Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Memberikan proteksi terhadap kemungkinan terjadinya kerugian merupakan hal yang sangat penting dalam setiap perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi dapat mengestimasi semua risiko yang mungkin dihadapi dengan alat ukur risiko. Value at Risk merupakan salah satu alat ukur risiko dalam industri asuransi, yang didefinisikan sebagai kuantil dari distribusi total kerugian. Sebagai kuantil, dapat menjadi kurang representatif apabila terdapat banyak nilai kerugian yang melebihi dikarenakan informasi kerugian pada ekor kanan distribusi tidak tergambarkan dengan baik. Untuk itu, diperkenalkan Tail Value at Risk yang merata-ratakan besarnya kerugian yang lebih besar daripada. Penggunaan membantu perusahaan untuk memperoleh gambaran mengenai modal yang harus disiapkan untuk mengatasi risiko yang dapat terjadi. Estimasi risiko yang lebih baik juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teori kredibilitas, yang mengombinasikan risiko individu dan risiko kelompok pemegang polis dengan bobot tertentu. Bobot yang tepat diperoleh melalui peminimuman antara parameter yang memprediksi kerugian di masa depan dan penaksirnya. Secara umum, penelitian ini membahas mengenai model berdasarkan teori kredibilitas Bahlmann beserta penaksir dari parameter-parameter model tersebut. Risiko individu direpresentasikan dengan individu, sementara risiko kelompok direpresentasikan dengan rata-rata individu dalam suatu kelompok. Penerapan model ini dilakukan dengan menggunakan data klaim dari salah satu perusahaan asuransi di Indonesia. ...... Providing protection against losses is important issue in every insurance company. Insurance company could estimate all risks which must be faced by risk measures. Value at Risk as one of risk measures that is used in insurance industry, is defined as quantile of aggregate losses distribution. As a quantile, could be less representative if there are losses which far exceed because losses in the right tail distribution cannot be well-explained. For this reason, which averages losses that are greater than was introduced. Using, insurance company could obtain approximation of capital needed due to certain losses which possibly happen. Better risk estimation could also be obtained by credibility theory, which combines both individual and group risk information with certain weights. The proper weights are obtained by minimizing the expected squared error between parameter used to predict future losses and its estimator. In general, Credible model based on credibility theory and the parameters estimator will be derived in this research. Individual risk is represented by certain policyholders meanwhile, group risk is represented by average of every policyholders. Numerical simulation based on one of the insurance companys claim data in Indonesia will also be demonstrated.

Abstrak :
Struktur modal merupakan komposisi dan proporsi hutang jangka panjang dan ekuitas yang ditetapkan perusahaan dalam membiayai perusahaan. Keputusan struktur modal dapat dipengaruhi oleh perubahan tarif pajak dan juga variabel variabel lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin menguji tentang pengaruh variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal diantaranya perubahan tarif pajak, non debt tax shield, profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 82 perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2006 - 2010 sehingga ada 410 data penelitian. Metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan software SPSS 17.0. Hasil penelitian ini menunjukkan perubahan tarif pajak pada perusahaan yang memiliki laba kecil, non debt tax shield, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan profitabilitas dan likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. ...... Capital structure is the composition and proportion of long-term debt and equity finance company established in the company. Capital structure decisions can be influenced by changes in tax rates and other variables. Therefore, in this study the authors wanted to test the effects of variables that affect the capital structure including changes in tax rates, non debt tax shield, profitability, liquidity, and firm size. This study sample was 82 companies listed on the Indonesian Stock Exchange in the period 2006 to 2010, so there are 410 research data. Methods of data processing performed in this study using SPSS 17.0 software. The results of this study showed changes in tax rates in low profit companies, non debt tax shield, and firm size has positive and significant impact on capital structure. Meanwhile, profitability and liquidity and significant negative effect on capital structure.

