Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Saat ini, pandemi COVID-19 telah mengganggu kondisi sosial ekonomi. Hampir 15% penduduk usia produktif terdampak, pengangguran meningkat sampai 7%, dan penduduk miskin bertambah hingga 2,4 juta per Maret 2021. Kemudian, infeksi COVID-19 yang cepat juga mendorong rumah tangga mengubah pola belanjanya. Rumah tangga dengan tingkat sosial ekonomi tinggi cenderung belanja lebih tinggi untuk kesehatan karena mereka memiliki kepedulian yang baik untuk melindungi anggota keluarganya dari penyakit, sebaliknya pada rumah tangga dengan status ekonomi rendah. Ketimpangan belanja kesehatan berpotensi melebar selama pandemi COVID-19 dan meluasnya transmisi penyakit menyebabkan eksternalitas negatif bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat ketimpangan belanja kesehatan pada sebelum dan masa pandemi COVID-19 serta dekomposisi ketimpangannya berdasarkan tingkat sosial ekonomi. Berbagai sumber data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2019 dan 2021, Survei Potensi Desa, dan data surveilans COVID-19 digunakan untuk menangkap ketimpangan belanja kesehatan dan faktor yang berkontribusi. Pertama, tingkat ketimpangan diukur dengan menggunakan kurva dan indeks konsentrasi. Kemudian, faktor yang berkontribusi pada ketimpangan akan dianalisis menggunakan Ordinary Least Square (OLS) regresi dan Oaxaca Decomposition. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan belanja kesehatan meningkat pada masa pandemi COVID-19. Seluruh variabel independen pada model memiliki hubungan yang signifikan pada belanja kesehatan dan berkontribusi pada ketimpangan. Namun, variabel independen yang terhimpun pada explained component hanya dapat menjelaskan 10-20% ketimpangan belanja kesehatan sebelum dan pada masa pandemi COVID-19. Untuk mengurangi ketimpangan, penguatan pelayanan kesehatan primer (dalam hal ini puskesmas) sebagai gatekeeper dan peningkatan cakupan kepesertaan JKN adalah aspek esensial untuk mengurangi ketimpangan kesehatan berdasarkan tingkat sosial ekonomi. ......Currently, the COVID-19 pandemic has disrupted the socioeconomic situation. Over 15% of people in the productive age group are affected, the unemployment rate rises to 7%, and the number of poor people rises to over 2,4 million by March 2021. Furthermore, the rapid infection of COVID-19 also drives the household expenditure pattern. High socioeconomic level households tend to spend more on health services due to good awareness to protect against illness, otherwise in households with low socioeconomic. The health expenditure inequality potentially widens during the COVID-19 pandemic and the transmission of the disease will spill over to the society. This study will capture the inequality level of household expenditure on health before and during the COVID-19 pandemic and the difference decomposition by socioeconomic degree. The multisource data from the National Social Economics Survey March 2019 and 2021, Village Potential Survey, and COVID-19 surveillance data are employed to capture the health expenditure inequality and its explanatory factors. Firstly, the concentration curve and index are utilized to measure inequality. The contributory factors of inequality will be analyzed by using OLS regression and Oaxaca Decomposition. The results reveal that health expenditure inequality at rises during the pandemic COVID-19. All covariates in the model have statistically significant to the health expenditure and contribute to inequality. However, an explained component could only exhibit 10-20% of out-of-pocket inequality. Strengthening the primary health care function as a gatekeeper and improving social health insurance coverage are fundamental to reduce health inequality between different socioeconomic levels

Abstrak :
