Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kerajaan Jepang yang sejak akhir abad ke-19 telah berkembang menjadi negara modern, sudah memperlihatkan sifat-sifat imperialismenya. Negara itu telah mulai dengan ekspansinya untuk menguasai negara-negara tetangganya di daratan Asia, dimulai berturut-turut dari Manchuria, Korea dan China. Rupanya Jepang telah menganggap dirinya sebagai pemimpin Asia dan menghendaki agar seluruh bangsa Asia berhimpun dibawah pimpinan Jepang untuk bersama-sama menentang hegemoni bangsa Barat atas bangsa Asia. Pada waktu pecah Perang Dunia Kedua yang dimulai di Eropa, pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerang,pangkalan angkatan laut Amerika di Pearl Harbor, untuk selanjutnya bergerak secara cepat ke selatan untuk mencaplok sejumlah negara di kawasan Asia, diantaranya nusantara Indonesia yang waktu itu bernama Hindia Belanda. Dalam peperangan yang menentukan di pulau Jawa, sejak kapitulasi Belanda pada tanggal 9 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki dan menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda. Seluruh Tentara Hindia Belanda yang disebut KNIL di pulau Jawa menjadi takiukan Jepang, dan anggota-anggotanya, terutama yang berwarga Belanda, dijadikan tawanan perang. Mereka dikurung dalam sejumlah kamp khusus, tidak saja di pulau Jawa, bahkan sampai dibawa ke luar wilayah Indonesia, dimana mereka banyak dipekerjakan sebagai buruh kasar di berbagai proyek pertahanan di tempat-tempat yang mempunyai nilai strategis militer. Tidak hanya anggota militer, Jepang juga menginternir seluruh penduduk warga Belanda dan mengasingkan mereka dalam kamp-kamp tertutup yang dijaga keras oleh tentara Jepang. Sejak dimasukkan dalam kamp-kamp tahanan itulah para penghuni kamp mulai merasakan penderitaan-penderitaan tak terhingga akibat perlakuan Jepang yang diluar perikemanusiaan selama masa pendudukan Jepang hingga akhir perang. Jepang secara terang-terangan telah menunjukkan sikapnya yang anti Barat dan ambisinya untuk menjadi Pemimpin Asia, yang dimanifestasikannya pada perlakuannya terhadap orang-orang Barat yang dapat ditaklukkannya. Pihak Sekutu menamakan para tawanan-perang dan interniran itu APWI. Kapitulasi Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 ternyata belum berarti pembebasan dari penderitaan bagi para tawanan-perang dan interniran yang selama ini hidup dalam kamp-kamp tertutup, karena para penghuni kamp kini terpaksa menghadapi situasi baru yang sama sekali tidak terperkirakan sebelumnya. Bangkitnya bangsa Indonesia untuk merdeka sejak 17 Agustus 1945, telah menggerakkan suatu revolusi yang dahsyat untuk mengusir Jepang dari tanah airnya dan menentang penjajahan kembali oleh Belanda. Sikap anti Belanda dan anti Jepang pada para pemuda pejuang Indonesia telah membawa mereka ke ekses-ekses revolusi, sehingga banyak orang Belanda dan Jepang menjadi sasaran keganasan revolusi. Tentara Sekutu yang datang di Jawa dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang dan memulangkan para tawanan-perang dan interniran Sekutu, telah memicu pecahnya bentrokan-bentrokan fisik berdarah antara para pejuang Indonesia dengan tentara Sekutu yang secara kentara melindungi kembalinya kolonialis Belanda di Indonesia. Pada tahun 1946 persengketaan antara Indonesia dengan Sekutu akhirnya dapat diredakan melalui kerjasama Indonesia dan Sekutu dalam penyelesaian bersama atas pemulangan APWI dari pulau Jawa. Dengan menggunakan aparat POPDA dan dengan segala keterbatasan sarana, pada pertengahan tahun 1946 pemerintah Indonesia berhasil dalam menangani suatu tugas kemanusiaan untuk memulangkan sebanyak 36.280 APWI, yang kebanyakan terdiri dari wanita dan anak-anak.

