Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kepatuhan masyarakat dalam mendapatkan e KTP dengan studi kasus pada penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan observasi, wawancara mendalam, survey dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program e KTP di Kota Administrasi Jakarta Timur, meliputi: sosialisasi ke masyarakat, memberikan undangan ke masyarakat, perekaman data diri masyarakat, pencetakan dan pendistribusian e KTP. Penduduk Jakarta Timur yang sudah melakukan perekaman e KTP 1.806.998 jiwa atau 85,68%, sedangkan masih terdapat 301.902 jiwa atau 14,32% yang belum melakukan rekam e KTP. Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur patuh dalam mendapatkan e KTP karena harapan akan suatu imbalan yaitu manfaat dari e KTP dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukum yang mungkin dijalankan, meskipun tidak ada sangsi bagi penduduk yang tidak melakukan perekaman e KTP. Pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mendapatkan e KTP di Jakarta Timur melalui: 1)Surat Edaran terkait percepatan perekaman e KTP, 2)E KTP mobile, 3)Pelayanan malam hari pada jam 19.00 s.d. 22.00 WIB. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program E KTP meliputi kendala internal dan eksternal. Keterkaitan kepatuhan masyarakat dalam mendapatkan E- KTP dilihat dari perspektif ketahanan wilayah di Jakarta Timur yaitu apabila seluruh penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur wajib e KTP melakukan perekaman data e KTP maka data e KTP dapat dimanfaatkan oleh Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur didalam meningkatkan keamanan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang dapat mendukung ketahanan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang akan mendukung ketahanan nasional.

---

The thesis will discuss the case study regarding the compliance of society in acquiring e-KTP in East Jakarta. The research uses analysis descriptive method through observation, depth interview, survey, and literature study. The result of this research shows that the e-KTP Program in East Jakarta includes: socializing, inviting, data recording, issuing, and distributing e-KTP to the society. There are 1.806.998 people or 85.68% of the population in East Jakarta have already undertaken e-KTP recording. On the other hand, there are 301.902 people or 14.32% of population have not yet done it. The inhabitant recording themselves in hope that there will be a reward for them, such as the benefit of e-KTP and to elude them from the possible penalty, even though there are no legal punishment for it yet. The Government has attempted to increase the society's compliance in issuing their e-KTP through certain effort, such as: 1) form letter regarding the acceleration of e-KTP recording, 2) mobile e-KTP, 3) night services, from 19.00 to 22.00 WIB. However, there are internal and external obstacles within this program. The relationship of the society's compliance in e-KTP in regional resilience perception is when the inhabitant of East Jakarta has issued their e-KTP where the data will be able to be used by Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur in increasing the regional resilience. This will indirectly support the national resilience."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan batas usia dewasa dalam sistem hukum Indonesia menurut Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Administrasi Negara serta pengaruh penetapan batas usia dewasa dalam administrasi kependudukan dihadapkan pada masalah kewarganegaraan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan batas usia dewasa dalam sistem hukum Indonesia berbeda-beda. Perbedaan tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia. Pembatasan hak pilih anak kewarganegaraan ganda yang berindikasi pada pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu penyelarasan batas usia dewasa di dalam sistem hukum, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Administrasi Negara.

---

ABSTRACTThis thesis is to describe and analyze determination of adult age limit on Indonesia legal system according to the Civil Law, Criminal Law, Constitutional Law, Islamic Law, Customary Law and Administrative Law as well as the effect of the determination of adult age limit on the population administration faced with the problem of citizenship. Based on the results of research shows that determination of adult age limit on Indonesian legal system is different. Such differences lead to legal uncertainty which has negative implications on the law enforcement in Indonesia. Restrictions on voting rights of child who has dual citizenship which indicate the violation of human rights. Therefore, it is necessary harmonization of the adult age in the law system, especially legislation in the field of Administrative Law."

