Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rencana peruntukan setiap ruang di suatu daerah sudah ditentukan berdasarkan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun demikian, banyak kasus dilaporkan dimana terjadi penyimpangan satu peruntukan ruang dengan peruntukan ruang lainnya sering terjadi. Salah satu penyebab tumpang tindih tersebut adalah sistem informasi peruntukan ruang yang tidak memadai. Secara umum, keadaan sistem informasi keruangan yang ada sekarang (as-is system) pada setiap instansi adalah sebagai berikut: 1) Pihak publik susah melakukan pencarian dan akses terhadap data yang ada pada berbagai instansi, sehingga publik tidak bisa melakukan verifikasi peruntukan ruang suatu wilayah yang berpotensi mengalami tumpang tindih satu sama lain, 2) Masing-masing instansi mengumpulkan data sendiri-sendiri tanpa mengetahui data apa yang sudah ada pada instansi lain (redundant effort on data collection), dan 3) Data yang ada tidak kompatibel sehingga menghambat pertukaran data. Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah dengan membangun Sistem Informasi Sinkronisasi Ruang Berbasis Web yang bisa membantu stakeholder melakukan sharing distributed data geospasial (misalnya kawasan hutan lindung, kawasan industri, dan lain-lain). Disamping itu stake holder juga bisa melakukan overlay berbagai peta tematik tersebut untuk mengetahui daerah-daerah yang tumpang tindih. Melalui sistem informasi ini semua stakeholder bisa melakukan verifikasi keruangan setiap saat melalui internet dan melakukan revisi jika ada potensi untuk terjadinya tumpang tindih ruang. Metodologi yang digunakan untuk requirement determination adalah dengan melakukan observasi, studi literatur dan peraturan pemerinthan. Sedangkan untuk logical physical modeling analisis dan desain Sistem Informasi Sinkronisasi Ruang (SINKRON) digunakan Unified Modeling Language (UML) Version 2.0. Dalam mendukung interoperability dari sistem maka digunakan open standar dari Open Geospatial Consortium (OGC) web service. Desain Sistem Informasi Sinkronisasi Ruang (SINKRON) berbasis web map service dengan open standar interoperability dari Open Geospatial Consortium (OGC) web service mampu menyediakan platform bagi sharing distributed data geospasial. Disamping itu, melalui desain sistem yang interoperable, publik bisa melakukan overlay multi layer peta on the fly dari multi sources. Dengan demikian publik tidak perlu melakukan deployment software GIS komersial untuk bisa melakukan analisis keruangan sederhana.

---

Spatial utilization plan has been established for all regions based on regional spatial planning map (Peta Rencana Tata Ruang Wilayah). Nevertheless, many problems have been reported, where deviation between spatial utilization plan and actual utilization occurred. The reason for this overlap is mainly caused by lack of reliable spatial information system. Existing spatial information systems in Indonesia are characterized by the following conditions: 1) Public has difficulty to search and to access geospatial data distributed among various institutions. As a consequence, people unable to verify potential overlap on spatial utilization in a certain region, 2) Un-organized geospatial data caused redundant effort on data collection, 3 Different geospatial data format prohibiting data sharing among institutions. Development of web based spatial information system is expected to minimize these problems. Observations, literature and regulation analysis were carried out to determine system requirements. Meanwhile, Unified Modeling Language (UML) Version 2.0 was applied for logical and physical modeling. To support interoperability of distributed access mechanism, open standard of Open Geospatial Consortium (OGC) web service was implemented. Distinct features of the systems are: 1) Sharing mechanism of distributed geospatial data using web map service, and 2) Overlay multi map layers on the fly without additional deployment of commercial GIS software."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui keterhubungan antara gaya hidup manusia terhadap penataan ruang kota pada era digital saat ini dengan konsep compact city. Konsep compact city dianggap efektif dalam mengembangkan daerah perkotaan dengan tujuan utama menciptakan kota yang nyaman, aman, dan efisien bagi masyarakat. Terutama adanya pergeseran zaman menjadi zaman digital yang dapat mengubah kebutuhan ruang kota dari setiap individu. Studi ini dilakukan di Sudirman Central Business District (SCBD), sebuah kawasan di daerah Jakarta yang menggunakan konsep compact city dan kehadiran kawasan ini yang berada di dua zaman yang berbeda, yaitu zaman dimana belum ada teknologi digital hingga di zaman dengan teknologi digital yang sudah berkembang pesat. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan pencerahan terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada compact city di era digital saat ini.