---

Allied Prisoners-Of-War And Internees (A.P.W.I.) In Java and Their Repatriation after The End Of The War The Japanese Empire that had grown to be a modern country since the end of the 19`h century, had shown its imperialistic character. They began their expansive behavior to conquer neighboring countries in the mainland of Asia, beginning consecutively from Manchuria, Korea, and China. It seemed that Japan had viewed itself as the leader of Asia and wanted to unite the entire nations of Asia under its leadership to challenge the hegemony of the Western Nations over the Asian Nations. At the time the World War II was raging in Europe, on the 8`h of December 1941 the Japanese attacked the United States naval base at Pearl Harbor, in order to be able to move swiftly southward to annex a number of countries in the Asian region, among which was the Indonesian archipelago that was then called the Netherlands-Indies. After a decisive battle in the island of Java, the Dutch colonial army surrendered on the 9`h of March 1942. Since then Japan managed to conquer and control the entire territory of the Netherlands-Indies. The entire Dutch armed forces in the island of Java named KNIL, was captured by the Japanese. Members of the KNIL, especially the Dutch nationals, were made as prisoners of war. They were not only confined in several camps located in Java but also moved to other territories outside of Indonesia, where they were employed as forced labor in many defense projects which has a military strategic value. Not only military members, Japan also interned the entire Dutch citizens and exile them into closed camps, heavily guarded by Japanese soldiers. Since the moment being placed in the prisoner's camps, the Dutch camp occupants experienced immense sufferings as the result of the Japanese inhuman conduct during the time of the Japanese occupation until the end of the war. Japan had blatantly demonstrated its anti-western attitude and ambition to become the leader of Asia, which was manifested on their conduct upon the conquered westerners. The Allies named the prisoners of war and internees as APWI. The surrender of Japan on the 15th of August 1945 was not automatically meant freedom from persecutions for the prisoners of war and internees lived in closed camps, because these camp occupants had still to face other new unpredictable situations outside their camps. The rising spirit of independence among Indonesian people since the 17'h of August 1945, had created a massive revolution to expel Japan from their homeland and to denounce the return of Dutch colonialism. The anti Dutch and anti-Japan attitude on the young Indonesian freedom fighters had lead them to the excess of revolution, so much that a great many Dutch people and Japanese became the target of the savage of revolution. The Allied Forces which had landed in Java with the official task of disarming the Japanese Forces and releasing the prisoners of war and internees, triggered the outbreak of bloody physical clashes with the Indonesian freedom fighters who believed that the Allied Forces were clearly protecting the return of Dutch colonialism. On 1946 the dispute between Indonesia and the Allies was finally subdued through cooperation between Indonesia and the Allies in a joint solution on the repatriation of the APWI from Java. By utilizing the POPDA apparatus within the limitation of the means available, in the middle of 1946 the Indonesian government succeeded in achieving the task for humanity to evacuate as many as 36,280 APWI, who mostly were women and children, to their assembly points in Allied controlled areas.

Abstrak :
Perang selama ini dalam pemikiran masyarakat awam dikenal sebagai suatu peristiwa yang memilukan, tidak adil, dan sebagai sebuah tragedi kemanusiaan. Namun, perang sebenarnya dapat menjadi suatu peristiwa yang adil. Dalam upaya mencapai keadilan tersebut, Agustinus mencetuskan sebuah teori yang mengatur apa saja yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang berperang, yang dikenal sebagai Just War Theory. Ada pun teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh Michael Walzer pada abad 20. Just War Theory yang dikembangkan oleh Walzer ini menjadi alat analisis yang akan penulis pergunakan untuk membuktikan pelaksanaan Perang Dunia II di Eropa sebagai sebuah perang yang adil. ......War is commonly known as an event that only brings misery, injustice, and a tragedy of humanity. But, war actually can become an event which is just. In order to make war as a just war, Augustine arranged some theories that can make a war become a just war, which is known as “Just War Theory”. In the 20th century, Michael Walzer has successfully developed the just war theory into a whole new level. In my opinion, this theory can become an instrument to prove that there are justice that contained in World War II in European Region, and this war is a just war that happened in the 20th century.

