Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Terobsesf oleh keinginan yang menggebu-gebu untuk region ke daiam sistem perekonomian liberal, (ironisnya) selama lebih dari tiga dasawarsa dibawah cengkeraman penguasa- penguasa otoriter, oleh pihak eksekutif dan legislatif di Indonesia dirurmuskan kebijakaan dan produk-produk hukum yang mengacu kepada liberalisasi di bidang perdagangan. Tindakan tersebut dilakukan dengan mengabaikan struktur dan budaya masyarakat Indonesia yang dari generasi ke generasi lebih diwarnai nilai spirituil daripada materiil. Pada saat di dalam masyarakat dibutuhkan transformasi hukum, oleh penguasa dipaksakan transplantasi hukum. Akibatnya timbul ketidaikpastian hukum di negara ini karena terdapat jurang yang dalam antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan sikap-tindak warga masyarakat yang mengacu pada sistem nilai yang bukan hanya berbeda, tetapi bahkan bertenrangan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi inilah yang menjadi lanan subur bagi tumbuh dan berkembangnya praktek-praktek kolusi. korupsi dan nepotisme (KKN). KKN tidak terbatas dikalangan rezim penguasa dan sebagian elit pengusaha, terapi merebak juga di lingkungan legislatif, yudikatif dan terutama di kalangan aparat penegak hukum. Praktek-praktek ini telah menyeret dan masih menjerumuskan nasib bangsa Indonesia ke dalam malapetaka krisis multi-dimensi yang tiada bandingnya.

Abstrak :
Naskah ini dibuat berdasarkan UUD 1945 TAP MPR Nomor VI & VII, tahun 1999, Undang-undang Nomor 212002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keppres Nomor 700002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polri, Visi dan Misi KAPOLRI serta Kebijakan dan Strategi Polri 2002-2004.

Abstrak :
ABSTRAK Fokus dari penelitian ini adalah aktivitas propaganda Fox News dalam membentuk opini publik terhadap keputusan Amerika Serikat menyerang Irak tahun 2003. Pada masa menjelang Perang Irak 2003, Fox News dijadikan alat oleh pemerintahan Bush untuk meningkatkan dukungan publik terhadap keputusan Amerika Serikat menyerang Irak tahun 2003. Penelitian ini menjelaskan kegiatan propaganda apa saja yang dilakukan oleh Fox News yang telah berhasil merubah dan/atau membentuk opini publik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Fox News melakukan propaganda dalam hampir setiap program acaranya melalui cara wawancara dengan leading question, pemilihan nara sumber yang telah ?diatur? dan juga dengan mengeluarkan komentar-komentar yang mempromosikan Perang Irak 2003.

---

ABSTRACT The focus of this study is Fox News propaganda activities in influencing the public opinion concerning the USA?s 2003 Iraq Invasion. Before the Iraq War, Pentagon and the States used Fox News as a tool for gaining public support on the USA?s 2003 Iraq Invasion. This study explains the Fox News propaganda activities which had major influence on public opinion. The results of this study show that Fox News did propaganda in almost every programs by giving interviews with leading questions, news source/contributors for Fox News programs has been coached and also by giving commentaries that promotes Iraq War.

Abstrak :
Both act no 13 on the year of 2003 and the ministry degree no 244 on the year of 2003 have already regulated the protection of female workers in the night. Act no 13 on the year 2003 emphasizes sanction if there is infrigements.