Kondisi sosial ekonomi para nelayan di Kelurahan Kolakaasi menggambarkan aktivitas kerja, relasi dalam masyarakat dan pemanfaatan aset sebagai modal dalam mengembangkan kapasitas. Penelitian kondisi sosial ekonomi nelayan dilaksanakan untuk mennggambarkan aktivitas perekonomian dan situasi sosial masyarakat pesisir di Kelurahan Kolakaasi sebagai bentuk potensi dan pengembangan kapasitas untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi komunitas nelayan. Para nelayan Kapal Bagan melakukan aktivitas melaut pada kurun waktu 3 hingga 4 bulan di laut. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi nelayan tangkap bagan apung dan upaya nelayan dalam mengembangkan kapasitasnya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Wawancara mendalam dilakukan dengan teknik purposive sampling pada kriteria nelayan tangkap pemilik Bagan Apung dan buruh nelayan. Hasil penelitian menunjukkan kondisi sosial ekonomi nelayan dideskripsikan oleh beberapa indikator. Pertama, identitas nelayan pemilik kapal bagan memiliki karakteristik sebagai commercial fisher pada usaha komersial karena status pemilik kapal mampu mengatur manajemen operasional kegiatan penangkapan ikan dan pola kerja anak buah kapal. Strategi pemasaran dilaksanakan pada sektor lokal, domestik, dan ekspor. Nelayan pemilik kapal motor memiliki karakteristik sebagai post peasant fisher dengan usaha post tradisional karena memanfaatkan aset yang dimiliki sebagai akomodasi operasional kerja nelayan bagan apung. Buruh nelayan memiliki karakteristik peasant fisher atau subsistence fisher dengan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, nelayan memiliki aset yang digunakan dalam bekerja seperti kapal operasional dan alat-alat penangkapan ikan sebagai modal fisik, keterampilan kerja sebagai nelayan dan manajemen penangkapan ikan sebagai modal manusia, dan memanfaatkan kelompok nelayan sebagai sumber swadaya dan modal sosial. Ketiga, modal ekonomi nelayan dideskripsikan dengan pengelolaan aset finansial yang diperoleh dari hasil melaut dan selain melaut. Adapun pengembangan kapasitas nelayan dideskripsikan dengan pengembangan tingkat individu sebagai kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang diperoleh dari penyuluhan dan pengalaman kerja. Kemudian pengembangan tingkat institusional yang berupa pengembangan kelompok nelayan dalam meningkatkan mekanisme kerja dan diskusi kelompok. Serta pengembangan tingkat sistem dengan pemanfaatan teknologi dan alat-alat penangkapan ikan, kapasitas dalam strategi kepemimpinan, dan interaksi sosial nelayan. ......The socioeconomic condition of fishermen in Kolakaasi Village describes work activities, relationships in the community and the utilization of assets as capital in developing capacity. Research on the socioeconomic condition of fishermen was carried out to describe the economic activities and social situation of coastal communities in Kolakaasi Village as a form of potential and capacity building to realize community empowerment, especially for the fishing community. They worked in three to four months at the sea. The purpose of this research is to describe the socio-economic conditions of floating chart fishing fishermen and the efforts of fishermen in developing their capacity. This research was conducted using qualitative methods with descriptive types. In-depth interviews were conducted using purposive sampling technique on the criteria of catch fishermen who are floating chart owners and fishermen laborers. The results showed that the fishermen's socio-economic conditions were described by several indicators. First, the identity of the fisherman who owns the floating chart has characteristics as a commercial fisher in a commercial business because the status of the ship owner is able to regulate the operational management of fishing activities and the work patterns of the crew. The marketing strategy is implemented in the local, domestic and export sectors. Fishermen who own motor boats have characteristics as post peasant fisher with traditional post businesses because they use their assets as operational accommodation for floating chart fishermen. Fishermen workers have the characteristics of peasant fisher or subsistence fisher by earning a living to meet their daily needs. Second, fishermen have assets that are used in work, such as operational boats and fishing gear as physical capital, work skills as fishermen and fishing management as human capital, and utilize fishermen groups as a source of self-help and social capital. Third, the economic capital of fishermen is described by the management of financial assets obtained from fishing and other than fishing. The development of fishermen's capacity is described by individual level development as the capacity of human resources (HR) obtained from counseling and work experience. Then the institutional level development in the form of developing fishermen groups in improving work mechanisms and group discussions. As well as developing the system level by utilizing fishing technology and tools, capacity in leadership strategies, and fishermen's social interactions.

