Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dinamika sosial budaya yang terjadi di Papua membuat banyak pihak larut dalam dilema dan perjuangan yang berkelanjutan tanpa penyelesaian yang jernih sejak masa integrasi dengan Indonesia hingga kini. Film Aku Ingin Menciummu Sekali Saja menampilkan paradoks akan makna perjuangan. Di satu sisi berjuang adalah dengan mengangkat senjata, di sisi lain dimaknai sebagai usaha untuk kehidupan yang lebih baik tanpa kekerasan. Film ini menghadirkan ambiguitas dan ketidakajegan dalam posisi ideologi yang direpresentasikan melalui karakter-karakter dalam film. Melalui film Aku Ingin Menciummu Sekali Saja, penulis mengelompokkan setidaknya terdapat tiga identitas yang direpresentasikan, yaitu: (a.) identitas negara atau pemerintah pusat Republik Indonesia yang ditunjukkan melalui tokoh Perempuan, serta kehadiran dan fungsi aparat militer, (b) identitas Organisasi Papua Merdeka yang diperlihatkan aktifitas mereka dalam Kongres Papua II, bendera Bintang Kejora, pengidolaan tokoh Theys Eluay, dan sebagian rakyat Papua yang mendukung atau bersimpati terhadapnya, serta (c) sebagian penduduk Papua yang berada di antara, direpresentasikan melalui tokoh Arnold dan Ibu. Untuk melihat apakah ada indikasi keberpihakan atas persoalan identitas nasional Papua dan Indonesia, maka penulis menggunakan cultural studies dengan pendekatan analisis tekstual dan teori representasi. Penulis menitikberatkan pada kode-kode visual sinematik berupa mise-en-scene, karakter, gestur, dialog, dan jalinan antar shot dalam film Aku Ingin Menciummu Sekali Saja untuk mengetahui politik identitas yang direpresentasikan dalam film tersebut.

---

The socio-cultural dynamics occurring in Papua have left many parties immersed in ongoing dilemmas and struggles without clear resolution since the period of integration with Indonesia until now. The film Aku Ingin Menciummu Sekali Saja (I Want to Kiss You Only Once, 2002) displays the paradox of the meaning of struggle. On the one hand, fighting is by taking up arms, on the other hand interpreted as an effort to a better life without violence. This film presents ambiguity in the ideological position represented through the characters in the film. Through the film Aku Ingin Menciummu Sekali Saja, the writer groups at least three identities that are represented: (a) the identity of the state or central government of the Republic of Indonesia shown through women character, as well as the presence and function of the military apparatus, (b) the identity of the Free Papua Organization which were shown their activities in the Second Papuan Congress, the Morning Star flag, the idolizing of Theys Eluay, and some Papuans who supported or sympathized with him, and (c) some Papuans who were in between, represented through the figures of Arnold and Mother. To see if there are indications of alignments on the issue of Papuan and Indonesian national identity, the authors use cultural studies with textual analysis and representation theory approaches. The author focuses on cinematic visual codes in the form of mise-en-scenes, characters, gestures, dialogues, and interwoven shots in the film Aku Ingin Menciummu Sekali Saja to find out the identity politics represented in the film."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana hukum positif di Indonesia dalam mengatur eksistensi dari simbol Bendera Bintang Kejora. Hukum positif yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Penelitian ini juga akan membahas mengenai sejarah dan makna filosofis dari simbol Bendera Bintang Kejora.

---

This thesis discusses about positive law in Indonesia toward Morning Star Flag symbol existence. The positive law that was meant in this research is Act number 21/2001 about Special Autonomy for Papua Province and Government Regulation number 77/2007 about Province Symbol. This research also discusses about philosophical and historical aspects from Morning Star Flag symbol."

"Tulisan ini merupakan kajian atas akar konflik politik maupun sumber daya di Papua. Persoalan di HAM sudah menjadi persoalan lama di Papua. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi terhadap masyarakat Papua, dan seringkali tidak ditanggapi dengan tepat. Hal ini terkait erat dengan konflik politik maupun konflik sumber daya yang terjadi di Papua."

"Pengibaran bendera Papua pada tanggal 1 Desember 1961 yang tidak disertai dengan Proklamasi Kemerdekaan dan aksi konfrontasi yang dilakukan pihak Indonesia serta ditandatanganinya Persetujuan New York tahun 1962 oleh Indonesia dan Belanda menyebabkan tidak terwujudnya gagasan pembentukan negara Papua.Reaksi dari masyarakat Irian Barat menjelang penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda yaitu ada yang mendukung gagasan pembentukan negara Papua dan ada yang mendukung perintah Trikora tahun 1961 dan Persetujuan New York tahun 1962."