---

This thesis aims to determine the relationship between human lifestyle and urban spatial planning in the current digital era with the compact city concept. The compact city concept is considered effective in developing urban areas with the main aim of creating a comfortable, safe and efficient city for the community. Especially the shift in time to the digital era which can change the urban space needs of every individual. This study was conducted in the Sudirman Central Business District (SCBD), an area in the Jakarta area that uses the concept of a compact city and the presence of this area is in two different eras, namely the era when there was no digital technology until the era where digital technology has developed. fast. It is hoped that the results of this study will provide insight into the changes that may occur in compact cities in the current digital era."

"Tesis ini membahas kewenangan pemerintah dalam rangka penataan ruang di era otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945 beserta peran kementerian terkait penataan ruang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis serta sosiologi hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan persetujuan substansi dan evaluasi oleh menteri terhadap rancangan Perda Tata Ruang Wilayah adalah konstitusional; dan kementerian memiliki peranan yang dominan dalam rangka penataan ruang di daerah.

---

This research about The Government Authority in Spatial Planning Based On Article 18 Clause (2) and Clause (5) The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia in regional autonomy era and the role of the relevant ministries of spatial planning. This research is a normative juridical approach legislation, the approach of the case, and a historical approach and sociology of law . The study concluded that the provisions of substance approval and evaluation by the minister for Spatial draft law is constitutional ; and the ministry has a imperative role in the framework of spatial planning in regional autonomy era."

"Studi ini akan menghasilkan suatu paparan yang komprehensif mengenai sejarah tata ruang Jakarta, pelaksanaan dan penyimpangan dari rencana tata ruang tersebut, dan akibatnya terhadap pembangunan kota Jakarta. Dari banyaknya literatur mengenai masalah-masalah yang umum dihadapi oleh perkotaan, studi ini akan merangkum berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya mengenai masalah banjir, kemacetan dan penurunan kualitas air tanah yang dialami Jakarta, dan juga saran-saran para ahli untuk mengatasinya. Dari sisi lain, studi ini juga menginventarisir program-program pemerintah yang akan/sudah dijalankan dalam penanggulangan ketiga permasalahan utama tersebut, dan dampaknya terhadap penurunan kerugian yang terjadi.

---

This study will focus on a comprehensive description of the history of Jakarta's spatial planning, its implementation and deviations from the spatial plan, and its consequences to the development of the city of Jakarta. From the many of literature stated all problems commonly faced by cities, this study will summarize the various issues that have been carried out previously regarding the problems of flooding, congestion and decreased groundwater quality experienced by Jakarta, and how experts point of view to overcome them. On the other side, this study also makes an inventory of government programs that will be / have been implemented in overcoming these three main problems, and their impact on reducing losses."

"Pulau Pari adalah pulau dengan kekayaan alam yang masih terjaga hingga kini. Sejak tahun 2010, pemerintah DKI Jakarta mengusung Pulau Pari sebagai salah satu pulau wisata fokusan di Kepulauan Seribu. Pulau Pari merupakan rumah bagi 1500 jiwa yang memiliki rasa kepemilikan tinggi terhadap pulau dan keberlanjutan program wisatanya. Sebagian besar masyarakat Pulau Pari memodifikasi hunian pribadi menjadi rumah yang berfungsi sebagai sarana akomodasi berupa homestay bagi wisatawan. Beberapa rumah bahkan dilengkapi dengan kedai makanan dan toko kelontong. Dalam prosesnya modifikasi hunian ini memengaruhi perilaku berhuni, meliputi rutinitas dan mobilitas, anggota keluarga terkait. Untuk menjaga dinamika tersebut, masyarakat Pulau Pari kini menemukan cara sendiri untuk hidup berdampingan dengan wisatawan sebagai bentuk kontribusi pada program wisata setempat.

---

Pulau Pari is an island known for its beautiful nature, preserved to this day. Since 2010, the Jakarta Provincial Government has promoted Pulau Pari as one of the focal tourist islands in Kepulauan Seribu. Pulau Pari is home to 1500 residents with a strong sense of ownership and collective concerns for the island and the sustainability of its tourism programs. Most Pulau Pari's residents have modified their private residences into accommodation facilities for island tourists. Houses of the families in Pulau Pari are mostly modified dwellings that also serve as homestays. Some houses are even equipped with diners and convenience stores. Modifying these houses has influenced the residents' dwelling behaviors, including routines and mobility, of the family members involved. To maintain this dynamic, the people of Pulau Pari have found ways to coexist with tourists as to contribute to the local tourism programs."

"Pengamatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana event dapat berdampak terhadap pengaturan ruang di Land’s End, sebagai destinasi wisata waterfront yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 serta ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah. Metode pengamatan meliputi kajian teori, observasi langsung, wawancara, kuesioner pertanyaan terbuka dan dokumentasi. Hasil dari pengamatan ini menyebutkan bahwa sebagian besar pengunjung yang menikmati dan berkontribusi terhadap event yang diadakan adalah Generasi Z. Event yang diadakan di kawasan waterfront city membuat orientasi bangunan mengarah ke ruang publik yang digunakan sebagai tempat diadakannya event dan berlatarbelakang pantai. Selain itu, elemen pantai secara adaptif berperan untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung selama berjalannya event, seperti pasir yang dimanfaatkan sebagai tempat duduk dan vegetasi sebagai area berteduh.

---

This observation aims to explore more deeply how events can impact the spatial management of Land's End, as a waterfront tourist destination in the Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 area and designated as a National Strategic Project by the government. Observation methods include theoretical studies, direct observation, interviews, open-ended questionnaires, and documentation. The results of these observations indicate that the majority of visitors who enjoyed and contributed to the events held were Generation Z. Events held in the waterfront city area made the orientation of the building towards the public space used as a venue for the event and had a beach background. Apart from that, adaptive beach elements provide comfort to visitors during the event, such as sand used as seating and vegetation as a shelter area."

"Keterbatasan lahan yang tersedia di Jakarta mendorong pemanfaatan ruang yang masih tersisa untuk diarahkan pada pembangunan hunian vertikal. Temuan awal antara tahun 2017 hingga 2022 terdapat beberapa pengembang yang mengubah perencanaan mereka dari hunian vertikal menjadi hunian tapak. Perubahan tersebut disebabkan proses perizinan dan penurunan permintaan pasar apartemen, diperparah dengan pandemi COVID-19. Penelitian bertujuan memahami preferensi masyarakat terhadap kepemilikan hunian tapak, yang muncul sebagai respons terhadap perubahan tersebut serta dampak terhadap kebijakan tata ruang kota Jakarta di masa depan. Fokusnya adalah bagaimana perubahan strategi dan preferensi masyarakat ini memengaruhi rencana tata ruang, termasuk penyesuaian batasan nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) untuk hunian vertikal. Metodologi penelitian dilakukan menggunakan penelitian deskriptif melalui pendekatan wawancara kepada pengembang dan pemerintah, sedangkan pendekatan kepada konsumen dengan kuesioner untuk melihat preferensi minat memiliki hunian di Jakarta, serta kajian literatur terkait peraturan yang berlaku. Hasil survei menunjukkan bahwa 98% konsumen memilih rumah tapak, dengan sebagian besar lebih memilih pusat kota sebagai lokasi tempat tinggal. Dari segi tipe hunian, rumah tapak dua lantai menjadi pilihan utama yang didukung faktor kenyamanan, status kepemilikan yang jelas, serta luasnya lahan hijau.

---

The limited availability of land in Jakarta has driven the utilization of remaining spaces to be directed towards the development of vertical housing. Initial findings between 2017 and 2022 indicate that several developers shifted their plans from vertical housing to landed housing. This change was driven by building permits processes and declining market demand for apartments, exacerbated by the COVID-19 pandemic. This study aims to understand public preferences for owning landed houses, which have emerged as a response to these changes and their impact on Jakarta's future urban spatial planning policies. The focus is on how these changes in strategies and public preferences influence spatial planning, including adjustments to the Floor Area Ratio (FAR) limits for vertical housing. The research methodology employed a descriptive approach through interviews with developers and government officials, while consumer preferences were assessed using questionnaires to examine interest in housing ownership in Jakarta, as well as literature reviews related to existing regulations. Survey results revealed that 98% of consumers preferred landed houses, with the majority favoring central city areas as their preferred residential location. In terms of housing type, two-story landed houses were the top choice, driven by factors such as comfort, clear ownership status, and the availability of green spaces."