Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 925 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Suryadharma Ali
Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang konsepsi Masyarakat Madani Partai Persatuan Pembangunan (MM PPP). Ada beberapa gambaran pokok permasalahan yang hendak ditelusuri melalui studi ini. Partama, bagaimanakah konsep MM PPP, apakah ia mempunyai ciri-ciri yang sama dengan diskursus Civil Society (CS) yang berkembang di Indonesia, atau MM tersebut memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari CS pada umumnya. Kedua, apa saja faktor-faktor yang telah membantu mendorong para aktor partai politik bersangkutan melahirkan konsep MM PPP, dan ketiga, bagaimanakah Rancangan Pembangunan Sosial yang dimiliki para aktor dan atau institusi PPP dalam model MM tersebut. Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data dengan teknik wawancara babas (unstructured interview) dan analisis dokumentasi. Data primer yang diperoleh penaliti dari para informan dianalisis dan diberikan interpretasi berdasarkan pandangan para aktor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tentang Model Masyarakat Madani (MM PPP) yang menjadi objek studi. Dengan kata lain, data yang dikumpulkan peneliti langsung dinalisis berdasarkan kategorisasi Civil Society (CS) dan MM hasil pemetaan para pakar dalam bidangnya. Hasil analisis itu kemudian dituangkan dalam laporan tesis yang deskriptif. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep Civil Society (CS) dan Masyarakat Madani (MM) yang ditampilkan dalam bentuk tipologi hasil pemetaan para pakar ilmu-ilmu sosial, khususnya Muhammad AS. Hikam (Civil Society), Nurcholish Madjid (Masyarakat Madani), M. Dawam Rahardjo (Masyarakat Madani), dan Paulus Wirutomo (Masyarakat Adab). Setelah diketahui posisi Model Masyarakat Madani Partai Persatuan Pembangunan (MM PPP) dalam rentangan CS. Berdasarkan tipologi tersebut, digunakan kerangka tafsir sosial dari Peter L. Berger untuk memahami realitas konseptual MM PPP sebagai produk proses dialektika antara tindakan sosial para aktor yang penuh makna (subjective meaning) dan fakta sosial yang coercive dan terlepas dari para aktor (objective meaning) dalam konstelasi pemikiran dan tindakan sosial politik masyarakat Indonesia. Temuan-temuan penting hasil studi ini memperlihatkan bahwa pertama, MM PPP merupakan sebuah konsep pembangunan masyarakat Indonesia (community development) yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama sebagai wawasan universal dan berada di luar (beyond) wawasan enlightenment yang menjadi landasan konsep Civil Society (CS). Kedua, MM PPP adalah suatu konsep pembangunan Masyarakat Sipil Islam Politik (Islamic Political Civil Society) yang memiliki kesamaan prinsip dengan CS produk enlightenment, namun menjadikan kerangka pikir Islam sebagai sumber inspirasi dan motivasi relijius untuk menjadi landasan pembangunan masyarakat operasional. Ketiga, konsep MM PPP lebih cenderung institusional-ideologis (CS versi Hikam) dan mengikuti model Masyarakat Adab (MA) Wirutomo dalam kaitan dengan unsur persaudaraan (fraternity) sebagai landasan utama bagi terciptanya moralitas yang berkaitan dengan operasionalisasi asas-asas persamaan (equality) dan kebebasan (liberty) oleh negara. Keempat, Sebagai kenyataan subjektif MM itu berkaitan dengan keunikan yang berlandaskan pada kekuasaan transendental dan menjunjung nilai-nilai Islam sebagai identitas formalnya. Sebagai realitas objektif MM PPP sudah dikukuhkan secara eksplisit dalam Muktamar PPP tahun 2003. Dengan demikian, MM tersebut menjadi suatu kenyataan objektif yang telah mendapat legitimasi nasional, dan konsep itu tidak bisa lagi dikembalikan pada kekuasaan subjektif para aktor yang menjadi produsennya karena telah mengalami objektivasi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa Masyarakat Madani Partai Persatuan Pembangunan (MM PPP) terdapat perbedaan dari konsep Civil Society (CS) pada umumnya. MM tersebut lebih khas (unik) karena didasarkan pada pemikiran relijius, terutama pengalaman masyarakat Islam periode Nabi Muhammad SAW di Madinah dan hal itu dipadukan dengan kondisi dan pengalaman sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Disarankan kepada para aktor PPP untuk merealisasikan konsepsi MM PPP. Untuk keperluan tersebut diperlukan sosialisasi dan konsolidasi konseptual bagi elit partai di seluruh tingkatan pusat dan daerah. Rekrutmen dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi salah satu faktor yang sangat penting di samping manajemen pengelolaan operasional yang efisien dan efektif.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12071
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meerada Saryati Aryani
Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetahui proses pendampingan Guswil DKI dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui kredit mikro, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh Guswil DKI dalam proses pendampingan tersebut. Fenomena ini diambil karena persentase masyarakat miskin semakin bertambah dan salah satu usaha yang telah dilaksanakan oleh masyarakat miskin untuk keluar dari belitan kemiskinan adalah keterlibatannya dalam dunia kerja. Menurut sebagian besar masyarakat menyebutkan kredit sebagai prioritas kebutuhan, karena selama ini masyarakat miskin selalu mengalami diskriminasi dalam hal kredit, dan Guswil DKI sudah menjawab permasalahan ini dengan memberikan kredit mikro dengan model pendampingan. Penelitian untuk melihat proses pendampingan ini merupakan penelitian deskriptif, dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan studi dokumentasi, pengamatan langsung dan wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara purposive. Sasaran yang diteliti adalah kelompok AI Alam dan Dahlia yang