Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesehatan merupakan kebutuhan esensial bagi setiap individu. Upaya terus dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan cara peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan sistem pelayanan yang teroganisir dengan baik serta ditunjang oleh sarana kesehatan yang memadai. Apotek termasuk dalam sarana kesehatan yang berperan dalam upaya-upaya kesehatan terutama dalam pendistribusian dan pemberian informasi obat kepada masyarakat. Menurut PP No. 51 tahun 2009, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Persyaratan tenaga kerja di apotek adalah memiliki Apoteker Pengelola Apotek (APA). Tanggungjawab APA antara lain adalah memimpin seluruh kegiatan apotek, baik kegiatan teknis maupun non-teknis kefarmasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan ketersediaan, penyimpanan, dan penyerahan sediaan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia, alat kesehatan, dan kosmetika. Obat digolongkan menjadi 4 kategori, yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, dan obat golongan narkotika. Pelayanan resep di Apotek Atrika berdasarkan langkah HTKP (Harga, Timbang, Kemas, Penyerahan). Langkah pelayanan resep adalah skrining, perhitungan harga obat, peracikan, pengemasan, dan penyerahan disertai dengan informasi obat.

---

Health is an essential requirement for every individual. Many efforts have made to maintain and improve the health of the community by improving the quality of health and care system and supported by adequate health facilities. Pharmacies included in the health facilities that play a role in health efforts, especially in the distribution and give drug information to the public. According to the PP 51/2009, pharmacy is pharmaceutical care facilities where pharmacy practice performed by pharmacists. Apothecary is a pharmacist who has passed and declare Sumpah Apoteker. Requirements in the pharmacy business is having Apoteker Pengelola Apotek (APA).

The responsibilities include leading all activities of pharmacy, both technical and non-technical pharmacy activities in accordance with applicable regulations and to ensure the availability, storage, and delivery of pharmaceutical preparations always in good quality and validity is assured. Pharmaceutical preparations are drugs, drug ingredients, natural medicine from Indonesia, medical devices, and cosmetics. Drugs were classified into 4 categories, namely obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, and narkotika. Prescription at the Atrika by step HTKP (Price, Scales, Pack, Delivery). Step recipe is screening services, drug price calculation, compounding, packaging, and delivery along with drug information."

"Advance Pricing Agreement yang selanjutnya disebut APA adalah perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak atau dan Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak pemerintah Mitra P3B yang melibatkan Wajib Pajak untuk menentukan harga wajar atau laba wajar diawal dan menyepakati kriteria dalam menentukan harga wajar atau laba wajar terkait transaksi Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Potensi sengketa transfer pricing di masa yang akan datang sangat mungkin dihindari dengan APA. Dalam penelitian skripsi ini akan dibahas mengenai perbandingan APA dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.03/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 serta kaitannya dengan asas keadilan perpajakan dan cara perusahaan multinasional untuk mengajukan APA sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 untuk mencegah sengketa perpajakan dan Pajak Berganda secara ekonomis. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatakan komparatif, penelitian yang menarik asas-asas hukum penting untuk melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dianalisis secara normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif. Atas permasalahan tersebut, skrispi ini memiliki kesimpulan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 menyempurnakan aturan yang sudah ada sebelumnya, memberikan suatu keadilan serta kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan pemerintah terutama terkait dengan transfer pricing dan saran untuk Direktorat Jendral Pajak segera mengeluarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak terbaru agar implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 menjadi maksimal.

