Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertambahan penduduk di kota besar tidak diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana kota seperti perumahan. Maka pembangunan rumah susun merupakan alternatif terbaik bagi pembangunan pemukiman di perkotaan. Tuntutan kebutuhan akan pengadaan rumah sangat besar dan selalu meningkat, sedangkan lingkungan rumah susun yang ada dinilai kurang memadai karena kurang memenuhi kebutuhan para penghuni, terutama penghuni rumah susun sederhana. Kondisi luas dan ukuran ruang serta kepadatan hunian di rumah susun membutuhkan daya penyesuian diri dari penghuni mengingat sebagian masyarakat masih terbiasa tinggal di rumah horisontal bukan rumah vertikal dan massal. Keterbatasan yang ada di rumah susun tentulah akan membawa dampak pada kebebasan penghuni. Berbagai keluhan muncul, salah satunya adalah kurang terpenuhinya kebutuhan privacy akibat keterbatasan yang ada di rumah susun. Menurut Marshall (1966) privacy terbagi menjadi 6, yaitu: seclution, solitude, intimacy, anonimity, reseve dan not neighbouring (Bell, et al, l990:388; Hall, 1983:643: Holahan, 1982:237; Jones, Hendrick & Epstein, l979:450). Dengan adanya kendala-kendala yang dapat menghambat terpenuhinya kebutuhan privacy, penghuni akan melakukah usaha untuk rnendapatkan privacy. Menurut Holahan(1982:249) dan Altman & Chemes (1980:79) berbagai cara dapat dilakukan manusia untuk mendapatkan privacy, yaitu verbal, non verbal dan tingkah laku memanfaatkan benda atau ruang yang ada dilingkungan. Menurut Altman (1975 dalam Holahan, l982:251) privacy dibutuhkan oleh setiap manusia disetiap budaya tanpa kecuali karena privacy memberikan manfaat bagi manusia, yaitu: mengatur interaksi sosial, mengatur informasi, memelihara ketertiban kelompok, memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi diri dan membentuk otonomi diri. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Jenisprrvacy manakah yang diutamakan oleh penghuni rumah susun?2. Bagaimanakah tingkah laku yang dilakukan penghuni untuk mendapatkan privacy yang diutamakannya di rumah susun?Penelitian ini bersifat deskriptif yang dilakukan di Rumah Susun Bidara Cina, Cawang, Jakata Timur. Subyek penelitian ini adalah penghuni Rumah Susun Bidara Cina. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner jenis privacy yang diutamakan dan kuesioner tingkah laku untuk mendapatkan privacy yang diutamakan. Untuk mengetahui jenis privacy yang diutamakan dan tingkah laku untuk mendapatkan privacy yang diutamakan, digunakan rumus frekuensi persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1. Penghuni rumah susun lebih mengutamakan privacy not neighbouring dalam kehidupannya2. Tingkah laku yang banyak dipilih oleh penghuni untuk mendapatkan privacy not neighbouring adalah tingkah laku non verbal. Dan tingkah laku yang kurang diinginkan untuk dilakukan oleh penghuni Rumah Susun Bidara Cina apabila ingin mendapatkan privacy not neighbouring adalah Tingkah laku Verbal.Ada beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu dilakukan studi lanjut yang lebih intensif untuk meneliti intensitas hubungan sosial antar penghuni di lingkungan rumah susun, melakukan studi banding untuk melihat pengaruh kepadatan di hunian vertikal dengan kepadatan di hunian horisontal terhadap hubungan sosial di antara penghuni, untuk mendapatkan hasil gambaran yang lebih mendalam rnengenai privacy, selain dilakukan pengukuran kuantitaif dengan kuesioner, juga dilakukan pengukuran kualitiatif melalui wawancara."