Abstrak :
Komersialisasi Bandar Udara (Bandara) Halim Perdanakusuma (HLP) sejak tahun 2014 menyebabkan eksternalitas negatif yang tidak terhindarkan yaitu peningkatan kebisingan pesawat terbang. Pengurangan kebisingan pesawat terbang adalah elemen kunci keberlanjutan bandara. Persepsi risiko mulai dari kebisingan lingkungan sampai sosial ekonomi, dan pola karakteristik masyarakat di permukiman sekitar Bandara HLP menjadi faktor penting yang harus dikaji dalam rangka pengelolaan bandara berkelanjutan. Tujuan dari riset ini adalah menganalisis kondisi kebisingan, persepsi risiko mulai dari kebisingan lingkungan sampai sosial ekonomi, dan korelasi antara karakteristik responden yang meliputi waktu domisili dan tingkat pendidikan dengan persepsi risiko kebisingan lingkungan di permukiman masyarakat sekitar Bandara HLP. Desain riset ini adalah cross-sectional dengan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif). Tingkat kebisingan lingkungan di permukiman masyarakat sekitar Bandara HLP berdasarkan 16 jam pengukuran kebisingan (67.01─70.19 dBA) tidak memenuhi baku tingkat kebisingan untuk kawasan permukiman (55 dBA) sesuai regulasi. Output riset ini adalah pemetaan kebisingan Bandara HLP berbasis perhitungan WECPNL (73.80─79.72), kawasan permukiman ideal di sekitar Bandara HLP menariknya terletak di jalur take-off pesawat terbang (berjarak 600 m dari runway 06 HLP dengan WECPNL = 73,80). Persepsi risiko mayoritas responden mulai dari kebisingan lingkungan sampai dengan sosial ekonomi termasuk kategori sedang, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pertukaran yang dapat diterima dengan bertempat tinggal di sekitar Bandara HLP. Berdasarkan uji korelasi statistik Kendalls Tau-b diketahui waktu domisili dan tingkat pendidikan responden tidak berpengaruh terhadap persepsi risiko kebisingan lingkungan. ...... The commercialization of Halim Perdanakusuma (HLP) Airport since 2014 has caused an inevitable negative externality which is noise aircraft increasing. Aircraft noise abatement is a key element of airport sustainability. The risk perception from environmental noise to social-economic and the characteristics pattern of society settlement in the HLP Airports vicinity are critical factors that must be studied in the framework of sustainable airport management. The purpose of this research is to analyze noise ambience, risk perception from environmental noise to social-economic, and correlation between respondents characteristics which are domicile time and education level with the environmental noise risk perception in society settlement of HLP Airports vicinity. This research using a cross-sectional design and mixed-method (quantitative and qualitative). The environmental noise level in society settlements in the HLP Airports vicinity based on 16-hour noise measurement (67.01─70.19 dBA) does not comply with noise level standard for settlement area (55 dBA) based on regulation. The research output is the HLP Airports noise mapping based on WECPNL calculations (73.80─79.72), the ideal settlement area in the HLP Airports vicinity interestingly located in the flight path for take-off (distance 600 m from runway 06 HLP with WECPNL = 73,80). In the term of risk perception from environmental noise to social-economic, most respondents are in the moderate category which means there is an acceptable trade-off by living in the HLP Airports vicinity. Based on the statistical correlation test using Kendalls Tau-b, the domicile time and education level of respondents did not affect the environmental noise risk perception.