---

Advance Pricing Agreement hereinafter referred to as APA, is a written agreement between the Director-General of Taxes and Taxpayers or the Director-General of Taxes with the tax authorities of the Tax Treaty Partner involving the Taxpayer to determine the fair price or fair profit at the beginning and agree on the criteria for determining the fair price or fair profit. Related to Taxpayer transactions with related parties. The potential for future transfer pricing disputes is very likely to be avoided by APA. This thesis research will discuss the comparison of APA in Regulation of the Minister of Finance Number 7/PMK.03/2015 and Regulation of the Minister of Finance Number 22/PMK.03/2020 and its relation to the principle of tax justice and how multinational companies apply for APA following the Ministerial Regulation Finance Number 22/PMK.03/2020 to prevent taxation and Double Taxation disputes economically. This type of research uses normative legal research with acomparative approach, research that draws important legal principles for interpreting statutory regulations normatively analyzed using a comparative approach. Regarding this problem, this thesis concludes that the Regulation of the Minister of Finance Number 22/PMK.03/2020 improves the existing regulations, provides justice and legal certainty for taxpayers and the government, especially regarding transfer pricing and suggestions for the Directorate General of Taxes immediately. Issued the latest Directorate General of Taxation Regulation so that the implementation of the Minister of Finance Regulation Number 22/PMK.03/2020 is maximized"

"Globalisasi ekonomi telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi, internasional atau cross border transaction. Arus barang, barang, jasa, dan permodalan (investasi) antar negara telah menjadi berlipat ganda. Saat ini pergerakan modal dan dana dari satu negara ke negara lain menjadi lebih besar dari sebelumnya. Lahirnya General Agreement on Trade and Tariff (GATT) dan World Trade Organization (WTO) telah mengurangi kendala-kendala dalam pergerakan barang, jasa dan modal antar negara. Perusahaan-perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di negara sendiri akan tetapi merambah ke mancanegara dan menjadi perusahaan multinasional dan transnasional. Mereka beroperasi melalui anak usaha dan cabang-cabangnya di hampir semua negara berkembang dan pasar-pasar yang sedan tumbuh.Transfer pricing dapat dilakukan dengan motivasi pajak, yang bertujuan menggeser beban pajak dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Pergeseran ini diyakini dapat menghilangkan potensi penerimaan pajak suatu negara. Untuk mencegah praktik transfer pricing dengan motivasi pajak ini, Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia mengatur tentang Advance Pricing Agreement, yang adalah kesepakatan harga antara Wajib Pajak dengan aparat pajak mengenai harga jual wajar atas produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.Transfer pricing merupakan isu klasik di bidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi multinasional. Dari sisi pemerintahan, transfer pricing diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (high tax countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (low tax countries). Di pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (cost efficiency) termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (corporate income tax). Bagi korporasi multinasional, perusahaan berskala global (multinational corporations), transfer pricing dipercaya menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas.Di tengah dua pandangan yang berlawanan tadi, tesis ini mencoba menguraikan lebih jauh mengenai solusi yang dicoba ditawarkan Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku (UU Nomor 17 Tahun 2000) terhadap isu ketidakwajaran harga transaksi yang berpengaruh signifikan dalam perhitungan pajak, terutama pajak penghasilan (PPh) badan, yaitu: Advance Pricing Agreement (APA).APA dijadikan salah satu upaya penanganan rekayasa transfer pricing dengan maksud untuk menyelaraskan sistem perpajakan Indonesia dengan perkembangan .perpajakan internasional, disamping untuk mengatasi kebuntuan sehubungan dengan kurangnya akses data eksternal dan tidak efektifnya exchange of information antar negara khususnya dalam melaksanakan pemeriksaan pajak sehubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak-pihak di luar negeri. Mekanisme APA memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menutup kesepakatan harga transfer dengan wajib pajak yang bersangkutan (unilateral) atau dengan negara terkait (bilateral)."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai komparasi kebijakan Advance Pricing Agreement (APA) di Indonesia China, Singapura dan Australia. Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya di Indonesia dan apa saja yang telah dilakukan Ditjen Pajak untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mengingat APA merupakan hal baru dalam sistem perpajakan Indonesia masih banyak terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Utamanya adalah belum jelasnya pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana APA dan aturan yang menjadi petunjuk pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian ini menyarankan agar Ditjen Pajak sebagai otoritas perpajakan di Indonesia segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka persiapan agar dalam pelaksanaan APA dapat berjalan dengan baik dan menjadi sebuah alat bantu dalam rangka menangani permasalahan transfer pricing.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of Advance Pricing Agreement (APA) in the Indonesian, China, Singapore and Australia. What are the things that become obstacles in its implementation in Indonesia and what has been done Taxation Office to overcome these obstacles. This study is a descriptive qualitative research design. The study concluded that the APA is considering new Indonesian tax system there are still many obstacles to its implementation. The main parties is unclear appointed as the executor of APA and rules into guidelines in the field. The results of this study suggest that the Taxation Office as tax authorities in Indonesia immediately to make improvements in preparation for the implementation what can run well and be an invaluable tool in order to deal with transfer pricing issue"

