Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 137 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Moertjahjo
Abstrak :
ABSTRAK
Telah tiga tahun program jamsostek berjalan belum semua tenaga kerja perusahaan menjadi peserta JPK Jamsostek. Data awal tahun 1996 kepesertaan JPK Jamsostek di DKI Jakarta hanya 3,85% dari kepesertaan program Jamsostek seluruh ( paket A + B ). Dan selama ini belum dilakukan evaluasi terhadap tanggapan dari peserta terhadap JPK Jamsostek. Persepsi manajer personalia perusahaan peserta merupakan salah satu bentuk tanggapan terhadap JPK Jamsostek. Sehingga pertanyaannya adalah; Bagaimana persepsi manajer personalia perusahaan peserta terhadap JPK Jamsostek yang meliputi manfaatnya, benefitnya, biayanya, kualitas pelayanannya, peraturannya dan aksesibilitasnya ?. Dan apakah perbedaan persepsi tersebut berkaitan dengan perbedaan tingkat kepesertaannya ?. Serta variabel apa yang paling dominan perannya terhadap tingkat kepesertaannya?.

Desain penelitian ini "Cross Sectional? dan merupakan studi observasi melalui survei wawancara terhadap 50 responden yang sebagian besar berasal dari perusahaan manufaktur. Analisa statistik dilakukan dengan bantuan program SPSS for Win, untuk menggambarkan proporsi masing-masing variabel ( univariat ), bivariat dengan "uji independen dua faktor Chi-Square" dan multivariate dengan ?UP Regresi Logistik".

Hasil penelitian secara univariat menunjukan bahwa sebagian besar tingkat kepesertaannya tinggi (> 95%), dan sebagian besar persepsi responder terhadap JPK Jamsostek adalah bermanfaat, benefitnya kurang memenuhi, biayanya sedang cenderung mahal, kualitas pelayanannya sedang cenderung buruk, peraturannya cukup baik, aksesibilitasnya sedang cenderung sulit, serta kebijakan perusahaannya baik. Sedangkan berdasarkan analisa bivariat selain perbedaan persepsi terhadap manfaatnya dan terhadap peraturannya yang berkaitan dengan perbedaan tingkat kepesertaannya, juga perbedaan kebijakan perusahaannya yang berkaitan dengan perbedaan tingkat kepesertaannya. Dan berdasarkan analisa multivariat menunjukan bahwa kebijakan perusahaan (variabel konfounding) merupakan variabel determinan terhadap tingkat kepesertaan, dibanding persepsi peraturan dan persepsi manfaatnya

Kesimpulan penelitian bahwa tingkat kepesertaan tenaga kerja perusahaan yang rendah pada JPK Jamsostek dipengaruhi oleh buruknya kebijakan perusahaan dalam perlindungan SDM, buruknya persepsi terhadap peraturannya dan buruknya persepsi terhadap manfaatnya.

Sedangkan saran penelitian perlu desain benefit dengan kualitas yang berjenjang, asimilasi benefit dengan asuransi swasta, memanfaatkan jasa broker dalam kerja sama dengan PPK, serta melakukan upaya penegakan hukum untuk meningkatkan tingkat kepesertaan tenaga kerja perusahaan. Daftar bacaan : 21 ( 1988 -1995 )
The Personal Manager Perception of Company Participant to the Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek and Its Association With The Participation Level of Employees, in DKI Jakarta on Year 1996It has been three years since the Jamsostek Program implemented but not all the company employees yet became participant of the JPK Jamsostek. According to the data from the end of the year 1995, the participant of the JPK Jamsostek program in DKI Jakarta reaches only 3,85 % of the total participant Jamsostek program. No evaluation has been carried out so far regarding response to the JPK Jamsosotek program from the participant.

The perception of the company Personal Manager as a response to the JPK Jamsostek. That is why the form of the question is; How those Personal Manager perceive the JPK jamsostek that covering advantage, Benefit, Cost, Service quality, Rules and Accessibility. Does the different of that perception have an associate to the level of participation ?. What kind of variable acts as the most dominant part against the level of participation ?.

