Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pajak hotel sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama periode 1997/1998-2001 belum memberikan hasil yang signifkan, dimana kontribusinya terhadap PAD hanya sebesar 0,22 %, meskipun dengan realisasi yang selalu melebihi target melebihi angka 100 %, namun dikaitkan dengan perkembangan variabel ekonomi dan sosial seperti tingkat perkembangan PDRB, pendapatan perkapita dan nilai tambah sub sektor hotel maupun tingkat inflasi, semestinya kontribusinya masih dapat ditingkatkan. Penelitian target Pajak hotel yang belum realistis, menjadi salah satu faktor penyebabnya, sebab target penerimaan yang semestinya ditetapkan berdasarkan potensi atau kapasitasnya, umumnya hanya didasarkan atas taksasi {perkiraan), sehingga tidak mustahil realisasi penerimaan dengan rasio lebih dari 100 % itu belum optimal. Berangkat dari hal tersebut diatas, penelitian tesis ini bermaksud untuk membahas masalah penetapan target, melalui pelacakan terhadap kapasitas pajak, sehingga Pemda Kabupaten memiliki pedoman yang objektif dalam penentuan taget, dan apabiia terjadi gap antara realisasi dengan target depot dibuat langkah kebijakan-kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan. Pendekatan yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian tesis ini, terutama untuk mengetahui besarnya potensi riil Pajak hotel pada tahun t , diperoleh dengan cara mengalikan tarif Pajak hotel dengan keseluruhan omzet hotel. Kapasitas {potensi pungut} Pajak hotel, diestimasi digunakan cara regresi, karena cara ini selain lebih mudah dibanding dua cara lainnya (cara langsung dan representatif}, juga dapat dilacak sejumlah faktor yang menyebabkan dan mempengaruhi Pajak itu sendiri. Disamping ada kelemahan seperti perlu pengetahuan yang cukup tentang statistik, ekonometrik dan toari ekonomi tentang Pajak itu sendiri. Cara regresi yang dipakai untuk menghitung kapasitas Pajak hotel ini menggunakan data time series cross section (panel data}, menyertakan beberapa daerah lain sebagai acuan dengan karakteristik sosial ekonomi yang relatif sama, Variabel bebas yang digunakan adalah variabel yang diduga berpengaruh terhadap nilai basis dan tingkat kemudahan untuk memungut Pajak, seperti tingkat pendapatan perkapita, rasio sub sektor industri terhadap PDRB, tingkat kepadatan penduduk per km2 dan jumlah kunjungan wisatawan. Berdasarkan hasil hitungan dapat diketahui bahwa besarnya polensi rill Pajak hotel di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2001 sebesar Rp. 78,842 juta, dengan rata-rata penerimaan perbulan Rp. 6,5 auts dan besarnya kapasitas Pajak adalah sebesar Rp. 37,4 juta. Sedangkan besarnya upaya pemungutan Pajak {tax effort} selama lima tahun [1996-2000) rasio rata-rata hanya 26,49 %, masih belum optimal. Rendahnya tax effort, disebabkan oleh; masih rendahnya tingkat keterampilan SDM personil/aparat perpajakan,; belum transparannya pengelola hotel melaporkan hasil perolehannya; masih kurangnya kontrol/pengawasan baik terhadap petugas maupun pengelola hotel serta tidak ada sanksi yang tegas terhadap perda pemungutan pajak hotel. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak hotel perlu dilakukan, pertama , penentuan terget harus disesuaikan dengan besarnya kapasitas, kedua, untuk meningkatkan kualitas SDM perlu dilakukan pelatihan, peningkatan pendidikan dan keterampilan; perlu dukungan anggaran untuk upaya peningkatan kualitas SDM dimaksud; memberlakukan prosedur pungutan yang sesuai UU yang berlaku serta perlu melakukan monitoring den evaluasi secara berkala dan berkelanjutan guna tindakan perbaikan.

