Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK), merupakan upaya pemerintah dibidang kesehatan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap kesehatan keluarga miskin. Masalah yang diteliti, adalah mendapatkan gambaran mengapa TKK JPS-BK Kabupaten Pandeglang belum melaksanakan semua kegiaan TKK JPS-BK secara optimal dibandingkan dengan petunjuk yang ada, dengan ruang lingkup penelitian studi kasus tentang Pengelolaan TKK JPS-BK dengan pendekatan sistem. Penelitian dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan data primer dan data skunder. Data primer didapat dari hasil wawancara dengan 7 orang dari TKPP JPS dan TKK JPS-BK, 4 orang Kepala Puskesmas, dan 24 orang Bidan di Desa. Data skunder diperoleh dari telaah dokumen kegiatan JPS-BK Analisa data dilakukan secara manual, dengan menggunakan analisis isi, dengan cara membandingkan hasil penelitian dengan teori pada tinjauan pustaka. Sehingga diperoleh gambaran tentang pengelolaan TKK JPS-BK di Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, TKK JPS-BK di Kabupaten Pandeglang belum melaksanakan kegiatan secara optimal, antara lain : tidak disosialisasikannya SK ketingkat pelaksana, ketidakjelasan tujuan pengelolaan TKK JPS-BK bagi pelaksana program, tidak ada bagan struktur TKK JPS-BK, kurangnya pembinaan tenaga, ketidaksesuaian kebutuhan sarana, ketidaksesuaian alokasi dana, ketidakjelasan pemberian wewenang, tidak ada rincian kerja, tidak ada rencana kerja secara rinci, pengawasan dan evaluasi tidak dilakukan kelapangan, notulen rapat tidak dibuat secara khusus, dan tidak dibentuk UPM di tingkat Kecamatan dan Desa. Untuk itu disarankan agar TKK JPS-BK Pandeglang melakukan sosialisasi SK, membuat bagan struktur, pembinaan tenaga lebih aktif, membuat rincian kerja, melaksanakan pengawasan dan evaluasi kelapangan, dan membuat notulen khusus. Selain itu harus pula dibentuk UPM di tingkat Kecamatan dan Desa.

---

Manajerial the TKK of SSN in Health Program in Kabupaten Pandeglang, In the Year 1999-2000A study was conducted within the context of SSN program-the Social Security Network in Health (SSN in Health) program, which is an effort in the health area made by the government to surmount the effect of the economical crisis against the health of poor families. This study was conducted to find some managerial backgrounds why the Kabupaten Coordination Team (TKK) of the SSN in Health Program had not optimally implemented all the TKK of the SSN in Health as compared to the theory. This is a case study research conducted in Kabupaten Pandeglang used both primary and secondary data. The primary data was obtained from interviews with 7 persons in charge in SSN program, and in SSN in Health Program 4 heads Puskesmas, and 24 Village Midwives. The secondary data used were all necessary documents of the SSN in Health activities. Data analysis is conducted using content analysis, and by comparing the research results with the theories in the references. The analysis was focused on managerial aspect of the TKK of the SSN in health at Kabupaten Pandeglang. The research results indicated that the Pandeglang TKK of the SSN in health had not performed their activities optimally, for examples by not socializing the official decree down to the implementers, lack of clarity of managerial structure for the TKK of the SSN in health, lack of guidance, inadequacy of the facilities of the requirements, erroneous fund allocation, unclear authority, no specific work plan, no field supervision and evaluation, no specific minutes of the meeting, and no unit to resolve the community complaints at the Kecamatan of Villages. So, it is suggested that the Pandeglang TKK of the SSN in health should begin to socialize the decree, to clear the function and responsibility of the local organizational structure, to be more active in giving guidance, to create a work plan, to conduct field supervision and evaluation, and to record all minutes of meeting. A Complaint resolution unit should also be established at the Kecamatan and Villages.

