Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Jual beli tanah tanah negara yang telah ditetapkan menjadi tanah objek konsolidasi kerap terjadi di Denpasar Bali sebagai salah satu kota yang telah berhasil mengimplementasikan kebijakan tanah dalam bentuk konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah merupakan sebuah perkembangan konsep dari distribusi tanah yang telah bertahun-tahun diterapkan untuk mengatasi kebutuhan akan lahan kosong sejalan dengan meningkatnya populasi masyarakat di Indonesia. Tujuan dari konsolidasi tanah adalah untuk mencapai pemanfaatan lahan yang optimal, dengan meningkatkan efisiensi dan produktifitas tata guna tanah, sesuai dengan dasar hukum penerapan konsolidasi tanah, yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 1991. Permasalahan dalam skripsi ini adalah jual beli tanah konsolidasi (tanah obyek konsolidasi) yang prosedurnya tidak sesuai dengan Hukum Adat Indonesia, yaitu terang, tunai dan riil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative dan tipologi yang digunakan adalah penelitian explanatory. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam jual beli tanah, tidak akan terealisasi transaksi yang bersifat tunai dan riil disertai dengan pemindahan hak atas tanah karena dokumen-dokumen tanah tersebut sedang berada dalam penguasaan BPN sebagai wakil dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan pertanahan, untuk mengatur dan mengembalikan kembali kepada pemilik tanah yang asli setelah proyek selesai dan objek jual beli juga masih samar karena setelah proyek selesai, lokasi tanah yang dikonsolidasi bisa berubah dan luasnya berkurang.

---

ABSTRACT
Sale and purchase of state land which has been determined as land consolidation object often occurs in Denpasar Bali as one of the cities that successfully implement the land policy in the form of land consolidation. Land consolidation is the development of the concept of land redistribution that has been done since many years ago in Indonesia to address the need for vacant land along with the increase of population in Indonesia. Land consolidation goal is to achieve optimal utilization of land, through increased efficiency and productivity of land use, in accordance with the legal basis of the land consolidation implementation, regulation of Chairman of National Land Agency (BPN) number 4 in 1991. The subject matter is the sale and purchase of consolidated land (land consolidation object) which the procedures are not in accordance with the Indonesian customary law that has some conditions of sale and purchase of land as follows, namely light, cash and real. The method used in this research is normative and the typology used is explanatory research. The result of this research, found that in sale and purchase transaction of the land, it won’t be realized a transaction in case and light accompanied by transfer of land title since the documents of such land are in the possession of National Land Agency / BPN as the representative of the state in implementing land policy, to be managed and will be redelivered to the real owner after the project is finish and the object of sale and purchase is not clear yet because when the project is finish, the location of the land that being consolidated might be change and the acreage reduced.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai kedudukan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) sebagai bukti dari perolehan hak atas tanah di pemerintah kota Pekanbaru Provinsi Riau. Berbeda dengan keterangan ganti rugi yang dianut oleh beberapa daerah di Indonesia yang diberikan oleh negara kepada pemilik tanah dalam suatu bentuk ganti rugi karena tanahnya digunakan untuk kepentingan umum. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) di daerah Kota Pekanbaru digunakan untuk suatu bentuk penguasaan fisik dalam suatu bidang tanah dan juga sebagai bentuk peralihan penguasaan fisik bidang tanah yang masih berstatus tanah negara. Peralihan yang dilakukan dalam suatu bentuk Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) bukan merupakan suatu bukti perolehan hak atas tanah melainkan hanya dalam peralihan penguasaan fisik. Tidak diaturnya pengaturan tentang penggunaan dan pengaplikasian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) mengakibatkan banyaknya salah penafsiran dalam penggunaan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Contoh realistisnya adalah masih banyak dari masyarakat Provinsi Riau yang mengartikan bahwa dengan memegang Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) maka mereka sudah memegang suatu bukti perolehan hak atas tanah, yang padahal tidak lain dan tidak bukan hanya sebagai bentuk penguasaan fisik dan bentuk peralihan suatu tanah negara. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui kegunaan dan peran dari suatu Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terhadap suatu bidang tanah khususnya di Daerah Provinsi Riau. Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat ekspalanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

---

ABSTRACT This thesis discusses the position of the Certificate of Compensation (SKGR) as evidence of the acquisition of land in the province of Riau Pekanbaru city government. In contrast to the description of compensation adopted by several regions in Indonesia were granted by the State to landowners in a form of compensation for land used for public purposes. Letter of Indemnity (SKGR) in Pekanbaru City area used for some form of physical mastery in a field of soil as well as an intermediate form of physical control of parcels of land are still a state land. The transition is done in a form of Letter of Indemnity (SKGR) is not a proof of acquisition of land, but only in the transition of physical mastery. That the exclusion of regulations on the use and application of Certificate of Indemnity (SKGR) resulted in many misinterpretations in the use of Certificate of Indemnity (SKGR). Example of realistic is still a lot of people Riau Province which means that by holding a Certificate of Compensation (SKGR) then they already hold a proof of acquisition of land, which when none other not only as a form of physical control and an intermediate form a ground state , This thesis research aims to determine the usefulness and role of a Certificate of Compensation (SKGR) on a plot of land particularly in the province of Riau. This thesis is a normative legal research ekspalanatoris. Data used is secondary data.