Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai upaya pengendalian sosial swadaya yang diberikan oleh Slank dan Slankers dalam menanggapi kerusuhan dalam konser musik rock. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Slankers dan Slank. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan secara deskriptif mengenai upaya pengendalian sosial swadaya yang dilakukan oleh Slank dan Slankers ketika terjadi kerusuhan dalam konser musik Slank. Penulis menggunakan teori self help social control dan third party conception of social control dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data, yaitu, wawancara mendalam dan observasi terhadap pihak Slankers dan Slank serta menggunakan data sekunder. Temuan dalam penelitian ini adalah reaksi dari Slank dan Slankers dalam upaya pengendalian swadaya ketika terjadi kerusuhan timbul karena mereka merasa tidak nyaman dan merasa terancam akibat kejadian tersebut, serta mereka menganggap individu atau kelompok diluar mereka menyimpang.

---

This thesis discusses the efforts of non-formal social control provided by Slank and Slankers in response to unrest in a rock concert. Research subjects in this study were Slank and Slankers. The purpose of this study was to describe the descriptive the efforts of non-formal social control undertaken by Slank and Slankers during a riot in Slank music concerts. The author uses the theory of self help social control and third party conception of social control in explaining the research problems. The study used a qualitative approach to data collection methods, such as, in-depth interviews and observations of the Slankers and Slank and using secondary data. The findings in this study is the reaction of Slank and Slankers in non-formal social control during a riot arises because they feel uncomfortable and feel threatened by the incident, and they see a grup or individual as deviant

Abstrak :
[Penelitian ini berfokus pada hubungan antara komunitas, kohesi sosial, kontrol sosial, dan Community Crime Prevention untuk mencegah terorisme. Studi kasus penelitian ini ada di Desa Cemani sebagai sebuah tempat yang dikenal memiliki masalah dengan terorisme dengan melihat penerapan dari cetak biru pencegahan terorisme BNPT yang dianalisis dengan teori pembangunan Community Crime Prevention Whitzman. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa ketiga konsep tersebut memiliki hubungan. Selain itu, di dalam penelitian ini juga ditemukan anomali atas hubungan ideal dari yang seharusnya terjadi., This research focusing on the connection between community, social cohesion, social control, and community crime prevention. This research focusing on the Cemani Village terrorism case which is well known for its terrorism problem by researching on the application of BNPT blueprint of terrorism prevention analyzed by Whitzman theory on how to build community crime prevention. This research found that the three concepts has connection to one each other. Beside that, this research found some anomalic connection than the ideal connection betweet those concept.]

Abstrak :
Pengawasan telah berkembang menjadi alat utama bagi negara untuk mengontrol warganya, mencerminkan transformasi ke dalam bentuk "panoptisisme baru". Konsep "panoptisisme baru" diambil dari bentuk perkembangan dari metafora Panoptikon yang mengintegrasikan teknologi canggih pengawasan untuk memonitor dan mengontrol masyarakat, memicu transformasi menjadi negara paranoid. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep "panoptisisme baru" yang telah berevolusi dari ruang fisik ke ruang digital dari tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Cina, dan Indonesia. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengalaman AS dan Cina menggunakan teknologi pengawasan canggih untuk mendukung kontrol sosial dan keamanan nasional, hingga merefleksikannya ke Indonesia. Metodologi yang digunakan mencakup studi kepustakaan dan analisis isi, dengan fokus pada dokumen resmi oleh Amnesty International pada tahun 2024 terkait pembelian beberapa lembaga pemerintah Indonesia terhadap alat pengawasan massal canggih dari berbagai negara, seperti Israel dan Jerman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pengalaman Amerika Serikat dan Cina terhadap penggunaan program pengawasan massal panoptisisme baru, kedua negara dapat diidentifikasi sebagai negara paranoid. Selanjutnya, refleksi kedua negara ini digunakan untuk mengkaji fenomena pembelian alat pengawasan dan kebijakan terkait pengawasan di Indonesia. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi alat pengawasan dan spyware digunakan secara ekstensif untuk mengumpulkan informasi berpotensi untuk melanggar hak asasi manusia dan menjadi kejahatan negara. ......Surveillance has evolved into a primary tool for states to control their citizens, reflecting a transformation into a form of "new panopticism." The concept of "new panopticism" is derived from the evolution of the Panopticon metaphor, integrating advanced surveillance technology to monitor and control society, leading to a transformation into a paranoid state. This research aims to thoroughly examine the concept of "new panopticism," which has evolved from physical to digital space in three countries: the United States, China, and Indonesia. The study analyzes how the experiences of the US and China in using advanced surveillance technology to support social control and national security can be reflected in Indonesia. The methodology includes literature review and content analysis, focusing on official documents by Amnesty International in 2024 regarding the purchase of advanced mass surveillance tools by several Indonesian government agencies from various countries, such as Israel and Germany.The findings indicate that from the experiences of the United States and China with the use of new panopticism mass surveillance programs, both countries can be identified as paranoid states. Furthermore, the reflection of these two countries is used to examine the phenomenon of surveillance tool purchases and related policies in Indonesia. The results and conclusions of this study show that surveillance technology and spyware are extensively used to collect information, potentially violating human rights and constituting state crime.