Abstrak :
Peranan wanita dewasa ini semakin berkembang dalam berbagai bidang pekerjaan termasuk dalam bidang militer, Tetapi keinginan wanita militer untuk dilibatkan dalam perang menimbulkan silang pendapat yang cukup tajam di masyarakatnya keinginan ini dianggap sangat kontroversial karena melampaui batas-batas kewajaran seorang wanita, Padahal keikutsertaan mereka dalam perang adalah sangat penting bagi seorang militer dalam meningkatkan karirnya. Oleh karena itu sikap ambivalensi masyarakat Amerika telah menjadi hambatan bagi militer wanitanya. Permasalahan yang dikemukakan penulis adalah hal-hal yang menyebabkan masyarakat Amerika bersifat ambivalen terhadap keinginan wanita militer untuk diikutsertakan dalam perang. Padahal bila ditinjau dari sejarah keterlibatan mereka bukanlah hal yang baru walaupun dengan tugas-tugas yang terbatas. Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan teori patriarki gender dan demokrasi sebagai landasan dalam menjawab permasalahan yanga ada. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, film Courage Under Fire dan G.I. Jane, majalah-majalah koran dan media elektronik internet. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahannya yaitu penyebab sikap ambivalensi masyarakat Amerika terhadap wanita dalam perang. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab sikap ambivalensi masyarakat Amerika terhadap wanita dalam perang adalah karena adanya benturan nilai-nilai budaya dalam masyarakatnya. Nilai budaya patriarki yang sudah ada jauh sebelum deklarasi kemerdekaan dikumandangkan dan datangaya nilai demokrasi yang menjadi bagian dari berdirinya bangsa Amerika. Kedua nilai tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar pada masyarakatnya, sehingga memunculkan sikap pro dan kontra, yang pada akhirnya menyebabkan sikap ambivalensi terhadap wanita dalam perang.

---

The Ambivalence of American Society Towards Woman in CombatNowadays, American women take part a lot in any fields of jobs including in the military services. Yet, women's involvement in combat is still highly controversial in American society. In this thesis I want to address the ambivalence in American attitude towards women in combat. As a matter of fact, historically, women's contribution to war is not something new even though the military duties are still limited. Addressing the issue, the writer applies theories of gender, patriarchy and democracy. The methodology used is qualitative, done through literary research, and analysis of two films: Courage Under Fire and G.I. Jane. This thesis concludes that the cause of the ambivalence in the American society is the clash of the patriarchal and the democratic values. These values have been a great influence to the American society. As a result, of the clash of these values, American society shows ambivalent attitude about the woman in combat.