"Penelitian mengenai Gerakan Aspirasi Merdeka telah dilakukan di Jayapura dan Sorong sekitar bulan Nopember 2001 dan bulan Juni 2003. Penelitian dilakukan dengan maksud untuk membcrikan gambaran yang komprehensif dan aktual tentang prospek politik Papua menuju kemerdekaan dan pemisahan diri dari Ncggara Kesatuan Republik Indonesia (NKRl). Tujuannya guna mencari solusi terbaik dalam komitmen bersarna mcmpertahankan kedaulatan NKRI.Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu melalui sumber tertulis dan lisan. telapi lebih banyak menggunakan sumber tulisan. Hasil penelitian menunjukkan bagi masyarakat Papua, proses integrasi wilayah Papua ke Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 dianggap tidak sah. Pclaksanaan Papua mereka anggap tidak sesuai dcngan ketentuan New York Agreement. Di samping itu mereka berpendapat Papua pada tanggal 1 Desember 1961, telah merdeka. Dengan demikian Indonesia telah merampas kemerdekaan mereka. Di situlah letak akar perlawanan sebagian orang Papua terhadap Pcmcrintah Indonesia. Situasi itulah yang memunculkan stigma Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) yang dalam konteks nasional sering disebut scbagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Perlawanan ini tetap ada sarnpai sekarang walaupun tidak sampai mengguncangkan stabilitas nasional.Pada era reformasi, dimana orang relatif dapat bebas berbicara dan menuntut apa saja, gerakan perlawanan orang Papua mulai terlihat bangkit kembali. Namun cara perjuangannya berbeda Jika scbelum era reformasi perlawanan mereka menitikberatkan pada gerakan bersenjata maka pada era reformasi dilakukan secara politik. Namun, isu yang mereka lontarkan dalam perlawan relatif lama yaitu; : masalah Pepera. pelanggaran HAM, perlakuan tidak adil dan faktor suku bangsa yang berbeda.Aspirasi untuk merdeka sccara resmi disampaikan kepada Presiden B.J. Habibie di lstana Negara, pada tanggal 26 Februari, 1999. Dari ketiga butir pcrnyalaan yang disampaikan satu di antaranya berbunyi. Papua ingin merdeka.Langkah selanjutnya tanggal 23 Februari 2000 mereka mengadakan Musyawarah Besar di Sentani yang dihadiri oleh 500 elemen perjuangan Papua merdeka, lcrmasuk Moses Weror, tokoh senior OPM. Mubes ini berhasil membentuk Presidium Dewan Papua (PDP) wadah tunggal perjuangan kemerdekaan Papua yang dikeluai olch Theys Hiyo Eluay dan Tom Beanal. Sebagai tindak lanjut dari Mubes tanggal 29 Mci hingga 5 Juni 2000 diselenggarakain Kongres. Kongres ini melahirkan resolusi yang berisi antara lain menolak hasil Pepera.Tetapi pemerintah tetap pada pendiriannya yaitu hanya akan memberikan status otonomi khusus bagi Papua, pada tanggal 22 Oktober 2001 Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) disyahkan oleh Presiden Megawati menjadi UU No. 21 Tahun 2001. Di tengah situasi konilik. pada tanggal 10 Nopember 2001, pemimpin PDP Theys Hiyo Eluay ditemukan lervas. Pelaku pembunuhan ternyata adalah anggota Kopassus Para pelaku pembunuhan ini kemudian diajukan kepengadilan militer di Surabaya dan dijatuhi hukuman penjara.

---

The research done by Freedom of Aspiration Movement was conducted in Jayapura and Sarong in November 2001 and June 2003. The research was done to give a realistic actual and comprehensive picture on the political prospect of Papua into freedom and to separate from the Republic of Indonesia.

We utilized two methods of data collection by oral and written but much more using the written source. The result reflects the condition of Papua deny the integration process deny the act of free choice (Penentuan Pendapat Rakyat - Pepera) 1969, which has been considered illegitimate. Pepera was not conducted according to the New York agreement. Additionally, the people of Papua believed that ,they actually gained independence aim December 1st , 1961. They believe Indonesia interfered with their sovereignty.

So that is' the root cause of the opposition (struggle) from the Papua is Indonesia. This situation created stigma towards Gerakan Pengacau Keamanan (GPK.), which on the national context is commonly referred to as Free Papua Movement (OPM). The struggle continues to exist although it has not risen to national stability damaging.

The reformation era marked the first implementation of freedom for speech and to claim the struggle of Papua society growing up but in a different way. The struggle has stuffed from around to the more sophisticated political movement. However the issues remained the same of PEPERA problems, Human Right, unfair treatment and cultural differences.

The aspiration to be free according formally decelerated to the President, B.J. Habibie at Istana Negara, February 26th 1999. One of three demands among other thing stated: Papua wants to be free.

On February 23rd 2000 OPM to arrange Musyawarah Besar in Sentani than came 500 elements from the various Freedom of Papua, including Moses Weror, a senior figure in OPM. The Assembly formed Presidium Dewan Papua (PDP) that unified the various elements struggle of Papua Freedom elected Theys Hiyo Eluay and Tom Beanal as their leaders. POP'S 1st congress washed on May 29th until June 5?Th 2000, which produced the resolution, any which PDP rejected the result of Pepera.

Unfortunately the Indonesian government ignored the resolution of the offered special autonomy status for Papua. On October 22nd 2001, the draft and the special autonomy law was sign by President Megawati into law UU No.21, 2001.

In the conflict situation, on November 10th, 2001, Kopassus murdered Theys Hiyo Eluay. All of the murderer suspect and than to proposed at military judgment in Surabaya and was detention in prison."