"Sistem perekomendasi semakin menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan sistem komersial online, seperti toko online atau layanan film/IPTV on-demand. Tugas utama sistem perekomendasi adalah memberikan rekomendasi produk atau konten kepada pelanggan. Sistem perekomendasi bekerja berdasarkan informasi pribadi pengguna seperti riwayat belanja, item yang dilihat atau diinginkan, se- hingga timbul resiko hilangnya privasi karena penggunaan sistem tersebut. Penelitian sebelumnya telah mempelajari potensi untuk mempertahankan baik privasi pengguna maupun akurasi rekomendasi, namun masih terbatas pada algoritma sistem perekomendasi tertentu saja. Sistem perekomendasi terkini yang menghasilkan rekomendasi paling akurat, menggunakan teknik faktorisasi matriks, dan sejauh ini, sepengetahuan kami belum pernah dipelajari dalam penelitian privasi. Dalam penelitian ini, kami mencoba menerapkan kerangka privasi diferensial ke dalam faktorisasi matriks. Privasi diferensial memberikan jaminan privasi yang terbukti secara teoritis, misalnya dalam kondisi pengetahuan awal apapun, data masing-masing individu tidak dapat diketahui berdasarkan output agregat (sistem perekomendasi). Kami menganalisa beberapa cara untuk menerapkan privasi diferensial dalam konteks ini, yaitu menambahkan derau pada input; di dalam proses (menggunakan gradient descent); dan pada output proses. Kami mengimplementasikan dan mengevaluasi semua metode pendekatan. Di akhir, kami membahas dan memberikan hasil perbandingan tingkat kegunaan dan privasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meski perturbasi input lebih baik dibanding perturbasi gradient descent dan output, seluruhnya menunjukkan tingkat kegunaan yang baik hanya dapat diperoleh pada tingkat privasi yang kurang dapat diterima.

---

Recommender systems are becoming an integral part of commercial online systems, e.g., shopping websites or on-demand movie / IPTV services. The main task of a recommender system is to provide recommendations of products or content to customers. As recommender systems are based on personal information about users’ prior purchases, views or wish lists, there is an inherent loss of privacy resulting from the use of such systems.

Prior works explored to some extent the potential of attaining both users’ privacy and good recommendations, however only for a limited set of recommender system algorithms. The state-of-the-art recommender systems that provide the most accurate recommendations are based on the technique of matrix factorization, and so far, to the best of our knowledge, were not addressed in privacy research.

In this project, we address this gap by applying the differential privacy framework to matrix factorization. Differential privacy provides theoretically provable privacy guarantees, i.e., that under any conditions of prior knowledge, individuals data cannot be derived from the aggregated (recommender system) output. We analyze different ways of applying differential privacy in this context, including introduction of noise to the input; within the mechanism (using gradient descent); and at the output of the mechanism. We implement and evaluate all of the approaches.

Finally, we discuss and provide insights into the resulting utility and privacy tradeoffs. The evaluation shows that although input perturbation is superior to gradient descent and output perturbation, all demonstrate that satisfactory utility levels can be obtained only at the expense of unacceptable privacy levels."

"Skripsi ini membahas aspek privasi dipanti asuhan dalam konteks hunian yang berbeda fasilitas dan sistem asuhannya, yakni hunian tipe rumah-rumah kecil atau cottages dan hunian berderet atau tipe asrama. Perbedaan terletak dalam pola huniannya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah konsep privasi dapat dicapai individu yang berbeda berada dalam satu bentuk hunian yang berkelompok. Untuk itu, studi teori ini tentang privasi yang dapat menjelaskan baik kondisi privasi yang seklusif maupun dalam kondisi publik atau berkerumun (crowding).Tujuan studi ini adalah untuk mempelajari konsep privasi dalam aspek spasialitas - yakni konsep ruang privat bagi anak-anak remaja, di panti asuhan yang berbeda konsep dan bentuk arsitekturalnya. Observasi dan wawancara dilakukan untuk memahami tercapainya privasi di kedua tipe hunian panti asuhan. Hasil ini menunjukkan bahwa proses ‘memprivatisasi’ ruang tidak hanya terjadi di ruang privat tetapi juga di ruang publik atau bersama. Hal iniditunjukkan oleh anak-anak remaja melalui personalisasi ruang dengan tanda-tanda tertentu di dalam ruang ataupun penempatan area dengan situasi tertentu.

