Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 224 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Megawati
Kuasa menjual yang mengabaikan pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pemindahan hak atas tanah: studi putusan Mahkamah Agung nomor: 549 PK/PDT/2016 = Sale power of attorney which waived article 1813 of Indonesian Civil Code as the based on transfer on land right: case study of Supreme Court decision number: 549 PK/PDT/2016
" Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas yang disertai dengan Surat Kuasa Menjual yang mengabaikan (waive) Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merupakan perjanjian simulasi (pura-pura) oleh kreditor yang berada di posisi unggul secara ekonomis atas suatu hutang piutang dengan debitor, artinya bahwa pada dasarnya hubungan hukum antara kreditor dengan debitor adalah hutang piutang, namun antara mereka tidak dibuat suatu ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fitriana Maghfirah
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Pelaksanaan Jual Beli Tanah Dibawah Tangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 28/Pdt.G/2020/Pn. Clp) = Legal Protection for Buyers with Good Intentions in the Implementation of the Sale and Purchase of Underhanded Land (Case Study Of The Cilacap District Court Decision Number 28/Pdt.G/2020/Pn. Clp)
" Jual beli tanah adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara pemindahan hak dengan bersamaan dengan pelunasan atau pembayaran harga sebagaimana telah disepakti dalam perjanjian. Dalam hal ini jual beli tanah dilaksanakan tanpa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau dilaksanakan secara dibawah tangan, dengan pembuktian atas perjanjian jual beli dibawah tangan tersebut yakni selembar kuitansi pembayaran. Pelaksaan jual beli dibawah tangan ini didasari atas dasar kepercayaan para pihak untuk mengikatkan dirinya kepada suatu perjanjian jual ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Stephani Dwi Sari
Sengketa tumpang tindih tanah girik dengan tanah hak guna bangunan : tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 01/G.TUN/2005/PTUN.JKT tanggal 19 Mei 2005 juncto nomor 141/B/2005/PT.TUN.JKT tanggal 12 Mei 2006 = Overlapping dispute of girik land and land with right to build : judicial review against the Decision of the Administrative Court number 01/G/TUN/2005/PTUN.JKT dated 19 May 2005 in conjunction with the Decision number 141/B/2005/PT.TUN.JKT dated 12 May 2006
" Seseorang yang telah memiliki sertipikat Hak Atas Tanah tetap dapat digugat oleh pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Permasalahan yang diangkat pada tesis ini adalah mengenai Putusan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur dan mengenai pihak yang berhak atas sebidang tanah Girik yang telah diterbitkan sertipikat Hak Guna Bangunan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35269
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jesvit Justin
Perlindungan hukum bagi pemberi hak tanggungan yang sertipikat hak tanggungannya hilang dan kewenangan notaris dalam membuat akta konsen roya = Legal protection for the giver of land mortgage whose land mortgage certificate is lost and the authority of notary in making the deed of konsen roya
" Peran Bank semakin dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya untuk memperoleh memberikan pinjaman uang. Dalam memberikan pinjaman uang atau fasilitas kredit, Bank biasanya meminta adanya jaminan. Jaminan ini berfungsi untuk memastikan kelancaran pembayaran utang debitur kepada Bank. Mengingat nilainya, Bank biasanya meminta jaminan berupa hak atas tanah atau disebut juga Hak Tanggungan. Sertipikat Hak Tanggungan merupakan tanda bukti adanya Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Selain sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Sertipikat Hak ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35205
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yola Yuswulandari
Permasalahan hukum hak tanggungan terhadap hak guna bangunan yang berakhir jangka waktunya
" Untuk menjamin pengembalian pinjaman yang diberikannya, kreditur khususnya perbankan mensyaratkan adanya agunan. Dana perkreditan sangat penting dalam kegiatan perekonomian, maka sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Berakhirnya jangka waktu HGB yang dijaminkan, menyababkan hak atas tanahnya hapus dan Hak Tanggungan yang membebaninya juga ikut hapus. Tujuan dari penelitian ini adalah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T36753
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Mauludy