Abstrak :
Usaha terencana untuk meningkatkan Penerimaan Negara sebagai salah satu upaya menanggulangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yakni melalui peningkatan penerimaan dari sektor Pajak. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak dapat dicapai melalui perluasan(tax base) secara ekstensifikasi yakni dapat ditempuh dengan memperluas obyek barang kena cukai antara lain Cukai Ban Mobil. Rencana kebijakan pemungutan Cukai Ban Mobil telah menimbulkan perdebatan dan resistensi dari pelaku bisnis maupun pejabat fiskus dan masyarakat. Namun ada pula pihak-pihak yang mendukung rencana kebijakan cukai ban mobil tersebut. Oleh karena itu, agar dapat memberikan jawaban analisis akademis, penulis mencoba mengaplikasikan teori kebijakan Pemungutan Pajak khususnya atas Cukai yang bersifat selektip, dengan hasil sebagai berikut : Model Regresi berganda sebagai model analisa pengaruh hubugan antara variasi perubahan variabel bebas (harga ban mobil, pendapatan perkapita dan indeks harga ban) terhadap variabel terikat yakni penjualan ban mobil. Besarnya perubahan dari setiap variabel bebas tergantung pada elasitasnya terhadap permintaan ban mobil. Hasil perhitungan elasitas rata rata permintaan ban terhadap harga Pendapatan perkapita : Indeks harga ban adalah : -0,2510 : 0,8272 : 0,86 artinya apabila harga ban rata-rata naik 10% maka jumlah rata-rata permintaan ban akan naik sebesar 8,272%, bila indeks harga ban naik 1% maka permintaan ban akan naik 0,86% yang berarti dapat berdampak terhadap inflasi walaupun relatif kecil karena indeks harga ban hanya 4,47% dari komponen indeks harga transportasi. Selain dukungan hasil analisis tersebut tinjauan dari segi industri ban yang mendukung prinsip-prinsip pemajakan antara lain : principle of equality and social justice, principle of economic, ability to pay, principle of flexibility, simplicity. Dengan kata lain dapat disimpulkan produk ban layak dipilih menjadi barang kena cukai dengan tarif cukai diusulkan sebesar 20% akan berdampak penurunan penjualan ban sebesar 5,02% dan menghasilkan Penerimaan Negara sebesar Rp. 707.338.055.000. Usul dan saran penulis agar Penerimaan Negara dari hasil cukai ban dipergunakan sebagai earmarking misalnya menyediakan public service dalam bentuk pengadaan transportasi umum yang bersih-aman-murah sehingga tercapailah fungsi pajak sebagai reguleren yang mengatur kebijakan dalam hal melakukan redistribusi of income agar requirement for equality and social justice terpenuhi. Selain itu perlu diadakan perubahan/reformasi Undang-undang karena Undang-undang yang ada saat ini membatasi barang yang dikenakan cukai.

Abstrak :
Pajak daerah merupakan sumber pendanaan negara yang diharapkan mampu berperan secara dominan dalam sistem pembiayaan pembangunan, oleh karena itu peningkatan penerimaan pajak harus diimbangi dengan pelayanan administrasi dan efisiensi serta optimalisasi kerja pada unit organisasi yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan melaksanakan pemungutan. Salah satu sumber penerimaan daerah pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang cukup potensial obyek pajak dan jumlah penerimaan daerahnya adalah pajak hiburan di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Hal ini disebabkan karena wilayah ini adalah salah satu lokasi yang menjadi pusat hiburan dan perdagangan yang besar. Bila dilihat dari potensi yang ada dibandingkan realisasi yang telah tercapai maka dinilai belum mencapai hasil dan target yang seperti diharapkan, sehingga perlu ditemukan masalah dengan melihat kepada sistem perpajakan yang ada yang menyangkut kebijakan perpajakan, Undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan. Penelitian yang telah dilakukan adalah melalui analisis pengelolaan pajak hiburan dengan mempergunakan metode kasus yang bersifat deskriptif yaitu dengan teknik wawancara untuk dapat memperoleh data dan informasi dan dilakukan kegiatan yang mendalam untuk bahan analisis permasalahan yang ada dengan para pejabat dan pegawai yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam pengelolaan Pajak Hiburan, juga para Wajib Pajak dan atau penyelenggara hiburan yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) responden. Dari hasil analisis yang dilakukan ditemukan berbagai hal antara lain : belum cukupnya jumlah pegawai yang ada termasuk kualitas pegawai yang tersedia, belum dilaksanakannya secara konsekuen tentang pelimpahan kewenangan pemungutan dari Kantor Dinas kepada Suku Dinas dan Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan sesuai ketentuan yang ada dan kurangnya perhatian Kantor Dinas didalam penyelesaian permasalahan tentang sengketa atau keberatan wajib pajak dan lain-lain yang erat hubungannya dengan penyelenggaraan pemungutan pajak hiburan.

