Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tanggal 20 April 2000 yang lalu, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sebenarnya sebelum UUPK, sudah ada produk hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen, salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (UUK).Pada bidang kesehatan, pasien selaku penerima jasa layanan dapat disebut sebagai konsumen, sedangkan rumah sakit sebagai institusi pemberi layanan dapat disebut sebagai pelaku usaha. Majunya sistem informasi yang ditunjang dengan semakin tingginya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, membuat mereka semakin mengerti dan berani menuntut haknya apabila mereka dirugikan. Untuk itu, RSUP Fatmawati sebagai salah satu rumah sakit pemerintah yang akan diPERJANkan telah melakukan beberapa upaya antisipasi, diantaranya adalah penataan peraturan internal sesuai dengan jenis, jumlah dan fasilitas layanan.Instalasi Rawat Jalan (IRJ) merupakan salah satu sumber dana rumah sakit yang setiap hari melayani pasien dalam jumlah besar. Keadaan ini membuat peluang untuk terjadi gugatan semakin besar. Untuk memperkecil kemungkinan tersebut, perlu dilakukan analisa peraturan internal yang sejalan dengan ketentuan UUPK dan UUK serta peraturan perundangan lain, sehingga mutu layanan dapat diperbaiki dan ditingkatkan.Disain penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan model penelitian survey pada bulan Juni dan Juli 2001 di IRJ RSUP Fatmawati.Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa:1. Sebagian besar peraturan internal IRJ RSUP Fatmawati bagi perlindungan pasien dan rumah sakit sudah sejalan dengan ketentuan UUPK dan UUK serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.2. Semua peraturan internal IRJ RSUP Fatmawati bagi perlindungan pasien dan rumah sakit sudah dapat diterapkan walaupun pada kondisi tertentu ada beberapa peraturan yang tidak dapat diterapkan sepenuhnya.3. Masukan masyarakat terhadap peraturan IRJP RSU Fatmawati yang disampaikan melalui loket pengaduan, tata usaha IRJ RSUP Fatmawati dan kotak saran periode April 2000 sampai dengan April 2001, sebagian besar mengeluhkan pelayanan umum/askes tidak/kurang baik/profesional. Sedangkan sebagian kecil lainnya mengeluhkan akan sikap dokter/petugas tidak ramah, dokter datang terlambat dan waktu pelayanan yang lama/lambat.4. Sebagian besar saran yang diberikan oleh pelanggan adalah peningkatan pelayanan pasien umum/askes, jumlah dokter/petugas ditambah dan perbaikan perilaku dokter/petugas.5. Sebagian besar rekomendasi yang diberikan peneliti berdasarkan analisa peraturan internal IRJ RSUP Fatmawati bagi perlindungan pasien dan rumah sakit adalah berupa penambahan hak dan atau kewajiban pasien dan rumah sakit.Daftar bacaan: 54 (1986-2001)

---

Analysis on Internal Regulation of Outpatient Installation at Fatmawati Hospital, on Law of Consumer's Protections 1999 and Law of Health 1992Since 20`h April 2000, government has applied Law No. 8/1999 about Law of Consumer's Protections (ULTPK). Actually, prior to UUPK, there were law products, which provided protection to consumer, one among others is Law No. 23/1992 about Health (UUK).In health, patient as recipient of service could be considered as consumer, while hospital as institution of service provider could be considered as business doer. Advance of information system that is supported by the growth of education level and community awareness on law make them more understand and dare to fight for their rights if they are being harmed. In that sense, Fatmawati Hospital which will be being PERJAN, Service Company, has done several anticipation efforts, among others are arrangement of internal regulation according to kinds and service facilities.Outpatient Installation (IRJ) is one fund source of the hospital which everyday provides service to patients in big amount. This situation leads to bigger chance to cause of suit. To minimize such possibility, analysis of internal regulation needs to be done according to the stipulation of UUPK and UUK, and also other regulation of law, so that quality of service can be corrected and improved.Research design that was done is descriptive research with model of survey research, done in June and July 2001 at Outpatient Installation (IRJ) Fatmawati Hospital.Results from the research can be concluded that :1. Most of internal regulation at outpatient installation of Fatmawati Hospital for patient and hospital protection has run according to the stipulation of UUPK and UUK, and also other applied regulation of law.2. All of internal regulations at outpatient installation of Fatmawati Hospital for patient protection and hospital have been able to be applied even though at a certain condition there were regulation, which cannot be fully applied.3. Public input on regulation at outpatient installation of Fatmawati Hospital addressed to counter of complaint, management of outpatient installation of Fatmawati Hospital and box of suggestions for period of April 2000 up to April 2001, most of them complained that public service/health insurance (askes) did not good/less professional. While others complained about unfriendliness attitude of doctors/officers, doctors late coming and service which is longer I slower.4. Most of suggestions given by customers were improvement of service to general patient/askes, increase quantity of doctors/officers and improvement on attitude of doctors/officers.5. Most of recommendations given by researcher based on analysis of internal regulation at outpatient installation of Fatmawati Hospital for patient and hospital protection are to increase rights and or obligations of patients and hospital.Bibliography: 54 (1986-2001)"

"Perubahan bentuk badan hukum Rumah Sakit Haji Jakarta (RSHJ) dari Yayasan ke Perseroan Terbatas menimbulkan berbagai macam pro dan kontra. Argumentasi yang muncul diantaranya adalah perubahan benluk badan hukum akan membawa dampak pada perencanaan operasional dan pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin. Pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin dinilai akan menurun dimana akses keluarga miskin akan semakin sulit, karena tarifnya tidak terjangkau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perubahan bentuk badan hukum RSHJ terhadap pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Penelitian yang dilakukan berikut ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan melakukan analisa data kualitatif dan data kuantitatif. Rancangan penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan melihat perbandingan data pelayanan pasien JPK-Gakin RSHJ Tahun 2004 sampai dengan 2006. Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan mentelaah dokumen. Data yang diperoleh dari penelitian adalah : (1) Data primer yang diambil dari dokumen/arsip Profil atau Gambaran Umum RSHJ, (2) Data primer dokumen/arsip RSHJ untuk data Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 2004. (3) Data primer dokumen/arsip akte pendirian PT RSHJ No. 71 - No. 73 tahun 2004. (4) Data primer dokumen/pedoman Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis JPK - Gakin Tahun 2003 (5) Data primer wawancara mendalam baik dengan pihak manajemen untuk pengambilan data perubahan bentuk badan hukum RS Haji Jakarta dan (6) Pihak Sub-Bagian JP3 untuk pengambilan data pola pelayanan kesehatan kepada pasien JPK-Gakin, (7) Wawancara dengan pasien JPK-Gakin untuk mengetahui akses pasien JPK-Gakin pada fasilitas pelayanan kesehatan. Data sekunder diambil dari catatan rekam medik pasien JPK-Gakin yang telah direkapilutasi dalam bentuk laporan kegiatan pelayanan pasien JPK-Gakin RS Haji Jakarta dari tanggal 1 Januari 2004 sampai denan 31 Desember 2006. Hasil yang didapatkan dari penelitian yaitu, bentuk badan hukum yang tepat adalah Perseroan Terbatas. Tidak terjadi perubahan pada visi-misi, tujuan utama, status dari RSHJ. Tetapi terjadi perubahan struktur organisasi RSHJ. Untuk variabel kriteria pasien,prosedur penerimaan, jenis dan fasilitas pelayanan tidak texjadi perubahan karena bentuk badan hukum RSHJ. Temyata tidak terdapat kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang disebabkan perubahan bentuk badan hukum, dimana dapat dilihat dari pola pembiayaan kepada pasien JPK-Gakin oleh pihak RSHJ dari tahun 2004 - 2006 meningkat Serta dari laporan pemanfaatan pelayanan kesehatarl pasien JPK-Gakin tahun 2004 - 2006 yang meningkat.

---

The Change of Legal Entity from shape of foundation to public company at Rumah Sakit Haji Jakarta (RSHJ) create pros and cons. One of the argumentation is the creation of organizational planning and the health care services for poor society. The quality of health care services for poor society is estimated te be decline due te high cost of services.

This research was done to find the impact of the change of legal entity at RSHJ to health care services for poor society. This is an analytical description research, with supported by analytical review for qualitative and quantitative data. Research taken by analytical concept. Quantitative research was done by comparing the data of health services provided to poor society after the year of 2004 and before the year of 2006. Qualitative research was done by interview and reviewing document.

The primary data for this research was taken by many of data : (1) the profile RSHJ document, (2) the data of domestic government Propinsi DKI Jakarta No. 13, 2004, (3) document charter esthablisment public company RSHJ No. '71 - No. 73 2004, (4) document ?Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK - Gakin) 2003? (5) Primary data is for the change of legal entity was taken by interview with the management of RSHJ, ), (6) data for the design of health care services for poor society (JPK-Gakin) was taken by the interview with management of Jaminan Pihak ke-3 (JP3) and (7) is primary data to know the access of health care services for JPK-Gakin was taken by the interview from patient of JPK-Gakin. Secondary data is the recapitulation of journal medical print for the patient JPK-Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006.

The result from many variable show : the right legal entity for RSHJ is public company. There is no change's of vision - mission, main goals and status of RSHJ. But there is a change's of organization structure in RSHJ. There is no change's for variable patient criteria, health care service procedures, type and facility of service because of the change of legal organization. For the fee of service there is the change's because of change of legal organization, it was see from RSHJ financing pattem for the patient in the year 2004 - 2006, in this financing pattern it was the rise of total account from the year 2004 until 2006.It can see also from the recapitulation of journal medical print for the patient JPK- Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006."

"Perubahan bentuk badan hukum Rumah Sakit Haji Jakarta (RSHJ) dari Yayasan ke Perseroan Terbatas menimbulkan berbagai macam pro dan kontra. Argumentasi yang muncul diantaranya adalah perubahan bentuk badan hukum akan membawa dampak pada pereneanaan operasional dan pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin. Pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin dinilai akan menurun dimana akses keluarga miskin akan semakin sulit, karena tarifnya tidak terjangkau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perubahan bentuk badan hukum RSHJ terhadap pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Penelitian yang dilakukan berikut ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan melakukan analisa data kualitatif dan data kuantitatif. Rancangan penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan meiihat perbandingan data pelayanan pasien JPK-Gakin RSI-lj Tahun 2004 sampai dengan 2006. Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan mentelaah dokumen. Data yang diperoleh dari penelitian adalah : (1) Data primer yang diambil dari dokumen/arsip Profil atau Gambaran Umum RSHJ, (2) Data primer dokurnen/arsip RSHJ untuk data Peraturan Daerah Propinsi DK1 Jakarta Nomor 13 Tahun 2004. (3) Data primer dokumen/arsip akte pendirian PT RSHJ No. 71-No. 73 tahun 2004. (4) Data primer dokumen/pedornan Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis JPK-Gakin Tahun 2003 (5) Data primer wawancara mendalam baik dengan pihak manajemen untuk pengarnbilan data perubahan bentuk badan hukum RS Haji Jakarta dan (6) Pihak Sub-Bagian JP3 untuk pengarnbilan data pola pelayanan kesehatan kepada pasien JPK-Gakin, (7) Wawancara dengan pasien JPK-Gakin untuk mengetahui akses pasien JPK-Gakin pada fasilitas pelayanan kesehatan. Data sekunder diambil dari eatatan rekam medik pasien JPK-Gakin yang telah direkapilutasi dalam bentuk laporan kegiatan pelayanan pasien JPK-Gakin RS Haji Jakarta dari tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2006. Hasil yang didapatkan dari penelitian yaitu, bentuk badan hukum yang tepat adalah Perseroan Terbatas. Tidak terjadi perubahan pada visi-misi, tujuan utama, status dari RSHJ. Tetapi terjadi penibahan struktur organisasi RSHJ. Untuk variabel kriteria pasien,prosedur penerimaan, jenis dan fasilitas pelayanan tidak terjadi perubahan karena bentuk badan hukum RSHJ. Ternyata tidak terdapat kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang disebabkan perubahan bentuk badan hukum, dimana dapat dilihat dari pola pembiayaan kepada pasien JPK-Gakin oIeh pihak RSHJ dari tahun 2004-2006 meningkat sena dari laporan pemanfaatan pelayanan kesehatan pasien JPK-Gakin tahun 2004-2006 yang meningkat.

---

The Change of Legal Entity from shape of foundation to public company at "Rumah Saldt Haji Jakarta (RSHJ)" create pros and cons. One of the argumentation is the creation of organizational planning and the health care services for poor society. The quality of health care services for poor society is estimated to be decline due to high cost of services.

This research was done to find the impact of the change of legal entity at RSHJ to health care services for poor society. This is an analytical description research, with supported by analytical review for qualitative and quantitative data. Research taken by analytical concept. Quantitative research was done by comparing the data of health services provided to poor society after the year of 2004 and before the year of 2006. Qualitative research was done by interview and reviewing document.

The primary data for this research was taken by many of data : (1) the profile RSHJ document, (2) the data of domestic government "Propinsi DKI Jakarta" No. 13, 2004, (3) document charter esthablisment public company RSHJ No. 71-No. 73 2004, (4) document "Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) 2003" (5) Primary data is for the change of legal entity was taken by interview with the management of RSHJ, ), (6) data for the design of health care services for poor society (JPK-Gakin) was taken by the interview with management of "Jaminan Pihak ke-3 (JP3)" and (7) is primary data to know the access of health care services for JPK-Gakin was taken by the interview from patient of JPK-Gakin. Secondary data is the recapitulation of journal medical print for the patient PK-Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006.

The result from many variable show : the right legal entity for RSHJ is public company. There is no change's of vision-mission, main goals and status of RSHJ. But there is a change's of organization structure in RSHJ. There is no change's for variable patient criteria, health care service procedures, type and facility of service because of the change of legal organization. For the fee of service there is the change's because of change of legal organization, it was see from RSHJ financing pattern for the patient in the year 2004-2006, in this financing pattern it was the rise of total account from the year 2004 until 2006.1t can see also from the recapitulation of journal medical print for the patient JPK-Gakin at RSHJ was taken by the date of January 1, 2004 until the date of December 31, 2006."

"Seiring dengan adanya tuntutan masyarakat akan penerapan good governance dan tuntutan akan pelayanan pubiik yang berkualitas, demokratisasi dan pengakuan hak hak azasi manusia, serta giobalisasi dan berlakunya era perdagangan bebas akan melahirkan tuntutan terhadap peiayanan yang berkualitas agar supaya tetap eksis dan mampu bersaing, Begitu juga di bidang kesehatan yang merupakan suatu kebutuhan tampak tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan telah bergeser kearah yang lebih berkualitas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan setiap orang maka puskesrnas sebagai penyelenggara pelayanan publik hendaknya dapat memberikan kualitas pelayanan yang dapat memenuhi keburuhan masyarakat. Selain itu, saat ini masyarakat semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen kesehatan. Sehingga seringkali mereka secara kritis nempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang akan diambil berkenaan dengan penyakitnya. Puskesmas yang merupakan ujung tombak terdepan dalam pembangunan kesehatan, mempunyai peran cukup besar dalarn upaya mencapai tujuan pembanguna kesehatan, untuk itu diperlukan suatu penilaian kinerja puskesmas yaitu suatu upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja/prestasi puskesmas. Pengukuran kualitas pelayanan puskesmas belum pemah dilakukan di Kota Tangerang, sehingga puskesmas belum dapat mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan atau harapan masyarakat. Selama ini penilaian puskesmas baru terpusat pada keberhasilan pencapaian program dart penampilan fisik akan tetapi dari aspek pasien sebagai pengguna jasa pelayanan belum pemah diukur. Tujuan penelitian ini adalah didapatkannya gambaran hubungan antara pemenuhan hak pasien dengan kualitas pelayanan kesehatan puskesrnas di Kota Tartgerang tahun 2007. Penelitian dilaksanakan di Kota Tangerang dari bulan Mei sampai Juni 2007. Sampel penelitian adalah 270 pasien di 10 puskesmas di Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan rancangan penelitian cross sectional. Hasil penelitian menunjukan penilaian baik terhadap kualitas pelayanann di puskesmas (79,6%). Dari hasil analisis peranan hak pasien terhadap kualitas pelayanan di puskesmas terdapat hubungan yang positif, dimana pasien yang tepenuhi halmya memberi penilaian baik terhadap kualitas pelayanan puskesmas. Saran kepada Dinas Kesehatan, agar dalarn penilaian kinerja puskesmas hendaknya memasukkan unsur penilaian pa.sien. Saran unrtuk puskesmas, hasil survey dapat dijadikan evaluasi terhadap kualitas pelayanan.

---

As the public begun to claim the practice of good governance and good quality of public services, democratization, and recognition of human's rights, and also globalization, and validity of free trade era will bear the claim of good quality of service in order to keep exist and able to compete. Also in health aspect, a need of health service is one of basic needs, that is why puskesmas as the public service operator must be able to give service quality which can satisfy the needs of public.

Puskesrnas which is the pioneer of health development have a big role in the effort to reach the purpose of health development, so that, a work evaluation of puskesmas is needed to give the evaluation of puskesmas achievement. The evaluation of puskesmas service quality has never been done before, that is why puskesmas never be able to evaluate how good the service they give to satisfy the public's needs. Until today, puskesmas' evaluations focus on the success of program accession and physical appearance never from the patients as the consumer of service.

The purpose of this research is to get a picture of association between patien's right fulfillment and quality of health care at community health center in Tangerang City,2007. The sample of this research were 270 patients in 10 puskesmas in Kota Tangerang. Descriptive quantitative with cross sectional research design is used as a method in this research.

The result showed good evaluation of the service quality in Puskesrnas. From the result of patient's rights role to the service quality in puskesmas showed a good correlation where patients that got their rights gave good grades to quality of puskesmas service. Suggestion to health Department is to put the patients evaluation in the puskesmas evaluation as the consumer of the service. Suggestion to puskesmas is to use the result of survey as the evaluation to the quality of service."