Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Unforeseen ground condition often happens in construction work as the disturbance of the work. The effects of unforeseen ground condition cause some arguments between the Owner and the Contractor: who shall be responsible for that. Scope of work that is regulated in the contract plays a major role in this case, including in international construction contract where the different legal seats of the parties is a foreign element where it creates an issue of international business transaction also with international private law. When the Contractor applies a claim, FIDIC Conditions of Contract shall be used in this case.

---

Kondisi bawah tanah yang tidak terduga sering terjadi pada pekerjaan konstruksi sebagai gangguan terhadap pekerjaan. Efek dari gangguan kondisi bawah tanah yang tidak terduga tersebut menimbulkan beberapa argumen antara Pemilik dan Kontraktor: siapa yang harus bertanggung jawab terkait dengan gangguan pekerjaan yang disebabkan oleh kondisi bawah tanah yang tidak terduga. Lingkup pekerjaan yang diatur pada kontrak merupakan hal utama pada kasus ini. Perbedaan kedudukan hukum para pihak pada kontrak konstruksi internasional adalah elemen asing dimana menimbulkan permasalah transaksi bisnis internasional yang juga berkaitan dengan hukum perdata internasional. Ketika Kontraktor mengajukan klaim, FIDIC Conditions of Contract digunakan untuk kasus ini."

"Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) lembaga yang mengatur penyelesaian sengketa nama domain, menentukan pula hukum yang berlaku hingga forum yang berwenang. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) merupakan hukum yang diberlakukan ICANN. Forum yang berwenang menyelesaikan sengketa yaitu arbitrase online yang diakreditasi oleh ICANN. Perbedaan kewarganegaraan para pihak yang bersengketa menimbulkan peristiwa Hukum Perdata Internasional (HPI) yang akan dianalisis dalam kasus Dallas Project Holdings Ltd. v. Alexander Halim Putra, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. v. Tuty Rakhmawaty, Disney Enterprises Inc. v. Hasil penelitian akan memperlihatkan bahwa terdapat peristiwa HPI dalam kasus sengketa nama domain.

---

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is agency that regulates domain name dispute settlement, including determining applicable law and also competent forum. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) is law enacted by ICANN. Similarly, competent forum for dispute resolution is online arbitration that accredited by ICANN. Nationality difference for both parties that have a dispute raises aspects to the Private International Law which will analyzed in the case of Dallas Project Holdings Ltd. v. Alexander Halim Putra, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. v. Tuty Rakhmawaty, Disney Enterprises Inc. v. Personal. The results will show aspects of private international law in the case of domain name disputes."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan untuk meninjau bagaimana United Nations Convention on Contracts of the International Sale of Goods 1980 (CISG) mengatur keabsahan kontrak jual beli internasional. Pasal 4(a) CISG menyatakan bahwa CISG secara umum tidak mengatur permasalahan keabsahan, dengan pengecualian tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CISG hanya mengatur keabsahan formil, initial impossibility of performance, dan open-price contracts. Sebagaimana terlihat dari kasus Forestal Guarani v. Daros International dan Geneva Pharmaceuticals v. Barr Laboratories, CISG mengatur bahwa permasalahan keabsahan yang tidak diaturnya akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku berdasarkan Kaidah Hukum Perdata Internasional (HPI). Selain itu, penelitian ini juga membahas bagaimana instrumen internasional lainnya, Kaidah HPI Indonesia, serta Rancangan Undang-Undang HPI Indonesia mengatur keabsahan kontrak jual beli internasional.

---

This research attempts to shed light on how the United Nations Convention on Contracts of the International Sale of Goods 1980 (CISG) regulates the validity of international sales contracts, using juridical normative research method through literature studies. According to Article 4(a) of the CISG, the Convention does not govern matters on validity, with certain exceptions. This research shows that CISG governs some matters pertaining to validity: formal validity, initial impossibility of performance, and open-price contracts. As seen from the cases of Forestal Guaraniv. Daros International and Geneva Pharmaceuticals v. Barr Laboratories, the CISG allocates those validity issues which do not fall under its purview to the applicable domestic law, as determined by Private International Law (PIL). Moreover, this research discusses how other international instruments, Indonesia’s PIL, and Indonesia’s Draft Law on PIL regulate validity issues."