Abstrak :
Tesis ini mencoba mengkaji "Perlakuan Perpajakan terhadap Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi dan Permasalahannya", yaitu suatu kajian terhadap peraturan-peraturan yang ruang ling kupnya mengatur tentang perlakuan perpajakan terhadap kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi yang tercakup dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan beserta peraturan petunjuk pelaksanaannya dan Surat Edaran-Surat Edaran Dirjen Pajak, terutama di bidang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Tujuan penulisan tesis ini ingin mengetahui dan menguraikan perlakuan perpajakan khususnya dibidang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta permasalahannya atas sewa guna usaha dengan hak opsi atau Financial Lease, termasuk bila terjadi pemutusan kontrak lebih cepat atau early Metode penelitian yang digunakan pada penulisan tesis ini berdasarkan pada deskriptif analitis. Sedangkan teknik pengumpulan data bersifat teoritis dan kajian literatur serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian bentuk full integration systemdan expert survey ditemukan beberapa kelemahan dan kekurangan yang ada pada materi Surat Keputusan Menteri Keuangan beserta petunjuk pelaksanaannya. Khususnya terhadap kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi serta di bidang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Diharapkan ketidaksesuaian ini agar segera disempurnakan atau diganti dengan peraturan setingkat lebih rendah dari Undang-Undang, yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), agar lebih berbobot sebagai landasan hukum bagi kegiatan sewa guna usaha. Pada kondisi/keadaan pemutusan perjanjian sewa guna usaha lebih cepat/pendek atau early termination, dalam surat edaran Dirjen Pajak dan PP belum mengatur secara tegas sejak kapan lessor harus melakukan penyusutan bila terjadi default dari lessee. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sewa guna usaha dengan hak opsi dalam hal tidak terdapat hubungan istimewa, dimana lessee diharuskan membayar kembali sebagian PPN masukan yang telah dikriditkan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak. Hal ini hanya berlaku untuk default dari lessee dalam financial lease dengan cara sales type lease. Tetapi pada transaksi sales and lease back, jika barang modal yang dijual lease kepada lessor berupa Barang Karla Pajak (BKP) maka seharusnya lessee memungut PPN terhadap lessor pada saat terjadi transaksi penjualan.