Abstrak :
Ruang Lingkup dan Cara Penelitian : Talasemia merupakan suatu penyakit kelainan gen tunggal yang mengakibatkan berkurangnya sintesis rantai globin, sehingga menyebabkan kerusakan sel darah merah. Salah satu ciri kelainan pada talasemia adalah destruksi sel darah merah yang lebih cepat daripada sel darah merah normal, akibatnya penderita talasemia akan mengalami anemia. Untuk mempertahankan hidupnya, banyak penderita talasemia memerlukan transfusi yang teratur. Sampai sekarang transfusi darah masih merupakan Cara penanganan pasien talasemia yang umumnya diterapkan, terutama di Indonesia. Akan tetapi transfusi dapat menimbulkan efek samping berupa penumpukan besi dalam jaringan-jaringan yang mengakibatkan gangguan fungsi organ dan dapat berakibat fatal bila tidak disertai dengan pemberian kelator besi yang adekuat. Logam transisi, seperti besi, dalam lingkungan intraeritrosit yang kaya akan oksigen dapat mengakibatkan toksisitas oksigen melalui pembentukan radikal bebas yang dapat merusak berbagai komponen sel antara lain membran. Salah satu produk oksidasi lipid membran adalah malondialdehid (MDA) yang dapat menggambarkan adanya beban oksidatif. Untuk mencegah kerusakan oksidatif, diperlukan kapasitas antioksidan yang tinggi. Oleh karena itu diusahakan pendekatan biokimia, dalam upaya memperpanjang usia dan memperbaiki homeostasis sel darah merah penderta talasemia, antara lain dengan mengetahui keadaan beban aksidatif serta status antioksidan pada penderita talasemia. Karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui status antioksidan dan derajat kerusakan peroksidatif pada penderita talasemia di Indonesia mengingat data yang sudah ada masih sangat terbatas. Analisis dilakukan terhadap plasma darah pasien talasemia yang sudah mendapat transfusi berulang (kelompok T), pasien talasemia belum transfusi (kelompok BT), dan plasma darah orang normal (kelompok N). Parameter yang ditentukan adalah kadar albumin, tiol, bilirubin toal, bilirubin direk, asam askorbat, asam urat, a-tokoferol, p-karoten, retinol, dan malondialdehid. Hasil dan kesimpulan : Secara umum kadar antioksidan pada kelompok T dan BT lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok N dan pada umumnya kadar antioksidan pada kelompok T lebih rendah dibandingkan kelompok BT. Antioksidan yang mengalami penurunan pada kelompok T tersebut adalah tiol, asam askorbat, a.-tokoferol, f3-karoten, dan retinol. Kadar MDA kelompok T lebih tinggi dibandingkan kelompok N maupun kelompok BT. Dui data antioksidan dan MDA tersebut dapat disimpulkan bahwa pada kelompok T terjadi beban oksidatif yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok BT.

Abstrak :
Penulis berusaha melakukan refleksi terhadap hakim dalam kebebasannya untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan secara legalistis, dengan mendasarkan pada Arbitrary Rule (Homo Yuridicus), apakah telah terselenggaranya dengan baik, ataukah masih dipertanyakan lebih lanjut legitimasi yang mendasarinya. Dengan mendasarkan pada Arbitrary Rule, masih dipertanyakan lebih lanjut legimitasi yang mendasarinya, sehingga secara Deontologi dipertanyakan lebih lanjut mengenai Ethical Principle : suatu keutamaan-keutamaan moral, yang muncul dari usaha manusia sendiri (Homo Ethicus), maupun keutamaan-keutamaan Teologal, yang terutama merupakan anugerah dari Tuhan (Homo Religiosus), sehingga dilihat dari tujuan yang akan tercapai (Teleologi), maka dapat terselenggara negara hukum dengan baik. Penulis berasumsi bahwa dalarn kebebasannya untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan, tidak dapat terselenggara dengan baik, apabila hanya mendasarkan pada legalitas saja (Homo Yuridicus), karenanya juga mendasarkan pada Ethical Principle, yakni baik dengan mendasarkan pada keutamaan-keutamaan moral (Homo Ethicus) maupun keutamaan-keutamaan teologal (Homo Religiosus). Penulis membahas tema ini dengan melakukan refleksi kritis secara bertahap, terhadap pemikiran-pemikiran yang berdasarkan pada : Legalitas (Homo Yuridicus), yang hanya mendasarkan pada norma hukum. Norma hukum adalah merupakan ketentuan hukum positif, yang untuk berlakunya harus ada paksaan dari luar ; karena pada pemikiran yang mendasarkan pada legalitas ini, masih belum mempertimbangkan panggilan suara hati. - Legitimasietis (Homo Ethicus), disamping mendasarkan pada norma hukum, telah mendasarkan pada keutamaan-keutamaan moral ; yang untuk berlakunya mendasarkan pada sesuatu yang bersifat otonom, setelah mendengarkan suara batin. Legimitasi Teologal (Homo Religiosus), disamping mendasarkan pada norma hukum dan keutamaan-keutamaan moral, juga telah dapat mentransendensikan dirinya sebagai ciptaan Tuhan, menjawab panggilan Tuhan dalam Rahmatnya, untuk keselamatan jiwanya. Hakim Sebagi Homo Yuridicus. Hakim dalam kebebasannya untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan, masih tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum positif saja untuk diterapkan terhadap kasus konkrit, yakni terhadap perkara yang diajukan kepadanya untuk diputus. Maka dipertanyakan, bagaimana kalau hukum yang akan diterapkan dalam kasus konkrit ini temyata bertentangan dengan rasa keadilan, karena disini hakim dituntut untuk mempunyai integritas moral, dalam pengertian tanpa adanya keberanian moral untuk menegasikan hukum positif yang bertentangan dengan rasa keadilan tersebut, justru akan mengakibatkan putusan hakim menjadi Contra Legem Abus de Droit. Hakim Sebagai Homo Ethicus. Hakim dalam kebebasannya untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan, disamping memperhatikan ketentuan hukum positif, sudah mempertanyakan apakah ketentuan hukum positif tersebut bertentangan dengan rasa keadilan ; dalam pengertian apakah hukum positif identik dengan hukum yang hidup (Living Law) dari para pencari keadilan (Yustiabelen). Maka disini hakim dalam menerapkan hukum dalam kasus konkrit, dituntut untuk melaksanakan keutamaan-keutamaan Moral (Ethical Principle) antara lain : Kebijaksanaan Keadilan, Ketangguhan dan Keugaharian. Hakim Sebagi Homo Religiosus Hakim dalam kebebasannya untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan disamping dituntut memperhatikan ketentuan hukum positif dan keutamaan moral, juga dituntut untuk melaksanakan keutamaan Teologal. Sehingga juga dipertanyakan mengenai bahwa : Hakim bisa berbuat dalam anti moral, yakni bertindak demi kewajiban semata, tanpa membutuhkan suatu pemahaman mengenai Tuhan. Bukankah motivasi tindakan moral demi kewajiban semata (moralitas otonom), bukan ketaatan pada perintah Tuhan. Pertanyaan ini dapat dijawab : bahwa moralitas mengarah kepada agama melalui pemahaman Kebaikan Tertinggi, Summum Bonum. Tuhan adalah yang sempurna secara moral. Maka kehendak dan perintahNya adalah sempurna juga secara moral. Mengingat bahwa tujuan moralitas adalah Kebaikan Tertinggi padahal Kebaikan Tertinggi terdapat pada Tuhan dan dapat dicapai dengan menerima adanya Tulian sebagai postulat, maka kalau kita ingin mencapai Summum Bonum, make kita harus menyelaraskan diri dengan kehendak dan perintah Tuhan yang sempurna secara moral itu. Dengan adanya penyelarasan inilah, kita mengakui kewajiban kita sebagai perintah Tuhan ; dan menurut Immanuel Kant inilah agama, karena dengan demikian kita dapat menghayati pengalaman dalam hidup beragama dengan menerima eksitensi Tuhan. Menerima eksistensi Tuhan dan kemampuan manusia melakukan transendensi terhadap Tuhan (Homo Religiosus) serta konsep mengenai Kejahatan, Durjana, Evil, Dosa, Fallibilty, Fault ; penulis paparkan