Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia dalam dekade belakangan ini melaju pesat. Keadaan ini tidak diikuti oleh kemampuan kota untuk mengakomodasikan pertumbuhan penduduk. Manifestasi yang segera tampak dari situasi ini adalah bertambahnya para pekerja yang bekerja di sektor informal. Penanganan pemerintah terhadap sektor ini ternyata bersifat mendua. Di satu pihat pemerintah memuji kreativitas para pekerja sektor informal, tetapi di lain pihak, kurang melindungi keberadaan sektor ini dengan membatasi ruang geraknya. Situasi semacam ini akan segara menimbulkan asumsi bahwa para pekerja sektor informal memendam potensi untuk mengadakan gerakan politik radikal. Namun kenyataanya, gerakan politik radikal ini jarang terjadi. Penelitian ini hendak mencari jawab mengapa gerakan politik radikal jarang dilakukan oleh para pekerja sektor informal meskipun pada kenyataannya mereka ini menghadapi pembatasan ruang gerak dalam melakukan pekerjaannya. Jawaban pertanyaan itu dapat ditinjau dari orientasi politik para pekerja sektor informal. Orientasi politik dalam pengertian ini adalah struktur mental seseorang yang berupa kesiapan untuk memberi respon terhadap obyek-obyek politik. Orientasi politik ini dapat dipilah menjadi tiga komponen yaitu kognitif yang berisi kepercayaan, afektif berisi perasaan dan evaluatif yang berisi penilaian terhadap obyek-obyek di dalam sistem politik. Masing-masing komponen tersebut berisi tiga sifat yaitu konformis, apatis, dan skeptis. Sifat konformis mempunyai makna adanya tanggapan yang sesuai dengan sistem politik yang berlaku. Sifat apatis menunjukkan tidak ada tanggapan terhadap sistem politik dan sikap skeptis mempunyai arti bahwa tanggapan tersebut terdapat ketidaksesuaian terhadap sistem politik. Ada dua hipotesa yang diajukan dalam konteks penelitian ini. Pertama semakin tinggi status sosial ekonomi akan membentuk orientasi politik yang sesuai dengan sistem politik. Yang kedua, peranan agen-agen sosialisasi politik juga akan berpengaruh terhadap kesejajaran orientasi politik dnegan sistem politik. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sangkrah Kotamadya Surakarta. Kota Surakarta dipilih berdasarkan faktor bahwa kota ini secara historis mengandung potensi konflik yang berdimensi sosial, ekonomi dan politik. Kelurahan Sangkrah dipilih karena keluarahan ini merupakan kelurahan terpadat penduduknya dan paling banyak warganya bekerja di sektor informal. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sebagian nesar responden mempunyai orientasi politik konformis yaitu orientasi politik yang sesuai serta , mendukung sistem politik yang berlaku. Atas dasar hal ini, sangat beralasan bahwa para pekerja sektor informal jarang melakukan gerakan politik radikal. Disamping itu, tiadanya geraka politik radikal juga diakibatkan karena masyarakat yang bekerja di sektor informal bukanlah kelompok yang teroganisir. Hal ini disebabkan sangat beragamnya jenis pekerjaan di sektor informal dan tingginya mobilitas pekerja sektor informal baik ditinjau dari segi pekerjaan maupundari segi tempat berusaha. Hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwa status sosial ekonomi tinggi cenderung mempunyai orientasi politik konformis. Selain itu, campur tangan pemerintah terhadap agen-agen sosialisasi politik dapat membentuk orientasi politik yang bersifat konformis.