"Target percepatan penyelesaian perekaman KTP-el semakin mendesak karena penggunaan KTP-el dalam urusan administrasi publik semakin diperluas. Ketuntasan pencatatan penduduk menjadi semakin penting karena data kependudukan kini digunakan sebagai sumber dalam perencanaan kebijakan yang penting peranannya dalam perencanaan pembangunan, inklusi penyampaian layanan dan pemerintahan, inklusi sosial, dan inklusi keuangan. Meskipun telah menerapkan pelayanan perekaman KTP-el dengan tambahan kegiatan pelayanan dan penggunaan mobil keliling, hingga Desember 2016 di Kota Batu masih ada 9 wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman, persentase ini masih lebih tinggi jika dibandingkan di tingkat nasional yang sebesar 4,2 . Berbagai penelitian menyebutkan bahwa ada permasalahan implementasi kebijakan KTP-el dalam aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam teori implementasi kebijakan keempat aspek ini sebenarnya telah dikembangkan dalam model oleh Edward III. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat wajib KTP-el belum melakukan perekaman KTP-el di Kota Batu pada tahun 2016 serta mencoba memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakannya. Metode yang digunakan merupakan perpaduan pendekatan kuantitatif dengan penggunaan kuesioner, pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam, dan aplikasi konseptual model implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan masyarakat sehingga belum melakukan perekaman KTP-el sebagian besar dikarenakan dan terkait dengan aspek komunikasi, dimana kebijakan dan program KTP-el belum tersampaikan secara jelas dan memadai dari Pemerintah/instansi pelaksana kepada masyarakat. Kendala implementasi kebijakan KTP-el di Kota Batu juga terjadi pada aspek sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara garis besar penelitian ini memberikan saran untuk selalu mengutamakan sampainya manfaat KTP-el pada masyarakat dengan terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara baik kepada semua pihak yang terkait dalam penggunaan dan implementasi KTP-el dan memperhatikan efektivitas dan efisiensi program/kegiatan pelayanan KTP-el dalam rangka menjangkau golongan masyarakat yang lebih luas.

---

There is an urgent need to accelerate recording completion of electronic identity card Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTP el since KTP el play extensive role in public administration affairs. The completeness of population records is becoming increasingly important as population data is now used as source of policy design which play important roles in development planning, inclusion of governance and service delivery, social and financial inclusion. Although additional service of recording KTP el via the use of mobile service to reach out citizen directly, Batu City only able to reach 9 of KTP el obligant that have not yet done the recording as per December 2016. This figure is still higher than the national level of 4.2 . Various research states that there are implementation problems of KTP el policy in the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. In the policy implementation theory, these four aspects have actually been developed in the model by Edward III. So this study aims to analyze factors that cause the obligant of KTP el have not done recording KTP el in Batu City in 2016 and attempt to recommend policy implementation. The method used is combination of quantitative approach with the use of questionnaires, qualitative approaches by using in depth interviews, and conceptual application of Edward III policy implementation model. This study reveals that the reasons of not having KTP el recording are related to the communication aspect, such that policies and KTP el programs have not been clearly and adequately conveyed from the government implementing agencies to the community. Implications of the implementation of the KTP el policy in Batu City also occur in the aspects of resources, dispositions, and bureaucratic structures. This study findings suggest to always give priority better coordination and communication to all involved parties in the use and implementation of KTP el to effectiveness and efficiency of programs activities in order to reach broader population groups."

"Skripsi ini membahas tentang faktor ndash; faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan penerbitan KTP Elektronik di kelurahan kebagusan. Implementasi kebijakan yang dibahas berdasarkan teori dari Van Metter dan Van Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ndash; faktor dari teori Van Metter dan Van Horn mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan penerbitan KTP Elektronik di kelurahan kebagusan secara keseluruhan. Namun dimensi sumber ndash; sumber kebijakan khususnya sumberdaya manusia, dan sarana prasarana merupakan dimensi yang paling mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan penerbitan KTP Elektronik di kelurahan kebagusan. Dimensi tersebut sangat berpengaruh karena pada implementasi di lapangan tidak terlaksana dengan baik, yaitu kuantitas sumber daya operator KTP Elektronik di Kelurahan Kebagusan yang kurang jumlahnya, dan prasarana PTSP yang kurang mendukung. Kualitas tingkat pemahaman dan kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan bagi diri mereka masih kurang walaupun kelurahan kebagusan sering melakukan sosialisasi dan program ndash; program lainnya.

---

This thesis discusses the factors factors that affect the implementation of the policy of publishing the Electronic ID card in kebagusan village. Implementation of policies discussed based on the theory of Van Metter and Van Horn. The results of this study indicate that the factors of Van Metter and Van Horn 39 s theory influence the implementation of the policy of publishing the Electronic ID card in the whole kebagusan village. But the dimensions of human resources, and infrastructure are the dimensions that most influence the implementation of the policy of publishing the Electronic ID card in the Kebagusan Village. The dimension is very influential because the implementation in the field is not well implemented, ie the quantity of resources of the electronic ID card operator in Kebagusan Kelurahan is less in number, and the less supportive of PTSP infrastructure. The quality level of understanding and awareness of the importance of the population documents for themselves is still lacking although the Kebagusan Village often socialize it and other programs."