Design of this research base on "the Cross - Sectional" method and was an observation study which survey through interviewing of 50 respondents' majority came from industry manufacture company. Statistical analysis utilized SPSS software for windows that show proportion each variable ( Univariable ), Bivariabel analysis using an independence test of two factor of chi-square, Multi variable using a Logistic Regression.

The results of univariable research show mostly a high level of participation ( a 95% ), mostly respondent have a perception that it is useful, but the benefit is not sufficient fulfilled, cost ranking from moderate to expensive, service quality ranking from moderate to bad, rules is good enough, Accessibility from moderate to difficult and company policy is good. On the basis of bivariabie analysis there are different perception about benefit and rules that is associate to the level of participation. Also there is a different company policy that is associate to different level of participation. The results of multivariable analysis show the company policy ( confounding variable) is a determination variable against level of participation compare to the perception of rule and advantage.

The result of this research is most affected the low level of participation of company employees in JPK Jamsostek is imperfect company policy in protecting human resources, and also the personal manager perception regarding its rule and advantage which are not good enough. The research suggestion the necessity to design a benefit with a rank of quality service, to assimilate the benefit with the benefit of private insurance company, to utilized broker in join operation with provider end law enforcement effort to support the activity to increase level of participation. Library & reference : 21 ( 1998 d 199G ).

