Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan ekonomi kerakyatan diarahkan untuk memberi perhatian kepada upaya peniberdayaan ekonomi rakyat. Perhatian khusus tersebut diwujudkan dengan Iangkah-langkah strategis yang secara Iangsung ditujukan pada perluasan akses rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan peluang-peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat posisi ekonomi mareka. Salah satu upaya yang paling tepat dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang menjadi tumpuan kehiaupan ekonomi seluruh rakyat dan mampu mengakomodasi keberadaan sumber daya manusia yang ada. Pengembangan usaha kecil (industri kecil dan industri rumah tangga) merupakan alternatif pilihan yang menggambarkan hal tersebut dan merupakan salah satu entry point menuju pengembangan ekonomi Indonesia di abad mendatang.Industri kerajinan kain tapis merupakan salah satu komoditas unggulan yang sedang berkembang saat ini di Kota Bandar Lampung. Kain tapis merupakan kain tradisional masyarakat Lampung yang biasanya hanya dipergunakan dalam acara-acara adat. Awalnya, kain ini hanya dibuat oleh rumah tangga untuk memenuhi keperluan sendiri. Kini, kain tapis telah diproduksi secara komersial untuk memenuhi kebutuhan lokal, domestik dan bahkan sudah ada yang diekspor. Dengan sentuhan teknologi sederhana dan design produk yang variatif kain tapis semakin berkembang.Meskipun telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan dalam pengembangan, akan tetapi masih banyak dijumpai permasalahan yang dihadapi oleh industri kerajinan ini antara lain: (1) keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan usaha; (2) Keterbatasan dalam permodalan; (3) Kurangnya informasi dan penguasaan pasar; (4) Keterbatasan kepemilikan dan penguasaan teknologi yang digunakan; dan (5) Ketiadaan kelembagaan. Industri kerajinan kain tapis dipandang memiliki potensi besar untuk dapat dikembangkan Iebih lanjut. Hal ini mengingat masih terbukanya peluang pasar untuk menyerap hasil kerajinan ini. Namun, dengan adanya beberapa permasalahan/kendala di atas menyebabkan industri kerajinan tersebut mengalami hambatan dalam pengembangannya. Kegiatan ekonomi ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan Strategi (skenario dan kebijakan) pengembangan industri kerajinan kain tapis dalam upaya pemberdayaen ekonomi rakyat. Untuk merumuskan strategi pengembangan industri kerajinan kain tapis, alat analisis yang digunakan adalah metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dengan model proyeksi dan model perencanaan. Menurut Permadi (1992), model perencanaan dalam AHP merupakan gabungan dari model proyeksi dan model perencanaan. Model Proyeksi (Forward Process) bermaksud memperkirakan kondisi masa depan yang ke!ihatannya mungkin atau layak terjadi berdasarkan kondisi yang ada atau sedang berjalan. Sedangkan model perencanaan (Backward Process) bertujuan menentukan kebijaksanaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan di masa depan. Untuk tercapainya perencanaan yang lebih efektif, kedua model di atas dapat digabungkan dimana pertama-tama kondisi yang diinginkan di masa depan ditentukan melalui model proyeksi dan berikutnya kebijaksanaan yang diperiukan untuk mencapainya ditentukan dalam model perencanaan. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan Software Expert Choice 3.0.Berdasarkan kerangka model forward-backward process, pemerintah daerah merupakan pelaku yang paling besar peranannya dalam pengembangan industri kerajinan Pain tapis di Kota Bandar Lampung. Dari kerangka forward process menunjukkan bahwa dalam lima tahun mendatang skenario utama dalam pengembangan industri kerajinan kain tapis adalah skenario "Industri kerajinan sebagai penggerak ekonomi daerah". Sedangkan dari kerangka backward process menghasilkan urutan prioritas kebijaksanaan dalam pengembangan industri kerajinan kain tapis yaitu kebijaksanaan pembinaan dan perlindungan usaha, kebijaksanaan bantuan permodalan, kebijaksanaan peningkatan promosi dan perluasan pasar, dan kebijaksanaan pengembangan kemitraan."

"The present book is meant as a contribution to the study of this problem , as it is mainly devoted to the analysis of public sector patterns in countries belonging to the second and third categories as described above. In the author’s opinion , a frame of reference for concrete studies can be provided by two ‘pure’ models of the public sector, called respectively the ‘Indian ’ and the ‘Japanese’ patterns. Inpractice we find ourselves in the presence of composite and in termediary forms. The concep to rapublic sector is narrower than that of State capitalism. But the acceptance of a given public sector pattern broadly determine the character of State capitalism in the country considered. In that sense, the present study deals with some fundamental problems of State capitalism in underd eveloped countries. "

"Het keerpunt der tijden, waarin wij leven, geeft aan de altijd actueele problemen van saat en maatscnappij een overheerschende beteekenis ..."

"Hubungan antara negara dan bisnis menjadi basis institusional dari proses industrialisasi di Korea Selatan. Hubungan ini bersifat dinamis dalam menghadapi tantangan domestik dan internasional. Walaupun telah melewati reformasi ekonomi neoliberal pasca Krisis Finansial Asia, hubungan yang terbentuk di bawah model developmental state ini, ternyata berlanjut hingga ke era globalisasi kontemporer. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan bagaimana evolusi kronologis dari hubungan negara dan bisnis dalam proses industrialisasi di Korea Selatan? Berdasarkan analisis struktural dari tiga periode industrialisasi di Korea Selatan: tahun 1961-1979, tahun 1980-1998, hingga pasca tahun 1998, ditemukan evolusi peran dan karakter dari hubungan negara dan bisnis. Pertama, hubungan negara dan bisnis diwarnai dengan karakter negara kuat, bisnis lemah yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi pesat di Korea Selatan. Kedua, evolusi terjadi yang melihat pergeseran karakter hubungan negara dan bisnis menjadi negara melemah, bisnis menguat yang berperan dalam menyebabkan krisis berimbas bagi Korea Selatan. Terakhir, evolusi kembali terjadi dengan penetapan hubungan negara dan bisnis yang karakternya adaptif serta berperan dalam menghasilkan upaya-upaya adaptasi terhadap tantangan neoliberalisme global.

---

State-business relations become the institutional basis for South Korea's industrialization process. This type of state-business relations is dynamic in facing domestic and international challenges. Even though it has gone through neoliberal reforms after the Asian Financial Crisis, the relationship formed under developmental state model have continued into the contemporary era of globalization. This paper will answer the question of how the chronological evolution of state and business relations in the industrialization process in South Korea? Based on the structural analysis of the three periods of industrialization in South Korea: from 1961-1979, 1980-1998, until after 1998, the evolution of the roles and characters of the South Korean state and business relations was found. First, the relationship between the state and business is characterized by the character of strong state, weak business that plays a role in rapid economic growth in South Korea. Second, evolution occurs which sees the character of the relationship shifted into a weakening state, stronger business and has a role in causing the financial crisis in South Korea. Finally, re-evolution occurs by establishing an adaptive state-business relations in character and this relation plays a role in generating adaptation measures to the challenges of global neoliberalism."