Abstrak :
Indonesia merupakan negara yang berfokus terhadap percepatan sektor pendidikan dalam gagasan cita-cita nya menjadi negara maju. Salah satu cara mencapai percepatan tersebut adalah dengan meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi. Studi ini berupaya mengetahui perubahan pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi dan Latar Belakang Keluarga yang memengaruhi peluang partisipasi perguruan tinggi di Indonesia setelah adanya pandemi Covid-19. Dengan model Ordinary Least Square (OLS) menggunakan data SUSENAS, ditemukan adanya perubahan pengaruh kondisi sosial ekonomi dan latar belakang keluarga terhadap angka partisipasi perguruan tinggi setelah adanya Pandemi Covid-19. ......Indonesia is a country that focuses on accelerating the education sector with the idea of becoming a developed country. One way to achieve this acceleration is to increase the enrollment rate in tertiary education. This study seeks to discover the changes in the influence of Socioeconomic Conditions and Family Background that have affected opportunities for tertiary participation in Indonesia after the Covid-19 pandemic. With the Ordinary Least Square (OLS) model using SUSENAS data, it was found that there was a change in the effect of socioeconomic conditions and family background on tertiary enrollment rates after the Covid-19 Pandemic.

Abstrak :
This article explores the relationship between socioeconomic status and support for the opposition by examining six legislative elections in the democratic transition period between 1980 and 1995. We demonstrate how political economic environment, framed by the constitutional, economic, and cross-strait policies of the main parties, influences voters’ vote choice. Before the launching of democratic reforms in 1986, individuals of a higher socioeconomic status tend to embrace democratic values but fail to translate into concrete electoral support for the opposition camp due to the concerns about the potential shocks to the stability of the political economic system. It is only after the onset of democratic reforms that this group begins to reveal their support for the opposition camp. In contrast, the relationship between occupations and vote choices was largely stable in the decade of the 1980s. Both petty bourgeois and blue-collar labor were consistently in favor of the opposition party. With the democratic reforms come to an end and the convergence of the two main parties’ policies, the significant relationship between socioeconomic status and voting choice vanished in the 1992 and 1995 elections.

Abstrak :
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah suatu lembaga secara struktural dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, BPN mempunyai tugas pokok administrasi membuat dan menghasilkan produk hukum yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah, Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun dan Hak-hak lain yang berkaitan dengan Tanah. Dalam Suatu Kepemilikan Hak Atas dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diperlukan suatu penghubung cara perolehannya yang berupa mengalihkan, melepaskan hak, atas dasar tersebut harus ada lembaga yang bernama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempunyai tugas pokok membuat akta-akta berkaitan dengan Pertanahan, PPAT tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, PPAT mempunyai wilayah kerja mengikuti Wilayah Kerja Kabupaten/Kota Kantor Pertanahan. Hal ini diterapkan di seluruh wilayah Kerja Kabupaten/Kota Kantor Pertanahan di Indonesia. Tidak halnya di Kota Surabaya Pemekaran Pembagian Wilayah Kerja Kantor Pertanahan terbagi menjadi 2 Kantor Pertanahan yaitu Kantor Pertanahan Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Surabaya 2 hal ini menimbulkan keresahan bagi PPAT yang sudah terbiasa dengan tidak ada di ke 2 pembagian tersebut. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) menggugat ke BPN karena Pemekaran ke 2 Kantor Pertanahan Kota Surabaya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat baik pada PP 37 tahun 1998, PerKBPN 1 tahun 2006 serta peraturan pelaksanaan lainnya tidak ada pasal atau kalimat yang menyatakan pembagian wilayah kerja kantor Pertanahan terjadi dari adanya ?Pemekaran Kantor Pertanahan? sebagai Dampak dari pemekaran pembagian ke 2 wilayah kerja kantor pertanahan terhadap PPAT salah satunya adalah akte-akte yang telah dibuatnya sebagai dasar perbuatan hukum menajadi diragukan keabasahannya dan menjadi Preseden buruk kedepannya, atas hal tersebutlah kemudian IPPAT sebagai organisasi yang mewakili PPAT di Kota Surabaya menggugat atas kebijakan yang dikeluarkan BPN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sampai saat ini putusan yang telah dikeluarkan oleh PTUN berupa ?Skorsing? tidak dihiraukan oleh pihak BPN namun atas dasar tersebutlah akan menjadi dasar tambahan untuk menggugat lebih lanjut. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja PPAT adalah satu wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sedangkan Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 yaitu Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baru ? Bagi Pajabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) lama yang memilih daerah kerja yang baru sesuai dengan pemecahan, tidak perlu mengangkat sumpah dan tidak memerlukan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 15 ayat (3). Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap penyerahan protokol bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah berakhir jabatannya ? PPAT yang semula daerah kerjanya berada di wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 kemudian memilih wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 atau sebaliknya, wajib menyerahkan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanahnya Pejabat Pembuat Akta Tanah lain di wilayah kerja Kantor Pertanahan semula dengan membuat Berita Acara penyerahan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan.