Abstrak :
Pada tahun 1986 beberapa mantan aktifis gerakan usroh Abdullah Sungkar dan kota Solo, Jawa Tengah, melarikan diri ke Lampung untuk menghindari operasi penangkapan oleh Pangdam Diponegoro Mayjen Harsudiono Hartas. Mereka bergabung dengan kelompok pengajian Warsidi yang berada di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah. Pada tahun 1987 kelompok pengajian Warsidi pindah ke Umbul Cihideung, Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah, setelah memperoleh tanah seluas 1 ½ hektar dari Jayus, seorang penduduk Umbul Cihideung. Warsidi mempunyai cita-cita mendirikan pondok pesantren. la meminta bantuan mantan aktifis gerakan usroh Abdullah Sungkar untuk mencari murid dan sekaligus menyediakan tenaga pengajar dengan memanfaatkan jaringan gerakan usroh Abdullah Sungkar di Solo dan Jakarta. Aktifis gerakan usroh Abdullah Sungkar Jakarta disatukan kembali pada tahun 1987 oleh Nur Hidayat, mantan Komandan Tim Pencari Harta Fa'i gerakan usroh Abdullah Sungkar Jakarta Selatan yang dicari aparat keamanan sejak tahun 1986. Kelompok pengajian Nur Hidayat mempunyai program kerja membangun islamic village (kampung Islam) agar dapat menerapkan syari'ah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama dengan kelompok pengajian Warsidi untuk menggabungkan program kerja membangun islamic village dan rencana mendirikan pondok pesantren di Umbul Cihideung. Kesepakatan kerjasama tercapai pada 12 Desember 1988 di Cibinong, Jawa Barat. Sejak Januari 1989 anggota kelompok pengajian Nur Hidayat 1hijrah ke Umbul Cihideung. Ternyata aktifitas mereka dipermasalahkan pejabat lokal di Lampung, baik sipil maupun militer, sehingga terjadi ketegangan yang mencapai klimak pada 7 Februari 1989 dengan penghancuran lokasi pemukiman kelompok pengajian Warsidi dan Nur Hidayat di Umbul Cihideung oleh Danrem 041 Gatam Kolonel Hendropriyono. Serangan 7 Februari 1989 dikenang dengan empat nama, yaitu; Peristiwa Talangsari, Peristiwa Way Jepara, Peristiwa Lampung dan Gerakan Pengacau Keamanan Warsidi. Penelitian membuktikan bahwa kelompok pengajian Warsidi dan Nur Hidayat bukan sebuah gerakan Ratu Adil sebagaimana diyakini sejarawan Prof Dr Sartono Kartodirdjo dalam dua tulisan singkatnya di Majalah Editor dan Harian Kompas. Pada dasarnya kelompok pengajian Warsidi dan Nur Hidayat merupakan kelanjutan dari gerakan usroh Abdullah Sungkar yang mempunyai pemahaman agama dan sikap politik berbeda dengan mayoritas kalangan Islam. Sejak tahun 1985 mayoritas kalangan Islam telah mengubah sikap politik konfrontatif menjadi akomodatif terhadap kepentingan Pemerintah Orde Baru, sedangkan kelompok pengajian Warsidi dan Nur Hidayat tetap bersikap konfrontatif yang mempertentangkan antara keharusan menghayati dan mengamalkan Pancasila dengan kewajiban menerapkan syari'ah Islam dalam kehidupan sehari-hari yang pernah menjadi sumber ketegangan antara kalangan Islam dengan Pemerintah Orde Baru dalam kurun waktu 1976-1985.

