Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kegiatan Lembaga Kerjasama Bipartit dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan pekerja di PT. DINO. Metode penelitian di sini meliputi pengumpulan data dan analisa data. Data dikumpulkan dari data primer dan data sekunder yang diambil dari perusahaan PT. DINO dan dari kantor Depnaker DKI Jakarta, dilanjutkan dengan interview kepada pimpinan PT. DINO, pekerja dan Serikat Pekerja. Data dianalisis secara statistik dengan pendekatan korelasi berganda partial antara keberadaan LKS Bipartit di PT. DINO dihubungkan dengan kesejahteraan di perusahaan tersebut. Penelitian di PT. DINO menemukan bahwa keberadaan LKS Bipartit di PT. DINO secara formal diakui ada, tetapi kurang berfungsi. Berdasarkan pendekatan korelasi barganda partial dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1992 di PT. DINO hubungan antara keberadaan LKS Bipartit di perusahaan tersebut dengan kesejahtraan (yang diwakili oleh variabel upah tunjangan), mempunyai hubungan yang kuat. Hal ini berarti pada periode 1988 s/d 1992 hubungan LKS Bipartit di PT. DINO mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan. Tetapi untuk tahun-tahun selanjutnya sampai tahun 1995 hubungan korelasi berganda partial antara keberadaan LKS Bipartit dengan kesejahteraan (upah dan tunjangan) hanya sebesar r = 0,47 dan setelah diadakan uji dengan t tabel, ternyata tidak ada hubungan antara keberadaan LKS Bipartit dengan kesejahteraan, karena pengurusnya dianggap kurang mampu untuk menjalankan hubungan industrial tersebut, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi komunikasi dan konsultasi baik kepada pekerja maupun kepada pengusaha. Hasil bahasan tesis ini dapat digunakan untuk studi banding pelaksanaan hubungan lembaga kerjasama Bipartit di perusahaan lain, dengan mempertimbangkan perbaikan pemahaman dan penerapan nilai hubungan industrial di perusahaan."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Serikat Pekerja (SP) PT X, beserta hambatan yang dihadapi oleh Serikat Pekerja (SP) PT X dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa SP PT X sebagai anggota FSPMI berhasil mengupayakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses perundingan secara kolektif dengan menggunakan berbagai strategi secara bertahap. Dalam proses tersebut, SP PT X menghadapi berbagai hambatan, yaitu belum maksimalnya fungsi dan struktur serikat pekerja, kapasitas pengurus SP yang masih belum maksimal, kurangnya motivasi dan keseriusan pengurus SP dalam memperjuangkan isu perselisihan, miskomunikasi dan perbedaan penafsiran dalam mengupayakan perundingan, adanya pandangan negatif dari pekerja terhadap SP PT X, serta belum adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Kemudian, SP PT X mengatasi hambatan tersebut dengan memaksimalkan peran tim perunding, serta mengembangkan kapasitas tim perunding.

---

ABSTRACTThis study discusses the process of industrial relation dispute resolution carried out by worker union, along with the obstacles experienced by that worker union in the process of resolving industrial relation disputes. This study uses qualitative methods with descriptive forms. The results of this study conclude that worker union as a member of FSPMI managed to seek industrial relations dispute resolution through a collective bargaining process by using various strategies in stages. Meanwhile, the obstacles faced by the worker union in the process of industrial relations dispute resolution in the form of not optimal function and structure of trade unions, lack of capacity of worker union officer, lack of motivation and seriousness of worker union officer in fighting disputes, miscommunication and differences in interpretation seek negotiations, views on worker union are still viewed negatively by workers, as well as the absence of a Collective Labor Agreement (PKB). Then this worker union overcame these obstacles by maximizing the role of the negotiating team, as well as developing the capacity of the negotiating team."

"ABSTRAKHubungan kerja antara pengusaha dan buruh di PT Scanchemie disatu pihak dengan PT Barclay dilain pihak yg tidak menunjang pembangunan nasional masalahnya perjanjian kerja kontrak antara kedua PT tersebut telah diperpanjang beberapa kali, hal mana bertentangan dengan peraturan manaker no 5 tahun 1986 tentang kesepakatan kerja untuk waktu tertentu yang maksudnya pembatasan kesepakatan kerja dapat dilihat dari segi waktunya dan segi pekerjaan tertentu Hubungan kerja yang dilaksanakan kedua PT tersebut menerapkan bermacam-macam hubungan kerja sesuai perjanjian kerjanya yang beraneka ragam antara lain pembedaan antara karyawan tetap dan tidak tetap, sekaligus merupakan upaya hukum kedua PT yang bersangkutan unuk memanfaatkan peluang hukum yang ada seperti yang dimaksud dalam UU No 12 tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta."