---

The National Land Agency of the Republic of Indonesia is an institution as a structural under and responsible to the President of the Republic of Indonesia, BPN has a fundamental duty of administration to create and produce a product that is legal on Land Rights Certificates, Certificates of Unit Ownership Flats and other rights relating to the Land . In An Ownership and Human Rights Unit Ownership Flats need a liaison to the acquisition in the form of transfer, dispose of rights, on the basis that there should be an institution called the Land Deed Makers Officials (PPAT) which has a fundamental duty to make the deeds relating to the Land , PPAT is appointed and dismissed by the Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia, PPAT has followed the work area Work Area County / City Land Office. It is applicable throughout the Working Regency / City Land Office in Indonesia. Not the case in Surabaya City Redistricting Working Areas Land Office Division is divided into 2 of the Land Office of the Land Office Land Office Surabaya 1 and 2 this caused unrest for PPAT who are used to not exist in the second division. Land Deed Makers Officials Association (IPPAT) sued the BPN because splitting into two Surabaya City Land Office has no legal basis either in PP 37 1998, PerKBPN 1 of 2006 and other implementing regulations there is no article or a sentence that states the division of work areas Land office occurs from the "Expansion of the Land Office" as the effect of splitting the division into two working areas of the land office PPAT deed, one of which is the certificate that has been made as a basis for legal actions to be legality doubtful future and become a bad precedent, for it who called then IPPAT as an organization representing the PPAT in Surabaya City sued over BPN policy issued through the State Administrative Court (Administrative Court). Until now, this decision has been issued by the administrative court in the form of "suspension" was ignored by the parties but on the basis BPN will be an additional basis for further suing. How is a result of the Land Office Expansion of Surabaya I and II of the Land Office in Surabaya on the working area of the Land Deed Makers Officials (PPAT) Work area is one area PPAT Working Land Office District / Municipality, while according to Article 5 paragraph (1) of the Head of National Land Agency No. 1 of 2006 on Implementation of the National Land Agency Regulation No. 1 Year 2006 on Implementation of Government Regulation No. 37 year PPAT 1998 the work area is a working area of the Land Office. How is a result of the Land Office Expansion of Surabaya I and II of the Land Office in Surabaya on official inauguration of the Land Deed Makers (PPAT) new For official Author Deed Land (PPAT) long that choosing a new work area in accordance with the resolution, no need to take an oath and does not require the Decree of the Head of the Land Office and the National Land Agency Regional Office of East Java Province (Government Regulation No. 37 of 1998 Section 15 subsection (3). Surabaya Land Office I and II of the Land Office in Surabaya on the protocol for submission of the Land Deed Makers Officials (PPAT) which has ended his tenure? PPAT works area which was originally located in the city of Surabaya Working the Land Office and then choose a work area Land Office in Surabaya 2 or vice versa, must submit official protocol Builder Deed land is another Land Deed Makers Acting in the working area of the Land Office originally by making the submission Minutes of the Land Deed Makers The official protocol In the presence of the Head of the Land Office.