Hasil Pencarian

Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query

Panjaitan, Adelia, author

Sikap hakim dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami kelainan jiwa

Depok: Universitas Indonesia, 1990

S21707

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pertanggungjawaban pidana dari orang yang mengalami ganguan jiwa (suatu perbandingan dengan sistem hukum pidana di negara Inggris)

Universitas Indonesia, 1996

S21964

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Christina, author

Ajaran penyertaan dalam delik pemalsuan akta otentik melalui pendekatan undang undang jabatan notaris (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 72/Pid.B/2001/PN. Jak. Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 38/PID/2002/PT. DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 303 K/PID/2004) = The theory of participation in the offense of counterfeiting an authentic deed analyzed from the perspective of law on notarial function a study on the court decision

ABSTRAK
Fenomena Notaris memperoleh panggilan dari penyidik Polri, penuntut umum atau hakim semakin sering terjadi dalam proses peradilan pidana. Pada umumnya, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disangkakan dan dapat digunakan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim untuk menetapkan seorang Notaris menjadi tersangka, terdakwa dan selanjutnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42460

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Johanes Blasius Vernando, author

Kedudukan hakim pemeriksa pendahuluan dikaitkan dengan kewenangan KPK dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia = The position of the hakim pemeriksa pendahuluan associated with the KPK in the Indonesian criminal procedure law reform

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan jaminan atas penghargaan hak tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia, khususnya terkait dalam kedudukan seseorang dimata hukum. Jaminan hak dalam upaya paksa (dwang middelen) yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim (Pengadilan). Keberadaan Lembaga Pra Peradilan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42621

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aspek pidana dalam pelanggaran kapal perikanan

Universitas Indonesia, 1985

S21592

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tanggung gugat rumah sakit atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter ahli bedah

Universitas Indonesia, 2001

S21044

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Upaya hukum kasasi terhadap putusan praperadilan (suatu tinjauan terhadap putusan mahkamah agung RO. no. 35 K/Pid/2002 tanggal 6 maret 2002 dan putusan mahkamah agubng RI no. 190 K/Pid/2005 tanggal 15 maret 2005)

Praperadilan merupakan suatu kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus (bukan mengenai pokok perkara) tentang keabsyahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke sidang Pengadilan Negeri. KUHAP tidak mengatur secara tegas mengenai adanya kemungkinan upaya hukum kasasi terhadap putusan praperadilan. Namun sejak berlakunya UU...

[Universitas Indonesia, ], 2006

S21919

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tinjauan hukum atas perbuatan melawan hukum oleh Majalah Tempo terhadap Humanika

Universitas Indonesia, 2003

S21042

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Perlindungan barang bukti hasil proses penyitaan menurut undang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP)

Universitas Indonesia, 2003

S22060

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yoga Baskara Y., author

Pembatasan kewenangan Mahkamah Agung dalam penjatuhan pidana ditinjau dari kitab undang undang hukum acara pidana : studi kasus putusan no. 772K/Pid/2007 atas nama terdakwa nicolaas garnick josephus gerardus dan serge areski atlaoui dan putusan no. 1166K/Pid/2011 atas nama terdakwa H.Permadi

Salah satu fungsi yang melekat pada Mahkamah Agung adalah melaksanakan pengadilan kasasi. Dalam prakteknya, pengadilan kasasi seakan menjadi pengadilan tingkat ketiga setelah pengadilan banding. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang baru. Para penyusun KUHAP bermaksud untuk memurnikan fungsi pengadilan kasasi sebagai...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S58968

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian