Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Puncak-puncak kejayaan ide konglomerasi terjadi di pusat-pusat ekonomi dunia pada dekade awal tahun 1990-an, bersamaan dengan berkembangnya ide dan praktik penggabungan atau penyatuan usaha (merger atau amalgamation), pemekaran usaha (expansion) dan pengambilalihan usaha {acquisition) yang dilakukan oleh banyak pelaku-pelaku usaha utama di dunia. Selain ide konglomerasi, Merger pada umumnya dimaksudkan pula sebagai suatu aksi korporasi (corporate action) guna mencapai suatu tingkat efesiensi dan efektivitas yang menguntungkan terhadap penyatuan beberapa entitas usaha, mencapai penghematan skala dan cakupan ekonomis (econo/nies of scale and scope) serta kekuatan pasar untuk meningkatkan daya saing. Dalam melaksanakan suatu aksi korporasi, perusahaan dan para profesionalnya wajib memperhatikan perkembangan nilai-nilai universal baru yang diterima secara global sebagai tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Good corporate- governance pada prinsipnya mempuyai kerangka acuan yang harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, stakeholders dan pihak ketiga, harus mampu menjamin pula adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan serta mampu menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Notaris mempunyai peran penting sebagai bagian stakeholders untuk turut membantu penerapan good corporate governance organ-organ perseroan terbatas agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rule of the game yang telah disepakati bersama, termasuk dalam pelaksanaan Merger. Notaris dapat menolak memberikan bantuannya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam Merger, bila "para penghadap (pelaku Merger) menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan hukum tentang Merger". Sesuatu yang bertentangan dengan peraturan dan . ketentuan hukum dapat dipastikan akan bertentangan pula dengan kaidah good corporate governance, karena kaidah good corporate governance merupakan pemadatan dan pengkristalan kembali terhadap kaidah dasar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta atas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum universal.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mencermati tentang mengapa informasi perusahaan diperlukan dan sejauh mana cakupan informasi yang dihimpun dapat diekspose ke publik serta peran Notaris berkaitan dengan transparansi perusahaan tersebut. Metode yang digunakan menitik beratkan pada penelitan lapangan untuk dasar analisa. Menjelaskan sumber data sekunder dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang tentunya diperoleh dari kepustakaan. Sedangkan hasil penelitian tersebut adalah memperoleh gambaran manfaat pemberian informasi perusahaan yaitu lebih banyak diperoleh pemerintah, namun bukan berarti perusahaan sendiri tidak memperoleh manfaat atas kewajiban memberikan informasi perusahaan, yaitu seperti manfaat tingkat kredibilitas perusahaan untuk menarik investasi. Transparansi perusahaan memiliki batasan cakupan atas hal-hal yang bisa diakses umum dan pihak-pihak yang dapat mengaksesnya, yaitu yang terkait dengan jaminan kepastian berusaha bagi perusahaan. Peran Notaris berkaitan dengan proses transparansi perusahaan adalah sebagai fasilitator baik secara prosedural maupun secara moril sebagai Pejabat Umum yang terikat Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sedangkan perangkat hukum berkaitan dengan kewajiban perusahaan memberikan informasi perusahaan perlu dipertegas terutama untuk sanksi hukumnya agar tercipta penegakan hukum dalam memberikan informasi perusahaan.

Abstrak :
ABSTRAK
Disahkannya Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Notaris belum menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Notaris. Beberapa masalah yang timbul diberlakukannya Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut antara lain adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris, hambatan-hambatan apa dalam pengawasan tersebut dan bagaimana pengawasan terhadap Notaris yang bukan anggota Ikatan Notaris Indonesia. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebelum Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku. Selanjutnya pengawasan dan pembinaan Notaris dilakukan oleh Majelis pengawas Notaris yang diangkat oleh Menteri. Pengawasan yang dimaksud oleh Undang-Undang Jabatan Notaris tidak hanya Notaris dalam menjalankan jabatannya tetapi juga terhadap prilakunya sehari-hari yang dalam hal ini termasuk tingkah laku pribadi . Pengawasan dan pembinaan Notaris dilakukan oleh Majelis pengawas Notaris yang diangkat oleh Menteri. Terdapat hambatan dalam pelaksanaannya karena adanya perbedaan penafsiran dalam ketentuan perundang-undangan, perlu dicarikan jalan keluar agar pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang tidak bernaung dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) tetap dapat terlaksanakan, sesuai dencjan keinginan Undangundang Jabatan Notaris.Dengan metode yuridis normatif yang dititik beratkan pada penelitian kepustakaan tentang peraturan jabatan Notaris atau yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris.

