Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suatu kota mutlak memerlukan keteraturan dan ketertiban. Pemda DKI Jakarta misalnya, melakukan penertiban bahkan penggusuran dengan satu alasan yang pasti yaitu: "demi keteraturan dan ketertiban kota". Tetapi, mengapa tindakan ini mengundang kontroversi yang amat tajam?Hal ini disebabkan karena "keteraturan sosial" sering didefinisikan secara sepihak oleh pemerintah. Misalnya, keteraturan sosial adalah "patuh pada Perda yang berlaku". Hal ini benar, apalagi bila kita menganut prinsip "supremasi hukum". Tetapi perlu kita ingat bahwa keteraturan secara sosiologis adalah suatu "patterned behavior atau patterned interaction" (perilaku atau interaksi sosial yang terpola karena dilakukan oleh orang banyak secara berulang-ulang atau terus menerus), sehingga warga masyarakat dapat meramalkan dan mengantisipasi perilaku orang lain dalam interaksi sehari-hari. Lama kelamaan pola ini menjadi suatu "norma" yang walaupun tidak formal (legal) tetapi disepakati di antara warga masyarakat. Masyarakat justru akan mengalami kekacauan atau kebingungan (disorder) kalau tiba-tiba kesepakatan itu berubah sehingga satu sama lain tidak dapat mengantisipasi apa yang akan dilakukan lawan interaksinya.Jadi, secara sosiologis keliru bila kita katakan "keteraturan sosial di masyarakat kita sudah hancur, karena banyak orang yang melanggar hukum". Yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa di masyarakat kita masih ada "keteraturan sosial", tetapi cenderung bertentangan arah dengan undang-undang yang resmi berlaku. Dengan kata lain pola interaksi yang sudah disepakati antarwarga (keteraturan sosial) tidak sejalan dengan ketertiban hukum (legal order). Inilah masalah sosiologis yang paling mendasar di masyarakat kita saat ini. Titik pangkalnya ada pada pemahaman mengenai ketertiban hukum yang berlaku. Peraturan Daerah nomor 11 tahun 1988 yang menjadi landasan hukum pengaturan ketentraman dan ketertiban umum, seharusnya dapat dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat atau warga DKI Jakarta agar pola interaksi keteraturan sosial dan ketetapan hukum dapat tercipta sinergisnya. Namun, sampai saat ini setelah belasan tahun Perda ini diberlakukan, justru citra negatif malah tampak baik melekat pada Pemda DKI Jakarta maupun aparat Dinas Tramtib, sementara kesemerawutan kota Jakarta juga kian menjadi jadi.Tesis ini secara khusus mengkaji dan mengevaluasi kebijakan ketertiban umum yang tertuang dalam Perda No. 11 tahun 1988 yang dipandang dari aspek kehumasan yang dilakukan oleh Dinas Tramtib Pemda Jakarta Utara. Adapun metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengadakan pengamatan lapangan selama 1 tahun dengan menggunakan metode penelitian Indeepth Interview (wawancara mendalam) dan Studi dokumentasi dan jenis data yang dihimpun adalah data primer dan data sekunder.Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan berbagai program kerja Dinas Tramtib dan Linmas Pemda DKI Jakarta Utara telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya dari mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pendapat narasumber mengenai pelaksanaan Perda No 11 tahun 1988 banyak mengemuka dan berkembang lebih mengarah pada sektor-sektor kebijakan yang menyangkut realitas kehidupan yang dihadapi publik seperti masalah keamanan dan ketertiban, pengadaaan sarana dan prasarana umum, pengelolaan transportasi uinum, serta pelayanan dan kinerja aparat pemda."

"Peraturan Menteri menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki jumlah peraturan terbanyak dibandingkan peraturan perundang-undangan lainnya. Terhadap banyaknya Peraturan Menteri yang dibentuk, Presiden Jokowi dalam salah satu program kebijakannya menekankan reformasi regulasi di Indonesia. Pembentukan Peraturan Menteri hanya dapat dilakukan berdasarkan pendelegasian oleh peraturan perundang-undangan diatasnya dan selaras dengan visi misi dan kebijakan yang diberikan Presiden. Skripsi ini akan membahas mengenai dinamika pembentukan Peraturan Menteri pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, masih banyak Peraturan Menteri ditetapkan dengan keweangan atribusi dan bukan berasal dari kewenangan delegasi sehingga terdapat Kebijakan Presiden yang dikeluarkan guna membatasi kewenangan Menteri membentuk Peraturan Menteri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Melihat pada keberadaan Peraturan Menteri dalam peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah perubahan UUD NRI Tahun 1945, serta pengaturan akan kedudukannya dan kewenangan pembentukannya menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pehamanan lebih terkait kejelasan posisi Peraturan Menteri sebagaimana seharusnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, memberikan rekomendasi penyelesaian atas disharmoni Peraturan Menteri serta rekomendasi pengaturan idealnya pembentukan Peraturan Menteri menurut peraturan perundang-undangan agar mengurangi hiper regulasi yang terjadi di Indonesia.

---

Ministerial Regulation is one of the regulations in Indonesia that has the most quantity regulation than others. Many Ministerial Regulations were formed, President Jokowi’s policy program required the regulatory reform, one against the formation is Ministerial Regulation. In principle, Ministerial Regulation is implementing regulations that only formed based on delegation authority which is can be formed if there is a delegation from the above laws and regulations in line with the vision, mission and policies of President. This thesis will explain about the dynamic of Ministerial Regulation establishment in Joko Widodo’s reign, there are still many Ministerial Regulations that are made by attribution and not from the authority of the delegation so there is policy of President to limiting the authority of minister to make Ministerial Regulation. The research method used is normative juridical, that is research using secondary data. The existence of Ministerial Regulations in Indonesian laws and regulations before and after amendment UUD NRI Tahun 1945, position in the hierarchy of Indonesian laws and regulations, the authority to form according to Indonesian constitutional system, and applicable laws and regulations. This research is expected to resolve the unclear position of the Ministerial Regulation, to provide recommendations resolving the disharmony of the Ministerial Regulations, ideal arrangement for the formation of Ministerial Regulation according to Indonesian laws and regulations in order to reduce hyper regulations that is currently happening in Indonesia."

"ABSTRAKPegadaian sebagai lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem gadai dan lembaga pegadaian banyak memberikan pinjaman kepada masyarakat menengah ke bawah dengan jumlah pinjaman kecil. Tugas dari pegadaian adalah agar masyarakat terhindar dari sistem rentenir. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme peminjaman dalam lembaga pegadaian menurut perundang-undangan? Apakah penentuan bunga pegadaian mendasarkan pada prinsip keadilan? Dan apakah bunga pegadaian sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bagaimana kendala yang terjadi? Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya sosio-legal yang metode pengumpulan datanya adalah dengan wawancara dan juga penyebaran kuesioner kepada nasabah pegadaian. Penelitian ini mencoba menganalisis besaran tingkat bunga di beberapa lembaga pegadaian Indonesia dengan membandingkan dengan peraturan pegadaian yang ada negara Cina dan India. Mekanisme peminjaman di pegadaian baik berupa kriteria barang jaminan, taksiran, penebusan harus memperhatikan SEOJK 52/SOJK.05/2017. Tingkat bunga pegadaian yang mencapai 10 persen untuk setiap bulannya dipandang belum memenuhi rasa keadilan. Meskipun demikian, penerapan tingkat bunga pegadaian di Indonesia sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Dalam menentukan besaran bunga pegadaian yang ada sekarang bagi pegadaian tidak terdapat kendala, namun besaran bunga yang telalu tinggi menjadi kendala bagi nasabah karena sebagian besar ekonomi mereka adalah menengah ke bawah, namun mereka tetap menggunakan pegadaian karena untuk memenuhi kebutuhan mereka.

