Hasil Pencarian

Ditemukan 80 dokumen yang sesuai dengan query

Harun Alrasid

Masalah pengisian jabatan presiden di Indonesia sejak sidang Dokuritsu Zyumbi Choosakai

" Dari sejarah pendahuluan tentang pembentukan negara Republik Indonesia diketahui bahwa dalam masa penjajahan Jepang dibentuk suatu badan yang bernama Dokuritsu Zyunbi Choosakai, (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, selanjutnya disebut Badan penyelidik). Badan ini dalam sidangnya pada tanggal 10 Juli 1945, melakukan pemungutan suara untuk memilih bentuk negara yang hasilnya menunjukkan Republik mendapat suara sebanyak 55 suara. Dengan dipilihnya republik sebagai bentuk negara, maka kepala negara adalah Presiden. Pengisian jabatan Presiden merupakan hal yang penting, namun ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993

D1087

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Farida Azzahra

Rekonstruksi Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia = Rekonstruksi Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia

" Kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia utamanya dalam proses pembahasan dan pemberian persetujuan terhadap pembahasan RUU bahwasanya telah menyimpangi sistem presidensial dan dapat menjadi problematika. Tesis ini hendak menjawab permasalahan yaitu mengenai kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang serta konsep rekonstruksi yang ideal terhadap kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan perbandingan 20 negara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Presiden di Indonesia memiliki kewenangan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Asvi Warman Adam

Bung Karno dibunuh tigakali?: tragedi bapak bangsa tragedi Indonesia

Jakarta: Kompas Gramedia, 2010

923.1 ASV b

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Abdul Ghoffar, 1980-

Perbandingan kekuasaan Presiden Indonesia setelah perubahan UUD 1945 dengan delapan negara maju

Jakarta: Kencana Prenada Media , 2009

342.598 ABD p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Tobing, Christopher

Pengangkatan wakil menteri sebagai bentuk pelaksanaan wewenang presiden dalam mengangkat pejabat = The appointment of vice ministers as an implementation of presidential power in apointing public officials

" ABSTRAK
Salah satu wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam sistem presidensil adalah wewenang mengangkat pejabat publik. Wewenang ini termasuk dalam bidang wewenang administrasi yang disebut juga sebagai hak prerogatif Presiden. Wewenang ini merupakan wewenang yang melekat pada Presiden sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Wewenang ini telah mengalami pembatasan setelah perubahan UUD 1945 sebagai akibat semakin dianutnya teori pemisahan kekuasaan pada UUD 1945. Presiden tidak dapat lagi dengan leluasa mengangkat pejabat publik tanpa melibatkan lembaga legislatif ... "

Universitas Indonesia, 2012

S43673

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Muhammad Rullyandi

Pembatasan kekuasaan Presiden terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam upaya menjamin independensi kekuasaan penuntutan Jaksa Agung berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara = Restrictions related to the President's powes of appointment and dismissal of the Attorney General in an effort to ensure the Independence of the Prosecution of the Attorney General's power under constitutional persperctive

" Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka atau independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kekhawatiran akan adanya intervensi dari kekuasaan eksekutif terhadap lembaga kejaksaan, khususnya karena pengangkatan Jaksa Agungnya yang merupakan hak prerogatif Presiden. Adapun permasalahan yang dibahas mengenai ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31443

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Silalahi, Ronald Maraden Parlindungan

Konsep pendidikan dalam pidato Presiden Republik Indonesia masa orde baru dan pasca orde baru: sebuah analisis wacana kritis = Concept of education in Indonesia s presidential speech in new order and post new order a critical discourse analysis

" ABSTRAK
Pendidikan di Indonesia diarahkan pada tujuan untuk mengembangkan keterampilan dan karakter melalui program-program berkualitas tinggi. Namun, tujuan ini tidak sejalan dengan manajemen pendidikan di Indonesia. Sehubungan dengan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pendidikan Indonesia yang disampaikan oleh presiden Indonesia dalam pidato-pidato kenegaraan. Untuk mencapai tujuan ini, analisis deskriptif kualitatif dilakukan atas 46 pidato presiden Indonesia dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1968 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto sampai 2015 yang ... "

2017

D2358

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Taufik Hidayat

Pemberhentian Presiden dan dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945: Analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat

" Penelitian ini membahas mengenai analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tujuannya adalah untuk mengetahui yang didasarkan pada suatu analisa mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, terutama yang terkait dengan kewenangan MK dan MPR. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, deskriptif, komparatif, dan dengan metode pengolahan data secara kualitatif. Diadopsinya MK dan perubahan dalam kedudukan dan kewenangan MPR dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 pada akhirnya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25464

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Wahyu Mijaya

Pergantian presiden menurut hukum positif Indonesia: studi yuridis tentang proses berhentinya Suharto sebagai presiden republik Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000

S25512

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Perubahan undang-undang dasar di Indonesia: suatu studi yuridis terhadap usulan perubahan undang-undang asar 1945 tentang lembaga kepresidenan

Universitas Indonesia, 2000

S25423

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian