Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan bertujuan untuk mencari laba dan kewajiban perpajakan menjadi beban yang perlu diefisiensikan oleh perusahaan. Tujuan penelitian skripsi adalah untuk mencari tahu bagaimana implementasi manajemen pajak atas kredit Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT X. Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi adalah metode post-positivist dan studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui teori manajemen pajak yang mencakup empat aspek, disimpulkan berikut ini. Untuk aspek pertama (planning), disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan khususnya di bidang perpajakan. Untuk aspek kedua (organizing), disimpulkan bahwa sudah baik tapi masih bisa diperbaiki lebih lanjut. Untuk aspek ketiga (Leading), disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik. Untuk aspek keempat (Controlling), disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran penelitian diuraikan berikut ini. Untuk aspek pertama (planning), disarankan bahwa membuat rencana yang dapat mengantisipasi permasalahan dalam bidang perpajakan. Untuk aspek kedua (organizing), disarankan bahwa membuat divisi khusus yang dapat menangani permasalahan pajak seperti divisi litigasi pajak.

---

Company aims to seek profits, and tax obligations become a burden that needs to be streamlined by the company. The objective of this thesis research is to investigate the tax management implementation for crediting Article 23 Income Tax at PT X. The research method employed in this thesis is post-positivist and utilizes a case study approach, with data collection through in-depth interviews and literature review. Based on the analysis conducted using the tax management theory, which encompasses four aspects, the following conclusions have been drawn. For the first aspect (planning), it is concluded that there are still deficiencies, particularly in the field of taxation. For the second aspect (organizing), it is concluded that it is already good but can still be further improved. For the third aspect (leading), it is concluded that it is functioning well. For the fourth aspect (controlling), it is concluded that it is working well. Based on these conclusions, the following research recommendations are outlined. For the first aspect (planning), it is recommended to create plans that can anticipate issues in the field of taxation. For the second aspect (organizing), it is recommended to establish a dedicated division that can handle tax-related issues, such as a tax litigation division."

"Kondisi perusahaan startup identik dengan situasi keuangan perusahaan yang terus merugi. Meskipun dalam kondisi merugi, startup tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan administrasi perpajakannya. Pelaku usaha apapun termasuk startup dapat berpotensi menerima Surat Tagihan Pajak serta sanksi pajak jika tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi manajemen pajak yang diterapkan oleh PT X agar meminimalisasi pengenaan sanksi pajak dan timbulnya beban pajak atas pelaksanaan kewajiban dan haknya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kegiatan manajemen pajak atas pelaksanaan kewajiban dan hak Pengusaha Kena Pajak terkait PPN pada PT X selama tahun 2020 hingga 2022. Proses evaluasi dihubungkan dengan potensi biaya kepatuhan (compliance cost) yang ditanggung oleh PT X saat menjalankan manajemen perpajakannya dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menggunakan triangulasi dengan cara meneliti dokumen terkait PPN milik PT X serta menganalisis wawancara dengan informan yang masih berhubungan terkait pengelolaan pajak PT X. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT X sudah menerapkan manajemen perpajakan atas pelaksanaan kewajiban dan haknya terkait Pajak Pertambahan Nilai dengan baik. Namun, PT X dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen perpajakannya dengan membuat Standar Operasional Prosedur baku yang tertulis serta menjalankan rekomendasi dalam rangka meminimalisasi permintaan perubahan faktur pajak serta mengatasi faktur pajak masukan yang tidak valid. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis kepada perusahaan startup dalam pengelolaan PPN yang baik sehingga perusahaan dapat bertumbuh lebih cepat dan berkelanjutan.

---

The current situation of a startup company is the condition of losing money. Even though they are at a loss, startups still should carry out their tax administration. Any business actor, including startups, can receive Notice of Tax Collection and sanctions if they do not fulfill their tax obligations correctly. This research was conducted to evaluate the tax management implemented by PT X to minimize the imposition of tax sanctions and the emergence of a tax burden on the implementation of its obligations and rights related to Value Added Tax (VAT).

The scope of this research is limited to tax management activities for implementing the obligations and rights of Taxable Entrepreneurs related to VAT at PT X from 2020 to 2022. The evaluation process is related to the compliance costs borne by PT X when carrying out its tax management from stages of planning, organizing, implementing, and controlling. Using a qualitative method with a case study approach, this research uses triangulation through examining documents related to the VAT of PT X and analyzing interviews with informants responsible for tax management of PT X.

