Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Siregar, Eddie
Dewan perwakilan daerah Republik Indonesia dalam mekanisme "checks and balances" di Indonesia = Regional representative council of the Republic of Indonesia in the mechanism of "checks and balances" in Indonesia
" Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia sebagai lembaga baru dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan fenomena menarik. Secara teoretis, kehadiran kamar kedua dalam parlemen dimaksudkan untuk mewakili ruang (daerah) dan memberikan pendapat kedua dalam pembuatan undang-undang atau melakukan checks and balances kepada kamar pertama. Fungsi dan wewenang DPD yang ditetapkan dalam UUD 1945 adalah fungsi legislasi, fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan yang sangat terbatas, dan bahkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T22576
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hadi`ah Alpha Indriani
Kinerja anggota DPD RI provinsi DKI Jakarta : studi mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU no. 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi DKI Jakarta di bidang pembangunan infrastruktur = Performance of the member of regional representatives of the Republic of Indonesia from DKI Jakarta studies on supervision function of implementation of law number 29 year 2007
" Tesis ini membahas kinerja Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya yang terkait dengan pengawasan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya fungsi pengawasan Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 di bidang infrastruktur belum optimal. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 di bidang infrastruktur serta kaitannya dengan ... "
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sarji
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam perspektif hukum tata negara Republik Indonesia
Depok: Universitas Indonesia, 2006
S25473
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bikameral bukan federal
" Issues concerning bicameralism of Indonesian legislative body through establishment of Dewan Perwakilan Daerah and its role and position in Indonesian constitutional system; collection of articles ... "
Jakarta: Kelompok DPD di MPR RI, 2006
328.36 BIK
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Efriza
Parlemen Indonesia : geliat volksraad hingga DPD : menembus lorong waktu doeloe, kini dan nanti
Bandung: Alfabeta, 2010
328.598 EFR p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Riki Martim
Kedudukan dan fungsi kamar kedua (DPD) dalam pembentukan undang-undang (Studi komparatif UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dengan UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)
Depok: Universitas Indonesia, 2010
S25471
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Eni Rohaeni
Kegiatan anggota DPD RI provinsi DKI selama masa sidang 2011- 2012 dalam menjaring aspirasi masyarakat daerah : studi kasus DPD RI Provinsi DKI = Members of provincial Jakarta DPD sessions during 2011-2012 in local community aspiration
" Tesis ini membahas Kegiatan Anggota DPD RI Provinsi DKI Selama Masa Sidang 2011-2012 Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat Daerah. Salah satu kewajiban Anggota DPD menurut Pasal 233 huruf h UU No. 27 Tahun 2009, adalah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan pengaduan masyarakat. Agar tindak lanjut aspirasi masyarakat dan daerah oleh Anggota DPD menjadi lebih efektif, maka berdasarkan Pasal 227 UU No. 27 Tahun 2009, Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ketut Puji Rahmanto
Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam pembentukan Undang-undang tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta = Implementation of legislation functions of the regional representative council of the Republic of Indonesia on forming the act of the special region of Yogyakarta
" Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah kebutuhan daerah dan kehendak masyarakat DIY itu sendiri dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijamin oleh konstitusi. Status istimewa yang dimiliki oleh DIY merupakan fakta sejarah yang tidak akan terhapus oleh kondisi jaman yang berubah. Fungsi membentuk undang-undang (legislasi) yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih sangat lemah jika dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Padahal melalui fungsi legislasi, DPD diharapkan menjadi lembaga yang dapat ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Haniatunnisa
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembahasan penetapan RUU PERPU menjadi Undang-Undang = T(Territory Representative) representative in the second reading in the parliamentary proceeding to pass the bill of the emergency law as parliamentary act
" Tesis ini membahas mengenai Kewenangan dan keikutsertaan DPD didalam Proses pembahasan penetapan RUU Perppu menjadi UU di DPR. salah satu RUU yang dibahas untuk mendapat persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden ialah RUU tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang.Namun, Selama ini, DPD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut. Padahal, materi muatan Perppu adalah materi muatan undang-undang. Di sisi lain, ada beberapa Perppu yang mengatur mengenai otonomi daerah, antara lain seperti: Perppu tentang Kawasan Ekonomi Khusus ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T43103
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sutan Sorik
Rekonstruksi Relasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah terkait Pengawasan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara = Reconstruction of the Relations between the DPR and the DPD regarding Budget Oversight
" Pasal 22D ayat (2) dan (3) serta Pasal 23 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 menempatkan konstruksi relasi DPR dengan DPD terkait Pengawasan atas APBN tidak berimbang. Kewenangan DPD yang diberikan sangat lemah, menempatkan DPD hanya sebagai supporting system bagi DPR di Parlemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi perbandingan hukum dan perundang-undangan, bentuk hasil penelitian bersifat preskriptif-analitis. Hasil penelitian menemukan kewenangan formal yang dimiliki DPD dengan DPR tidak sesuai dengan teori bikameralisme dan konsep ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>