Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan prioritas kebijakan dalampelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan EkonomiUmat Melalui Pondok Pesantren Dan Koperasi Pondok Pesantren. Maksud dariprogram tersebut adalah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan danmeningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan mengkoordinasikan, mensinergikan,mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan secara terpadu, guna meningkatkankesejahteraan rakyat di pondok pesantren dan sekitarnya. Penelitian ini dilakukandengan model analisa Analytical Hierarchy Process (AHP). Analisa memberikankesimpulan bahwa dua pokok kebijakan yang dinilai paling penting dalamPemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pondok Pesantren dan Koperasi PondokPesantren adalah memberikan dukungan pembiayaan usaha dan pengembangan SDMdalam rangka pengembangan awal pemberdayaan ekonomi pondok pesantren.Kebijakan prioritas selanjutnya adalah Penguatan Kelembagaan dan PenguatanKerjasama dalam rangka perkuatan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren sehinggamampu memberdayakan masyarakat sekitarnya. Rekomendasi berdasarkan analisa dankesimpulan adalah bahwa (1) dalam menetapkan pesantren sasaran program perludiperkuat basis data yang memadukan data pesantren, potensi wilayah, berikut profilkemiskinan di wilayah tersebut; (2) perlu dipertimbangkan untuk memperoleh sumberanggaran selain yang berasal dari APBN/APBD melalui kerjasama kemitraan dengandunia usaha dan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, khususnyabagi dukungan pembiayaan usaha dan pengembangan sumberdaya manusia pesantren;(3) Kemenag perlu menjadikan program pemberdayaan ekonomi umat melalui pondokpesantren dan koperasi pondok pesantren menjadi salah satu kegiatan atau programprioritas kementerian, sampai pada tingkatan instansi vertikal di lingkungan Kemenag;dan (4) Untuk memperluas cakupan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat MelaluiPondok Pesantren dan Koperasi Pondok Pesantren, perlu dipertimbangkan untukmengintegrasikan program ini dengan program penanggulangan kemiskinan lainnya.

---

ABSTRACTObjective of this research is to find priorities of policy in implementation of PovertyAllevation Policy Through Community Economic Empowerment By Pondok Pesantrenand Pondok Pesantren Cooperative, which aim to reducing poor people and to improvewell-being by coordinating, synergizing, and integrating programs and activities toimproving well-being of pondok pesantren and their surrounding community, usinganalysis model of Analytical Hierarchy Process (AHP). Analysis lead to the conclusionthat two main policy in the implementation of Community Empowerment in EconomicBy Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative is Business Financing andHuman Resource Development to support the initial development of pesantren’seconomic empowerment. The next priority policy is Institutional Strengthening, andCooperation Strengthening to strengthen pesantren’s economic empowerment so theycan empower their local community. Recommendations based on the analysis and theconclusion that combine pesantren’s data, potency of the region, and the poverty profileof the region; (2) need to be considered to obtain financial resources apart from theState/Region Budget through a partnership with the business and financial institutionsthat manage a public funds, particularly for business financing support and humanresource development; (3) Kemenag need to make Community EconomicEmpowerment By Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative as a ministry‘spriority program of activity, up to the level of their vertical institutions; (4) Should beconsidered to integrate the program with other poverty allevation programs to expandthe scope of Community Economic Empowerment By Pondok Pesantren and PondokPesantren Cooperative."

"Dalam rezim SDGs, pendekatan yang ditujukan untuk memberantas kemiskinan adalah collaborative partnership. Diskursus ini mengemuka karena kemiskinan merupakan isu multisektoral yang dinamis dan kompleks. Pemetaan solusinya pun merujuk pada pelibatan berbagai jenjang organisasi, multidispilin, dan lintas yurisdiksi. Penelitian ini akan meninjau penerapan dan hal yang berpengaruh pada tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pinrang dengan menggunakan pendekatan postpositivism. Selain itu, semangat reformasi birokrasi dan inovasi sektor publik juga merupakan cerminan dari penerapan tata kelola kolaboratif pada level pemerintahan lokal, khususnya di Kabupaten Pinrang. Pada 2016, sebagai momentum reformasi birokrasi, Pemerintah Pinrang membentuk OPD yang concern dalam menanggulangi kemiskinan melalui kerangka kolaboratif antar jenjang pemerintahan dan pihak non pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan trust dan mutual understanding mengalami stunting kolaborasi sehingga kinerja kolaborasi tidak mampu mengentaskan kemiskinan di angka 6 persen pada tahun 2018.

---

in SDGs regime, collaborative partnership used to reduce poverty. The rise of collaborative governance discourse is just because an involvement of the multiple stakeholders in multiple organizations across multiple jurisdictions who has its own understanding of the problem and solution differently. In this paper, we examine the implementation of collaborative governance and its affected in Pinrangs poverty alleviation by using postpositivism approach. Since 2016, local government initiated The Poverty Reduction Department (Bagian Penanggulangan Kemiskinan) as a special board for eradicating poverty by an integrative framework for collaborative governance. This board intended to assist on the Regional Poverty Alleviation Coordination Team (TKPKD), to integrate a number of poverty alleviation programme, and also to merge the database differences between The Central Statistics Agency (BPS) and TKPKD. However, while BPK has an important role to play, there are many conditions and settings that bother for driving progressively cyclical or iterative interactions between multiple stakeholders. In addition, the Pinrang poverty rate was increased in 2016 period. BPS announced that the number of people living below the poverty line was 256.054 in 2017 or 8,5 percent of the total population. This study argues that a lack of trust and mutual understanding shape the prospects for and challenges of initiating and sustaining collaborative governance in Pinrangs poverty alleviation programme.

"