dengan menggunakan pemikiran Soren Aabye Kierkegaard, Mirces Eliade, Immanuel Kant, Paul Ricour, Prof.Dr. Toety Heraty, Prof.Dr. Franz Magnis Suseno, Dr. Loren Bagus. Kebebasan dan Iman Hakim Hakim dalam kebebasannya untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan, tidak saja telah dapat mentransendensikan diri dalam tindakan moral, akan tetapi juga telah dapat melakukan transendensi dalam iman dan dengan iman yang dihayati kira mengambil bagian dalam hidup Tuhan (Homo Religiosus). Homo Religiosus adaiah tipe manusia yang hidup dalam suatu alam sakral, penuh dengan nilai-nilai religius dan dapat menikamati sakralitas yang ada, tampak pada alam semesta. Hakim sebagai Homo Religiosus dalam pengalaman religiusnya dapat mengahayati perasaan-perasaan yang dialami, sebagai misteri yang memikat, yang membahagiakan, apabila menerima panggilan Tuhan (Mysterium Fascinosum) dan sebagai misteri yang menakutkan apabila menolak penggilan Tuhan (Mysterium Tremendum). Kesimpulan Hakim dalam kebebasannya untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan, terhadap kasus yang dihadapkan kepadanya disamping mendasarkan pada azas legalitas, juga mencasarkan legitimasi putusannya pada prinsip-prinsip keutamaan Moral dan terutama pada prinsip keutamaan teologal. Hal-hal Yang Erat Relevansinya dengan Keadaan d Indonesia. Meskipun kebebasan hakim dalam menyelenggarakan hukum dan keadilan secara legalitas telah dalam konstitusi maupun dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, namun tanpa adanya integritas yang dilandasai oleh prinsip-prinsip keutamaan moral dan teologal, maka kebebasan hakim tersebut adalah hanya merupakan suatu yang Abstrud.

Abstrak :
Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara aspek keuangan, aspek pelanggan, aspek proses bisnis internal dan aspek pertumbuhan pembelajaran. Semua aspek ini secara komprehensif dijelaskan dengan metode Balanced Scorecard. Pada kesempatan ini metode Balanced Scorecard diterapkan di Universitas Lambung Mangkurat. Mengacu dari tujuan penelitian tersebut diperoleh, bahwa : - Aspek keuangan terlihat secara umum dari tahun anggaran 1998-2001 dinyatakan baik. Hal ini merupakan prestasi baik Universitas Lambung Mangkurat dalam mengupayakan efisiensi anggaran. Pada tahun 1998 (101,5), tahun 1999 (107.1), pada kedua tahun ini masuk kategori level Sehat pada bobot perhitungan yang lebih dari rasio 100, dan di tahun 2000 (111.95), tahun 2001 (112.66) masuk kategori Sehat Sekali dengan melebihi rasio 110. - Aspek pelanggan, hanya dua variabel yang baik diterapkan di Universitas Lambung Mangkurat yaitu variabel assurance (82.04) dan tangibility (98.02), sementara variabel lain masih rendah tingkat kepuasan pelanggannya seperti reliability (74.82), responsiveness (72.15) dan empathy (73.74). - Aspek proses bisnis internal, penelitian menunjukkan 48.9 % responden menilai sudah baiknya layanan yang Universitas Lambung Mangkurat berikan kepada pelanggannya. - Aspek pertumbuhan dan pembelajaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Lambung Mangkurat telah menerapkan budaya pembelajaran organisasi, pembaharuan organisasi, pemberdayaan individu, tetapi hal ini belum didukung oleh pengembangan teknologi dalam organisasi. Disamping itu, faktor kepuasan kerja pegawai Universitas Lambung Mangkurat umumnya sudah cukup baik, persentase tertinggi responden menyatakan puas 54.8%, dan 11.6% meyatakan sangat puas. Secara gamblang pendekatan Balanced Scorecard membuktikan lebih komprehensif dalam menjelaskan kinerja karena mencakup aspek finansial dan nonfinansial. Dan ada keseimbangan dari setiap aspek, baik aspek keuangan, proses bisnis internal, pertumbuhan pembelajaran dan pelanggan, sehingga pencapaian hasil pelaksanaan lebih efisien dan efektif.

