Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui segi-segi hukum dari perjanjian leasing dalam praktik-nya di Indonesia. Penelitian sampai pada penemuan data menyimpulkan bahwa peraturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur sama sekali mengenai perjanjian leasing secara khusus, tetapi perjanjian leasing dalam praktik ditundukkan pada ketentuan-ketentuan umum tentang Perikatan dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Salah satu bagian terpenting dari sistem hukum perdata Indonesia adalah terdapatnya sistem terbuka dari hukum perjanjian seperti dianut oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tersimpul dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dalam doktrin dan yurisprudensi ditafsirkan adanya kebebasan berkontrak. Hal ini mengandung azas kebebasan dalam membuat perjanjian. Jadi Pasal 1338 ayat (1] yang memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk memilih isi produk perjanjian kepada mereka, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum. kesusilaan dan ketertiban umum.Tesis ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, Beserta wawancara dan/atau dengan kuisioner, selanjutnya rnenguraikan secara mendetail tentang sejarah perkembangan leasing, syarat usaha leasing, pengertian leasing, macam-macam leasing dalam praktik, landasan yuridis, isi perjanjian leasing, subyek dan obyek perjanjian leasing dan kemudian sebagai pelengkap dicantumkan yurisprudensi. Tentang perjanjian leasing secara yuridis ditundukkan pada ketentuan-ketentuan Umum Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan sumber hukumnya tercantum dalam berbagai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menentukan syarat-syarat minimal yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian leasing sebagai upaya mengurangi inequality of bargaining power dari pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian leasing. Karena itu penulis menyarankan, seyogianya pemerintah mengambil langkah untuk membentuk suatu Undang-Undang tentang Perjanjian Leasing di Indonesia guna mencapai kepastian hukum, dan agar terpenuhi kebutuhan hukum perjanjian sesuai dengan perkembangan masyarakat yang relatif sangat cepat."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas sewa tower berdasarkan PSAK 30 pada PT Y. PT Y merupakan perusahaan telekomunikasi. Sebagai perusahaan telekomunikasi, perusahaan sangat bergantung terhadap menara telekomunikasi sebagai sarana pendukung jaringan komunikasi. PT Y memperoleh aset tower dengan cara sewa. Subjek pembahasan terkait dengan sewa adalah pencatatan dan pengakuan sewa seperti klasifikasi perjanjian sewa, alur pencatatan sewa, dan asumsi-asumsi terkait. Laporan magang ini juga membahas tentang gap analysis PSAK 30 dan PSAK 73 yang dilihat dari lessee, seperti mengidentifikasi adanya perbedaan pada penerapan standar sewa antara kedua standar ini.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the accounting treatment of tower rental assets and liabilities based on IFAS 30 at PT Y. PT Y is a telecommunications company. As a telecommunications company, the company relies heavily on telecommunications towers as a supporting communication networks. PT Y obtains tower by leasing. The subject of the discussion related to leases is the recording and recognition of leases such as the classification of lease agreements, flow of the lease accounting, and related assumptions. This internship report also discusses IFAS 30 and IFAS 73 gap analysis from lessee, such as identifying differences in the application of rental standards between these two standards."

"Laporan karya magang ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 30 (revisi 2011) tentang sewa di PT SDR dengan kasus Kontrak A dan Kontrak B. Untuk Kontrak A dan Kontrak B, PT SDR mengklasifikasikan kontrak sewa di tahun 2018 sedangkan kontrak dimulai 2017. Berdasarkan hasil analisis, waktu pengklasifikasian kontrak sewa tidak sesuai PSAK 30 (revisi 2011). Untuk Kontrak A, PT SDR mengklasifikasikan kontrak sebagai sewa pembiayaan. Berdasarkan analisis, klasifikasi Kontrak A sudah sesuai dengan PSAK 30 (revisi 2011). Untuk Kontrak B, PT SDR mengklasifikasikan kontrak sebagai sewa operasi. Berdasarkan analisis dengan salah satu faktor yaitu jenis menara yang disewa di Kontrak B hanya dapat di isi oleh PT SDR, penulis mengklasifikasikan kontrak B sebagai sewa pembiayaan.

---

This final project aims to analyze the implementation of PSAK 30 (revised 2011) leasing tower at PT SDR with cases of contract A and contract B. For contract A and contract B, PT SDR classifies the lease contract in 2018 while the contract starts in 2017. Based on the analysis, the time of classifying the rental contract is not in accordance with PSAK 30 (revised 2011). For Contract A, PT SDR classifies contracts as finance leases. Based on the analysis, the classification of Contract A is in accordance with PSAK 30 (revised 2011). For Contract B, PT SDR classifies contracts as operating leases. Based on the analysis with one of the factors, the tower type leased in Contract B can only be filled by PT SDR, the author classifies contract B as a finance lease."

"Sebagaimana yaag kita lihai; dari kenyataan yang ada sekarang, penggxmaan mesia~inesin foto copy semakin meningkat, "baik di kantor-kantor pemerintah^ kantor-kantor swasta maupm yang berada di tempat-tempat lain sebagai milik perorangan.Peningkatan ini disebabkan karena masyarakat ,menghendaki tercapainya kebutiihan mereka secara cepat, dalam hal ini kebntnban \mtnk memperoleh bahan-bahan tertixlis d£ ngan jalan pencetakan mlaag oleh mesin foto copy, yang dahnln hanya dapat diperoleh dengan galan menyalin saga sehingga dibutnhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak.Dengan ditemnkannya mesin foto copy oleh para ahli, maka waktu dan tenaga yang dibntuhkan nntnk memperoleh bahan-bahan tadi dapat lebih dihemat, sehingga lebih banyak lagi yang dapat digunakan nntmk kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih penting."

"Skripsi ini membahas tentang pengikatan jaminan pesawat udara di Indonesia dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Prosedur Pengadaan Pesawat Terbang Dan Helikopter. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal yaitu klasifikasi pesawat udara dalam hukum kebendaan di Indonesia, prosedur pencatatan jaminan pesawat udara pada Kementrian Perhubungan dan lembaga jaminan pesawat udara di Indonesia. Tidak adanya lembaga jaminan pesawat udara di Indonesia merupakan suatu kekurangan dalam hukum jaminan, yang kemudian pada prakteknya digunakan lembaga jaminan pesawat udara di luar negeri sebagai jalan keluar untuk Badan Usaha Angkutan Udara memperoleh pinjaman melaui jaminan pesawat udara.

---

This thesis discusses the binding of Indonesian aircraft assurance in regard to the provisions of the Decree of the Ministry of Transportation No. 82 Year 2004 concerning Procurement Procedures of Aircraft and Helicopters. In this thesis, three things will be discussed : classification of aircraft in law of matter in Indonesia, assurance recording procedure in the Ministry of Transportation, and aircraft assurance institutions in Indonesia. The absence of aircraft assurance institutions in Indonesia is a defect in collateral law, which then in practice foreign aircraft assurance institutions are used as a solution for Civil Aircraft Company in obtaining a loan through aircraft assurance."

"Laporan magang ini membahas mengenai perlakuan akuntansi atas perjanjian sewa antara PT PIE dengan PT PKG serta prosedur audit atas akun aset tetap pada PT PIE. Studi kasus ini bersifat deskriptif serta menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan di PT PIE yang akan dibandingkan dengan ISAK 8, PSAK 16, PSAK 30, dan PSAK 26. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi atas perjanjian sewa antara PT PIE dengan PT PKG telah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Serta tahap pelaksanaan audit yang dijalankan oleh tim audit KAP PwC atas akun aset tetap telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

This internship report discusses the analysis of the accounting treatment of lease agreement between PT PIE and PT PKG and the audit procedires for fixed asset on PT PIE. This descriptive case study is based on the internship activity held in PT PIE which will be compared to ISAK 8, PSAK 16, PSAK 30, and PSAK 26. Based on the analysis, it is concluded that the accounting treatment of lease agreement between PT PIE and PT PKG is in accordance with the applied accounting standard (PSAK). Also, the audit procedures that is conducted by KAP PwC on fixed asset is in accordance with the applied auditing standards and theories."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perusahaan telah menerapkan pelaporan dan pengungkapan akuntansi atas transaksi sewa pada perusahaan pembiayaan sesuai PSAK 30 tentang sewa yang telah diadopsi dari IFRS secara bertahap oleh DSAK-IAI. Penelitian juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan terkini isu penerapan konsep joint project IAS 17 IASB dan FASB atas akuntansi sewa pada perusahaan pembiayaan. Tujuan penelitian juga untuk menganalisis kebijakan perusahaan pembiayaan dalam menentukan segmentasi pasarnya sesuai penerapan PSAK 30 tentang sewa. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi kasus pada dua perusahaan pembiayaan di Jakarta yang memiliki karakter dan latar belakang usaha yang berbeda sebagai objek penelitian. Analisis pembahasan terhadap dua perusahaan pembiayaan secara umum telah melakukan penerapan PSAK 30 meskipun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Pada konsep joint project IAS 17 tentang sewa kedua perusahaan telah mengetahui dan siap menerapkan konsep tersebut. Berdasarkan kebijakan dan analisis perhitungan PSAK 30 tentang sewa, perusahaan pembiayaan juga telah menerapkan PSAK 30 tentang sewa dalam menentukan segmentasi pasar perusahaan.

---

This research objective is to analyze whether the report and disclose of accounting for lease transactions has implement in accordance with PSAK 30 on Lease from IFRS that have been adopted gradually by DSAK IAI. This research also intend to perceive the current progress issue of the implementation joint project concept IAS 17 IASB and FASB on lease accounting at finance companies. This research also intend to analyze the companys financing policy in determining market segmentation in accordance PSAK 30 on Lease. The research method in this study is a case study in two finance companies in Jakarta, which has the character and background of different businesses as a research object. Analysis of the discussion of the two finance companies in general have been doing PSAK 30 on Lease though there are still some things that still need to be improved. On the concept of joint project of IAS 17 Leases both companies have recognized this and are ready to apply the concept. Based on the policies and analysis concerning the calculation of PSAK 30 Leases, finance companies have also applied PSAK 30 on Lease in determine market segmentation."