1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Endah Rahmawati
Abstrak :
ABSTRAK JSPO BRI dibentuk untuk memperluas pelayanan program jaminan sosial tenaga kerja PT.Jamsostek (Persero) kepada masyarakat sebagai pelaksanaan kebijakan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pembentukan ditinjau dari empat aspek implementasi kebijakan publik yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pos positivis untuk mencapai sebuah pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap implementasi kebijakan pembentukan JSPO-BRI sebagai kantor perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara kepada pihak pembuat kebijakan yakni PT. Jamsostek (Persero) dan Bank BRI, serta kepada pelaksana JSPO-BRI, dan masyarakat. Hasil penelitian mengenai Implementasi kebijakan pembentukan JSPO-BRI diketahui bahwa masih banyak masyarakat dan peserta jamsostek yang belum mengetahui fungsi JSPO sehingga perlu untuk dilakukan optimalisasi komunikasi dengan melakukan sosialiasi kepada masyarakat. Secara internal perlu dibangun pemahaman mengenai pentingnya JSPO-BRI sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing terhadap pembentukan JSPO-BRI bisa lebih maksimal.
ABSTRACT JSPO BRI was established to expand the social security service for workers service of PT.Jamsostek (Persero) considering the implementation of Law Number 24 Year 2011 regarding BPJS. This study purpose is to analyze the implementation of the policy based on four aspects, which are; the communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study performed by a post positivist approach to achieve a deep and thorough understanding of the implementation of policy formation JSPO -BRI as a representative office of BPJS Employment. The data collection of this research was conducted by interview research to the policy makers and the implementers on PT. Jamsostek (Persero) and Bank BRI. The research results of the establishment of JSPO BRI based on the research, known that the JSPO BRI services required socialization to the members and people on the society. Internally it is necessary to build the understanding of the importance of JSPO BRI performance for it duties and responsibilities towards the formation JSPO-BRI more optimal.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T38716
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Reny Putri Septiawati
Abstrak :
This study examines the policy analysis of the National Social Security System based on Law No.40 of 2004. Focus of this study is the formulation process of the National Social Security System so that the obstacles that are occurred during the formulation process can be identified. It is descriptive study that uses a qualitative research approach. This study is a descriptive study using a qualitative research approach. Interview, document and literature studies are used to collect the data. The results of this study can be concluded that there is no strong commitment of government during the formulation process of the National Social Security System. Because of that, the obstacles appear during the preparation process of Social Security Administering Body in adjusting the mandate of Law No. 40 of 2004. Not only that but designing the strategies are also required for the companies that will transformed into Social Security Administering Body in order to minimize the obstacles that occur during the preparation process of the National Social Security System.
Depok: Universitas Indonesia, 2014
T39056
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Purba, Yanti Astrelina
Abstrak :
Jaminan sosial sangat dibutuhkan untuk memberikan perlindungan pada saat pekerja mengalami risiko-risiko kerja sehingga menciptakan ketenangan dalam bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ketersediaan akses kantor dengan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya, mengetahui ada asosiasi atau tidak antara informalitas wilayah dengan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Data analisis yang digunakan adalah data Sakernas Agustus 2021 yang dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan inferensial dengan pengolahan menggunakan aplikasi Stata. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan regresi logistik biner multilevel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses kantor tidak signifikan mempengaruhi jaminan sosial ketenagakerjaan. Temuan penelitian ini yakni Rasio kantor tidak selaras dengan Partisipasi jamsos. Kantor yang banyak tidak berbanding lurus dengan partisipasi jaminan sosial yang tinggi. Variabel informalitas wilayah secara signifikan berpengaruh negatif mempengaruhi partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya, Kenaikan informalitas wilayah menyebabkan probabilitas berpartisipasi pada jaminan sosial pada pekerja yang berstatus PKWT,PKWTT dan Perjanjian tertulis akan meningkat jika dibandingkan dengan pekerja yang tidak ada perjanjian kerja. Oleh karena itu, perlu dipikirkan strategi-strategi untuk mengakomodir  individu-individu yang bekerja di wilayah ekonomi informal. ......Social security is urgently needed to provide protection when workers experience work risks  to provide ease of mind in working. This study aims to determine the relationship between  office availability and employment social security participation. In addition, it aims to find out whether there is an association between regional informality and employment social security participation. The data used is the August 2021 Sakernas data which is analyzed using descriptive and inferential analysis while the processing is done with Stata. The analytical method used is multilevel binary logistic regression. The results of the study show that office availability does not significantly affect employment social security. The findings of this study are that the office ratio is not aligned with social security participation. High number of offices are not directly proportional to high social security participation. The regional informality has a significant negative effect on labor social security participation. Furthermore, the increase in regional informality causes the probability of participating in social security for workers with PKWT, PKWTT and written agreement status to increase when compared to workers who do not have a work agreement. Therefore, it is necessary to consider strategies to accommodate individuals who work in the informal economy.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dyah Ayudya Mentika Ryma
Abstrak :
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Badan ini diberi amanat oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasal 19 Undang-undag tersebut menyatakan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Pemahaman tentang asuransi kesehatan di Indonesia masih sangat beragam. Kata "sosial", seperti "asuransi sosial" hampir selalu dipahami sebagai pelayanan atau program untuk rakyat kurang mampu. Pendapat tersebut merupakan kekeliruan besar yang sudah mendarah daging di Indonesia yang menghambat pembangunan kesehatan yang berkeadilan sesuai amanat UUD45. Untuk itu penelitian ini akan membahas mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan dengan prinsip asuransi sosial serta membedakannya dengan jaminan kesehatan di Malaysia. ...... Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) is an institution which established to organize social protection programs in Indonesia. The institution was given the mandate by Law No. 40 Year 2014 on National Social Security System to maintain the National Health Insurance (Health Department). Article 19 of the Act states that the tenth generation of health insurance is organized nationally by the social insurance principle and the principle of equity. An understanding of health insurance in Indonesia is still very diverse. The word "social", such as "social insurance" almost always understood as a service or program for underprivileged people. The opinion is a big mistake that is ingrained in Indonesia that hinder the development of equitable health as mandated by UUD45. Therefore, this study will discuss the implementation of the National Health Insurance by Health BPJS with the principle of social insurance and health insurance distinguishes in Malaysia.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S59942
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lenti Rilyandani
Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem administrasi kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor. Dari penelitian ini didapatkan bahwa sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi informasi, dan kebijakan dapat menunjang pelaksanaan administrasi kepesertaan. Proses pendaftaran peserta, perubahan data peserta, dan pengalihan data kepesertaan juga merupakan bagian dari sistem administrasi kepesertaan. Implementasi juga terlihat dari kesesuaian hasil proses administrasi yang dimulai dari pendaftaran peserta hingga resmi dinyatakan sebagai peserta dengan diberikannya kartu peserta. Penambahan loket pendaftaran, perbaikan dan pengembangan aplikasi kepesertaan, dan penjadwalan rutin sosialisasi dapat menjadi pertimbangan dalam mengatasi kendala yang ada. ...... This paper discusses the implementation of the administrative system of participation in health BPJS Bogor District Office Operational Services. From this study, it was faound that the human resources, budget, infrastructure, information technology and policies to support the administration of membership. The registration process participants, change participant data transfer and membership data transfer is also part of the administrative system of membership. Implementation is also visible on the suitability of the results of the administrative process that starts from registration of participants to the registration booth, improvement and development of membership application and scheduling routine socialiation can be considered in overcoming the existing obstacles.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2016
S62288
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pahruroji
Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai strategi perangkat desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor informal (studi deskriptif pada desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan di Desa Kadugenep, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang) dan hambatan yang terdapat pada program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi literatur, wawancara mendalam, observasi serta dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa perangkat desa menggunakan tiga tahapan pemasaran sosial dalam menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu pertama, tahap analyzing the social marketing environment dimana terdapat kondisi pengetahuan masyarakat yang rendah, dan adanya ketidakpercayaan masyarakat terkait program. Kedua, tahap researching and selecting the target adopter population dimana terdapat empat aspek yang berkembang yaitu aspek pengetahuan dimana masyarakat lebih mengetahui program BPJS kesehatan dibandingkan BPJS ketenagakerjaan; aspek sikap dimana terdapat masyarakat yang pro dan kontra terhadap program; aspek perilaku dimana pada masyarakat yang tertarik disebabkan oleh adanya pencairan dana program, sosialisasi, pembagian kupon sembako murah, serta adanya kebutuhan program. Sedangkan pada masyarakat yang tidak tertarik disebabkan oleh adanya kepercayaan bahwa program mendukung kematian, kekhawatiran dana tidak cair, serta iuran program terlalu berat. Ketiga, tahap designing social marketing objetives and strategies yang mencakup tiga hal yaitu total biaya pemasaran dimana perangkat desa memanfaatkan momentum acara tertentu yang disisipi dengan sosialisasi program sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan. Pada lingkup bauran pemasaran terdapat empat aspek yang berkembang yaitu aspek produk berupa ide sosial; aspek harga berbentuk pengorbanan berupa uang, waktu, dan usaha; aspek tempat/distribusi terdapat empat bagian meliputi bimbingan teknis, sosialisasi, berbagai mekanisme pendaftaran, dan berbagai mekanisme pembayaran; aspek promosi terdapat berbagai upaya promosi untuk meningkatkan kepesertaan yaitu melalui organisasi penjualan dengan cara membuat segmentasi sosialisasi dengan berbagai metode dan komunikator, melalui iklan gapura desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan, melakukan promosi penjualan dengan cara pembagian kupon sembako murah, serta dengan mendaftarkan masyarakat pada program gratis bayar iuran 3 bulan pertama. Pada lingkup alokasi pemasaran didasarkan pada aktor yang terlibat dalam proses pemasaran sosial yaitu perangkat desa yang dibantu oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Selanjutnya, pada proses perubahan perilaku masyarakat terdapat empat elemen pokok yang terdiri dari inovasi dimana terdapat aspek kerumitan produk dan aspek tipe keputusan yang terdiri dari opsional dan kolektif; elemen saluran komunikasi terdiri dari komunikasi massa dan interpersonal; elemen jangka waktu yang bervariasi berdasarkan beberapa faktor pertimbangan; serta elemen sistem sosial berupa faktor struktur sosial, peran pemimpin dan agen perubahan. Selain itu, terdapat lima tahapan dalam proses perubahan perilaku yaitu tahap pengetahuan, tahap persuasi, tahap keputusan, tahap pelaksanaan, serta tahap konfirmasi yang didalamnya terdapat hal-hal yang dilakukan oleh perangkat desa dan juga sikap yang ditunjukan oleh masyarakat pada setiap tahapannya. Dalam penelitian ini juga terdapat kendala-kendala yang berkembang dalam program BPJS Ketenagakerjaan baik yang berasal dari internal maupun ekternal. Kendala yang berkembang dari internal antara lain yaitu faktor ketergantungan, faktor predisposisi, serta munculnya faktor waktu sebagai temuan baru penelitian. Sedangkan faktor kendala yang berkembang dari eksternal yaitu faktor pemungkin perubahan. Sejumlah upaya dan rekomendasi juga ditemukan dalam penelitian ini. ......This study discusses the strategy of village officials to increase community participation in employment social security program in the informal sector (descriptive study of labor social security aware village of Kadugenep Village, Petir District, Serang Regency) and the obstacles faced by the program. This study uses a qualitative approach and is a descriptive research type. Data collection techniques used were literature study, in-depth interviews, field observations, and documents review. The results showed that village officials used three stages of social marketing in carrying out the employment social security program. First, the stage of analyzing the social marketing environment where there was a condition of low community knowledge, and there was community distrust related to the program. Second, the stage of researching and selecting the target adopter population where there are three developing aspects. Those aspects are: the aspect of knowledge where the public is more aware of the health security program than the employment security program; attitude aspect where there are people who are pros and cons to the program; behavioral aspect where some people are interested and not interested because of some interesting driving factors. Third, the stage of designing social marketing objectives and strategies that include three things, namely: First, the total marketing costs in which the village officials utilizes the momentum of a particular event which is inserted with program socialization; second, the scope of the marketing mix where there are four developing aspects, namely the product aspect in the form of social ideas, the price aspect in the form of sacrifice in the form of money, time, and effort; the site/distribution aspect where there are four sections covering technical guidance, promotion, various registration mechanisms, and various payment mechanisms; and the last one is the aspect of promotion where there are various promotional efforts in order to increase membership. And the third thing is the scope of marketing allocation which is based on the actors involved in the social marketing process. Furthermore, in the process of changing people's behavior there are four main elements consisting of innovation element; element of communication channel; time period element; and social system element that consists of factors such as social structure, the role of leaders and agents of change. In addition, there are five stages in the behavior change process, namely the knowledge stage, the persuasion stage, the decision stage, the implementation stage, and the confirmation stage in which there are things done by village officials and there are also the attitudes displayed by the community at each of these stages. In this study there are also obstacles that develop in the employment social security program, both internal and external. Factors that develop from internal constraints include dependency factors, predisposing factors, and the emergence of time factor as new research finding. While the constraints that develop from the external factor is the enabling factor for change. Several efforts and recommendations were also found in this study.