Abstrak :
Usaha penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diwujudkan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum, agar peraturan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan baik. Tanpa pelaksanaan penegakan hukum akan menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, hal ini sejalan dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang pada administrasi pajak. Secara teoritis pemeriksaan pajak merupakan suatu cara (mean) untuk menemukan perbedaan antara laporan komersial dan fiskal serta kesalahan penerapan aturan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak merupakan bagian dari administrasi perpajakan yang berfungsi untuk mengetahui sejauhmana kepatuhan wajib pajak baik formal maupun material. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan Pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang dan apakah pemeriksaan pajak tersebut memenuhi dua tujuan yaitu pencapaian target penerimaan dan penegakan hukum serta bagaimana menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan secara keseluruhan dalam rangka fungsi pemeriksaan dan penyidikan dimasa yang akan datang. Tujuan Penelitian ini yaitu menggambarkan dan menguraikan pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang. Menganalisis dan menjelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai pelaksanaan dari tujuan penerimaan dan penegakan hukum. Menjelaskan dan menguraikan langkah-Iangkah dalam upaya meningkatkan pemeriksaan dan penyidikan pajak dimasa yang akan datang. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif. Dari hasil analisis ditemukan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan, hasil pemeriksaan RGTF merupakan pemeriksaan yang mempunyai hasil atau pajak yang harus dibayar paling besar jika dibandingkan dengan hasil pemeriksaan lainnnya. Hasil pemeriksaan RGTF sebesar 59% jika dibandingkan dengan total hasil pemeriksaan yang dilaksanakan di Karikpa Tangerang. Hasil pemeriksaan di Karikpa Tangerang pajak yang paling banyak temuannya adalah Pajak PPh Pasal 23/26 dan pajak yang terendah temuannya adalah PPh Pasal 21/26. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah apabila dilihat pos-pos yang diperiksa, maka mengandung unsur budgetair merupakan aspek yang paling besar prosentasenya yaitu 61.77% dalam hasil koreksi yang dilakukan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang. Hasil temuan tersebut dilanjutkan dengan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Upaya tersebut merupakan salah satu penekanan aspek penegakan hukum (law enforcement). Saran dalam penelitian ini adalah aspek penegakan hukum (law enforcement) yang merupakan aspek dasar dalam pemeriksaan seharusnya menjadi tujuan utama pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan pajak yang menitik beratkan pada aspek budgetair dikhawatirkan akan merusak tujuan dari pemeriksaan itu sendiri yaitu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan menguji hipotesis hubungan antara pajak yang dibayar oleh perusahaan dengan size-nya, yaitu apakah perusahaan besar membayar pajak yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran besar perusahaan diukur dari sales yang dihitung setiap tahun. Selain itu penelitian ini bertujuan mengetahui sektor industri apa yang paling besar memberikan kontribusi dalam pembayaran pajak penghasilan pada negara. Perhitungan dan pengujian cross - sectional membuktikan bahwa selama periode pengamatan 2000 - 2002, perusahaan besar terbukti membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya. Namun, besarnya pajak yang dibayarkan tidak berlaku proporsional dengan besarnya perusahaan pada level di bawahnya. Perusahaan yang membayar pajak terbesar kedua setelah perusahaan terbesar, justru adalah perusahaan - perusahaan terkecil dari sampel yang diambil. Sementara pembayar pajak dengan urutan setelahnya tidak secara otomatis proporsional dengan besarnya perusahaan. Dari perhitungan tarif efektif pajak per industri, diperoleh hasil bahwa pembayar pajak terbesar adalah perusahaan - perusahaan dari consumer goods industry, sementara pembayar pajak terkecil adalah perusahaan - perusahaan dari industri property, real estate & building construction. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan struktur biaya antar industri. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan prioritas perhatian pada pembayar pajak dari kategori perusahaan - perusahaan besar dan industri tertentu, untuk mengoptimalkan target penerimaan pajak. Namun, hal ini tentu saja tidak berarti mengabaikan kelompok - kelompok perusahaan yang lain.

Abstrak :
Propinsi DK1 Jakarta sebagai lbukota Negara merupakan kota tempat berkembangnya berbagai jenis usaha perdagangan, jasa dan juga merupakan kota wisata. Hal ini menjadikan kota Jakarta memiliki keuntungan dibanding dengan kota lain di Indonesia. Pajak Hotel dan Restoran merupakan Pajak Daerah yang cukup diandalkan penerimaannya, jenis pajak ini merupakan pajak tidak langsung yang pemungutannya adalah berdasarkan "self assesment" Optimalisasi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran sangat tergantung dari kesadaran masyarakat Wajib Pajak dan adanya koordinasi antara instansi terkait, disamping adanya pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak, memberikan pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan, namun dilihat dari perkembangan penerimaannya realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran belum dicapai secara maksimal. Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas maka masalah yang akan diteliti berkaitan dengan pengukuran efektivitas pemeriksaan Pajak Hotel dan Restoran dan apakah pelaksanaan administrasi perpajakan sudah mendukung pelaksanaan pemungutan dan pemeriksaan yang efektif dengan studi kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan II. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti yaitu pejabat dari Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan II melalui wawancara secara Iangsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dan Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan II dengan menggunakan analisis data statistik diperoleh efektivitas pemeriksaan dan pengaruh pemeriksaan terhadap realisasi penerimaan. Dari hasil penelitian, didapat suatu kesimpulan bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan menunjukan angka yang kurang stabil namun hubungan antara pemeriksaan dengan realisasi penerimaan cukup kuat. Pelaksanaan administrasi perpajakan menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan dan pemeriksaan cukup didukung oleh kewenangan dan mekanisme pemungutan yang cukup baik, namun dari sisi sumber daya manusia menunjukan kenyataan yang masih kuramg efektif dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan II untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak yang optimal.