Abstrak :
Program Rumah Singgah dalam memberdayakan anak jalanan adalah merupakan salah satu program jaring pengaman sosial (JPS) yang diluncurkan Pemerintah. Program tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997, yang sampai saat ini masih belum pulih. Disamping melalui rumah singgah, upaya menangani anak jalanan telah pula dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah dan lembaga masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Banyaknya lembaga sosial kemasyarakatan (LSK) yang terlibat dalam mendirikan dan mengelola rumah singgah, disatu pihak adalah merupakan pertanda baik yaitu adanya kepedulian pada hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Namun dipihak lain banyak pula diantara mereka yang tidak didukung oleh komitmen moral dan professional yang memadai. Akibatnya banyak rumah singgah dikelola seadanya, terkadang menyalahgunakan paket dana operasional yang disediakan pemerintah. Disamping itu ada pula oknum rumah singgah yang memperlakukan anak jalanan secara tidak wajar. Hal ini diperparah lagi dengan tidak adanya seleksi yang ketat dan tidak berfungsinya kontrol dari pemerintah. Lemahnya kontrol pemerintah karena disain program tidak didukung dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang baik. Akibatnya suatu rumah singgah sangat tergantung dari kualitas para pengelolanya semata. Secara umum pelaksanaan operasional rumah singgah ditentukan oleh unsur-unsur, yaitu kebijaksanaan pemerintah, disain program, anak jalanan, komunitas lokal serta pengelolaan rumah singgah itu sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut penelitian yang penulis lakukan adalah bertujuan untuk mengungkap gambaran manajemen sosial rumah singgah. Untuk itu penulis meneliti salah satu diantara rumah singgah yang ada. yaitu rumah Singgah Bina Masa Depan (RSBMD) yang terletak di JI. Paseban Raya No. 59 Jakarta - Pusat. Dari hasil penelitian secara umum diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan rumah singgah dipengaruhi beberapa unsur yang saling terkait satu sama lainnya. Unsur-Unsur tersebut meliputi ; latar belakang LSK sebagai lembaga yang mendirikan rumah singgah, model manajemen yang dikembangkan, tenaga pengelola sebagai pelaksana, komunitas dan sumber-sumber setempat, serta pedoman atau petunjuk teknis yang ditetapkan. Diperoleh data bahwa Pengelolaan RS-BMD secara internal yang dilaksanakan selama ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Artinya setiap petugas dapat mengerjakan semua tugas secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Sistem administrasi, ketatausahaan dan pencatatan terhadap semua aktifitas dan asset, serta pendokumentasian, belum ditata dan terlaksana sebagaimana selayaknya suatu lembaga yang professional dalam pengaturan manajemen modern. Sistem perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan belum berjalan, terutama yang bersifat eksternal. Dalam merekrut tenaga pengelola, khususnya pekerja sosial dan tenaga administrasi, tidak dilakukan seleksi secara ketat guna memperoleh tenaga professional. Hal ini terjadi karena imbalan yang disediakan sangat rendah dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimal di Jakarta. Dalam memenuhi keperluan yang dibutuhkan RSBMD, sepenuhnya sangat tergantung pada Yayasan. Dukungan komunitas sekitar terhadap RS-BMD belum memadai. Dukungan dan kerjasama dengan pihak-pihak atau lembaga lain masih bersifat pasif. Artinya, dukungan dan kerjasama muncul bila diminta oleh pengelola RS-BMD. Walaupun dengan pengelolaan yang demikian ternyata 98 orang anak jalanan yang menjadi dampingan RS-BMD, dapat memperoleh pemberdayaan dalam bentuk beasiswa, usaha ekonomi produktif dan latihan keterampilan. Padahal jumlah yang ditargetkan hanya 44 orang anak. Mereka dapat menjalani pendidikan formal dari tingkat SD, SLTP sampai dengan SLTA sebanyak 54 orang. Disamping itu terdapat tiga kelompok usaha dan yang lainnya dapat mengikuti latihan keterampilan dan memperoleh dampingan. Selain pemberdayaan pada anak jalanan juga dilakukan pemberdayaan pada orang tua anak jalanan. Berdasarkan hasil dan temuan penelitian tersebut penulis mengajukan suatu model pengembangan rumah singgah yang berbasiskan komunitas lokal. Komunitas lokal dapat terlibat mulai dari gagasan pendirian rumah singgah, persiapan-persiapan, peiaksanaan, sampai pada tahap pengawasan dan pengendalian, serta ikut bertanggung jawab akan kelangsungan dimasa yang akan datang. Diharapkan dengan model ini rumah singgah mempunyai basis yang kuat untuk melaksanakan misinya dan tidak terbatas pada target proyek yang bersifat jangka pendek.