Abstrak :
Bougainville, karya F.Springer, bercerita tentang keterbatasan manusia dalam memberi dan menerima kebenaran cinta dan ketulusan pertemanan. Cerita berbingkai yang dikisahkan oleh tokoh Aku-Bo, bertutur tentang kehidupan Tommie Vaulant, sahabat tokoh Aku dan pergumulan Opa de Leeuw menghadapi kolonialisme. Dari segi bentuk Bougainville mengingatkan kits pada Max Havelaar karya Multatuli, yang disebut oleh tokoh cerita sebagai karya pelopor dan pengarang ideal. Selain Max Havelaar dan Multatuli, masih ada sejumlah karya dari nama besar lain, baik dari kalangan sastra maupun bukan, yang disebut dalam cerita ini. Oleh sebab itu, tesis ini menelaah jalinan unsur fiksi dan nonfiksi dalam cerita. Bagaimana kedua unsur itu berbaur dan dalam kombinasinya dengan bentuk cerita berbingkai mengaburkan Batas antara kenyataan dan rekaan. Dalam mengkaji jalinan fiksi dan nonfiksi itu dipakai semiotik sebagai landasan teori. Analisis sintaktis dipakai dalam menelaah unsur-unsur kenyataan, sedang dalam pemberian arti dipakai kajian semantis. Dari kajian semiotis di atas diperoleh kesimpulan bahwa kenyataan dan kebenaran adalah dua hal yang sekaligus hadir dalam cerita. Hadirnya unsur fiksi dan nonfiksi dalam sebuah cerita sering mengecoh pembaca. Pembaca yang terlena dan kurang cermat mempercayai sebuah cerita yang fiksi sebagai sebuah kenyataan yang sungguh terjadi. Sebuah cerita yang meski menyampaikan kebenaran tetaplah hanya suatu fiksi., sebuah rekaan yang dibangun oleh pengarang.

Abstrak :
Dua permasalahan utama yang yang menjadi pokok penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana perubahan sikap politik TNI dari kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarnoputri? Kedua, bagaimana perubahan dukungan TNI dari kepemimpinan Wahid ke sikap politik TNI yang resisten terhadap kebijakan Wahid? Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, digunakan jenis penelitian eksplanatif-analitis. Metode penelitian eksplanatif-analitis digunakan untuk menjelaskan bagaimana perubahan sikap politik TNI terhadap pemerintahan pasca Orde Baru; Abdurrahman Wahid dan Megawati, serta bagaimana perubahan dukungan TNI dari kepemimpinan Wahid ke sikap politik TNI yang resisten terhadap kebijakan Wahid? Sedangkan pendekatan penelitian analisis kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang aspek-aspek yang hendak diteliti. Sedangkan model analisisnya menggunakan tiga faktor-faktor yang masing-masing memberikan pengaruh bagi penyikapan TNI terhadap pemerintahan yang berkuasa. Model analisis ini akan memberikan gambaran bagi penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan topik penelitian. Sementara itu, untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas digunakan beberapa teori antara lain; Pertama, teori transisi demokrasi yang dikemukakan oleh Huntington, dimana ia menyorot tentang faktor-faktor dan kemungkinan suatu negara transisi demokrasi kembali menjadi otoriter karena keterlibatan dan interupsi militer. Kedua, teori militer di dunia ketiga dari Morris Janowitz yang mengklasifikasikan hubungan sipil-militer di dunia ketiga dalam lima model. Ketiga, Finer melihat faktor internal militer berupa kepentingan militer yang menjadi penyebab terjadinya intervensi, serta ketidakmampuan sipil dalam mengendalikan pemerintahan. Keempat, sikap politik militer dapat dilihat dari pendapat Homans. Homans melihat bahwa sikap politik TNI dapat dilihat dari asumsi ekonorni. Kelima, kontrol sipil atas militer dapat dijelaskan dengan teorinya Huntington, yang melihat hubungan sipil-militer dari aspek sejauh mana kontrol sipil terhadap iniliter dilakukan_ serta sejauhmana otoritas sipil mengakui wewenang yang dimiliki militer. Menumt huntington, kontrol obyektif adalah pengakuan otonomi profesional militer, sedangkan kontrol subyektif adalah bentuk lain dari pengingkaran independensi profesionalitas militer. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa hal yang menyangkut tentang sikap politik TNI dan perubahan sikap politik TNI dalam melihat kepemimpinan sipil. Pertama, bahwa perubahan dukungan politik TNI dari Pemerintahan Presiden Abdurralnnan Wahid tidak serta merta mengeras hanya karena kebijakan Wahid semata, melainkan juga dipicu oleh konflik antara eksekutif dengan anggota parlemen; Poros Tengah dan Partai Golkar. Poros Tengah merupakan aliansi longgar partai-partai berideologi Islam yang pada Sidang Umum MPR 1999 lalu mengusung Wahid ke kursi kepresidenan. Kedua, rencana dan ancaman pengadilan kejahatan kemanusiaan oleh Pemerintahan Presiden Wahid, yang dimulai dengan mencopot Wiranto dari jabatan Menkopolkam. Ketiga, pengurangan hak istimewa kepada TNI. langkah ini memang sejalan dengan komitmen masyarakat dan kalangani politisi untuk mengurangi jumlah anggota parlemen dari Fraksi TNI/Polri dari 75 orang menjadi hanya 38 orang saja. Keempat, melemahnya unsur TNI pada masa Pemerintrahan Presiden Abdurrahman Wahid, hal ini dapat dilihat pada perubahan faksi di TNI, yang sebelumnya dikenal adanya TNI Merah Putih dan TNI Hijau, namun pada perjalanan waktunya, faksi TNI berubah menjadi faksi TNI Reformis dengan faksi TNI Konservatif. Kelima, intervensi yang terlalu dalam oleh Wahid ke internal TNI. keenam, diterbitkannya Dekrit Presiden oleh Wahid. Sedangkan dukungan politik TNI kepada Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri disebabkan antara lain: Pertama, arus politik yang berjalan menuju pergantian kepemimpinan dari Pemerintahan Wahid ke Megawati Soekamoputri secara konstitusional. Kedua, Adanya kesepakatan politik antara unsur di TNI dengan kubu Megawati Soekarnoputri. Ketiga, kedekatan beberapa perwira TNI dengan Megawati. Keempat, kebijakan Pemerintahan Presiden Megawati dinilai akomodatif terhadap TNI. Kelima, kesamaan Platform antara TNI dengan PDI Perjuangan untuk terus menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari temuan yang didapat, maka dapat dilihat bahwa perubahan sikap politik TNI dari mendukung Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian menarik dukungannya, serta beralih mendukung Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri bersifat tidak drastis, dan tidak berdiri sendiri melainkan TNI melihat dan menunggu perkembangan konflik kepentingan di antara politisi sipil di parlemen dan eksekutif. Sehingga ketika angin politik lebih mengarah pada satu kubu politik yang memiliki dukungan lebih besar, TNI mengikuti arus besar politik tersebut. Hal ini tentu saja menjawab pertanyaan bahwa keinampuan TNI untuk melakukan bargaining position terhadap pemerintahan sipil dapat dikatakan lemah. Sehingga, upaya pembangkangan TNI terhadap paemerintahan sipil lebih banyak karana terprovokasi oleh perseteruan elit sipil yang berada di parlemen dan di eksekutif dari pada penolakan secara terbuka oleh TNI.