Abstrak :
Dilatar belakangi oleh kenyalaan sosial gerakan islam garis keras muncul kembali di antara gerakan gerakan sosial yang lain, pada era refonnasi. Sepanjang sejarah di Indonesia gerakan ini telah mengalami pasang sumt, sekaligus mengindikasikan adanya kekuatan spiritual yang berasal dan nilai-nilai agama yang dikonstruksi oleh sebagian penganutnya, dan pada kondisi tertentu muncul sebagai gerakan yang radikal. Para ahli mengidentitikasikan bahwa gerakan ini merupakan model keberagamaan fundamentalis, yang secara idiologis adalah salafiah radikal, mereka mengklaim dirinya sebagai pengikut orang-orang terdahulu (tokoh islam zaman awal). ldiologi ini dipengaxuhi oleh pemikiran ibn Taimiyah yang menentang infiltrasi budaya lokal dalam mempraktekkan agama, dan gerakan pemurnian ajaran agama Wahabiah. Salah satu kelompok masyarakat yang melakukan gerakan secara radikal pada pasca reformasi adalah FPI. Agenda utamanya adalah penerapan syariat Islam, melalui amar ma'ruf nahyi munkar. Di antara aksinya adalah melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan syariat, dengan upaya remoralisasi masyarakat. Permasalahannya, ketika FPI menggunakan alasan-alasan agama untuk melakukan kontrol sosial dan di antara aksinya terdapat kekerasan, diperlukan penjelasan sosiologis yang lebih konprehensif mengenai keterkaitan antara model keberagamaan yang terdapat dalam FPI dengan kontrol sosial yang dilakukannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; Karakteristik organisasi sosial keagamaan; Karakteristik kontrol sosial; dan kontektualisasi dan kedua varibel tersebut. Dengan menggunakan kerangka teori Fundamentalisme Islam dan Kontrol Sosial, serta pendekatan kualitatif diperoleh temuan-temuan: 1. Front Pembela Islam merupakan organisasi sosial keagamaan yang dipengaruhi oleh idiologi fundamentalisme Islam dengan ciri utama: a. Lahir sebagai respons atas keadaan sosial dan politik terutama kemaksiatan dan kemungkaran merajalela dan marjinalisasi umat Islam. b. Prinsip nilai yang dipakai adalah ajaran islam, sebagai sesuatu yang berasal dari yang suci, bersifat final dan mengatur seluruh kehidupan umat manusia. c. Didirikan oleh tokoh kharismatik. d. Tujuan pokok yang ingin dicapai adalah menerapkan syariat lslam. e. Struktur organisasi cenderung terpusat pada satu orang sebagai ketua Umum. f. Cenderunng menjadi organisasi yang militan dan ekslusif. g. Cenderung menonjolkan simbol-simbol distintif. 2. Kontrol sosial yang dilakukan merupakan cerminan dari fundamentalisme yang terdapat dalam FPI: a. Merupakan kontrol sosial para elit FPI. b. Nilai-nilai yang diusung merupakan nilai-nilai yang dikonstruksi oleh para elit dengan sikap konservatif terhadap nilai-nilai Islam masa awal, sehingga iidak ada upaya merekonstruksi nilai-nilai yang Iebih kentektual. c. Kontrol sosial yang dilakukan sebatas pada tataran teknis tidak sampai pada tataran rekonstruksi nilai-nilai yang di sepakati oleh berbagai kelompok masyarakat. Berdasarkan beberapa hat tersebut dapat penulis rekomendasikan sebagai kontribusi konseptual dan kebijakan: 1. Kontribusi Konseptual Secara sosiologis, fungsi instansi agama tidak hanya sebagai kontrol sosial, akan tetapi ada beberapa fungsi Iainnya. Dengan demikian organisasi sosial keagamaan fundamentalisme juga akan melakukan fungsinya yang Iain. Maka kedepan, studi megenai gerakan islam fundamentalis perlu dilakukan dengan mengkonsentrasikan pada fungsi agama yang lain. 2. Kontribusi Kebijakan Pemerintah (eksekutif dan Iegislatif) perlu melakukan regulasi kontrol sosial yang mengkomodasi kepentingan-kepentingan pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Memposisikan dan memfasilitasi masyarakat sebagai unsur dalam kontrol sosial tidak pada tataran praksis akan tetapi pada tataran nilai. Seluruh komponen dalam masyarakat yang ada bersama-sama merekonstruksi nilai-nilai dan norma-norma universal, dan mensosialisasikannya di tengan-tengah masyarakat. Sedangkan pada tataran praksis kontrol sosial menjadi tanggung jawab pemerintah secara formal, yang mengawasi dan mengendalikan bekerjanya nilai-nilai dan norma-norma kontrol. Regulasi ini sekaligus juga dalam rangka menghilanghkan penyebab munculnya fundamentalisme, sehingga akan kehilangan momen untuk bangkit.

