Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kejahatan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia semakin meningkat jumlahnya tiap tahun merupakan bentuk-bentuk perbudakan kontemporer (contemporary forms of slavery) yang melanggar Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu diperlukan peranan aparat penegak hukum, salah satunya Jaksa Penuntut Umum untuk menegakkan kembali hukum yang mencerminkan pemajuan dan perlindungan l-[ak Asasi Manusia bagi korban kejahatan perdagangan perempuan dan anak. Penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kejahatan perdagangan perempuan dan anak dapat berpedoman pada Protocol to Prevent. Suppress and Punish Trajfcking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol PBB Untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Perdagangan terhadap Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-anak). Selain itu, khusus untuk anak sebagai korban dapat berpedoman pada Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang memberikan kemngka yang komprehensif untuk perlindungan hak dan martabat anak dan termuat didalam Undang-undang Nomar 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Tesis ini merupakan hasil penelitian bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum pada tahap penuntutan terhadap perkara kejahatan perdagangan perempuan dan anak? dan (2) Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum untuk penegakan hukum pada tahap penuntutan terhadap perkara kejahatan perdagangan perempuan dan anak? Kendala-kendala dalam penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kejahatan perdagangan perempuan dan anak berkaitan dengan penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana yang didakwakan dan pembuktiannya Serta tuntutan pidana terhadap terdakwa. Penelitian ini juga meneliti clan menganalisa bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut."

"Penelitian ini berfokus kepada bagaimana kemudian kasus human trafficking yang menimpa tenaga kerja Wanita Indonesia dalam kontruksi patriarki di Mesir. Di mana pekerja migran perempuan Indonesia menjadi rentan ketika mereka berangkat ke negara yang tidak memiliki perlindungan hukum bagi dirinya, sehingga aspek ini kemudian menjadi aspek yang peneliti teliti dengan menggunakan pendekatan teori jaringan sosial, rational choise theory dan teori new economics of migration. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan mengambil sumber melalui bukti-bukti empiris seperti wawancara dan studi literartur atau kajian Pustaka untuk memperkuat bahasan yang sedang diteliti serta pendekatan metodelogi fenomenologi.

---

This study focuses on the impact on cases of human trafficking involving Indonesian women workers within patriarchal construction in Egypt. Indonesian women migrant workers are being vulnerable when they migrate to an inadequate legal protection country to protect them. Consequently of that aspect, this study employs the postcolonial theory social networking, the rational choise theory, and the new economics of migration theory to analyze this phenomenon. The research employs qualitative methods by interviews and literature studies are carried out to bolster the argument discussed and phenomenological methodology."

"ABSTRAKProses penempatan BMP PRT sangat berpotensi untuk menjadi lahan trafiking. Peiaku trafiking yang masih dapat berkeliaran bebas merupakan wujud dari lemahnya kepastian dan perlindungan hukum bagi BMP PRT, Landasan berpikir dalam penetitian ini adalah teori hukum feminis yang mempersoalkan bahwa dalam menyelesaikan kasus trafikng BMP PRT hukum rnasih belum dapat mewujudkan pemulihan hak korban dengan maksimal. Dalam perspektif 'Akses Keadilan' maka penye!esaian kasus rnelalui mekanisme hukum bagi BMP PRT korban trafiking berproycksi pada lima komponen, I) Kerangka hukum) 2) Kesadaran hukum, 3) Akses ke lembaga, 4) Efektivitas administrasi hukum, dan 5) Monitoring dan pengawasan."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pengiriman PMI ilegal melalui modus operandi umrah ke Timur Tengah tahun 2011-2018. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang selalu berkembang karena kecanggihan pelaku dan salah satu perkembangan dari modus ini adalah melalui visa umrah. Dalam menganalisis modus yang dilakukan pelaku, digunakan enam poin modus operandi perdagangan orang yang diungkapkan oleh United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking dengan beberapa adaptasi, yaitu rekrutmen, penyalahgunaan dokumentasi, pengiriman, penampungan, penyaluran, dan eksploitasi. Sebagai isu kriminologi, pengiriman PMI ilegal melalui modus umrah dapat dijelaskan melalui teori paparan gaya hidup, teori pola kejahatan, serta konsep viktimisasi struktural. Penulisan ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif dan bertumpu pada data sekunder sebanyak 77 kasus yang ditemukan di portal berita online.

---

ABSTRACTThis undergraduated thesis discusses about the delivery of Indonesian illegal migrant workers through umrah modus operandi to the Middle East in 2011-2018. Human trafficking is one form of transnasional organized crime which is always developing because of the sophistication of the perpetrators and one of the developments in this modus operandi is through umrah visa. In analyzing the modus operandi carried out by the perpetrators, six points of modus operandi were used by United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking with several adaptations, namely recruitment, misuse of document, transportation, shelter, distribution, and exploitation. As an issue of criminology, delivery of Indonesian illegal migrant workers through umrah modus operandi can be explained through lifestyle exposure theory, crime pattern theory, and the concept of structural victimization. This writing uses quantitative content analysis methods and relies on secondary data as many as 77 cases found on online news portals."