidak dilakukan bersama oleh para pihak dihadapan notaris = Juridicial analisys on the execution of a notary deed which is not being conducted before a notary by the parties
"Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 44 UUJN mengatur bahwa Notaris, penghadap dan minimal 2 (dua) orang saksi harus menandatangani akta segera setelah akta dibacakan. Namun bagaimana status keabsahan akta Notaris serta pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang penandatanganannya tidak dilakukan bersama oleh para pihak dihadapan Notaris. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengamati dan menganalisa dengan seksama bahan hukum primer dan sekunder guna memperoleh kesimpulan terhadap pokok permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa UUJN dan peraturan lain (KUHPerdata, KUHPidana) telah mengatur baik secara tersirat maupun tersurat tentang penandatanganan akta yang harus dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan hilangnya otentisitas akta Notaris dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan bagi pihak yang menderita kerugian dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN, Notaris juga bisa dijatuhi sanki administratif dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta dapat dituntut secara pidana berkenaan dengan keterangan palsu dalam akta tentang proses penandatanganan akta. Kemudian untuk meningkatkan kinerja Notaris dalam melaksanakan jabatannya agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan, sudah sepatutnya Notaris secara personal dapat menjaga integritasnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Pejabat Publik serta untuk menjamin agar Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sejalan dengan peraturan yang berlaku, seharusnya Notaris aktif memberikan penyuluhan kepada semua klien tanpa terkecuali tentang aturan standar mengenai pembuatan akta agar akta yang dibuat terjamin otentisitasnya, terakhir, Notaris juga sepatutnya memperhatikan dan mengamalkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.
Notary deed is an authentic deed, which is made by or passed before a Notary based on the format and procedures stipulated under Law No. 30 of 2004 regarding Notary (Notary Law). Article 44 of the Notary Law regulates that Notary, appearer and minimum 2 (two) witnesses must execute the deed after such deed has been read to the parties. What about the authentically of the Notary deed as well as the responsibility of the Notary towards a deed which execution is not being conducted by the parties before a Notary. By using the literature research method with juridical- normative approach, this research observing and thoroughly analyzing the primary and secondary legal materials in order to obtain a conclusion towards the main issue which is being raised. The result of the research concluded that the Notary Law and other regulations (Indonesian Civil Code, Indonesian Criminal Code) have regulated, whether expressly or un-expressly, that the parties must jointly sign the deed. Therefore, as regulated under Article 84 of the Notary Law, a violation towards such provision has causing the lost to the authentically of the Notary deed and such deed only has the authentication power as a private deed, and for the party who suffers loss may demand for a compensation to the said Notary. The Notary can also be imposed with an administrative sanction by the Minister of Law and Human Rights and the said Notary can also be charged under criminal law in relation to the forged information regarding the execution process of the deed. In order to enhance the work performance of the Notary to be in line with ihe laws and regulations, the Notary then personally must maintain its integrity in conducting its function and duty as a Public Officer; and to guarantee that the Notary must, in conducting its function and duties in accordance with the prevailing laws and regulations, actively provide information to all of its client regarding the Standard rules on the incorporation of the deed so the authentically of such deed is guaranteed. Finally, the Notary must also observing and conducting the General Good Corporate Governance."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26136
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>