---

ABSTRACTPawnshops as a financial institution that provides loans to the community with a pawn system and pawnshop institutions provides loans to the middle and lower classes with small loans. The task of pawnshops is for the community to avoid the loan shark's system. The problem in this study is how is the mechanism of lending in a pawnshop institution according to legislation? Is the determination of pawnshops based on the principle of justice? And is the pawnshop interest in accordance with the applicable regulations and how do the obstacles occur? This research is a socio-legal nature of the data collection method by interviewing and distributing questionnaires to pawnshops customers. This study tried to analyze the interest rates in several Indonesian pawnshops by comparing the pawnshop regulations in China and India. The mechanism of lending in pawnshops in the form of criteria for collateral, estimated, redemption must pay attention to SEOJK 52/SOJK.05/2017. Mortgage rates which reach 10 percent for each month are seen as not fulfilling a sense of justice. Nevertheless, the application of pawnshops in Indonesia is in accordance with the regulations in Indonesia. In determining the amount of pawnshops that are currently available for pawnshops there are no obstacles, but the high amount of interest is an obstacle for customers because most of their economy is middle to lower, but they still use pawnshops because to meet their needs."

"ABSTRAK

Konsekuensi dianutnya Negara hukum oleh Indonesia menyebabkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan terikat pada asas legalitas yang menghendaki setiap keputusan/tindakan yang diambil oleh pemerintah mengedepankan adanya dasar hukum. Akibatnya ketika Peraturan Perundang-undangan bermasalah, maka menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Menteri pada tahun 2015 menyumbang 8.311 peraturan bermasalah karena substansinya bertentangan dan melampaui kewenangan. Bermasalahnya Peraturan Menteri salah satunya disebabkan rumusan ketentuan Pasal 8 yang tidak memberi kejelasan perihal materi yang dapat diatur oleh Peraturan Menteri dan tafsir kewenangan yang dimaknai Menteri dapat mengatur tanpa dasar Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan ruang lingkup materi muatan dalam 18 (delapan belas) Peraturan Menteri Hukum dan HAM, batasan materi muatan dalam putusan Mahkamah Agung, dan konsep ruang lingkup materi muatan Peraturan Menteri kedepannya yang diperlukan untuk mewujudkan tertib Peraturan Perundang-undangan. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bahan dasar studi pustaka atau data sekunder yang berupa peraturan - peraturan dan literatur - literatur yang berkaitan dengan Peraturan Menteri secara umum dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM secara khusus. Hasil penelitian menunjukkan 18 Peraturan Menteri tersebut dikategorikan dalam 2 jenis, yakni: 1) Peraturan Menteri sebagai peraturan kebijakan yang isinya adalah mengisi kekosongan hukum dan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan dan 2) Peraturan Menteri sebagai Peraturan Perundang-undangan yang isinya menjalankan perintah Undang-Undang secara tegas, menjalankan perintah Peraturan Pemerintah (PP) secara tegas, menjalankan ketentuan PP yang tidak diperintahkan, mengatur lebih lanjut ketentuan Perpres dan menjalankan perintah pengaturan oleh peraturan sejenis.  Ruang lingkup Peraturan Menteri mencerminkan fungsi masing-masing peraturan dan kedudukannya dalam hierarki

Kata kunci: materi muatan, Peraturan Menteri, fungsi, hirarki

---

---

ABSTRACT

The consequence of adopting a rule of law by Indonesia is that the administration of government is bound by the principle of legality that requires every decision/ action taken by the government to advance the legal basis. As a result, when laws and regulations are problematic, it will hamper the running of government. Ministerial regulations in 2015 accounted for 8,311 problematic regulations because their substance conflicted, exceeding authority. The problem with ministerial regulations is partly due to the formulation of Article 8 provisions that do not provide clarity regarding material that can be regulated by ministerial regulations and interpretations of authority interpreted by the minister as being able to regulate without a higher legal basis. Therefore, this research is aimed at explaining the scope of the material content in 18 (eighteen) Minister of Law and Human Rights Regulations, the material content limitations in the Supreme Court's decision, and the concept of the scope of material content of Ministerial Regulations in the future needed to realize the order of the laws and regulations. The research used is normative juridical with the basic material of library materials or secondary data in the form of regulations and literature relating to ministerial regulations in general and Minister of Law and Human Rights Regulations specifically. The results showed 18 (eighteen) ministerial regulations were categorized in 2 types namely 1) ministerial regulations as policy regulations whose contents were to fill the legal vacuum and smooth governmental administration and 2) ministerial regulations as statutory regulations whose contents carried out strict law orders, carry out the PP orders expressly, carry out the PP provisions that were not ordered, further regulate the provisions of the Perpres and carry out the regulation orders by similar regulations. The material runs the provisions of PP that are not ordered and similar regulations should not be regulated in ministerial regulation