Abstrak :
Penelitian ini mencoba melihat bagaimana ekspose foto-foto dalam media massa dalam melihat perang terutama mengenai Invasi Amerika Serikat (AS) dan koalisinya yaitu Inggris, Australia, dan Spanyol terhadap Irak. Seperti diketahui bahwa AS dan koalisinya tidak memperdulikan pendapat banyak negara yang menentang terjadinya kekerasan di Irak yang selama ini telah porak poranda karena Perang teluk pertama serta embargo ekonomi yang dilakukan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). Bahkan AS dan koalisinya meninggalkan kursi dialog di PBB lalu menyerang sendirian tanpa persetujuan Dewan Keamanan (DIG) PBB. Ketika melakukan penyerangan, pasukan koalisi terutama dari AS mengikutsertakan para wartawan untuk menyaksikan perang. Penyertaan wartawan ini kemudian disebut embedded, dimana beberapa wartawan "ditanam" dalam pool atau kelompok pasukan tertentu yang diberangkatkan ke medan perang. Tentunya semua dalam kelompok tentara AS. Dan pemberitaannya mau tidak mau berasal dari sudut tentara AS. Walaupun begitu ternyata ada juga yang bukan termasuk kelompok penyertaan. Hanya saja pemberitaannya tetap bias karena tidak ada yang berani langsung masuk ke jantung pertahanan musuh kecuali jaringan televisi A1-Jazeera maupun kontributor-kontributor wire services atau agen foto yang berkewarganegaraan Arab. Karena kemampuan kelompok wire services (jaringan penyedia berita) dan media massa barat dalam bidang SDM, Dana, dan Teknologi maka mereka bisa mendapatkan banyak berita dan foto-foto penting dari segala penjuru dunia. Lalu mereka menjual dan mendistribusikannya ke seluruh dunia. Konsumen yang paling sering menggunakan jaringan wire services ini adalah media massa Asia yang memiliki keterbatasan dalam segala hal. Sehingga untuk menampilkan berita yang menarik dan cepat mereka tinggal membelinya dari jaringan media massa luar negeri ini. Pembelian ini sayangnya terkadang tidak melihat ideologi dari penyedia berita tersebut. Karena jaringan penyedia berita tersebut bahkan kebanyakan berasal dari negara pendukung invasi ke Irak. Namun sebenarnya mereka bisa menyeleksinya, sehingga tidak semua berita ataupun foto yang disediakan diambil begitu saja. Penyeleksian berita inilah yang menjadi bagian penting dari ideologi media, dimana mereka hidup bergantung kepada khalayaknya, pengiklan, budaya organisasi, dan lain sebagainya. Maka ketika Kompas menampilkan foto berita yang kebanyakan dari jaringan penyedia berita Barat bahkan dengan menampilkannya secara berwarna maka dapat dipastikan bahwa Kompas berusaha menampilkan foto berita yang secara garis besar mendukung Invasi negara-negara koalisi ke Irak. Perhitungannya adalah bahwa foto berita yang di dapat dari jaringan penyedia berita barat ada sebanyak 136 foto dibandingkan foto dari kontributor langsung yang hanya berjumlah 1 buah. Bahkan ketika dihitung berasarkan isi foto, maka dapat dilihat bahwa foto yang mendukung ada sebanyak 80 dibandingkan dengan foto yang menentang yang hanya sebanyak 57 foto.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini berjudul "Pergeseran nilai yang dialami oleh generasi muda Amerika Serikat yang terlibat dalam Perang Dunia I, seperti tercermin dalam novel-novel karya John Dos Passos, E.E. Cummings dan Ernest Hemingway." Adapun novel-novel yang dimaksud adalah One Man's Initiation: 1917 dan Three Soldiers karya John Dos Passos, The Enormous Room karya E.E. Cummings, dan The Sun Also Rises dan A Farewell to Arms karya Ernest Hemingway. Ketiga pengarang ini termasuk ke dalam periode yang sama dalam Kesusasteraan Amerika, yaitu periode setelah Perang Dunia I atau yang dikenal dengan Periode 1920-an (The Twenties). Ketiganya mempunyai pengalaman yang sama ikut terlibat dalam Perang Dunia I sebagai anggota unit ambulans Amerika di Eropa. Setelah upaya damai yang dilakukan oleh Amerika terhadap tindakan Jerman gagal, Amerika akhirnya masuk ke dalam ajang Perang Dunia I terhitung tanggal 6 April 1917. Slogan perang Presiden Wilson pada saat itu adalah bahwa dunia harus dibuat aman bagi demokrasi (Smith, 1985: 518). Kemenangan pihak Jerman akan mengancam demokrasi di seluruh dunia. Kongres memberlakukan Selective Service Acts untuk membentuk bala bantuan bagi Eropa. Tiga juta wajib militer dan dua juta sukarelawan merupakan kekuatan Amerika di Eropa. Di medan perang, para pemuda Amerika tiba-tiba dihadapkan pada keadaan yang jauh berbeda dari bayangan mereka: mereka mengalami ketakutan yang demikian besar dan tidak dapat mengerti akan tujuan dari operasi yang mereka lakukan. Idealisme perang hilang, dan patriotisme memudar dengan dilakukannya desersi. Demikian pula setelah perang usai, mereka menunjukkan perilaku yang kontras dengan nilai budaya tradisional Amerika. Mereka banyak yang tinggal di Paris, menjalani hidup berkelompok. Pesimisme melanda mereka. Pandangan mereka tentang perang dan negara mereka pun jauh berbeda dari generasi yang mendahului mereka. Masalah pergeseran nilai ini merupakan salah satu fenomena yang menonjol pada jamannya dan sangat menarik untuk dikaji. Mengapa generasi muda Amerika yang terlibat dalam Perang Dunia I mengalami pergeseran nilai? Situasi dan kondisi seperti apakah yang mendasari terjadinya pergeseran nilai tersebut? Dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan-bahwa yang menjadi pokok masalah dalam penulisan ini adalah dampak keterlibatan generasi muda Amerika dalam Perang Dunia I terhadap pelestarian nilai tradisional Amerika. Nilai tradisional yang akan dibahas di sini adalah nilai yang berhubungan dengan peperangan. Adapun nilai yang dimaksud adalah idealisme perang, patriotisme, dan optimisme. Karena pergeseran nilai ditunjukkan oleh adanya perubahan sikap terhadap perang dan nilai-nilai terkait, dalam menganalisis data saya akan membahas sikap masing-masing tokoh dalam menghadapi situasi, kejadian dan masalah yang menyangkut peperangan, serta menelaah faktor yang menyebabkan timbulnya sikap tersebut dalam diri mereka.