Abstrak :
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan salah satu penerimaan pemerintahan daerah DKI Jakarta dari sektor pajak daerah. Penggunaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang baru dimulai pada tahun 1998/1999 yang sebelumnya merupakan retribusi penerimaan pemerintah DKI Jakarta, mengartikan bahwa potensi penerimaan tersebut masih sangat besar. Dalam sistem perpajakan nasional, Pemerintah Pusat dalam beberapa tahun terakhir ini telah melakukan perubahan-perubahan. Sistem pemungutan pajak diubah dari sistem official assessment menjadi self assessment. Dengan sistem self assessment wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Implikasi dari sistem self asessment ini adalah bahwa instansi yang bertugas memungut pajak harus memiliki kemampuan baik untuk mengadministrasikan pajak, serta wajib pajak harus diawasi oleh fiskus sehingga dapat diketahui apakah kewajiban perpajakan telah dijalankan dengan benar atau tidak oleh wajib pajak yang bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok-permasalahan dalam tesis adalah Bagaimanakah pelaksanaan sistem pemungutan Official Assessment Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan bagaimana pengaruh pelaksanaan sistem official assessment terhadap pelaksanaan penerimaan Pajak Pernanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang diukur dengan menggunakan ratio Tax Performance index (TPI) menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dan stabil diatas 100%. Kesimpulan yang didapat yaitu Pelaksanaan pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang menggunakan sistem official asessment, menemui beberapa hambatan seperi dalam penetapan pajak yang terhutang dan realisasi waktu pembayaran serta pengenaan sanksi keterlambatan 2% perbulan. Terbatasnya jumlah Karyawan pada Pendapatan Daerah Wilayah Kecamatan yang menjadi tulangpunggung dalam menetapkan pajak yang terhutang serta banyaknya jumlah objek. Saran dalam penelitian ini yaitu Penggunaan sistem pemungutan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang menggunakan sistem official assessment diharapkan terjadi perubahan dimasa yang akan datang menjadi self assessment. Mengingat sistem pajak nasional sekarang sudah beralih dari official assessment ke self assessment, maka sudah seharusnya Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan mengikuti langkah tersebut.

