Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Tambun, Evlyn Dwi
"
Saat ini dompet digital (e-wallet) sebagai sarana pembayaran semakin umum digunakan di Indonesia dan perlahan mulai menggantikan fungsi uang tunai dalam transaksi pembayaran. E-wallet yang kebanyakan dikelola oleh perusahaan fintech memanfaatkan simpanan pengguna pada akun dompet digital untuk sumber dana jangka pendek. Namun jumlah simpanan pengguna pada akun dompet digital tersebut masih sangat kecil sehingga menjadi pertanyaan apakah pengguna dompet digital mempunyai intensi untuk menempatkan lebih banyak dana pada dompet digital. Penelitian ini bertujuan untuk ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Riska Rosdiana
"
[ABSTRAK
Tesis ini secara spesifik dimaksudkan untuk mengetahui formulasi pembagian
bagi hasil, mengurai dan menganalisis pola bagi hasil ditinjau dari konsep islam
dan mengukur kepuasan pekerja yang menerima upah dengan pola bagi hasil di
Restoran Sederhana. Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu
dikarenakan melihat fenomena aksi buruh yang tiada henti atas tuntutan kenaikan
upah minimum setiap tahunnya, sehingga harapannya penelitian ini dapat menjadi
referensi untuk mencari solusi alternatif menyelesaikan masalah tersebut secara
islam yaitu penerapan upah bagi hasil. Dalam penelitian ini dipergunakan ...
"
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Agus Muzhaffar
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran di Indonesia secara umum. Dalam skripsi juga akan dibahas mengenai efektivitas pengaturan pengawasan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku regulator dan pelaksana fungsi pengawasan. Perkembangan alat pembayaran yang terus mengikuti perkembangan global tentunya harus diikuti pula dengan pengaturan dan pengawasan yang efektif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan data primer, sekunder dan tersier dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengaturan sistem ...
"
2017
S66757
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Anak Agung Prisha Anjani Mahatari
"
Personal Guarantor atau Penjamin Perorangan seringkali ikut terseret sebagai Termohon dalam proses PKPU dikarenakan kebanyakan diantaranya memiliki keterkaitan erat terhadap debitur utama. Berdasarkan Pasal 254 UU No. 37 Tahun 2004, PKPU tidak berlaku bagi penjamin. Kendati demikian, masih banyak permohonan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan karena Personal Guarantor tersebut telah melepas hak istimewa mereka. Melalui studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2023, akan dilakukan analisis terhadap penyertaan Personal Guarantor dalam mekanisme ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Keenan Julian Bonggardo
"
Perkembangan yang sangat pesat terhadap teknologi membuat adanya berbagai terobosan baru pada teknologi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perkembangan tersebut dapat dilihat dengan adanya teknologi kartu contactless yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi yang dilakukan. Adanya kartu contactless sebagai alat pembayaran tentunya membutuhkan hukum untuk mengawasi dan memastikan tidak adanya kecurangan yang terjadi dalam pemanfaatan kartu contactless. Agar lebih komprehensif, kemudian dilakukan perbandingan pengaturan dengan Belanda sebagai negara yang telah mengatur terlebih dahulu. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: CIDES, 1994
331.21 PEM
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Radinka Gabriella
"
Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah mengeluarkan putusan yang membuka kesempatan untuk mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan PKPU, di mana putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur bahwa terhadap putusan PKPU tidak dibuka upaya hukum apapun kecuali ditentukan lain oleh UU Kepailitan. UU Kepailitan semula menetapkan untuk tidak membuka upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU agar penyelesaian PKPU tidak berlarut-larut serta ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Risang Aludityo
"
ABSTRAK
Sebagai salah satu program pembangunan Indonesia, diantaranya adalah pembangunan perumahan terutama perumahan untuk masyarakat yang memiliki pendapatan rendah atau masyarakat miskin. Pembangunan perumahan rakyat juga dilakukan di wilayah DKI Jakarta berupa pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Rusunawa dikhususkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR . Namun, terjadi penunggakan terutama dalam pembayaran retribusi bulanan untuk tiap unit rusunnya sehingga menyebabkan kerugian hingga Rp 29 Miliar. Hal ini disebabkan kurangnya daya beli dan tingkat kelayakan kerja penghuni Rusunawa. ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Bagus Mizan Albab
"
Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dapat dimohonkan oleh kreditor mempunyai persoalan yang merugikan debitor. Pengajuan PKPU oleh kreditor dalam Undang-Undang No.37 tahun 2004 dianggap sebagai upaya untuk menghancurkan usaha debitor dan tidak sesuai dengan Chapter 11 dalam Bankruptcy Code. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier sehingga dalam skripsi ini dibahas mengenai latar belakang dan upaya yang harus dilakukan agar pengaturan PKPU dalam Undang-Undang Kepailitan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Chantiqa Shakira Dewi
"
Lembaga Konsinyasi merupakan Lembaga hukum yang disediakan undang-undang sebagai salah satu cara hapusnya perikatan melalui tindakan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan. Yang menjadi dasar hukum adanya Lembaga ini adalah Pasal 1381 dan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Lembaga Konsinyasi juga diterapkan dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah demi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU No. 2 Tahun 2012). Dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