Abstrak :
Fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini meliputi: (a) Bagaimanakah kondisi aktual penyelenggaraan Perparkiran di Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan proses menuju pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir ? (b) Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerahnya dari perparkiran ? Adapun tujuan penelitian adalah (a) Untuk menjelaskan kondisi aktual penyelenggaraan Perparkiran di Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan proses menuju pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir dan (b) Untuk memformulasikan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerahnya dari sektor perparkiran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif eksplanatoris (explanatory-decriptive). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai laporan, text book, maupun referensi-referensi lain yang relevan dengan permasalahan penelitian, serta melakukan observasi langsung ke lokasi parkir, baik on-street maupun off-street di 5 (lima) wilayah Kotamadya Propinsi DKI Jakarta. Dari hasil pengolahan dan analisis data melalui penelitian ini dapat diformulasikan beberapa butir kesimpulan sebagai berikut : 1. Problematika pengelolaan atau penyelenggaraan perparkiran di Propinsi DKI Jakarta sebagai Kota Metropolitan merupakan persoalan yang kompleks yang terkait dengan berbagai aspek, khususnya aspek Keuangan (Pendapatan) Daerah (melalui Retribusi Parkir), Lalu Lintas, Sumberdaya Manusia, dan lain-lain, sehingga dalam penataannya harus diselesaikan dengan sistem yang terintegrasi (integrated system). 2. Dari aspek Pendapatan Daerah, yakni melalui Retribusi Parkir sangat berpotensi untuk dikembangkan di masa mendatang. Secara umum, melalui perhitungan kasar (rough counting) berdasarkan data yang ada, potensi penerimaan Retribusi Parkir secara keseluruhan dapat mencapai sekitar 90.21 milyar rupiah per tahun. Nilai potensi penerimaan tersebut di masa-masa yang akan datang dengan pengelolaan yang lebih baik dapat lebih ditingkatkan lagi. 3. Tarif Parkir sebagai komponen pengganda Penerimaan Daerah melalui Retribusi Parkir yang cenderung flat dari tahun ke tahun, yakni sebesar 1,000 rupiah untuk kendaraan roda empat dan 500 rupiah untuk kendaraan roda dua, perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini (up to date) dengan mempertimbangkan berbagai aspek pembiayaannya (di atas atau di bawah Full Cost atau dapat disesuaikan dengan Mekanisme Pasar). Selain itu, untuk meningkatkan manajemen pendapatan Daerah melalui pengelolaan perparkiran di Propinsi DKI Jakarta juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek kunci lainnya, seperti Sumberdaya Manusia, yakni segenap jajaran Badan Pengelola Perparkiran Propinsi DKI Jakarta, khususnya para Juru Parkir yang perlu dikelola secara profesional dengan berorientasi pada kinerja dan pelayanan prima. 4. Upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Parkir di samping aspek-aspek tersebut di atas juga sangat terkait dengan aspek-aspek penataan dan pengembangan kawasan perkotaan, seperti perluasan jaringan jalan raya dan tempat-tempat lokasi parkir, penertiban lalu lintas, dan penataan Iingkungan yang sesuai dengan daya dukung wilayah yang seluruhnya harus dipertimbangkan di dalam Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah Propinsi DKI Jakarta, serta upaya Penegakan Hukum (Law Enforcement), baik pada aparat pengelola maupun masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Mengacu kepada kesimpulan yang dirumuskan melalui penelitian ini, beberapa saran yang dapat dan perlu ditindaklanjuti dalam upaya peningkatan manajemen Pendapatan Daerah, khususnya melalui Retribusi Parkir di masa yang akan datang adalah sebagai berikut : 1. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Parkir perlu diterapkan beberapa kebijakan dengan tidak mengabaikan aspek-aspek yang saling terkait yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, baik kebijakan untuk menerapkan Pajak Parkir ataupun sistem pengelolaan lainnya seperti Penerapan Sistem Kartu Eletronik, yang keseluruhannya itu bermuara pada jaminan kepuasan pelanggan pemakai jasa parkir, yakni adanya keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan oleh para pengguna jasa parkir dengan tingkat kepuasan yang direfleksikan cleh situasi yang aman dan tertib serta nyaman untuk parkir dan berlalu lintas. Selain itu, kebijakan perparkiran diharapkan pula mampu mendukung stabilitas pelaksanaan program-program pembangunan di Propinsi DKI Jakarta secara keseluruhan. 2. Bagaimanapun, penelitian ini masih sangat sederhana dan makro untuk mengungkapkan fenomena perparkiran di wilayah Propinsi DKI Jakarta secara faktual dan Dalam upaya itu, untuk penelitian mendatang perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini secara lebih rinci (detail), khususnya dalam perhitungan besarnya potensi rill Pendapatan Daerah melalui Retribusi Parkir.