"Penelitian ini menjelaskan tentang hubungan industrial tanpa adanya serikat pekerja diperusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hubungan industrial dan hubungan bipartit di PT Apexindo Pratama Duta Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan memiliki tujuan penelitian eksplanatif. Narasumber dalam penelitian ini dipilih berdasarkan masa kerja dari karyawan di perusahaan yang berbeda-beda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hubungan industrial dan hubungan bipartit di perusahaan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya serikat pekerja.

---

This study describes the industrial relations in the absence of the company union. The purpose of this study is to explain how industrial relations and bipartite relations in PT Apexindo Pratama Duta Tbk. This study used a explanative approach and has a descriptive research purposes. Interviewees in this study were selected based on different years of service of employees in companies. The results of this study indicate that the industrial relations and bipartite relations in the company can run smoothly without any union."

"Tesis ini membahas mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya dalam penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 10 PK/Pdt.Sus/2013 yang melibatkan pekerja dan PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) yang dianalisa berdasarkan Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang diharapkan dapat diperoleh aturan-aturan hukum yang mendasari pengambilan putusan penyelesaian perselisihan PHK. Para pihak yang berselisih, baik perusahaan maupun pekerja harus menyelesaikan perselisihan sesuai dengan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan dan harus benar-benar memahami Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, isi peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dan prinsip-prinsip hubungan industrial.

---

This thesis discusses the dispute resolution process in industrial relations, particularly the dispute resolution of Termination Employment based on the Judgement on the Court Judgement Review No. 10/PK/Pdt.Sus/2013 involving employees and PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero), which is analysed upon Act No. 2 Year 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement and Act No. 13 Year 2003 on Manpower. This research is a legal -normative research aiming to derive from the various acts the legal rules serving as the foundation for reaching the Court Judgement concerning Employment Termination dispute resolution. The parties in dispute, both employer and employee, shall seek to resolve their dispute in accordance to the applicable industrial relations dispute settlement procedures based on the related manpower laws and must truly understand the applicable manpower laws, the company rules or the Employment Contract and the principles on industrial relations."

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan alih daya untuk penyedia jasa pekerja/buruh dan pemborongan, dengan menganalisis pelaksanaan perlindungan upah dan kepastian kerja bagi para pekerjanya serta dampaknya terhadap hubungan industrial di industri perminyakan dilihat dari tinjauan teori, penelitian sebelumnya dan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan melibatkan informan dari perusahaan, kontraktor dan pekerja alih daya di industri perminyakan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan strategi alih daya, perlindungan upah dan kepastian kerja bagi pekerja kontraktor dijamin oleh perusahaan pemberi kerja; selain itu strategi alih daya tidak menjadi faktor utama terjadinya permasalahan hubungan industrial diperusahaan karena hak-hak normatif pekerja sudah terpenuhi. Maka dari itu yang menjadi permasalahan antara lain adalah kurangnya perhatian dan penanganan terhadap keluhan pekerja oleh kontraktor serta masih adanya prosedur yang belum tersosialisasikan dengan baik kepada pekerja.

---

This thesis discusses the implementation of the outsourcing for the service provider of workers / laborers and chartering, by analyzing the implementation of the protection of wages and job security for its workers and its impact on industrial relations in the petroleum industry seen from a review of theory, previous research and the rules and regulations applicable in Indonesia. This study used a qualitative research methodology with involving informants from Oil company, contractor and outsocurcing employee in petroleum industry.

This research found that in the implementaion of outsourcing, wage protections and job security are remain guarranted by company as working sources provider; then proven that outsourcing strategy is not main contributor on the cases of industrial relation in the company because the workers has receive their normatif rigths has been paid therefore the problems are followings lack of attention and handling worker's grieviences by contractors and there are procedures which not socialize to workers properly."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dari pemberangusan serikat pekerja/serikat buruh dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 879/Pid.B/2010/Pn.Bgl. Meskipun pembentukan serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh, pada praktiknya tetap terdapat kasus pemberangusan serikat pekerja/serikat buruh oleh pengusaha/perusahaan, terutama dengan memutus hubungan kerja dengan pekerja/buruhnya. Selain itu, meskipun kasus tersebut masuk ke dalam lingkup hukum pidana namun sebaiknya diutamakan penyelesaian perkara melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

---

This following thesis is focus on the legislations of union busting and its implementation based on case of Bangil District Court Decision No. 879 Pid.B 2010 Pn.Bgl. Eventhough the establishment of trade union is a fundamental right of worker labour, cases of union busting by companies are still exists in practices, especially with terminating manpower affair. This research is a juridical normative research with qualitative approach and collecting data through documentary study. This case is a pregorative right of district court to proceed and decided, but it should be prioritized the completion of this case through employment court first."