Abstrak :
Walaupun hingga hari ini bukti bahwa tuduhan Pemerintahan Amerika Serikat dibawah Presiden Geroge Walker Bush yang menuduhkan negara Irak memiliki dan mengembangkan persenjataan pemusnah massal belum terbukti, namun isu inilah yang dijadikan pemerintahan Amerika Serikat dan sekutunya untuk tetap melakukan invasi terhadap Irak sekaligus mengganti pemerintahan otoriter Saddam Husein dan membentuk pemerintahan "demokratis" AS. Berbagai kecaman dan dukungan pada awalnya mengalir dari berbagai negara ketika invasi akan digelar tidak terlepas pada rakyat AS sendiri. Inggris yang merupakan negara sekutu AS berada paling depan untuk mendukung aksi ini, sementara Perancis, Jarman dan Rusia juga sebagian besar negara Uni Eropa menginginkan diutusnya kembali tim inpeksi untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Beberapa Tim Inpeksi telah diturunkan baik yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pihak AS sendiri. Hasilnya Irak tidak terbukti sedang memiliki dan mengembangkan persenjataan pemusnah massal seperti yang dituduhkan pemerintahan AS. Berdasarkan pada teori kebijakan luar negeri yang mengatakan bahwa faktor pemimpin sangat berperan dalam pembuat kebijakan luar negeri (foreign policy decision making), maka permasalahan utama yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor internal dan eksternal apa saya yang mendukung Pemerintahan AS terutama bagi George W Bush sehingga tetap memilih langkah penyelesaian dengan cara perang untuk memusnahkan persenjataan pemusnah massal Irak. Padahal hat itu jelas belum terbukti. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif (Qualitative Research) dengan jenis case studies. Paradigma penelitian yang digunakan adalah kontruktivisme, sementara data-data yang ambit adalah data-data primer dan sekunder yang diperoleh dari domukentasi. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode hermeneutic interpretative. Sementara tingkat analisa yang dilakukan yaitu analisa reduksionis dan korela sionis. Dari berbagai data yang dimunculkan, terdapat beberapa faktor yang mendorong pemerintahan AS dibawah George W Bush dalam menginvasi Irak. Diantaranya, perrama, sejarah masa lalu pemerintah AS pada masa George Bush (Bush Senior) belum berhasil menjatuhkan pemerintahan Saddam Husein sehingga George W Bush (Bush Junior) berupaya mewujudkan impian ayahnya itu. Kedua, secara geopolitik Presiden Saddam Husein diyakini masih menjadi ancaman serius bagi hegemoni AS di Timur Tengah khususnya bagi Negara Israel. Pengalaman Perang Teluk memberikan pelajaran berharga bagi mereka. Ketiga, Secara ekonomi, Irak diyakini memiliki cadangan minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi, hat ini menjadi daya tarik tersendiri untuk menguasai Irak. Keempat, Kampanye perang melawan jaringan terorisme internasional masih menjadi isu aktual tintuk memelihara posisi AS sebagai polisi dunia atau setidaknya menjadikan negaranya masih dianggap perlu dalam menjaga perdamaian dunia.