Abstrak :
ABSTRAK Notaris sebagai Penjabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang penting harus ditingkatkan peranannya, dalam melaksanakan pembuatan akta-akta karena untuk notaris sangat berperan dalam mempersiapkan, memeriksa dari dokumen-dokumen dari suatu akta yang akan dibuatnya, guna kelancaran tugasnya harus ada suatu kerjasama dengan para pemberi jasa atau orang yang akan mempergunakan jasa notaris sebagai salah satunya dalam hal dimintakan bagi notaris untuk membuat notulen dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu perseroan terbatas, yang harus diperhatikannya adalah melihat dari ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya yang terdapat dalam Undang-Unfang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 73, Pasal 75 dan pasal 76 yang menyatakan untuk pasal 73 sangat jelas seklai untuk kuorum RUPS harus dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, bila kuorum RUPS pertama tersebut tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS yang kedua dan bila RUPS kedua untuk kuorum tidak tercapai maka perseroan dapat untuk meminta permohonan penetapan untuk kuorum kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat kedudukannya perseroan tersebut yang kemudian Ketua pengadilan tersebut akan menetapkan kuorum yang akan berlaku dalam RUPS tersebut sedangkan untuk kuorum keputusan RUPS adlam mengubah anggaran dasar Sebagaimana ternyata dalam pasal 75 hanya ada suatu kuorum RUPS pertama sampai dengan kuorum untuk RUPS kedua dalam hal ini akan timbul persoalan bagaimana kalau dalam RUPS kedua kuorum masih belum terpenuhi yang secara jelas harus mengadakan RUPS berulang-ulang hingga tercapai kuorumnya dan bagaimana apa harus terus menerus, yang seharusnya ada masa akhirnya sehingga tidak terdapat kekosongan hokum demikian juga akan teralami dalam kuorum RUPS dalam Penggabungan, peleburan, pengambilahlian, kepailitan dan pembubaran perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 76. dalam tulisan ini dicoba untuk membahas, meneliti permasalahan-permasalahan yang timbul berkenaan dengan kuorum RUPS pada pasal 75, pasal 76 dan penyelesaiannya masalah-masalah tersebut.

Abstrak :
Yayasan Masjid Nurul Amal yang didirikan pada tanggal 28 Mei 1984, bermaksud membuat suatu akta perubahan anggaran dasar dihadapan Notaris untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Notaris tersebut mengharuskan kepada para pendiri untuk membuat permohonan Penetapan dari Pengadilan. Pengadilan Negeri Depok mengeluarkan penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk, tanggal 14 Juni 2006, terhadap permohonan Yayasan Masjid Nurul Amal tersebut. Alasan Notaris tersebut mengharuskan kepada para pendiri Yayasan untuk membuat permohonan Penetapan dari Pengadilan, serta peran notaris terhadap pembuatan akta perubahan anggaran dasar Yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Tentang Yayasan. Bahwa Notaris mengharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Depok agar menambah kekuatan hukum atas perubahan anggaran dasar Yayasan Masjid Nurul. Amal tersebut. Sedangkan penulis berpendapat bahwa hal itu sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh notaris tersebut, karena menurut Akta Pendirian Yayasan Masjid Nurul Amal perubahan anggaran dasar tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Yayasan Masjid Nurul Amal. Peran Notaris dalam membuat akta perubahan anggaran dasar Yayasan dalam kewajibannya sebagai pejabat umum yang berwenang yaitu membuat akta otentik atas perubahan anggaran dasar Yayasan. Notaris juga harus menjelaskan mengenai segala hal yang akan diatur dalam akta perubahan anggaran dasar yang akan dibuat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. ......Masjid Nurul Amal Foundation established in Mei 28th 1984, had intended to produced the foundation charter amendment deed in front of the Notary to adjusted it with the Regulations Number 16 Year 2001, and also the amendment in Regulations Number 28 Year 2004 about foundation. The Notary required the founder of the foundation to make a request application of the quotition to the court. Government Court in Depok produced the quotition number: 17/Pdt.P/2006/PN.Dpk, on June 14th 2006, concerning the request application of Masjid Nurul Amal Foundation. The reason for the requirement is to add more the law power of Masjid Nurul Amal Foundation charter amendment deed. The writer does not agree with the Notary opinion, because considered to the 12th chapter of the foundation consideration, it said clearly that the charter amendment deed could still have been done without the quotition from the court. The Notary role in making the changing of the foundation consideration document with the duties as public official that competent is making an authentic documents of tehe foundation charter amendment deed. The Notary also has to explain about everything that will be arranged in the deed. The research of this thesis is using the normative juridical method.