---

This thesis explains aspect of privacy in the orphanage in context of dwelling with different facilities and care systems, which are type of small houses or cottages and lined residential or dormitory type. The difference is in the pattern of that forms. The question is whether a concept of privacy can be achieved by different individuals in the form of residential groups. Therefore, theoretical studies are about privacy that can explain both seclusive private and in public or crowding conditions. The purpose of this study is to learn the concept of privacy in the aspect of spatiality - the concept of private space for teenagers, in the orphanage with different concepts and form of architectural.

Observation and interview are conducted to understand the achievement of privacy in both types of residential orphanage. The results show that the process of 'privatization' of space not only in the private but also in public or shared spaces. It is shown by teenagers through space personalization with certain signs in the room or placement of area in particular situation."

"Dengan semakin maraknya penggunaan data pribadi dalam suatu transaksi elektronik yang tidak dengan sepengetahuan atau tidak dengan sepertujuan pemilik data pribadi yang bersangkutan, menjadi suatu permasalahan bagaimana hukum melindungi privasi dan data pribadi termasuk hak pemilik data untuk menghapus informasi. Dengan melakukan penelitian hukum terhadap norma hukum yuridis normatif dengan studi kepustakaan, maka diperoleh hasil penelitian bahwa di Indonesia hak ini sudah ada dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam revisi Undang Undang Informasi dan Transkasi Elektronik yakni Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 pada pasal 27 dan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi yang didalamnya juga memuat mengenai hak pemusnahan data pribadi yang tidak lagi relevan pada sistem elektronik pada pasal 26 dan Pasal 28. Namun, ketentuan dalam peraturan tersebut masih belum efektif karna lebih banyak membuka ruang bagi penyedia jasa aplikasi untuk menolak penghapusan khususnya dengan alasan relevansi.

---

As the number of personal data flow is increasing in electronic transaction, there are troubles that occurs that it needs a right to erase. This research is juridically normative. From this study showed In Indonesia, the new right is recognized and endorsed in 2016 precisely on 29 November 2016 in the renewal of Law No.11 of 2008 on Information and Electronic Transactions on article 26. A few days after the Ministry of Communications and information Indonesia issued a Ministerial Regulation No. 20 of 2016 on the Protection of personal Data also includes the rights to erase personal data that is no longer relevant. There is no further elaboration regarding the extent to which the information can be regarded as irrelevant and that it can be used as a reason for the rejection deletion by an Application Service Provider under the pretext that the information is still relevant and still have an interest. "

"The prominent development of information technology within the banking sector has forced banks to adapt and implement new technology within their banking services. The increased accessibility of digital technology and the internet has made technology become a daily part of people's lives. Through digital banking services and digital payment systems, banks can provide a seamless and easy approach for customers in conducting their financial activities. The customer entrusts the bank in maintaining the confidentiality of their information because the bank collects, use, and store their information. Thus, the financial privacy aspect of digital banks has become an issue that cannot be overlooked. Financial privacy in the modern era has been integrated with data privacy as the information that banks obtained from the customer is stored in a digital medium. Furthermore, the method in which banks obtained and use such information is done in a digital format, such as data collection, data analysis, and data usage. Banks have an obligation to guarantee that the information collected, used, and stored by them is secure and kept private. The thesis will look at how digital banks development ensures data protection privacy and the threats of digital banks regarding data protection and financial privacy. The approach of the thesis will use the normative juridical approach. The research has resulted in findings regarding existing laws, principles, and digital systems that exist to ensure data protection in a digital bank. The risks that are presented in digital banks are a multitude of factors ranging from the bad practice of consumer protection, flawed regulations, and banks being undermined by data breach and hackers. The Author has provided a suggestion in implementing existing laws should adhere to the General Data Protection Regulation's principles in Indonesia, and embedding data protection in technology and services that is revolved around data privacy.

