Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 82 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Risna Ismail Suny, author
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dengan posisi yang sejajar dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berfungsi melakukan kekuasaan yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Secara teoritis Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawdl konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, sebagai...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19665
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Singapore : Konrad-Adenauer-Stiftung, 2004
342.02 PRE
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jimly Asshiddiqie, 1956-, author
Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005
342.02 JIM t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Fadlil Sumadi, 1952-, author
malang: Setara Press, 2013
342 AHM p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rike Yolanda Sari, author
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S24810
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Bagus Joko Puruitomo, author
Pada tahun 2013, terdapat sebuah kasus mengenai mekanisme pengangkatan hakim konstitusi oleh Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang paling sesuai dengan Pasal 24C UUD 1945, serta mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yang secara praktik dapat diterapkan di Indonesia. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang...
Universitas Indonesia, 2014
S55607
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
On development of constitutional court law in Indonesia...
Jakarta: Makamah Agung RI, 2011
347.01 IND p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nadya Demadevina, author
[ABSTRAK Skripsi ini membahas dua permasalahan: alasan mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional; dan bagaimana seharusnya mengatur penambahan kewenangan tersebut. Hasil penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu mendapatkan kewenangan ini demi menjalankan prinsip negara hukum yang dianut Republik Indonesia, melindungi Hak Asasi...
2015
S58266
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nadya Yunita, author
[ABSTRAK
Perbedaan pengaturan tentang kedudukan kekayaan negara berpengaruh terhadap kepastian hukum status kekayaan negara pada PT Persero. Mahkamah Konstitusi melalui 2 (dua) putusannya yaitu Putusan No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 menolak permohonan (Para Pemohon) untuk menyatakan bahwa kekayaan negara pada PT Persero adalah kekayaan yang dipisahkan. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan...
2016
T45284
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Kekuasaan dalam negara harus dibatasi karena hanya dengan pembatasan, karakter kekuasaan Power tends to corrupt and absolut power corrupt absolutely dapat dikurangi. Dalam bangunan negara, hubungan lembaga-lembaga negara dalam konsep trias politika harus dalam posisi setara dan saling melakukan kontrol checks and balances. Hanya dengan prinsip kesetaraan dan saling kontrol...
342 JTRA 11:3 (2006)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9   >>