Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Ridhwan Indra

Dalam UUD 1945 kekuasaan eksekutif lebih menonjol (executive heavy): suatu tanggapan atas tulisan Dr. J.C.T. Simorangkir, S.H.

Jakarta: Haji Masagung, 1988

342.06 MUH d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Simorangkir, J.C.T.

Tentang & sekitar: presiden Republik Indonesia

Jakarta: Erlangga, 1977

342.06 SIM t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Crince le Roy, R., 1927-1985

Kekuasaan ke-empat pengenalan ulang

Jakarta: Yayasan Dharma Bakti, 1981

342.06 ROY k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Keputusan presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 1981 tentang penyempurnaan keputusan Presiden No.14A tahun 1980 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

Jakarta: Pancaran Tujuh, 1981

354 Ind k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhammad Rullyandi

Pembatasan kekuasaan Presiden terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam upaya menjamin independensi kekuasaan penuntutan Jaksa Agung berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara = Restrictions related to the President's powes of appointment and dismissal of the Attorney General in an effort to ensure the Independence of the Prosecution of the Attorney General's power under constitutional persperctive

" Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka atau independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kekhawatiran akan adanya intervensi dari kekuasaan eksekutif terhadap lembaga kejaksaan, khususnya karena pengangkatan Jaksa Agungnya yang merupakan hak prerogatif Presiden. Adapun permasalahan yang dibahas mengenai ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31443

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library