Abstrak :
Pengendalian sosial yang bertujuan menghindarkan individu pada potensi menjadi pelaku kejahatan, dapat diimplementasikan melalui medium sastra anak. Sayangnya perkembangan sastra di Indonesia masih didominasi oleh karya yang menempatkan anak sebagai tabula rasa dan bertendensi menggurui anak. Serial Mata karya Okky Madasari yang mengangkat kritik dan isu lingkungan di Indonesia menghadirkan representasi kejahatan dan kerusakan lingkungan, serta nilai pelestarian alam yang penting untuk ditelaah dalam perspektif kriminologi. Utamanya tentang bagaimana fenomena tersebut direpresentasikan sebagai bentuk pengendalian sosial. Tesis ini menggunakan teori narrative criminology, green criminology dan green cultural criminology untuk menganalisis teks Mata di Tanah Melus, Mata dan Rahasia Pulau Gapi, dan Mata dan Manusia Laut, serta mengombinasikannya dengan teori perkembangan kognisi anak untuk menafsirkan kembali interpretasi empat narasumber anak terhadap teks tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengendalian sosial kejahatan direpresentasikan melalui narasi imajinatif yang berkelindan dengan muatan historis dan faktual tentang kejahatan dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil focus group discussion bersama satu kelompok yang terdiri atas tiga narasumber anak dan wawancara mendalam tidak terstruktur dengan dua narasumber anak diketahuilah bahwa pembaca anak memadukan pengetahuan dan pengalamannya bersentuhan dengan masyarakat, alam, maupun sumber bacaan lainnya dalam penangkap nilai pengendalian sosial kejahatan dalam Serial Mata. Penelitian ini berkontribusi mendorong pemerintah untuk lebih serius menggalakkan Gerakan Literasi Sekolah, memperluas akses terhadap buku bacaan berkualitas, hingga memastikan tradisi narasi oleh orang tua dan institusi pendidikan formal maupun non-formal terlaksana dengan optimal. ......Social control, aimed at preventing individuals from the potential of becoming criminals, can be implemented through children's literature. Unfortunately, the development of literature in Indonesia is still dominated by works that portray children as blank slates and tend to be didactic. Okky Madasari's Mata Series, which critiques environmental issues in Indonesia, presents representations of crime and environmental damage, as well as the value of nature conservation, which is important to examine from a criminological perspective. Particularly, it explores how messages are represented as a form of social control. This thesis utilizes narrative criminology, green criminology, and green cultural criminology theories to analyze the texts Mata di Tanah Melus, Mata dan Rahasia Pulau Gapi, and Mata dan Manusia Laut, it combines these theories with the theory of children's cognitive development to reinterpret children's interpretations of these texts. The research findings reveal that social control of crime is represented in imaginative narratives intertwined with historical and factual elements about crime and environmental damage in Indonesia. Based on the results of focus group discussions with a group consisting of three child informants and unstructured in-depth interviews with two child informants, it is known that child readers integrate their knowledge and experiences in dealing with society, nature, and other reading sources to grasp the values of social control of crime in the Mata Series. This research will contribute to encouraging the government to be more serious about promoting the School Literacy Movement, expanding access to quality reading materials, and ensuring that the tradition of storytelling by parents and formal or non-formal educational institutions is optimally implemented.