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pengalihan kewajiban negara ke negara lain untuk menangani pengungsi dalam hukum internasional, dengan UK-Rwanda Asylum Partnership Arrangement (“UK-Rwanda APA”) sebagai objek penelitian. Pada dasarnya, Negara Pihak Konvensi Mengenai Status Pengungsi terikat dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 3-34 Konvensi Mengenai Status Pengungsi, yang di antaranya adalah memberikan hak atas kebebasan beragama, hak terkait status yang berkaitan dengan hukum, hak atas pekerjaan, hak atas kesejahteraan, dan hak dalam tindakan administratif. Berdasarkan hal tersebut, baik negara pengirim maupun negara penerima dalam perjanjian pemindahan pengungsi harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diatur dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi. Dalam halnya UK-Rwanda APA, ditemukan bahwa perjanjian ini bukanlah perjanjian internasional (treaty) karena perjanjian ini tidak mengikat berdasarkan hukum internasional, walaupun isi dan ruang lingkupnya menyerupai perjanjian internasional (treaty-like). Tidak adanya kewajiban yang mengikat dapat mengakibatkan ambiguitas, terbatasnya penegakan hukum, dan potensi gap dalam perlindungan pengungsi berdasarkan standar dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi. Penelitian ini memberikan saran bahwa Negara Pihak Konvensi Mengenai Status Pengungsi dalam kerja sama menangani pengungsi harus dilakukan berdasarkan prinsip solidaritas (principle of solidarity), prinsip pembagian beban (burden sharing), dan prinsip (responsibility sharing). Dalam melakukan kerja sama, Negara Pihak sebaiknya menggunakan perjanjian yang bersifat mengikat (legally binding) sesuai dengan hukum perjanjian internasional yang berlaku. Dengan demikian, kerja sama internasional dengan perjanjian pemindahan pengungsi tetap dapat menjamin perlindungan terhadap pengungsi secara maksimal.

---

This undergraduate thesis discusses the practice of shifting responsibilities on refugees under international law, with the UK-Rwanda Asylum Partnership Arrangement (UK-Rwanda APA) as the object of research. It is the principle of the States Parties to the Refugee Convention are bound by the obligations stipulated in Articles 3-34 of the Refugee Convention, which include granting the right to freedom of religion, rights juridicial status, rights to gainful employment, rights to welfare, and rights in administrative measures. Based on this, both the sending country and the receiving country in the refugee transfer agreement must fulfill the obligations in accordance with the Refugee Convention. In the case of the UK-Rwanda APA, it appears that this agreement is not a treaty because this agreement is not binding under international law, even though its content and scope resembles an international agreement (treaty-like). The absence of binding obligations can lead to ambiguity, limited law enforcement, and potential gaps in refugee protection under standards in the Refugee Convention. This research provides a suggestion that the Contracting Parties Parties to the Refugees Convention in their cooperation in dealing with refugees must be carried out based on the principles of solidarity, the principle of burden sharing and the principle of responsibilities sharing. In carrying out cooperation, Contracting Parties should use legally binding agreements in accordance with applicable international treaty law. Thus, international cooperation with the transportation of refugee transfers can still guarantee maximum protection for refugees."

"Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetaui pengaruh iklan dan publisitas di media massa terhadap word of mouth film "Ada Apa dengan Cinta ?" Penelitian dilakukan di satu sekolah menengah umum, yaitu SMUN 6 Jakarta. Pertimbangannya adalah SMUN ini merupakan salah satu SMU yang terkenal dan siswanya banyak berasal dari kalangan menengah ke atas, yaitu kalangan yang mampu untuk menonton di bioskop sehingga diharapkan akan lebih mudah mendapatkan siswa yang pernah menonton film "Ada Apa dengan Cinta ?" di bioskop. Penelitian dilakukan dengan memakai pendekatan kuantitatif dan dilaksanakan dengan metode survei. Populasi penelitian adalah siswa SMUN 6 kelas 1, 2, dan 3. Karena populasi terdiri atas lapisan atau beberapa stratum, agar sampel mencerminkan lapisan-lapisan pada populasi sehingga representatif, maka penarikan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel secara acak berlapis (stratified random sampling). Data digali menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan skala Likert. Kemudian data dianalisis dengan regresi linier berganda. Berdasarkan analisis regresi didapat R square sebesar .552, yang mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen dapat menjelaskan 55,2% dart variansi variabel word of mouth. Dari uji F, menunjukkan adanya pengaruh atau hubungan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap word of mouth (signifikansi uji F = 0,000 < signifikansi alpha = 0,05). Sedangkan uji t, diketahui signifikansi iklan di media massa 0,008 signifikansi alpha 0,05, maka Ho ditolak, artinya iklan di media massa mempunyai pengaruh terhadap word of mouth. Signifikansi publisitas di media massa adalah 0,0229 < signifikansi alpha = 0,05, maka HO ditolak, artinya publisitas di media massa mempunyai pengaruh terhadap word of mouth. Signifikansi kecepatan penyebaran informasi di media massa adalah 0,001 < alpha 0,05, maka Ho ditolak, artinya kecepatan penyebaran informasi di media massa mempunyai pengaruh terhadap word of mouth. Persamaan yang diperoleh dari analisis regresi dan menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah: Word of mouth = 0,722 + 0,243 Iklan + 0,165 Publisitas + 0,355 Kecepatan Penyebaran Informasi di Media Massa. Hal ini juga menunjukkan, bahwa terdapat satu atau lebih variabel independen lain yang tidak diidentifikasi dalam penelitian ini terlihat memiliki koefisien pengaruh yang cukup besar."

"Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker Pengelola Apotek (APA) harus memiliki kemampuan baik dalam bidang kefarmasian dan manajemen. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Safa bertujuan agar mahasiswa memahami peran Apoteker Pengelola Apotek (APA) dalam kegiatan pelayanan kefarmasian di Apotek dan memahami kegiatan pengelolaan dan administrasi di Apotek.Tugas khusus yang diberikan berjudul Rekapitulasi Penolakan Permintaan Resep Bulan Februari 2016 dan Barang Non Resep Bulan Februari 2016 di Apotek Safa.Tujuan dari tugas khusus ini adalah untuk mengetahui data sepuluh jenis obat resep terbanyak ditolak pada bulan Februari 2016, barang non resep terbanyak yang ditolak pada bulan Februari 2016, omzet yang seharusnya diperoleh jika tidak terjadi penolakan tersebut, jenis barang yang paling sering ditolak serta alasan penolakannya.

---

Pharmacy is a place for pharmacists to do their pharmaceutical care. The pharmacy is organized by a pharmacist called Apoteker Pengelola Apotek (APA). Apoteker Pengelola Apotek (APA) should have a good ability in pharmacy knowledge and management. Apothecary Profession Internship at Apotek Safa aims to make students understand the role of Apoteker Pengelola Apotek (APA) in the activities of pharmacy service at Pharmacy and understand the management and activities at Pharmacy.A special assignment report which is given has title Recapitulation of Rejection Request of Prescription in February 2016 and Non Prescription Goods in February 2016 at Apotek Safa.The purpose of spesial assignment is to determine data ten types of prescription drugs most rejected in February 2016, non prescription goods that most rejected in February 2016, the turnover of which should be obtained in the absence of such rejection, the most frequent type of goods rejected and reason for refusal."