---

Up till now, even though the evidence of accusations of US government under it's president George Walker Bush that accuse Iraq owns and develops weapons of mass destruction hasn't been proved,However because of this issue, U.S and it's allied not only keep doing the invasion to Iraq but also alter the authoritarian government of Saddam Hussein and fond U.S democratic government. Many criticism and endorsements come from many countries when this invasion will be done,even U.S societies them selves. England is as U.S allied country stays in the front side to back up this action, while France, German and Russia also most Europe of Union Countries are eager to be redelegated the inspection team to investigate the accusation. Some inspections team have been dropped both formed bay united nation organization (UNO) and U.S it self As the result Iraq wasn't proved that it owns and develops weaponry of muss distruction as accused by U.S government. Based on the foreign policy theory said that leader factor has a role in foreign policy decision making, so the main problem that writer discusses in this research is what the internal and external factors thack back up us government mainly for George W. Buch, so that he keeps choosing the problem solving by war to annihilate Iraq weaponry of muss distruction, whereas the case hasn't been proved. The research of this thesis is qualitative research by using case study. Contructivism is used by research paradigm. While the data are primer and seconder data that gained from documentation. This research is analyzed by using hermeneutic interpretative method while the grade that done is reductions and correlation analysis."' From the data that gained, some factors support us Government under it's George Walker Bush in Invasion to Iraq. First, the past history U.S Government under it's George Bush (senior Bush) hadn't succeeded to over throw the Saddam Hussein Government. so that George W Bush (Junior Bush) gets effort to realize his father's dream. Second, Geopolitically President Saddam Hussein is still assumed as serious threat for U.S hegemony in Middle East Especially for Israel. The experience of Gulf War gives them the valuable lesson. Third, Economically, Iraq is assumed owns the biggest oil reserve after Saudi Arabia, this becomes the power anntraction to colonialist Iraq. Fourth, the war campaign against international terrorism network still to be actual issue to keep U.S position as world policy, at least makes the country still considered to be able to keep world peace.

Abstrak :
ABSTRAK
Berakhirnya Perang Dingin dan Disintegrasi Uni Soviet menyebabkan terjadinya perubahan mendasar di bidang politik dan ekonomi Rusia. Perubahan-perubahan yang ada ternyata membawa dampak terhadap masalah keamanan nasional Rusia, sebab bagaimanapun masalah kelanjutan Rusia sebagai bekas negara adidaya tidak semata masalah reformasi ekonomi dan demokrasi, tetapi jauh Iebih penting adalah bagaimana mengembalikan status Rusia sediakala seperti Uni Soviet, dengan kapabilitas kekuatan militer dan nuklirnya.

Untuk itu, Rusia merasa perlu dan segera merumuskan atau memperkirakan apa dan bagaimana menghadapai dan mengantisipasi berbagai bentuk ancaman keamanan nasionalnya. Untuk mengimplementasikan kebijakan keamanan tersebut dengan sendirinya, strategi keamanan dan militernya juga harus dikaitan atau disesuaikan dengan perkembangan realitas yang dihadapi oleh Rusia saat ini dan masa depan.

Kepentingan keamanan Rusia tidak lain adalah masalah konflik-konflik regional antara negara-negara bekas Uni Soviet dan masalah ancaman perluasan NATO ke Eropa Timur dan Tengah atau negara-negara bekas anggota Pakta Warsawa. Kedua ancaman tersebut sebenarnya saling mempengaruhi, instabilitas dalam negeri dan regional akan mempengaruhi kredibilitas Rusia sebagai pewaris kekuasaan Uni Soviet di internasional.

Ketidakberdayaan Rusia dalam mencegah NATO tersebut menunjukkan bahwa Rusia tidak memiliki kekuatan tawar menawar (bargaining power) yang kuat terhadap Amerika Serikat. Pada gilirannya Rusia mengalami dilema, di satu sisi tidak ingin AS bertindak sebagai hegemoni tunggal. Di sisi lain, Rusia masih membutuhkan bantuan dan dukungan ekonomi dari AS dan negara-negara maju lainnya (G-7).

Dari pandangan strategi tradisionil, Rusia secara historis memiliki penyebaran pengaruh (sphere of infiuence) di seluruh wilayah bekas Uni Soviet. Dengan kata Iain secara geopolitik, Rusia masih merasa perlu menyatukan bekas negara-negara Uni Soviet dan Pakta Warsawa bahkan RRC untuk menggalang kerjasama kemanan dan militer regional. Di samping itu, sebagai upaya pencarian keseimbangan kekuatan (balance of power) terhadap NATO.

