Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum adat yang dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah dengan menganalisa suatu putusan pengadilan Negeri Cibinong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kedudukan jual beli tanah yang dilakukan berdasarkan hukum adat dalam pandangan hukum positif di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum serta penyelesaian hukum terhadap pemegang hak terakhir yang mengalami kesukaran untuk melakukan pendaftaran tanah akibat jual beli berdasarkan pada hukum adat, dari hasil penelitian disarankan bahwa jual beli hak atas tanah hendaknya dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang, dan Kantor Pertanahan berikut PPAT sebagai mitra Kantor Pertanahan selalu memberikan informasi serta melakukan penyuluhan tentang Hukum Tanah Nasional kepada masyarakat setempat agar terciptanya kepastian hukum dan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah.

---

This thesis discusses the sale and purchase of land rights based on customary law wich is made the basis for land registration by analyzing a decision of the Court Cibinong. Research using this method of research with a qualitative approach normative, so that this research can provide a snapshot of the sale and purchase is based on customary law in the positive law in Indonesia and how the protection and legal settlement of the last holder of the rights that are difficult to perform the registration of land in onder maintenance data. Based on the results of research suggested that the sale and purchase rights to the land should be done before the authorized PPAT and PPAT office land below as a patner of the Land Office land below as a patner of the Land Office should always be to provide information and conduct espionage on national land law to the local community in order to to create legal certainty and the protection of the law rights over land."

"Masyarakat terbentuk atas dasar interaksi antara individu dalam waktu tertentu, lalu menuju ke globalisasi. Dasar undang-undang harus terdiri tegas untuk interpretasi tidakmuncul jamak (multi tafsir). Dalam mempersiapkan undang-undang, harus kesatuan isi dan norma. Dari sudut penelitian non-hukum, dalam studi ekenomi hak pakai tanah negara terdaftar memenuhi syarat publisitas dan individualitas, (ada pemegang hak). Oleh karena itu, hak ini bisa membuat obyek hak tanggungan. Dari pendekatan sistem hukum (subsistem hukum tanah), undang-undang nomor 4 tahun 1996 merupakan pelaksanaan undang-undang nomor 5 / 1960."

"Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960. pendaftaran tanah pertama kali dilakukan dengan 2 cara, secara sistematik yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas prakarsa pemerintah dalam wilayah suatu desa atau kelurahan dan secara sporadic yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas permintaan pemilik hak atas tanah. Dengan pendaftaran tanah pemegang hak atas tanah akan mendapatkan tanda bukti berupa sertipikat tanah yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik pasca gempa bumi dan tsunami, hambatan-hambatannya serta bagaimana penyelesaiannya oleh panitia ajudikasi di Kampung Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dan bersifat deskriptif analitis, melalui penelitian ini didapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan ketentuanketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah secara sistematik. Pelaksanaan pendaftaran tanah ini dimulai dengan beberapa tahapan yaitu persiapan, identifikasi batas bidang, kegiatan pengumpulan data yuridis, kegiatan pengumpulan data fisik, sidang panitia, pengumuman, pembukuan hak, penerbitan dan penyerahan sertipikat. Pada kenyataannya pendaftaran tanah oleh panitia ajudikasi pasca gempa bumi dan tsunami di Kampung Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh banyak mengalami kendala seperti sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pengukuran masih kurang sehingga menghambat kelancaran pekerjaan yang dilakukan oleh panitia ajudikasi dan ada beberapa pemilik tanah yang tidak mendampingi sewaktu penetapan tanda batas karena masih berada di tempat pengungsian selain itu pelaksanaan ajudikasi oleh panitia ajudikasi belum memenuhi tujuan dari pendaftaran tanah karena masa tugas tim ajudikasi telah habis dan panitia ajudikasi tidak menerbitkan setipikat sehingga pemilik tanah tidak mendapatkan sertipikat.

---

Land registration is organized in the framework of providing the assurance of legal certainty as stated in Article 19 of Law No. 5 of the Year 1960. The first land registration can be carried out with 2 methods, systematically which is land registration carried out based on the initiative of the government in the territory of a village or a sub-district, and sporadically which is land registration carried out upon the request of the owner of right over land. With land registration, the holder of right over land will receive evidence in the form of land certificate which will be valid as strong evidence. This research has the objective of identifying the process for the implementation of post earthquake and tsunami systematic land registration, its obstacles as well as its settlements by the adjudication committee in Kampung Kota Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City.The method being used in this research is empirical normative and with descriptive analytic characteristic, through this research can be obtained a thorough and systematic overview regarding the principles of law, legal norms and provisions of the legislations related to land registration in a systematic manner. This implementation of land registration is started by several stages which are preparation, identification over the borders of the parcel of land, juridical data collection activity, physical data collection activity, committee meeting, publication, record entry of the right, issuance and delivery of certificate. I reality, post earthquake and tsunami land registration by adjudication committee in Kampung Kota Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City, faced many obstacles, such as, the facilities and infrastructures being used in the measurement process were still insufficient, therefore, they hampered the efficiency of work being carried out by the adjudication committee and there were several landowners who did not accompany the adjudication committee during the stipulation of marks of borders because they were still in the refuge, in addition, the implementation of adjudication by the adjudication committee did not yet fulfill the objective of land registration since the term of office of the adjudication team has already expired, and the adjudication committee did not issue certificates, therefore, landowners do not receive any certificates."

"Tesis ini membahas mengenai fungsi girik. Sebelum berlakunya UUPA hukum tanah yang berlaku bersumber hanya kepada hukum adat. Girik digunakan sebagai bukti pemilikan hak atas tanah adat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terjadi perubahan secara fundamental dibidang hukum tanah dan hak-hak perorangan atas tanah yang berlaku di Indonesia.Sebagian masyarakat Indonesia saat ini masih ada yang beranggapan bahwa girik adalah sebagai penunjuk atas pemilikan hak atas tanah. Seperti permasalahan dalam penulisan tesis ini mengenai sengketa tanah girik yang telah mendapat putusan Mahkamah Agung Nomor 1930 K/Pdt/2007. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

This thesis discusses about function of Girik. Before Act Number 5 Year 1960 regarding Agrarian Law, the prevailing law on land was based on common law. Girik used as an evidence of customary land ownership. Since Act Number 5 Year 1960 regarding Agrarian Law promulgated, land law and personal rights on land in Indonesia fundamentally changed. Some of Indonesian people still thought that Girik is an evidence of land ownership, as shown in land dispute case on Supreme Court of Indonesia Decision Number 1930 K/Pdt/2007. This research uses a method of a descriptive analysis with yuridis normative approach."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai permasalahan sertipikat ganda atas suatu bidang tanah. Seperti kedudukan hukum dari para pihak dan penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak. Beberapa sengketa mengenai sertipikat ganda sering terjadi. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang belum mendukung sistem administrasi di Indonesia. Bahkan penyelesaian sengketa tersebut lewat pengadilan terkadang belum memberikan solusi apapun. Seperti hal nya kasus yang dibahas penulis yaitu Putusan MA No. 1502k/ Pdt/ 2013. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, dengan menggunakan metode eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebenarnya, pihak penggugatlah yang seharusnya menang dalam perkara di Pengadilan dikarenakan semua fakta-fakta hukum mengenai kepemilikan tanah tersebut lebih kuat. Hakim seharusnya mempertimbangkan fakta-fakta hukum daripada sebaliknya mempermasalahkan kewenangan dalam menangani sengketa tersebut, Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini harus ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan perkara ini.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the problem of multiple certificates on a plot. As the legal position of the parties and the dispute settlement done by the parties. Disputes regarding double certificates often occur on any land issues. This is due to several factors that do not support administration system in Indonesia. Even the dispute resolution through the courts sometimes do not provide any solution. Consequently, many of the rights of someone who is lost. This research was conducted by the research literature normative, using explanatory. The plaintiff should have won the case in court because all the facts of the law on land ownership is stronger. The judge should consider the facts of law than concerned authority in dealing with the dispute, the National Land Agency in this regard must take responsibility in resolving this matter."