 

"

"[ABSTRAKDalam kinerja pemerintahan saat ini menghadapi “tekanan” dari berbagai pihak untukmeningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberianinformasi bagi masyarakat serta dituntut lebih efektif. Hal itu menyebabkan e-Government atau pemerintahan berbasis elektronik semakin berperan penting bagisemua pengambil keputusan. Salah satunya keputusan dalam hal pengesahan badanhukum Yayasan. Tesis ini akan menganalisis keabsahan Surat Keputusan yangdikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bagaimana tanggung jawabNotaris apabila terjadi kesalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ialah bahwa agartercapainya tujuan pelayanan publik yang cepat, aman, dan efisien maka dalam prosespenerbitan Surat Keputusan terhadap pengesahan badan hukum tidak dilakukanpemeriksaan kesesuaian dokumen sehingga memberikan tanggung jawab sepenuhnyakepada Notaris sehingga menyebabkan keraguan pada keabsahan Surat Keputusantersebut yang seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia dan pengamanan untuk menjaga keautentikan dalam Surat Keputusan tidakcukup hanya menggunakan sistem QR Code tetapi juga dengan tanda tangan digitaldengan digital certificate.

---

ABSTRACTIn the performance of the current government faces pressure from various parties toimprove public services and increase active participation in providing information tothe public and prosecuted more effectively. It causes e-Government or electronicbasedgovernment increasingly important role for all decision makers. One of them isa decision in the case ratification foundation. this thesis will analyze the valdity bythe Minister of Law and Human Rights and how reponsibility of the notary in thecase of errors. Method of research is normative juridicial or legal researchliterature. The results of the study is that in order to achieve the goal of publicservice that is fast, secure, and efficient then in the process of issuing a decision onthe ratification of legal entities not assessment of conformity document giving fullresponsibility to the notary causing doubt on the validity of the decree that should bethe responsibilty of the Minister of Law and Human Rights and safeguards topreserve the authenticity of the decree is not enough just to use QR Code system butalso with digital signatures with digital certificate., In the performance of the current government faces pressure from various parties toimprove public services and increase active participation in providing information tothe public and prosecuted more effectively. It causes e-Government or electronicbasedgovernment increasingly important role for all decision makers. One of them isa decision in the case ratification foundation. this thesis will analyze the valdity bythe Minister of Law and Human Rights and how reponsibility of the notary in thecase of errors. Method of research is normative juridicial or legal researchliterature. The results of the study is that in order to achieve the goal of publicservice that is fast, secure, and efficient then in the process of issuing a decision onthe ratification of legal entities not assessment of conformity document giving fullresponsibility to the notary causing doubt on the validity of the decree that should bethe responsibilty of the Minister of Law and Human Rights and safeguards topreserve the authenticity of the decree is not enough just to use QR Code system butalso with digital signatures with digital certificate.]"

"Munculnya Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan menimbulkan berbagai polemik. Kementerian Dalam Negeri mengajukan surat permohonan pencabutan atas peraturan menteri tersebut karena dianggap telah melampaui kewenangan dalam proses pengharmonisasian peraturan daerah kabupaten. Mengingat sejauh ini Kementerian Dalam Negeri yang banyak berperan dalam pembentukan peraturan daerah. Adanya surat permohonan ini justru diselesaikan melalui rapat koordinasi penyelesaian yang berakhir dengan kesepakatan. Bukan justru dengan melakukan pendekatan secara teori. Dampaknya adalah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi merasa bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan tidak dapat diterapkan. Pemerintah Daerah tersebut melihat bahwa peran Kementerian Dalam Negeri dapat fokus terhadap pengembangan kompetensi perancang.

---

The emergence of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 22 Year 2018 concerning Harmonization of Draft Laws Formed in Regions by Drafting of Laws and Regulations raises various polemics. The Ministry of Home Affairs submitted a letter of application for revocation of the ministerial regulation because it was considered to have exceeded the authority in the process of harmonizing the district regulations. Considering so far the Ministry of Home Affairs has a lot to play in forming local regulations. The existence of this request letter was actually completed through a coordination coordination meeting which ended with an agreement. Not precisely with a theoretical approach. The impact is that the Sukabumi District Government feels that the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 22 of 2018 concerning the Harmonization of Draft Laws Formed in the Regions by the Designers of Legislation and Regulations cannot be applied. The Regional Government sees that the role of the Ministry of the Interior can focus on developing the competency of the designer."

"

Dewasa ini, kantong plastik mulai menjadi keresahan bagi lingkungan karena kebanyakan dari plastik akan berakhir menjadi sampah dan mengotori lingkungan. Bahan dasar pembuatan kantong plastik mengakibatkan kantong plastik menjadi tidak mudah terurai dan berakhir menumpuk di tempat pembuangan sampah. Tidak berhenti di situ, sampah kantong plastik tersebut berpindah tempat sampai ke laut dikarenakan oleh aktivitas angin atau aliran sungai. Dilansir dari data Bank Dunia, sampah kantong plastik sekali pakai mendominasi sampah plastik di Indonesia. Dengan besarnya volume timbulan sampah kantong plastik tersebut, upaya pengelolaan sampah di hilir sudah tidak cukup. Sehingga, perlu dilakukan upaya preventif berupa pengurangan sampah dari hulu. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk membatasi timbulan sampah kantong plastik. Upaya tersebut dapat dilakukan pemerintah melalui pendekatan command and control. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini berupaya memberikan solusi pengurangan sampah kantong plastik dengan melakukan perbandingan pada penerapan pendekatan command and control melalui Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Penerapan larangan penyediaan kantong plastik melalui peraturan walikota tersebut terbukti efektif dalam mengurangi sampah kantong plastik di Kota Banjarmasin walaupun tidak didukung oleh pengaturan sanksi. Keefektifan peraturan walikota tanpa pengaturan sanksi akan dijelaskan dengan menggunakan teori benign big gun. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan larangan penyediaan kantong plastik dapat diadaptasi di kota lain di Indonesia guna mengurangi sampah kantong plastik yang kian mencemari lingkungan.

 

---

These days, plastic bags have become a source of problem for the environment, since most of them will end up as waste and pollute the environment. The basic ingredients in plastic bags makes it hard for them to break down and caused them to end up piled up in landfills. Not only that, the plastic bag waste would also find its way to the sea due to wind or river flow. Data from the World Bank stated that disposable plastic bags waste makes up the majority of plastic waste in Indonesia. With such large volume of plastic bag waste, downstream waste management efforts are not enough. Therefore, it is necessary to take preventive measures in the form of reducing waste from the upstream. Hence, government intervention is needed to limit the insurgence of plastic bag waste. The effort can be made by the government through a command and control approach. By using a normative juridical research method, this thesis seeks to provide a solution to reduce plastic bag waste by comparing the application of the command and control approach through Banjarmasin Mayor Regulation No. 18 of 2016 concerning Reducing the Use of Plastic Bags. The implementation of the ban on supplying plastic bags through the mayor's regulation proved effective in reducing plastic bag waste in Banjarmasin City even though it was not supported by sanctions. The effectiveness of the mayor's regulations without the regulation of sanctions will be explained using the beningn big gun theory. Based on this, it is expected that the ban on supplying plastic bags can be adapted in other cities in Indonesia to reduce plastic bag waste which is increasingly polluting the environment.

 

"