Konsekuensi logis dari ancaman tersebut adalah Rusia tetap mengandalkan kekuatan nuklirnya secara terbatas (finite nuclear deterrence) untuk menghadapi perang-perang lokaI. Dalam hal ini, diarahkan kepada kekuatan NATO yang mencoba mengancam kedaulatan Rusia.

Abstrak :
ABSTRAK
Terciptanya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat adalah harmonisasi hubungan sosial, merupakan impian bagi setiap penghuni dan petugas yang ada didalamnya. Namun, dengan meningkatnya tindak pidana kejahatan ditengah masyarakat secara signilikan berpengaruh terhadap tingkat kepadatan hunian RUTAN Klas I Jakarta Pusat, dimana jumlah penghuni pertanggal 12 Maret 2007 berjumlah 3353 orang, dan jumlah ini melebihi kapasitas hunian sebenarnya. Disisi lain jumlah petugas hanya sebanyak 248 orang, sehingga terdapat perbandingan yang kurang berimbang antara penghuni dan petugas. Kepadatan hunian RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang diperburuk oleh beranekaragam permasalahan mulai dari masalah pribadi, latar belakang social, ekonomi, kesukuan, dan berbagai hal Iainnya dapat mengganggu proses interaksi social sehingga sangat rentan untuk sebuah kerusuhan sosial. Kerusuhan terjadi sebagai akibat adanya pertentangan antar individu dan kelompok yang merpakan dampak dari kemajemukan latar belakang penghuni yang ingin mendapatkan pengakuan status identitas dirinya dan cenderung untuk hidup secara mengelompok. Padahal kelompok-kelompok social ini sangat rentan sehingga dapat menimbulkan suatu pertentangan social ataupun kerusuhan social yang dapat berakibat fatal bagi penghuni dan petugas. Untuk itu, dilakukan penelitian secara kualitatif agar mengetahui bagimana pembentukan kelompok itu terjadi, serta dampaknya terhadap potensi terjadinya kerusuhan khususnya di blok A 1. kemudian hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menerapkan suatu metode konseling dalam kelompok sebagai salah satu Cara guna mencegah terjadinya potensi kerusuhan. Dad uraian tersebut, maka dirasakan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dirasakan perlu untuk mengembangkan kegiatan pembinaan melalui implementasi metode konseling iintiik mencegah terjadinya potensi kerusuhan. Dan perlunya kerjasama dengan pihak terkait, serta peningkatan somber daya manusia dalam pelatihan khusus mengenai metode konseling sehingga dapat mengatasi atau membantu meminimalisir terjadinya potensi kerusuhan.

---

ABSTRACT
Security and order in the State Detention Center House Class 1, Central Jakarta which is harmonious social relationship, is the dream of each resident and security officers in it. However, the increase of crime rate in the society has significant impact to the occupancy rate in the detention center house, whereby total occupants as at March 12, 2007 are 3,353 persons, and these occupancy rate has far exceeded the normal occupancy rate. On the other hand, total security officers are only 248 persons, so there has been inequilibrium ratio between the occupants and the officers. Population density rate in the detention center house which has worsen due to various personal problems, social background, economy, race, and others factors can obstruct the social interaction process so that it is very susceptible to a social unrest. Social unrest as a result of conflict among individual or group, is the impact of the various background from the occupants who want to get personal recognition and tend to live in groups. Whereas these social groups are in suspicion of potential social conflict or social unrest which can be fatal to the occupants or officers. Therefore, a qualitative study has been conducted to identify the motif for the grouping and its determinant factors as well as its impacts to an unrest. Then the results of this study will be analyzed systematically based on empirical approach and be used as a guidance for implementation of a counseling method in preventing a riot. With reference to the above key points, it is concluded that Detention Center House Class 1 Central Jakarta needs to develop counseling activities through implementation of counseling method to prevent any potential social unrest. In addition, it also need to improve the cooperation across sectors in order to develop and to improve services to all residents, because mitigation of social unrest problem can be efficient and effective if the review is conducted through multidiscipline studies. Also the study regarding the causes of unrest and its various determinant aspects can be identified thoroughly, and therefore have to be supported with sufficient human resources who are more professional and trained to solve problems during crisis.