Abstrak :
Tesis ini membahas kontrol sosial informal sebagai upaya pencegahan kekerasan siswa terhadap guru di sekolah menengah atas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara tidak berstruktur, yang dilakukan pada guru dan pihak manajemen sekolah yang pernah mengalami atau menjadi saksi tindak kekerasan siswa terhadap guru baik secara verbal mau pun non-verbal. Selain itu, penelitian ini juga mendalami kekuatan kontrol sosial informal yang ada di masing-masing sekolah melalui hubungan guru dengan siswa, hubungan guru dengan orang tua, serta konsistensi dan komitmen dalam menjalankan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan guru dengan siswa dan hubungan guru dengan orang tua lebih dibutuhkan di sekolah swasta daripada sekolah negeri. Hal ini berkaitan dengan adanya kesenjangan kelas sosial antara guru dan siswa yang menuntut guru untuk lebih intens dalam memenuhi kebutuhan siswa dan harapan orang tua. Banyaknya jumlah siswa dan adanya kelas sosial yang beragam di sekolah negeri menjadikan hubungan-hubungan di atas dicukupkan pada batasan-batasan tertentu. Sedangkan konsistensi dan komitmen dalam menjalankan keadilan merupakan faktor yang signifikan di masing-masing sekolah dalam rangka mencegah kekerasan itu sendiri. Dalam penelitian ini juga terdapat rekomendasi dari berbagai level demi meningkatkan kesadaran pentingnya pencegahan kekerasan itu sendiri. ......This thesis discusses informal social control as an effort to prevent student violence against teachers in high school. This research is a qualitative research using an unstructured interview method, which was conducted on teachers and school management who have experienced or witnessed acts of violence by students against teachers both verbally and non-verbally. In addition, this study also explores the strength of informal social control in each school through teacher-student relationships, teacher-parent relationships, and consistency and commitment to justice. The results showed that teacher-student relationships and teacher-parent relationships were more needed in private schools than in public schools. This is related to the existence of a social class gap between teachers and students which requires teachers to be more intense in meeting students' needs and parents' expectations. The large number of students and the existence of various social classes in public schools make the above relations suffice within certain limits. Meanwhile, consistency and commitment in implementing justice are significant factors in each school in order to prevent violence itself. In this study there are also recommendations from various levels in order to increase awareness of the importance of preventing violence itself.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam masyarakat Cina tradisional terdapat kelompok-kelompok kekerabatan yang disebut Zu. Anggota-anggota Zu terdiri dari keluarga-keluarga yang berdasarkan garis keturunan laki-laki yang masih dapat ditelusuri nenek moyangnya dan menetap bersama-sama dalam satu daerah. Zu-zu ini dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat Cina tradisional. Kontrol sosial merupakan suatu proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan dengan tujuan untuk mengajak, mendidik bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi norma-norma dan nilai- nilai yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Keberhasilan suatu Zu dalam menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial dapat lebih membantu pemerintah kekai_saran dalam mengontrol rakyatnya. Dengan demikian Zu men-jadi kelompok panting pada masa pemerintahan kekaisaran.

---

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang peran Petugas Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembebasan Bersyarat terhadap Klien Pemasyarakatan. Penelitian dilakukan dengan melihat bagaimana peran Balai Pemasyarakatan dalam proses pelaksanaan pembimbingan untuk mencegah pengulangan kejahatan atau disebut reoffending. Penelitian berfokus untuk mencegah Klien Pemasyarakatan melakukan reoffending pada kasus narkotika dan kasus penggelapan uang dengan faktor ekonomi dengan menggunakan social control theory yang terdiri dari social bond dan containment, dan social reintegration serta desistance lalu dengan menggunakan model risk, need dan responsivity sebagai upaya untuk mengarahkan Petugas Kemasyarakatan dengan memperkuat pembimbingan dan memberikan kebutuhan yang Klien perlukan untuk mencegah melakukan reoffending. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam semi terstruktur dengan Petugas Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II A Bogor dan Klien Pemasyarakatan. Hasil yang ditemukan bahwa proses pembimbingan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah reoffending belum terpenuhi dengan maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya standarisasi pembimbingan yang berfokus pada pencegahan reoffending, sehingga menimbulkan Klien yang berpotensi berisiko tinggi tidak ditangani secara maksimal. ...... This thesis elaborates the role of Probation Officer in putting probation on probationer. Research was conducted with the perspective of Correctional Centre?s role in checking on probationers in a probationary period in order to prevent them from committing a crime again or with a renowned term called ?reoffending?. The research mainly focuses on preventing probationers from reoffending in narcotics cases and embezzlement cases with economic factors using terms of risk, need, and responsiveness in an attempt to give guidance for probation officer with strengthening the process while in a probationary period and giving probationers what they need as to prevent them from reoffending. Research method is qualitative which is applied in the profoundly semi-structured interview with the probation officer of Correctional Centre in Bogor and the probationer. The result of research is elaborated that the process while in a probationary period in order to prevent probationer from reoffending has not been fully maximized. It is all caused by the absence of competent probationary process that focuses on reoffending prevention, so it will lead to a very high risk when the probationer is not fully assisted.