Abstrak :
Sebagai warga Negara Indonesia, maka kedudukan, hak dan kewajiban anak cacat adalah sama dengan warga negara lainnya (normal). Oleh karena itu peningkatan peran para penyandang cacat dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Masalah anak cacat tidak dapat dipisahkan dari hakekat pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Upaya penanganan masalah anak cacat perlu mendapat perhatian yang intensif baik oleh pemerintah, masyarakat, lembaga sosial. Di Kota Ambon banyak anak yang mengalami masalah sosial (khususnya anak cacat) sementara hanya terdapat satu panti sosial. Peran dan tanggung jawab Panti Sosial Bina Asih Leleani menjadi penting dalam upaya merehabilitasi kondisi fisik dan mental dari penyandang cacat. Dalam kaitan itulah, peran dan tanggung jawab Panti Sosial Bina Asih menjadi penting untuk menyelenggarakan proses pembinaan dan pengasuhan anak yang dimasukan dalam proses rehabilitasi. Dalam proses rehabilitasi dibutuhkan adanya prinsip-prinsip pengasuhan yang dikemukakan oleh Hurlock yaitu (1).keakraban, (2).kepedulian, (3). kemandirian, (4). kedisiplinan dan (5).kestabilan emosi. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimanakah prinsip pengasuhan dalam proses rehabilitasi anak cacat, (2). Apa hambatan dalam melaksanakan proses rehabilitasi anak cacat pada Panti Sosial Bina Asih Leleani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip pengasuhan dalam proses rehabilitasi anak cacat, dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi tempat penelitian berada di Ambon yakni Panti Sosial Bina Asih Leleani. Alasan Panti Sosial tersebutl adalah karena di Ambon hanya ada satu panti dan panti ini menjalankan praktek pekerja sosial anak cacat. Jumlah informan yang di PSBAL adalah 4 orang dan orang tua dari anak asuh 4 orang. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa sebagian prinsip pengasuhan anak cacat dalam prakteknya di Panti Sosial Bina Asih Leleani Ambon, dapat dilaksanakan : 1. Terciptanya suasana yang akrab dan atau harmonis antara para pengasuh dan anak anak cacat. 2. Prinsip kepedulian baik di dalam panti maupun di luar panti (rumah orang tua) pada hakekatnya turut memberikan kontribusi yang positif untuk upaya kemandirian bagi anak-anak cacat. 3. Upaya mencapai kemandirian ini dapat dilihat melalui sikap dan kemauan anak untuk berusaha serta peningkatan keterampilan kerja menurut bakat yang disandang anak-anak cacat. 4. Demikian pula tercapainya kemandirian anak-anak tersebut, disebabkan karena adanya disiplin yang mengalami peningkatan melalui unsur kepatuhan terhadap aturan-aturan termasuk norma dan sanksi yang diberikan bagi anak-anak cacat dalam menjalankan setiap bentuk kegiatan pembinaan dan pengasuhan di dalam panti sosial bina asih leleani. 5. Akan tetapi pada prinsip kestabilan emosional terkesan bahwa para pengasuh masih memiliki sikap yang sering marah dalam menghadapi anak-anak pada saat pelaksanaan kegiatan pembinaan di dalam panti. Kesan yang bermunculan inilah jika tidak ditanggulangi akan berpengaruh terhadap upaya merehabilitasikan kondisi fisik dan mental dan anak-anak cacat di lingkungan Panti Sosial Bina Asih Leleani. Faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi di Panti Sosial Bina Asih Leleani, hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Disamping ada hambatan dari dalam seperti lemahnya sumber daya manusia 2. Hambatan dari luar seperti kurangnya dukungan dari sistim-sistim sumber terkait dalam mendukung kegiatan pengasuhan di Panti Sosial Bina Asih Leleani.

Abstrak :
Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang sampai saat ini masih mengundang banyak perhatian banyak pihak. Banyak konsep-konsep kemiskinan yang telah ada tetapi hanya menunjukkan kemiskinan dalam konteks kuantitatif (berapa jumlah orang miskin). Sementara kemiskinan dalam konteks kualitatif tidak tercermin/tersentral. Berbagai studi dan proyek-proyek telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan. Berbagai studi dan proyek-proyek penanggulangan dan pengentasan telah dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat dikuranginya kemiskinan secara kuantitatif. Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan terutama di daerah perkotaan adalah Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Program ini dilaksanakan untuk menguatkan ketahanan ekonomi rakyat dengan cara pemberdayaan, dengan tujuan untuk keluar dari kemiskinan akibat dari krisis ekonomi. Adapun kegiatan program P2KP meliputi kegiatan ekonomi berupa suntikan modal usaha dan pembangunan sarana dan prasarana fisik yaitu dengan membentuk kelompok yang dinamakan Kelompok Swadaya Masyarakal (KSM). Pendekatan yang dilaksanakan dalam P2KP adalah penguatan kelembagaan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok (KSM) agar dapat membangun inisiatif dalam menyadari potensi yang ada pada masing-masing individu dalam upaya untuk dapat mandiri. Untuk mengetahui keefektifan dari pemberdayaan ini maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sampai pada tahap mana proses pemberdayaan serta hasil pemberdayaan yang dicapai dalam pelaksanaan P2KP. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluasi menggunakan analisis kuantitatif melalui pengumpulan data dengan menyebar kuesioner, wawacancara mendalam dan observasi. Populasi pada penelitian ini adalah pada kelurahan penerima manfaat P2KP yaitu pada Kelurahan Pondok Labu dan Cipete Selatan. Adapun sampelnya para anggota KSM yaitu 10 KSM berhasil dan 10 KSM tidak berhasil pada Kelurahan Pondok Labu dan 10 KSM berhasil dan 10 KSM tidak berhasil pada Kelurahan Cipete Selatan (kriteria berhasil atau tidak berhasil adalah menurut penilaian BKM). Teknik analisa data menggunakan uji statistik asosiasi dengan menggunakan coefisien contingensi. Berbagai teori yang menjelaskan kemiskinan digunakan untuk memahami kondisi kemiskinan yang terjadi dan untuk memperkaya wawasan pemahaman terhadap gejala dan kenyataan yang diamati. Hasil evaluasi ketepatan pelaksanaan P2KP diketahui bahwa kelompok sasaran menunjukan 100 % anggota KSM yang dievaluasi bukanlah kelompok orang miskin melainkan masyarakat bukan miskin yang memiliki usaha. Akibatnya evaluasi atas proses pemberdayaan komunitas yang diteliti ini pun rnenjadi terbatas yaitu "KSM" yang memiliki usaha. Dan untuk hasil evaluasi mengenai proses pemberdayaan hanya pada tahap partisipasi belum sampai pada tahap inisiatif kemandirian. Keberhasilan hasil pemberdayaan anggota KSM adalah anggota KSM yang tepat memandang pentingnya kegiatan pendampingan. Dan teridentifikasi pula bahwa pemahaman terhadap proses pemberdayaan anggota KSM menghasilkan pemberdayaan pada tahap partispasi. Di samping itu juga terdapat beberapa permasalahan program seperti sosialisasi program pendampingan dan hasil pemberdayaan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan di lokasi studi tidak tepat sasaran karena penerima program bukanlah kelompok masyarakat miskin yang dituju oleh program melainkan orang yang bukan kategori miskin, yaitu orang yang secara ekonomi berada jauh di atas standar ambang batas kemiskinan. Hasil lain yang diperoleh dari penelitian ini ternvata hasil pemberdayaan masyarakat hanya sampai level partisipasi belum pada tahap inisiatif kemandirian. Namun demikian jika upaya perbaikan tidak dilakukan maka akan terjadi permasalahan yang lebih serius. Untuk itu diperlukan langkah-langkah perbaikan program kedepan yaitu dengan lebih mendalami arti, makna dan dimensi kemiskinan dalam penentuan sasaran penerima manfaat sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan target sasaran serta strategi sosialisasi program yang harus dilakukan hingga ke lapisan paling bawah dari strata sosial masyarakat kita dan penempatan pendamping yang berlatar belakang memiliki pengalaman sebagai community worker regent sebagai pendamping masyarakat penerima program.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pelaksanaan program pelayanan luar lembaga di Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak (P3SA) serta melihat kendala yang ditemukan dalam pelaksanaanya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelayanan luar lembaga merupakan program yang ada karena adanya kebijakan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA). Dalam pelaksanaannya ditemukan kendala dalam hal sumber daya manusia, sistem pendampingan, dan kebijakan yang terkait dengan program, dan menyarankan agar P3SA/SDC lebih jauh lagi terlibat dalam pendampingan kepada penerima manfaat terutama dalam pelaksanaan FDS dan CDS yang merupakan kegiatan utama dari program pelayanan luar lembaga.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the implementation of an external service program at the Child Development Center of Social Services (SDC) and see the constraints that are found in practice. This study is a qualitative research with descriptive design . The results showed that an external service program is an existing program because of the policy of the National Childcare Standards. Found in the implementation constraints in terms of human resources , guidance systems , and policies related to the program , and suggested that P3SA / SDC further involved in the assistance to the beneficiaries , especially in the implementation of the FDS and CDS which is the main activity of the service program outside the institution ,, This thesis discusses the implementation of an external service program at the Child Development Center of Social Services (SDC) and see the constraints that are found in practice. This study is a qualitative research with descriptive design . The results showed that an external service program is an existing program because of the policy of the National Childcare Standards. Found in the implementation constraints in terms of human resources , guidance systems , and policies related to the program , and suggested that P3SA / SDC further involved in the assistance to the beneficiaries , especially in the implementation of the FDS and CDS which is the main activity of the service program outside the institution ,]