---

Perkembangan teknologi informasi yang menonjol di sektor perbankan memaksa bank untuk beradaptasi dan menerapkan teknologi baru dalam layanan perbankannya. Meningkatnya aksesibilitas dalam teknologi digital dan internet telah mengakibatkan teknologi digital dan internet sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Melalui layanan perbankan digital dan sistem pembayaran digital, bank dapat memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat untuk nasabah dalam melakukan aktivitas keuangannya. Nasabah mempercayakan bank untuk menjaga kerahasiaan informasinya karena bank mengumpulkan, menggunakan, dan menyimpan informasi mereka Dengan demikian, aspek privasi keuangan bank digital telah menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Privasi keuangan di era modern telah terintegrasi dengan privasi data karena informasi yang diperoleh bank dari nasabah disimpan dalam media digital. Selanjutnya, cara bank memperoleh dan menggunakan informasi tersebut dilakukan dalam format digital seperti pengumpulan data, analisis data, dan penggunaan data. Bank memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan, digunakan, dan disimpan olehnya aman dan terjaga sifat kerahasiaannya. Skripsi ini akan melihat bagaimana perkembangan bank digital memastikan privasi perlindungan data. Kemudian, skripsi ini melihat mengenai ancaman bank digital terkait perlindungan data dan kerahasiaan bank dan ancaman bank digital terkait dengan perlindungan data dan kerahasiaan bank. Pendekatan skripsi akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Riset dari skripsi telah menghasilkan temuan mengenai hukum, prinsip, dan sistem digital yang ada untuk memastikan bahwa perlindungan data di bank digital tetap terjaga. Risiko yang dihadirkan di bank digital adalah banyak faktor mulai dari praktik perlindungan konsumen yang buruk, regulasi atau peraturan yang tidak memadai, dan bank yang menderita dari pelanggaran data dan peretas. Penulis telah memberikan saran dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada harus mematuhi prinsip dan gagasan General Data Protection Regulation di Indonesia, serta menanamkan perlindungan data dalam teknologi dan pelayanan yang berkisar pada privasi data."

"Administrative information sharing is being promoted by the Korean government as an innovati measure to improve the quality of public service....."

"ABSTRAKPenelitian studi kasus ini mengambil kasus Griswold v. Connecticut(1965) dan Roe v. Wade (1973) sebagai kasus instrumental dengan tujuan agarhasil-hasil penelitian terhadap kedua kasus di atas dapat dijadikan dasar untukmelakukan generalisasi terhadap kasus-kasus lain yang sejenis.Permasalahan dalam penelitian ini adalah pemaknaan ?right of privacy"dalam kasus-kasus yang diteliti, dimana keduanya mempunyai konteks sejarahyang berbeda.Penelitlan terhadap kasus Griswold v. Connecticut (1965) menghasilkankesimpulan bahwa pemaknaan ?right of privacy" sebagai ?hak untukmenggunakan alat-alat kontrasepsi? sesuai dengan kondisi sosial pada waktu ituyang ?menuntut? perluasan hak-hak sipil sebagai akibat dari civil rightsmovement.Penelitian terhadap kasus Roe v. Wade (1973) menghasilkan kesimpulanbahwa pemaknaan "right of privacy" sebagai ?hak untuk melakukan aborsi padatrimester pertama masa hamil? sesuai dengan kondisi sosial pada waktu itudimana terjadi stagnasi ekonomi, banyak terjadi aborsi illegal, dan tuntutan akanperluasan hak-hak perempuan sebagai hasil-hasil dari women's movement.Penelitian terhadap kedua kasus instrumental di atas menyimpulkan bahwamakna ?right of privacy " berubah sesuai dengan kondisi sosial yang ada dimasyarakat."