Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menganalisis mengapa Australia yang merupakan negara non senjata nuklir melakukan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir dalam kerja sama keamanan trilateral AUKUS. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan causal-process tracing. Analisis dalam tesis ini menggunakan konsep Foreign Policy Analysis (FPA), untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan kebijakan luar negeri Australia yang merupakan negara non-nuklir namun melakukan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir dengan Amerika Serikat dan Inggris melalui AUKUS. Faktor-faktor penyusun kebijakan luar negeri yang dimaksud dalam konsep ini adalah faktor domestik dan internasional. Hasil dari analisis artikel ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Australia dipengaruhi oleh faktor domestik dengan indikator keadaan geografi, tradisi dan sejarah, serta kapabilitas militer dari Australia, serta faktor internasional dengan indikator sistem internasional, perjanjian internasional, dan kerja sama Australia. Walaupun kebijakan yang diambil oleh Australia ini menghadirkan beragam tanggapan yang cenderung negatif atas penggunaan kapal selam bertenaga nuklr, kebijakan tersebut tetap dijalankan oleh Australia mengingat terus meningkatnya ancaman di Indo-Pasifik.

---

This article analyzes why Australia, which is a non-nuclear weapons country, procures nuclear-powered submarines in the AUKUS trilateral security cooperation. This article uses qualitative research methods with a causal-process tracing approach. The analysis in this thesis uses the concept of Foreign Policy Analysis (FPA), to analyze the factors that influence the foreign policy formulation of Australia, which is a non-nuclear country but is procuring nuclear-powered submarines with the United States and England through AUKUS. The factors that make up foreign policy referred to in this concept are domestic and international factors. The results of this thesis analysis show that Australia's foreign policy is influenced by domestic factors with indicators of geography, tradition and history, as well as Australia's military capabilities, as well as international factors with indicators of the international system, international agreements and Australian alliances. Even though the policy adopted by Australia presents a variety of responses that tend to be negative regarding the use of nuclear-powered submarines, this policy is still implemented by Australia considering the continuing increase in threats in the Indo-Pacific."

"Nowadays Sulu Sea is becoming the core of geopolitics issues between Indonesia, Malaisya and the Philippines. The three countries are looking at Sulu Sea as the strategic environment which has the substance of their national security interest, but the maritime security condition at Sulu Sea has no longer stable after the existence of Abu Sayyaf Group.In this thesis will explain about the agreement of maritime security cooperation which is called as the Trilateral Cooperation Arrangement in preserving Indonesia, Malaisya and the Philippines national security interests at Sulu Sea. The agreement has been initiated by the minister of foreign affairs of those three countries in order to their common concern about the threat that has been conducted by the Abu Sayyaf Group.Indonesia, Malaysia, and the Philipinnes as the three countries who agreed in the Trilateral Cooperation Arrangement at Sulu Sea recognize the threat in the maritime areas is maritime piracy such as ship hijacking and kidnapping for ransom that could threatened their national security interest as well as their sovereignty at sea. Therefore in order to overcome the maritime piracy at Sulu Sea, the three countries implement the initiatives that have been agreed."

"The development of the strategic environment has an impact on the rapid development of asymmetrical threats. The Southeast Asian region is one that faces this threat. Indonesia, as one of the countries in the Southeast Asian Region, has conducted a Trilateral Cooperation Arrangement to prevent the asymmetrical threat, especially in the Sulu Sea. This study aims to analyze the Trilateral Cooperation Arrangement strategy as Indonesia's defense strategy in overcoming asymmetrical threats in the Southeast Asian Region. The research method used is a qualitative research method with a phenomenological approach. This study uses the theory of defense science, the concept of strategy, counter terrorism, asymmetric warfare, defense cooperation, cooperative security, and deterrence theory. The results of this study can be divided into three namely, first, the asymmetrical threat that occurs in Southeast Asia, especially the Sulu Sea continues to grow and specifically divided into terrorism; transnational crime namely armed piracy and kidnapping for ransom; and illegal migration. Second, in its implementation, the Trilateral Cooperation Arrangement (TCA) in the Sulu Sea consists of Coordinated Sea Patrol, Air Patrol, Information and Intelligent Sharing and Land Exercise. The four patrols are strategic cooperation which constitutes a unity so that they cannot be separated in parts or functions. However, in its implementation, there are opportunities and challenges that need to be a concern of both policy makers or operational parties. Third, the Trilateral Cooperation Arrangement is a strategy that can overcome the asymmetrical threats that have occurred in Southeast Asia, especially in the Sulu Sea since 2016-2018, but in 2019 the asymmetrical threats in the Sulu Sea have increased. The strategy used is to use defense cooperation as well as using soft power and hard power which provide deterrence effects for asymmetric threat actors. In addition, it strengthens the collaboration of Ministries and Institutions as policy makers, as well as the military army and local governments as operational implementers and supporting rules such as operational procedure rules."

"Perkembangan lingkungan strategis berdampak pada pesatnya perkembangan ancaman asimetris. Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu yang menghadapi ancaman ini. Indonesia sebagai salah satu negara di Kawasan Asia Tenggara melakukan kerjasama Trilateral Cooperation Arrangement untuk menangkal ancaman asimetris khususnya di Laut Sulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Trilateral Cooperation Arrangement sebagai strategi pertahanan Indonesia dalam penanggulangan ancaman asimetris di Kawasan Asia Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori ilmu pertahanan, konsep strategi, counter terrorism, asymmetric warfare, kerjasama pertahanan, cooperative security, dan deterrence theory. Hasil dari penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu pertama, ancaman asimetris yang terjadi di Asia Tenggara khususnya Laut Sulu terus berkembang dan secara khusus dibagi menjadi terorisme; kejahatan transnasional yaitu perompakan bersenjata dan penculikan untuk tebusan; serta migrasi ilegal. Kedua, dalam pelaksanaannya, Trilateral Cooperation Arrangement (TCA) di Laut Sulu terdiri dari Patroli Laut Terkoordinasi (Coordinated Sea Patrol), Patroli Udara (Air Patrol), Pertukaran Informasi dan Intelijen (Information and Intelligent Sharing) dan Latihan Darat Bersama (Land Exercise). Keempat patroli tersebut merupakan kerjasama strategis yang merupakan suatu kesatuan sehingga tidak dapat dipisahkan perbagian atau fungsinya. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat peluang dan tantangan yang perlu menjadi perhatian baik pengempu kebijakan atau pihak operasional. Ketiga, Trilateral Cooperation Arrangement merupakan strategi yang dapat menanggulangi ancaman asimetris yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara khususnya di Laut Sulu sejak tahun 2016-2018, namun ditahun 2019 ancaman asimetris di Laut Sulu mengalami peningkatan. Adapun strategi yang digunakan adalah menggunakan kerjasama pertahanan serta menggunakan softpower maupun hardpower yang memberikan efek deterrence kepada pelaku ancaman asimetris. Selain itu, memperkuat kerjasama Kementerian dan Lembaga sebagai pembuat kebijakan, serta TNI dan pemerintah daerah sebagai pelaksana operasional serta aturan pendukung seperti aturan prosedure operasional."