Abstrak :
DPR akhirnya mensahkan RUU Perpajakan. UU No. 36 Tahun 2008 merupakan peubahan ke empat dari UU No. 7 tahun 1983, yang akan berlaku sejak Tahun Fiskal 2009. Salah satu perubahan yang paling penting ialah Pasal 17 ayat 1, yaitu Perubahan Tarif PPH Badan menjadi Tarif Tunggal sebesar 28 % terhadap Badan dan Badan Usaha Tetap. Banyak yang mendukung PPh Badan Tarif Tunggal ini yang akan membuat tarif PPh kita lebih kompetitif dalam menjaring investor. Pemerintah optimis bahwa Undang-Undang PPh yang baru akan meningkatkan daya saing karena Undang-Undang ini menawarkan banyak fasilitas untuk menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi investasi. Perumusan masalah yang diangkat dalam penilitian ini adalah pertama, apa yang menjadi latar belakang perubahan tarif PPh Badan menjadi tarif tunggal, kedua,Apakah pengaruh tarif tunggal ini terhadap investasi, dan ketiga Apa pengaruh perubahan tarif ini terhadap investasi dan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Untuk menjawab pertanyaan ini penelitian ini menggunakan data baik kualitatif maupun kuantitatif, data tersebut diambil dari hasil wawancara dan metode kepustakaan dengan beberapa buku yang berhubungan dengan topik. Cara dan Metode Pengumpulan data yang digunakan ialah Metode Kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif. Secara teoritis penerapan Tarif Flat ini memang akan mempengaruh besarnya penerimaan negara tetapi pada teori nya tarif ini juga akan meningkatkan penerimaan negara secara agregat pada masa yang akan datang. Secara umum dengan menurunkan tarif pajak pekerja akan mendapat insentif yang besar untuk bekerja, investor juga akan mendapatkan kesempatan besar juga untuk menginvestasikan modalnya dan produsen akan banyak meproduksi juga. Para ekonom menjelaskan bahwa dalam jangka pendek efek dari fasilitas ini memang kecil, tetapi untuk jangka waktu panjang akan berpengaruh. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah pertama latar belakang dari perubahan tarif ini adalah untuk membuat Indonesia bersaing dengan negaranegara tetangga dalam menarik investasi asing sehingga jumlah wajib pajak badan baik yang berstatus perusahaan penanaman modal asing atau bentuk usaha tetap dari unit usaha luar negeri terus meningkat. Kedua pengaruh penurunan tarif ini terhadap minat investasi ialah sangat kecil pengaruhnya karena pertimbangan seorang investor untuk melakukan sebuah investasi di Indonesia tidak hanya berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak hanya merupakan sebuah insentif bagi seorang investor karena semakin kecilnya pajak maka margin keuntungan yang diterimanya akan semakin besar. Tarif pajak yang kompetitif memang tetap akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor yang akan menginvestasikan modalnya. Dan ketiga pengaruh investasi tersebut bagi penerimaan pajak ialah memang di prediksikan akan ada potential lost yang cukup signifikan, tetapi kebijakan penurunan tarif ini (tax cut) secara teoritis diproyeksikan dalam jangka panjang tidak akan menurunkan penerimaan negara secara aggregate, bahkan sebaliknya. Saran untuk mendukung perubahan tarif ini ialah sebaiknya penetapan tarif tunggal ini dapat memberikan insentif yang atraktif tetapi tarif ini belum ,apalagi jika melihat kondisi negara-negara regional yang cenderung telah menurunkan tarifnya. Oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan insentif-insentif pajak lainnya bagi investor. Sebaiknya untuk pembedaan tarif di perhatikan lagipula apa kekurangannya dan apa akibatnya jika perbedaan tarifnya cukup signifikan Undang undang No. 36 tahun 2008 ini belum berlaku, akan diberlakukan per 1 Januari 2009, diharapkan tujuan pemerintah dalam pemberlakuan tarif ini tercapai, oleh karena itu kuncinya, yakni tarif pajak ditetapkan pada besaran yang comfortable bagi wajib pajak, efisiensi sistem perpajakan, dan law enforcement bagi aparat pajak. Ketiganya harus berjalan bersamaan.

