Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 66 dokumen yang sesuai dengan query
cover
La Ode Muhammad Faisal Akbar
Pengaruh Hukum Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan = The Influence of the Legal Provisions on the Amandement of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 on the Formatio of Legislation
" Aturan Peralihan atau transitional provisions merupakan suatu prinsip transisi hukum yang berkaitan dengan adanya perubahan norma sehingga digunakan untuk tetap memberlakukan norma lama menuju keberlakuan norma baru yang sifatnya sekali-selesai. Sifat transisi tersebut kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) untuk tetap memberlakukan segala peraturan perundang-undangan yang terbentuk dari sistem hukum lama. Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI 1945 ini sesuai original intent mengamanatkan untuk segera dilakukan penyesuaian peraturan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
A. Benny Sabdo Nugroho
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 Terhadap Reposisi Hak Budget Dewan Perwakilan Rakyat = Implication Judgment the Constitutional Court Number 35/PUU-XI/2013 to Reposition the Right Budget the House of Representatives
" Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-XI/2013 terhadap hak budget Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tesis ini membahas bagaimana implikasi putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 terhadap hak budget dan fungsi anggaran DPR, dan bagaimana mereposisi hak budget DPR berdasarkan dengan putusan MK Nomor 35/PUU-XI/2013 sebagaimana diamanatkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan teori keuangan negara menurut Rene Stourm. Penelitian yang menggunakan pendekatan hukum normatif ini mengungkapkan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tarigan, Rianita Rehulina
Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 Terhadap Pasal 30C Huruf H Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia = Juridical Review of Final and Binding Decisions of the Constitutional Court Number 33/PUU-XIV/2016 Against Article 30C Letter H of Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia
" Sebelum adanya Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, dalam prakteknya, Mahkamah Agung (MA) pernah menerima pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pengajuan PK tersebut menimbulkan pro dan kontra karena kekaburan norma sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Dalam perkembangannya, dibentuk UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan), peraturan ini memberikan kewenangan kepada JPU untuk mengajukan PK dalam perkara pidana. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Fauzi
Formulasi Ideal Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Kajian PERPPU No. 1 Tahun 2020). = Ideal Formulation for the Formation of Government Regulations in Lieu of Law (PerPPU Study No. 1 of 2020).
" Tesis ini membahas tentang Formulasi Ideal Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kebijakan Presiden dalam pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan kondisi atau parameter yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai “keadaan memaksa” yang memaksa Presiden untuk membentuk Perppu. Dalam putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 disebutkan adanya keadaan atau kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan hanya dengan undang-undang, tetapi undang-undang yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan mendesak tersebut belum ada, atau hukum tidak cukup untuk ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadya Demadevina
Urgensi kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional constitutional complaint pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The urgency of giving the jurisdiction over constitutional complaint to The Constitutional Court Of Republic Of Indonesia
" [ABSTRAK Skripsi ini membahas dua permasalahan: alasan mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional; dan bagaimana seharusnya mengatur penambahan kewenangan tersebut. Hasil penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu mendapatkan kewenangan ini demi menjalankan prinsip negara hukum yang dianut Republik Indonesia, melindungi Hak Asasi Manusia, menegakkan supremasi konstitusi, menjalankan checks and balances, memenuhi esensi pendirian mahkamah konstitusi di dunia, menjalankan fungsi pengujian konstitusional secara utuh, dan secara empiris banyak ... "
2015
S58266
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lidya Corry
Persetujuan tertulis presiden dalam pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: analisis putusan Mahkamah Konstitusi no. 76/PUU-XII/2014 = President's written authorization in summoning and questioning the member of the house of representatives of the Republic of Indonesia: analysis of Constitutional Court's decision no. 76/PUU-XII/2014
" Skripsi ini membahas persetujuan tertulis Presiden dalam pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diduga melakukan tindak pidana dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014. Skripsi ini juga menjabarkan persetujuan tertulis dalam penyelidikan dan penyidikan yang diberlakukan bagi pejabat publik lainnya di Indonesia serta beberapa negara lain. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan analisa data kualitatif. Hasilnya, pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014 tidak konsisten, baik ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65120
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Kusumaningrum
Multitafsir saat gugurnya Praperadilan dan Perlindungan Hukum pemohon setelah Gugurnya Praperadilan = Multi interpretation of the pretrial s decision and legal protection of the applicant after the pretrial s abort decision
" Skripsi ini membahas mengenai multitafsir mengenai saat gugurnya praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 serta perlindungan hukum bagi Pemohon setelah adanya putusan gugur praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu data dari penelitian ini sebagian besar didapat melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ppenulis mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 ditemukan dua multitafsir mengenai waktu gugur praperadilan yaitu saat adanya ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jimly Asshiddiqie, 1956-
Tugas dan tantangan mahkamah konstitusi di negara-negara transformasi dengan contoh Indonesia
Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung, 2005
342.02 JIM t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Perkembangan peradilan tata usaha negara dan pokok-pokok hukum tata usaha negara dilihat dari beberapa sudut pandang
" On development of constitutional court law in Indonesia ... "
Jakarta: Makamah Agung RI, 2011
347.01 IND p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Sudrajat
Implikasi peran mahkamah konstitusi sebagai positive legislator pada uji materiil undang-undang terhadap pProses Legislasi di Indonesia. (Studi Kasus: Putusan MK No. 10/PUUVI/ 2008 tentang Pemuatan Syarat Domisili Calon Anggota DPD dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum) = Implications of Constitutional Court?s Role as Positive Legislator on Judicial Review regarding legislation process in Indonesia. (Case study: Constitutional court judgement No. 10/PUU-VI/2008 regarding domicile requirement for candidates of DPD on law No. 10 Tahun 2008 regarding election)
" Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator dan implikasinya terhadap proses legislasi di Indonesia. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang menggabungkan teori pemisahan kekuasaan, fiilosofi pembentukan peradilan konstitusi, konsep negara hukum dengan proses legislasi di Indonesia. Putusan No. 10/PUU-VI/2008 menunjukkan Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah berperan sebagai positive legislator (pemuat norma) yang menimbulkan banyak perdebatan secara akademis. Hal ini sejalan dengan perkembangan di beberapa ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S42534
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7   >>