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Geneva: ILO, 1970
368.4 INT i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Boston: Federal Reserve Bank of Boston, 1997
362 SOC
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
Buku ini berisi peraturan perundang-undangan tentang jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Menjadi lebih lengkap karena secara praktis memuat penahapan kepesertaan, prosedur mendaftar, program-program yang bisa diikuti oleh peserta, persentase iuran, manfaat layanan tambahan, formulir-formulir yang biasa digunakan, sampai sanksi administratif yang bisa dikenakan kepada peserta yang melanggar peraturan perundang-undangan. Buku ini menjadi penting sebagai panduan bagi tenaga kerja dan pemberi kerja untuk mendapatkan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai amanat undang-undang, lembaga yang bertanggung jawab mengelola jaminan sosial terkait ketenagakerjaan ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Badan ini mulai menjalankan fungsinya sejak 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan berbagai program, di antaranya jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK) dengan penambahan jaminan pensiun (JP) mulai 1 Juli 2015. Jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berlaku untuk pekerja formal, tetapi berlaku juga bagi pekerja mandiri atau pekerja di luar hubungan kerja. Ada pula program untuk sektor konstruksi, yaitu program jaminan sosial bagi tenaga kerja harian lepas, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Dengan mendaftarkan diri atau pekerja Anda sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, selain melaksanakan tugas sebagai warga negara juga memberikan manfaat proteksi sosial bagi Anda dan tenaga kerja yang ada di perusahaan Anda
Jakarta: Visimedia, 2014
344.02 PAN
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>