Abstrak :
Setelah menempuh pendidikan Magister Kenotariatan, untuk dapat diangkat menjadi Notaris maka calon Notaris wajib untuk memenuhi persyaratan yang telah diatur Undang-undang Jabatan Notaris dan Perubahannya UUJNP, salah satunya yaitu telah menjalani magang di kantor Notaris dalam waktu paling singkat 2 dua tahun. Penulisan tesis ini membahas mengenai pelaksanaan magang bagi calon Notaris. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah kesesuaian pelaksanaan magang dengan aturan yang berlaku dan manfaat dari magang tersebut bagi calon Notaris untuk mengikuti Ujian Kode Etik Notaris UKEN dan menjalani praktik jabatan Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder diantaranya peraturan perundang-undangan dan norma tertulis serta buku-buku untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang didukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian dari tesis ini adalah prosedur dan pelaksanaan magang bagi calon Notaris tidak diatur secara eksplisit dalam UUJNP, namun diatur dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia INI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Magang dan perubahannya yaitu Peraturan Perkumpulan Nomor 10 Tahun 2018 serta Petunjuk Teknis Magang bagi ALB INI yang seharusnya tidak boleh bertentangan dengan aturan dalam UUJNP. Tidak semua aturan yang berkaitan dengan magang telah dijalankan oleh calon Notaris maupun Notaris penerima magang, serta terdapat perbedaan aturan antara UUJNP dengan Peraturan INI. Manfaat magang sehubungan dengan UKEN yaitu agar saat seorang calon Notaris mengikuti UKEN diharapkan telah memahami Kode Etik Notaris secara teori dan pengaplikasiannya. Dalam kaitannya dengan praktik jabatan Notaris, manfaat magang yaitu mengasah teori dalam membuat berbagai akta, mengerjakan administrasi kantor, serta dalam menghadapi klien secara langsung. hr />After completing Master of Notarial Law education programs, in order to be appointed as a Notary, Notary Candidates are required to fulfill all the requirements that has been regulated in Notary Law of Indonesia, one of which is has been undergoing an internship in the Notary Office for 2 two years in the shortest time. This thesis will discuss about the implementation of internship for Notary Candidates, namely regarding the conformity of internship implementation with applicable regulations and internship benefits for Notary Candidates to take the Notary Code of Conduct Exam and to practice as a Notary in the future. The research method on this thesis is normative juridical. The results of this research concludes that procedures and implementation of internship for Notary Candidates are did not explicitly regulated in Notary Law of Indonesia, however the Notary Association of Indonesia INI regulates the rules and procedure of internships for Notary Candidates in Association Rules No. 6 2017 and No. 10 2018 which should not be contrary to Notary Law of Indonesia. Not all the rules that related to Notary Candidates internship has been adhered to by all of Notary Candidates and Notary apprentice. There are different rules in Notary Law of Indonesia and Notary Association Rules about internship for Notary Candidates. The benefits of internship in relation to Notary Code of Conduct Exam is that when a Notary Candidate takes the Notary Code of Conduct Exam, they are expected to have understood the Notary Code of Conduct in theory and practice. In relation to the practice of Notary, the benefits of internship that is apply the theory in making various deed, doing the office administration, and how to deal with clients directly.