Abstrak :
Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara sekaligus sebagai kota Metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia memberikan peran yang sangat besar bagi perkembangan sarana transportasi terutama kendaraan bermotor. Namun dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Jakarta temyata belum sepenuhnya memberikan sumbangan yang optimal bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga keadaan tersebut sangat menarik untuk diteliti. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk menganalisis Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di DKI Jakarta. Pemikiran ini dilandasi adanya beberapa faktor yang mempengruhi elastisitas pajak antara lain, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan pertama : jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 8.399.056 jiwa tahun 2001, serta didukung oleh pertumbuhan ekonomi rata-rata 2,54% per tahun (1997-2001), memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor tersier sebesar 63,38% dengan kontribusi terhadap sektor angkutan jalan raya (kendaraan bermotor) sebesar Rp. 2.014.978 pada tahun 2000 dan Rp. 2.114.816 pada tahun 2001 dengan pertumbuhan setiap tahun 6,58%. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di DKI Jakarta akan diikuti pula dengan pertumbuhan sektor transportasi angkutan jalan raya sebesar Rp. 99.838. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan mendorong pertumbuhan tingkat produktivitas penduduk yang potensial yang bekerja di DKI Jakarta yang berjumlah 1.792.149 jiwa tahun 2000 dan 2.71 1.287 jiwa tahun 2001 dad jumlah penduduk yang ada di DKI Jakarta. Jumlah penduduk potensial inilah yang dimungkinkan untuk dapat membeli kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2000 sebanyak 3.164.000 kendaraan bermotor menjadi 3.420.000 kendaraan bermotor pada tahun 2001, sehingga terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 256.000 kendaraan bermotor. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor ini secara langsung akan mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di Propinsi DKI Jakarta. Kedua, Jumlah Kendaraan Bermotor yang sangat besar jumlahnya di Jakarta sangat berpengaruh sekali terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, tetapi kenyataannya hasil yang didapat belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya wajib pajak yang tidak daftar ulang hingga tahun 2000 mencapai 308.855 kendaraan -bermotor dengan jumlah pajak tak tertagih Rp. 84.522.534.715, Sulit dan Tidak Aktifnya Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentarig Perneriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan, Tidak optimalnya penerapan pajak progresif, adanya mobil-mobil selundupan yang belum teregistrasi oleh Dipenda sebagai potensi Pajak, serta adanya Peminjaman KTP dan Tembak KTP dalam proses perpanjangan STNK sehingga mengurangi potensi perolehan BBN H. Berdasarkan hasil analisis di atas diharapkan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dapat menjadikan penelitian ini sebagai evaluasi terhadap penerimaan PKB dan BBNKB yang tidak optimal berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang ada di DKI Jakarta.

Abstrak :
Upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan antisipasi atas perubahan perkembangan dunia usaha adalah evaluasi sistem dan tatakerja Direktorat Jenderal Pajak agar perumusan, pemberlakuan dan penerapan ketentuan perpajakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan peningkatan potensi perpajakan dapat tercapai tanpa memberikan efek negatif bagi iklim investasi dan perekonomian. Pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak terkait langsung dengan upaya efisiensi dan efektifitas manajemen dalam pengelolaan kegiatan usaha yang ditandai dengan upaya manajerial dalam perencanaan kewajiban perpajakan termasuk didalamnya adalah kebijakan pembiayaan perusahaan yang dihadapkan pada pilihan melalui pinjaman dengan kewajiban pelunasan pokok pinjaman dan bunga pinjaman atau melalui modal usaha sebagai wujud kepemilikan pihak penanam modal dalam perusahaan dengan kompensasi pembagian laba berupa dividen. Ketentuan Pajak Penghasilan secara umum memperlakukan bunga pinjaman sebagai pengurang penghasilan kena pajak sedangkan dividen atas modal saham sebagai bukan pengurang penghasilan kena pajak. Perbedaan perlakuan Pajak Penghasilan ini dapat menjadi peluang hilangnya potensi perpajakan (loophole) yang mengundang Wajib Pajak untuk beroperasi dengan struktur permodalan yang didominasi dengan utang atau pinjaman. Oleh sebab itu kriteria wajar struktur utang terhadap modal (debt to equity structure) dalam perpajakan diperlukan untuk penghitungan penghasilan kena pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, studi perbandingan, penelitian dokumen lain, serta studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketidak beradaan petunjuk lebih lanjut ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan membuka peluang serta terjadi upaya penghindaran pajak melalui praktek minimalisasi modal juga membuat keraguan pelaksana dalam otoritas perpajakan untuk mengambil keputusan fiskal atas praktek minimalisasi modal yang terjadi di lapangan. Sehingga upaya untuk mengurangi berkurangnya potensi fiskal, disarankan diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Rasio Utang terhadap Modal untuk keperluan perpajakan. dengan Rasio 6:1 untuk lembaga keuangan, 3:1 s.d. 5:1 untuk usaha perdagangan dan industri menjadi saran hasil penelitian agar lebih mewakili karakter perbidang usaha di Indonesia.