berlokasi di Cilincing serta kelompok Mugi Sukses yang berlokasi di Manggarai. Seluruh penelitian membutuhkan waktu selama 7 bulan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam memberikan pendampingan, Guswil DKI berpedoman pada tahapan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bina Swadaya yaitu kegiatan penumbuhan kelompok, kegiatan penguatan kelompok dan terakhir mengakses kelompok dengan lembaga keuangan mikro. Dalam tahap penumbuhan kelompok menunjukkan kegiatan pendamping mulai dari sosialisasi kegiatan pendampingan terhadap lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di wilayah tersebut. Sehingga pendamping memperoleh data jumlah masyarakat yang akan menjadi sasaran penumbuhan kelompok. Berdasarkan data tersebut, pendamping melakukan sosialisasi kembali terhadap masyarakat melalui pertemuan-pertemuan sehingga calon anggota kelompok tertarik untuk membentuk kelompok yang akan memperoleh pendampingan dari Guswil DKI. Setelah kelompok terbentuk, pendamping memberikan penguatan kepada kelompok, berpedoman pada 5 Bidang Hasil Pokok yang telah ditetapkan oleh Dina Swadaya yaitu meliputi bidang keorganisasiannya, administrasi, permodalan, usaha produktif dan bidang jaringan. Dan berdasarkan hasil penelitian, pendamping sudah dapat melaksanakan peran dan ketrampilannya namun masih belum menyeluruh. Dan proses pendampingan yang terakhir namun bukan kegiatan terminasi adalah kegiatan mengakses kelompok dengan lembaga keuangan mikro. Berdasarkan hasil penelitian, Guswil DKl akan mengakses kelompok yang dinilai sudah masuk klasifikasi B atau A, hanya dengan Bina Masyarakat Mandiri (BMM). Pada tahap ini pendamping masih melakukan pendampingan terhadap kelompok-kelompok, namun frekuensi kehadirannya sudah berkurang. Sehingga terlihat bahwa sebenarnya kelompok masih belum dapat mandiri seutuhnya karena masih ada ketergantungan terhadap pendamping. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan pendampingan ada beberapa kendala-kendala yang berasal dari dalam diri si pendamping seperti keterbatasan tenaga dan waktu, keterbatasan pengetahuan tentang masyarakat serta tidak adanya terminasi yang ditetapkan oleh Bina Swadaya. Selain itu, ada juga kendala yang berasal dari luar diri pendamping seperti anggota kelompok yang tidak rutin hadir dalam pertemuan, anggota tidak tepat waktu memberikan angsuran dan aparat pemerintah yang kurang mendukung. Namun pendampinganpun dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar karena didukung oleh ketrampilan- ketrampilan pendamping berkomunikasi dengan orang lain sehingga pendamping memperoleh dukungan sepenuhnya, serta kemauan dan pendamping untuk selalu mau belajar guna menambah wawasan dan pengetahuannya. Selain itu, faktor kesediaan dari anggota kelompok untuk mau bekerja sama dengan pendamping, jaringan kerjasama yang sudah terbentuk, dukungan dari keluarga dan masyarakat serta turunnya kredit yang tepat waktu merupakan dukungan dari luar yang juga memegang peranan penting dalam pelakanaan pendampingan. Berdasarkan temuan lapangan ini, maka direkomendasikan kepada Guswil DKI dan Bina Swadaya untuk meningkatkan kualitas pendampingan dengan melakukan evaluasi tidak hanya dan aspek ekonominya saja melainkan juga dari aspek sosial dari masyarakat. Hal ini penting, karena cukup sulit membedakan pendampingan untuk pemberdayaan dengan pendampingan untuk pemperdayaan. Pemberdayaan akan menghasilkan masyarakat yang mandiri, dan mampu berkembang sesuai dengan daya kreatif dan kebijakannya, sedangkan pemperdayaan akan menghasilkan masyarakat yang tidak mandiri, tergantung nasibnya pada orang lain.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12219
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tomasson, Richard F.
New York: Random Home, 1970
301.948 5 TOM s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Bandung: Bandung Fe Institute (BFI) Press, 2007
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Universitas Mercu Buana,
900 AST
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Reformed Center for Religion and Society (RCRS), Pusat Pengkajian Reformed bagi Agama dan Masyarakat, 2018
200 SODE
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Yogyakarta: Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto, 2020
600 JPM
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Saifuddin Alif Nurdianto
Abstrak :
Ponorogo was previously called Wengker. Ponorogo is one of the Indonesia’s cultural icons with its Reog and is famous as the city of santri (students of Islamic boarding schools), has a dark past. The name of Ponorogo was coined by Bathara Katong in 1496 as a manifestation of his preachings. It was also the sign of the end of the old order, which was full of negative stigma, and the beginning of the better new order. Using philosophical and ethnosemantic approaches, this qualitative research examined the underlying reasons why Bathara Katong changed the name Wengker into Ponorogo. The new name contains philosophical meaning, that is, Ponorogo endeavours to become dynamic and creative civil society which upholds the values of civilization.
Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta, 2018
400 JANTRA 13:1 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
Bencana longsor merupakan salah satu variabel dalam membentuk karakter,sifat dan perilaku masyarakat dalam mengembangkan sikap tanggap terhadap lingkungannya......
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
Kearifan budaya,masing-masing suku bangsa di Indonesia memiliki konsep yang secara tradisional dapat menjamin keberlangsungan ekologis.Hal tersebut merupakan salah satu prasyarat pembangunan demi keberlanjutan kehidupan karena akan menjamin keberlanjutan eksistensi bumi.......
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>