Abstrak :
Artikel ini akan membahas mengenai bentuk reposisi dan pembenahan citra yang dilakukan oleh ABRI pada masa reformasi (1999-2000). Penulisan ditujukan untuk mengetahui kebijakan dan kronologis penghapusan peran sosial-politik ABRI serta kembalinya ABRI sebagai lembaga pertahanan melalui rangkaian publikasi media surat kabar sezaman. Penulis menganalisis rangkaian peristiwa pembenahan yang ABRI lakukan melalui publikasi Paradigma Baru dan penerapan Reformasi Internal. Penulisan akan berfokus pada penerapan kebijakan Reformasi Internal dan dampaknya bagi pemulihan citra ABRI di masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Penulis kemudian melakukan kajian terhadap literatur dan arsip terkait serta surat kabar sezaman yang disusun menjadi narasi penulisan sejarah. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa penerapan Reformasi Internal dan Paradigma Baru TNI berfokus pada redefinisi, reorganisasi dan reaktualisasi TNI sebagai lembaga pertahanan keamanan bangsa dan Upaya TNI dalam menghapus peran sosial-politiknya. Penulisan akan berfokus pada rangkaian Reformasi Internal dan publikasinya melalui surat kabar dalam rangka penyebaran pemahaman Paradigma Baru dan perubahan fungsi TNI sebagai pertahanan keamanan masyarakat. ......This article will discuss the form of image repositioning and improvement carried out by ABRI during the reform period (1999-2000). The research is aimed at knowing the policy and chronology of the elimination of ABRI's socio-political role and the return of ABRI as a defense institution through a series of contemporary newspaper media publications. The researcher analyzed the series of reforms carried out by ABRI through the publication of the New Paradigm and the implementation of Internal Reform. The research will focus on implementing the Internal Reform policy and its impact on restoring ABRI's image in Indonesian society. The method used in this study uses the historical method which consists of four stages, namely heuristics, verification, interpretation and historiography. The researcher then conducted a study of related literature and archives as well as contemporary newspapers which were compiled into historical research narratives. The results of this study indicate that the implementation of Internal Reform and the New Paradigm of the TNI focuses on the redefinition, reorganization and re-actualization of the TNI as a national defense and security institution and the efforts of the TNI in eliminating its socio-political role. This research will focus on the Internal Reform series and its publication in newspapers in the context of disseminating understanding of the New Paradigm and changing the TNI's function as a defense of community security.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji sebuah film dari Lebanon berjudul Ghada el Eid karya Lucien Bourjeily yang dirilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang jamuan makan siang sebuah keluarga yang dialog dalam adegan-adegan film tersebut merefleksikan situasi faktual sosial-politik di negara Lebanon. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan unsur-unsur dalam film Ghada el Eid yang mengandung kritik sosial terhadap kondisi sosial-politik Lebanon. Teori strukturalisme dan teori kritik sosial digunakan dalam penelitian ini untuk memaparkan kritik sosial yang terdapat dalam struktur film Ghada el Eid. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dikaji dengan pendekatan analisis struktural-politis. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa film Ghada el Eid merupakan sebuah autokritik yang disampaikan oleh Bourjeily terhadap permasalahan sosial-politik yang terjadi di Lebanon. Kritik sosial yang tergambar dalam film ini di antaranya adalah praktik jual-beli suara menjelang pemilihan umum, sektarian dalam masyarakat Lebanon, emigrasi di kalangan pemuda, dan kekerasan terhadap asisten rumah tangga imigran di Lebanon. ......This study examines a Lebanese film entitled Ghada el Eid by Lucien Bourjeily which was released in 2017. This film tells the story of a family luncheon whose dialogue in the film's scenes reflects the socio-political factual situation in Lebanon. This study aims to describe the elements of the film which contain social criticism of Lebanon’s socio-political conditions. Structuralism theory and social criticism theory are used in this study to describe social criticism contained in the structure of Ghada el Eid. This study uses a qualitative descriptive research method and structural-political analysis approach. The results of this study found that the film Ghada el Eid is an autocritic presented by Bourjeily towards the socio-political problems that occur in Lebanon. The social criticisms depicted in this film include the practice of vote buying near the general election, sectarianism in Lebanese society, emigration among the youth, and violence against migrant domestic workers in Lebanon.

Abstrak :
dalam sastra sebuah novel adalah suatu ketegangan antara kenyataan dan rekaan. begitu pula novel titik balik kesunyian karya Ilham Zoebazary. peristiwa nyata yang terjadi pasca-kemerdekaan,orde lama,orde baru, meliputi periode tahun 1948-1970 an ini membentang sepanjang cerita. novel ini menarik dikaji karena novel ini mampu menukilkan refleksi sejarah di Indonesia pada tahunnya. penelitian ini mendeskripsikan sejarah di Indonesia yang terefleksikan dalam novel Titik Balik Kesunyian (TBK) berikut nilai-nilai sosial-politik yang terdapat dalam novel tersebut meliputi nilai kelaurga, masyarakat, cinta kasih, dan sosial-politik novel Titik Balik Kesunyian karya Ilham Zoebazary merupakan novel berlatar depan peristiwa G 30 September 1965. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra dan menggunakan teori mimetik.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini meneliti resistensi masyarakat adat terhadap praktik penyingkiran atau eksklusi tanah di Kamboja, yaitu di Provinsi Mondulkiri dan Provinsi Koh Kong, sebagai reaksi terhadap implementasi kebijakan konsesi lahan ekonomi mulai tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualititatif dengan melakukan triangulasi terhadap data-data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan menggunakan teori Power of Exclusion, Public Transcript dan Hidden Transcript, peneliti berusaha mengaitkan bahwa pada dasarnya terdapat kekuatan tertentu yang menjadi faktor pendorong eksklusi tanah yangmemberikan dampak negatif pada kesejahteraan masyarakat adat di kedua provinsi tersebut, sehingga memicu tindakan resistensi untuk menolak kebijakan konsesi lahan. Temuan penelitian menunjukkan masyarakat adat di Provinsi Mondulkiri lebih berhasil menekan Pemerintah Kamboja dan perusahaan konsesi untuk memenuhi sebagian besar tuntutan mereka dipengaruhi oleh penggunaan kombinasi strategi resistensi public transcript dan hidden transcript, sementara masyarakat adat di provinsi Koh Kong cenderung mengutamakan strategi public transcript saja.

---

ABSTRACT<>br> This thesis discusses indigenous people resistance to land exclusion in Mondulkiri and Koh Kong Province, as an implementation of the Economic Land Concession ELC in Cambodia starts from 2005. This research used qualitative research method by doing triangulation to secondary data obtained through literature study. With the Power of Exclusion, Public Transcript and Hidden Transcript theory, researcher explores some powers that are driver of land exclusion and that land exclusion has negative effects on indigenous people in both provinces. It triggers the indigenous people rsquo s resistance towards exclusion, as an implementation of the ELC. As the researcher assumes that there are different strategies of resistance used by both indigenous that affect outcomes. The findings of this study show that the hidden transcript strategy influences the government and company to address the demands of indigenous people in Mondulkiri Province.