---

The parliament finally approved the income tax bill proposed by the government. This law, Number 36 of 2008 regarding Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 on Income Tax, will come into force at the beginning of the 2009 fiscal year. One important amendment is Article 17 paragraph (1) which is concerning the Corporate Income Tax Rate. In this article introducing the enactment of a single rate (28%) on the income of corporate taxpayers and permanent establishments, which replaces the progressive rates that previously applied. Further, the single tax rate will be reduced from 28% to 25%, effective in fiscal year 2010. There has been a lot of support for an immediate income tax cut to 25 percent to make the country more competitive in netting investors. The government is optimistic that the new income tax law would improve competitiveness of Indonesian economy because the law offers numerous facilities to create a climate conducive to investment. The background problems presented in the research raising three brief question. The first question ,what is the background of amendment Tax Law No. 36 of 2008. The second,is the amendment of tax rate influence the invesment interest, and the third is the amendment of tax rate influences national revenue. To answer the questions, it is performed a set research by using the data published by Indonesian Tax Authority. A part of the applied data is qualitative getting by interviewed capable person who correlate with the topics. For gathering data is is used library research method. In, general the available data is analized by using descriptive method. Referring to the topic and variables of the research, the applied secondary data consist of investment data and corporate tax payments. From the library research also gathered the relevant theoritical background supporting the research analysis. Theoretically, application of Corporate Income Flat Tax, is true here will be lost potential revenuel but this Tax Cut Polilcy of reduce of this rate is theoretically projected on a long term will not reduce National Revenue by aggregate, even on the contrary.In general by reducing tax rate workers have greater incentive to work, investors have a greater incentives to invest and business have incentive to produce. Economis believes, in the short run, incentive effect are relatively weak, but in the long run, they can be important. While national revenue is an amount of fund receipt by the state from any sources such as income taxes. From the analizes it is founded three conclusions that (1) within the amendment of corporate income tax from Law Number 17 of 2000 to become Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax, the amendment referring single rate (28%) on the income of corporate taxpayers and permanent establishments, which replaces the progressive rates that previously applied. These new income tax rates mean Indonesia is becoming more competitive in attracting new investment as its rates are now on par with those in neighboring countries. (2) Consideration of investor to invest in Indonesia not only because of applied tax rate. Tax only as an incentive for investor because the low rate will raise profit margin which accepted.The competitive rate actually become fascination for investor to invest his capital. Theoretically, the amendment of Corporate Income Tax Rate influences national revenue. Income Tax is based on percentage of the taxable income. Based on the preceeding conclusions, it is recommended in amendment of tax law that the government authorities preferable pay attention (1) This Flat Rate not yet given an attractive rate to fascinating the foreign investor, moreover if seeing the condition of neighbour countries which tend to have reduced his rate.Suggested thet government have to improving or create another incentives for investor. (2) Classification of rates between micro, small and medium enterprises meant for protect low-income earners and to aplying the equity principle. But also this situation can generate resistance or evasion from the business that imposed by normal rate . and (3) Tax Law No. 36 of 2008 not yet applied, will come into force at the beginning of the 2009 fiscal year, expected the target of government in application of this rate reached. Suggested the important key, for this is comfortable rate for taxpayer,taxation system efficiency, and enforcement law for Tax Authorities officer. Third of these have to applied at the same time.

Abstrak :
Kriteria Wajib Pajak (WP) yang berhak menggunakan tarif PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 telah dinyatakan dengan jelas. Namun pada kenyataannya, banyak WP yang tidak memenuhi kriteria yang menggunakannya. Pada KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, pada tahun 2021, sebanyak kurang lebih 19% dari total setoran PPh Final sesuai PP 23 tahun 2018 merupakan setoran oleh WP tidak memenuhi kriteria. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengawasan yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, serta alasan yang menyebabkan banyaknya WP tidak memenuhi kriteria yang memanfaatkan tarif tersebut. Skripsi ini merupakan penelitian studi kasus dengan skenario Diagnosis-Masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh dari wawancara kepada Account Representative (AR) dan Kepala Seksi Pengawasan serta kuesioner kepada AR, dan data sekunder diperoleh dari data KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan adanya beberapa penyebab masalah, diantaranya yaitu program prioritas pengawasan yang bukan pada jenis pajak PPh Final, AR yang jarang melakukan kunjungan ke tempat Wajib Pajak, dan kompetensi AR yang tidak merata. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa rekomendasi tindakan yang dibagi menjadi rekomendasi jangka pendek dan rekomendasi jangka panjang. Rekomendasi tersebut adalah memberikan target minimal kegiatan kunjungan kepada masing-masing AR, evaluasi program prioritas pengawasan, serta mengadakan pelatihan secara berkala kepada AR baik dari hard skill maupun soft skill. ......The criteria for Wajib Pajak (WP) who are eligible to use the Final Income Tax rate according to Government Regulation Number 23 of 2018 have been clearly stated. But in reality, many of them who are not eligible use it. At Jakarta Grogol Petamburan Tax Service Office, in 2021, approximately 19% of the total Final Income Tax deposits according to PP 23 of 2018 are deposits by WP who are not eligible. This study aims to find out the monitoring system implemented at Jakarta Grogol Petamburan Tax Service Office, as well as the reasons that cause many ineligible WPs to take advantage of this rate. This study is case study research with Problem-Diagnosis scenario. The research method used is a qualitative method with descriptive analysis. Data is divided into primary data and secondary data, where primary data is obtained from interviews with the Account Representative (AR) and the Head of Supervision Section as well as questionnaires with AR, and secondary data is obtained from the database of Jakarta Grogol Petamburan Tax Service Office. The results of the research and analysis show that there are several causes of the problem, including priority supervision programs that are not on the Final Income Tax, AR which rarely visits taxpayers' places, and competence of AR that is not equal. Therefore, this study provides several recommendations of action which are divided into short-term recommendations and long-term recommendations. The recommendations are to provide a minimum target for visiting activities for each AR, evaluate priority monitoring programs, and conduct periodic training for AR, both hard skills and soft skills.