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan sertipikasi tanah di daerah perkotaan = Analysis of factors affecting the demand of land certification in urban area
" ABSTRAK
Program pensertipikatan tanah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak yang dihasilkan dari pensertipikatan tanah memberikan insentif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan seripikat tanah sebagai jaminan dalam mendapatkan kredit di lembaga-lembaga keuangan dan keberadaan sertipikat tanah dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai tanah. Banyak penelitian akademik yang berkonsentrasi terhadap dampak dari pensertipikatan tanah, namun sedikit penelitian yang membahas mengenai permintaan sertipikasi tanah. Dampak positif yang dihasilkan dari pensertipikatan tanah sesungguhnya merupakan ... "
2013
T35071
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Manik, Endang Swarni
Kebatalan akta PPAT dihubungkan dengan tanggung jawab PPAT sebagai pejabat umum : studi kasus akta jual beli hak atas tanah no. 8/Cikande Putusan Mahkamah Agung Nomor 2144K/PDT/2008 = The nullification deed of PPAT connected with responsibilities by PPAT as public official : study case deed of sale land rights number 8/Cikande Supreme Court verdict number 2144/PDT/2008
" Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah preskriptif analitis, pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang jadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah jual beli hak atas tanah no. 8/Cikande tersebut dapat dikatakan telah memenuhi syarat jual beli; bagaimana akta jual beli tersebut dapat disebut sebagai cacat yuridis sehingga dibatalkan oleh pengadilan dan bagaimanakah pertanggungjawaban PPAT terhadap akta jual beli hak atas tanah no. 8/Cikande yang cacat hukum. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35239
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yulisye Indriati
Pipil sebagai alas kepemilikan atas tanah hak milik adat di Bali : analisis kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung nomor : 700 PK/PDT/2011 = Pipil as an indigenous land's right in Bali : case analysis of Judicial Review Supreme Court Verdict number : 700 PK/PDT/2011
" Ada berbagai macam alas hak atas tanah. Dalam karya tulis ini penulis hanya akan membahas kasus yang terkait dengan alas hak yang berlaku di kalangan masyarakat di Bali yaitu Pipil. Pipil adalah Surat Tanda Pembayaran Pajak sebelum Tahun 1960 yang oleh masyarakat di Bali di kenal sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 700 PK/PDT/2011 adalah mengenai salah satu sengketa pertanahan di provinsi Bali, dimana terdapat lebih dari satu ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T34814
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erik Felany Wijaya
Peran kepala desa sebagai saksi dalam akta jual beli tanah yang belum bersertifikat di daerah Kabupaten Bogor = As the role of the village chief witness in the sale and purchase agreements land not certified in area Bogor District
" Tesis ini membahas mengenai Peran Kepala Desa Dalam Akta Jual Beli Tanah Yang belum berstifikat di Daerah Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang praktek jual beli tanah yang belum bersertifikat di daerah Kabupaten Bogor. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tesis ini membahas lingkup praktek jual beli tanah dan kewenangan kepala ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T34925
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yusuf Hadirekso
Permasalahan dalam penerbitan sertipikat tanah bekas obyek landreform : analisis putusan perkara nomor 049/G.TUN/1997/PTUN.JKT jo. no. 118/B/1998/PT.TUN.JKT jo. no. 158/K/TUN/1999 jo. no. 13/PK/TUN/2001 = Issuance of certificate of ex landreform former object problems : execution analysis number 049/G.TUN/1997/PTUN.JKT jo. no. 118/B/1998/PT.TUN.JKT jo. no. 158/K/TUN/1999 jo. no. 13/PK/TUN/2001
" ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai salah satu permasalahan dalam pelaksanaan program landreform di Indonesia yaitu pelaksanaan ketentuan tentang larangan tanah absentee yang dalam pelaksanaannya menimbulkan beberapa sengketa antara bekas pemilik tanah dengan yang menguasai tanah saat ini. Metode penelitian dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan bersifat preskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi masalah mengenai sebab terjadinya sengketa kepemilikan agar dapat memberikan analisis yang mendalam ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T34838
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>