The results show that PT X has properly implemented tax management to fulfill its VAT obligations. However, PT X can improve the efficiency and effectiveness of its tax management by making written Standard Operating Procedures and strengthening the management of tax invoices to minimize or prevent invalid input tax invoices. This research provides a practical contribution to VAT tax management of startup companies so that this industry can grow faster and sustain."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis implikasi amandemen PKP2B Generasi 3 terhadap beban pajak yang ditanggung Perusahaan (Effective Tax Rate) serta Manajemen Pajak yang harus dilakukan oleh perusahaan pasca amandemen PKP2B tersebut. Amandemen PKP2B merupakan amanat dari terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mengatur bahwa ketentuan-ketentuan di dalam pengusahaan pertambangan yang tercantum dalam PKP2B harus disesuaikan dengan UU Minerba. Salah satu pokok perubahan adalah mengenai peningkatan penerimaan negara dimana ketentuan perpajakan berubah dari ketentuan Undang-undang Tahun 1994 menjadi ketentuan Undang-undang yang berlaku saat ini (prevailing law). Penelitian ini membahas mengenai Manajemen Pajak yang harus dilakukan perusahaan pasca perubahan rezim perpajakan tersebut yang meliputi kepatuhan pajak (tax administration), tax planning dan strategi apabila terdapat pemeriksaan pajak. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Unit analisis yang digunakan adalah sebuah perusahaan batubara PKP2B Generasi 3 yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Tengah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya amandemen PKP2B akan mengakibatkan Effective Tax Rate meningkat. Manajemen Pajak yang dapat dilakukan agar beban pajak menjadi efisien diantaranya adalah Tax Planning dalam PPh Badan seperti pengajuan Penetapan Daerah Tertentu, pengawasan terhadap Debt to Equity Ratio (DER) dan sebagainya. Selain Tax Planning, perusahaan juga harus menerapkan kepatuhan administrasi sesuai dengan Ketentuan Prevailing untuk menghindari sanksi bunga atau denda. Penelitian ini juga dapat menjadi evaluasi kebijakan Amandemen PKP2B yang dilakukan oleh Pemerintah.

---

ABSTRACT

This research is aimed to analyze the implications of the 3rd generation CCoW amendment to the company's effective tax rate and tax management that can be applied by the company after the amendment of CCoW. The amendment of the CCoW is a mandate from the issuance of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (Minerba Law) that stipulate the provisions in CCoW mining concessions must be amended according to the Minerba Law. One of the main points of change is the increase in state revenues where the taxation provisions change from the 1994 Law to the prevailing law. This research discusses about Tax Management which can be applied by the company after the change of tax regime which covers tax administration, tax planning and strategy if there is tax audit. The study used a case study approach with qualitative method. The unit of analysis used is CCoW 3rd Generation coal company located in East and Central Kalimantan. From this research can be concluded that Amendment of CCoW increase Effective Tax Rate. Tax Management that can be performed is Tax Planning in the Corporate Income Tax therefore the tax expense can be efficient. For instance, submission of Specific Areas, supervision of Debt to Equity Ratio (DER) and so on. In addition to Tax Planning, companies should also apply administrative compliance based on Prevailing Provisions to avoid any interest or penalties. This research may also be an evaluation of the CCoW Amendment policy undertaken by the Government."

"Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menganalisis metode perhitungan PPh Pasal 21 dalam upaya manajemen pajak dengan menjadikan PT. X sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Setelah melakukan analisa, hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa antara metode nett dan gross up terdapat kelebihan dan kekurangan. Kedua metode tersebut dapat digunakan sebagai sarana manajemen pajak bagi perusahaan apabila digunakan pada waktu yang tepat. Metode PPh Pasal 21 yang dipilih oleh perusahaan juga bukan merupakan loopholes bagi fiskus. Metode perhitungan PPh Pasal 21 apapun boleh digunakan oleh perusahaan karena pemilihan metode merupakan kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja. Walaupun di sisi lain gross up dapat menjadikan beban PPh Pasal 21 sebagai pengurang di PPh Badan namun, metode gross up justru membuat perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih banyak dibandingkan metode nett. Meskipun beban PPh Pasal 21 yang dihitung menggunakan metode nett tidak dapat dijadikan biaya pengurang di PPh Badan karena merupakan bentuk natura/kenikmatan, tetapi metode nett membuat perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan metode gross up. PT. X dapat menggunakan metode mix method dimana untuk level jabatan Manajer ke atas menggunakan metode gross up dan level jabatan supervisor ke bawah menggunakan metode nett agar perusahaan dapat mengefisiensikan beban PPh Badan. Mengingat untuk jabatan Manajer ke atas membutuhkan pengeluaran atas penghasilan yang lebih besar dibanding metode nett.

---

This research is an analytical descriptive study that aims to analyze the method of calculating Income Tax Article 21 in an effort to tax management by making PT. X as a case study. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies. After analyzing, the results of this study indicate that between the nett and gross up methods there are advantages and disadvantages. Both methods can be used as a means of tax management for companies if used at the right time. The PPh Article 21 method chosen by the company is also not a loophole for the tax authorities. Any method of calculating Income Tax Article 21 may be used by the company because the choice of method is an agreement between the worker and the employer. Although on the other hand gross up can make the burden of Article 21 income tax a deduction in corporate income tax, the gross up method actually makes the company spend more money than the net method. Although the Article 21 income tax expense calculated using the net method cannot be used as a deduction for corporate income tax because it is a form of in-kind/enjoyment, the nett method makes the company pay less than the gross up method. PT. X can use the mix method, where for the manager position level and above it uses the gross up method and the supervisor position level down uses the net method so that the company can streamline the burden of corporate income tax. Considering that for managerial positions and above, expenditure on income is greater than the net method."