Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh kenyataan yang terjadi selama ini, bahwa usaha kecil yang secara kuantitatif merupakan bagian terbesar dari pelaku ekonomi di Indonesia belum memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan nasional. Fenomena ini diyakini oleh banyak kalangan sebagi akibat kebijakan perekonomian yang tidak memihak kepada sektor usaha kecil dan lebih memberi perhatian kepada sektor usaha besar yang jumlahnya kurang dari 0,5 persen dari jumlah seluruh pengusaha di Indonesia. Akibatnya antara lain dapat dilihat dari sumbangan seluruh usaha kecil terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya sekitar 40 persen saja. Padahal sektor usaha kecil ini mampu menyerap lebih dari 80 persen tenaga kerja di Indonesia dan relatif lebih mampu bertahan di masa krisis. Khusus untuk sektor industri kecil, pada tahun 1998 hanya mampu memberikan kontribusi kepada PDB Indonesia sebesar 4,49 persen. Mengingat begitu luasnya cakupan bidang usaha sektor usaha kecil, maka penelitian dalam tesis ini hanya memfokuskan pada usaha kecil di sektor industri pengolahan. Dimana tesis ini mencoba mengidentifikasi dan meneliti kinerja serta karakteristik industri kecil dan rumah tangga baik dari sisi faktor pembedanya maupun dari sisi sifat fungsi produksinya kecil untuk mengetahui sejauh mana posisi industri kecil secara nasional, faktor kelemahannya dan bidang usaha yang potensial untuk dikembangkan maupun kurang potensial bagi industri kecil, dengan menggunakan alat analisis deskriptif, analisis diskriminan dan analisis cobb-douglas. Dari analisis deskriptif antara lain dapat diketahui bahwa selama krisis jumlah industri kecil mengalami penurunan sebanyak 23 persen, dan nilai outputnya mengalami peningkatan sekitar Rp 17 trilyun, namun peningkatan ini disertai dengan menurunnya nilai tambah terhadap output yang disebabkan meningkatnya nilai input antara lain sebagai akibat kenaikan nilai dollar terhadap rupiah. Selain itu kontribusi industri kecil terhadap industri nasional selama tahun 1991 sampai 1996 relatif masih kecil, yang ditunjukkan dengan persentase nilai output dan nilai tambahnya yang hanya 10 sampai 12 persen. Demikian juga pertumbuhan nilai output dan nilai tambahnya yang lebih lambat dibandingkan industri besar yaitu berkisar 16,67 dan 18,21 persen dibandingkan 18,12 dan 20,02 persen. Hasil lain juga menunjukkan bahwa sektor industri kecil dan rumah tangga lebih bersifat labour intensif yang ditunjukkan antara lain dari pertumbuhan tenaga kerjanya selama tahun 1991 sampai 1996 yaitu sebesar 7,42 persen, lebih besar dari pertumbuhan secara nasional yang 5,0 persen. Walaupun tenaga kerja di sektor industri kecil ini masih didominasi (sekitar 70 persen) oleh sumberdaya manusia yang berpendidikan setingkat SMP ke bawah. Selama masa krisis, secara umum industri kecil dan industri rumah tangga di semua sektor usaha menunjukkan peningkatan nilai output namun diiringi dengan penurunan nilai tambah per outputnya, kecuali industri kecil di sektor industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC 31) yang mengalami peningkatan nilai ouputnya tanpa perubahan berarti dalam nilai tambah per outputnya. Sehingga kebijakan pembinaan yang dilakukan pemerintah sebaiknya lebih menekankan kepada kebijakan yang dapat menekan biaya produksi, seperti bantuan penyediaan bahan baku yang murah dan terjangkau serta kebijakan pengenaan tarif listrik minimum. Hasil analisis diskriminan menunjukkan bahwa faktor pembeda yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kinerja industri kecil dan rumah tangga apabila dibandingkan dengan industri besar dan sedang adalah faktor tenaga kerja. Sehingga pembinaan yang mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja di sektor industri kecil dan rumah tangga perlu untuk menjadi perhatian pemerintah, baik melalui pelatihan-pelatihan maupun penumbuhan iklim usaha yang dapat menarik tenaga kerja yang berkualitas untuk bekerja di sektor industri kecil. Sedangkan dari analisis Cobb-Douglas dapat disimpulkan antara lain bahwa industri kecil di sektor usaha industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC 31), industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (ISIC 32) dan di sektor industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabot rumah tangga (ISIC 33) menunjukkan kinerja dan prospek untuk dikembangkan yang relatif lebih baik dari sektor lainnya. Sedangkan bagi industri rumah tangga yang umumnya bersifat decreasing return to scale, pembinaan harus dilakukan dengan lebih hati-hati dan melalui pengkajian yang seksama. Mungkin pembinaan yang dilakukan tidak harus selalu ditekankan kepada upaya untuk mengembangkan mereka menjadi usaha menengah atau besar dengan resiko akan menghadapi persaingan keras dari usaha besar dan sedang yang telah eksis, akan tetapi mengarahkan mereka untuk melakukan usaha di sektor industri yang lebih menguntungkan apabila dikelola dalam skala mikro dan bagaimana agar mereka mampu berusaha secara efisien dalam skala usaha mikro dan menghasilkan produk yang dapat diterima pasar. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa faktor tenaga kerja memang masih merupakan titik lemah kinerja sektor industri kecil dan rumah tangga, yang kemudian menyebabkan kelemahan-kelemahan lain seperti kelemahan dalam mengakses pasar, pengelolaan usaha yang tidak efisien dan profesional, ketertinggalan dalam teknologi produksi, kelemahan dalam memperoleh informasi pasar dan lain-lain. Untuk itu di masa mendatang pemerintah harus lebih sungguh-sungguh dalam melakukan kebijakan untuk meminimalkan kelemahan ini dengan upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia industri kecil dan rumah tangga, antara lain melalui berbagai bimbingan dan pelatihan di bidang teknik produksi dan manajemen usaha yang disertai dengan kebijakan pendukungnya seperti, penyediaan pasar bagi produk industri kecil dan penyediaan perangkat peraturan-peraturan yang mendukung bagi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri kecil, serta ditingkatkannya koordinasi yang baik dan terpadu antara instansi pembina, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan Program Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM) dalam rangka memberdayakan pengrajin kelambu di Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Penelitian ini penting mengingat program LEPMM merupakan program yang menekankan pola "bottom up planning", dengan tujuan memberdayakan ekonomi masyarakat. Program LEPMM juga ditujukan dalam rangka mengatasi dampak krisis ekonomi yang telah menyebabkan kondisi masyarakat terpuruk. Kondisi masyarakat yang terpuruk akibat krisis ekonomi dapat dilihat dari perubahan-pentbahan yang sangat drastis terhadap aspek-aspek seperti jumlah pengangguran, jumlah penduduk miskin, inflasi, pendapatan riil per kapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal itu program LEPMM di Desa Blawe ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, khususnya yang bekerja di sektor kerajinan kelambu yang merupakan sentra industri kecil yang menyerap banyak pekerja. Namun demikian, bagaimana proses dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program LEPMM, apakah telah membawa perubahan menuju kemandirian masyarakat, khususnya pengrajin industri kelambu merupakan hal yang harus dikaji. Untuk itu diperlukan suatu penelitian yang menganalisa proses pemberdayaan serta faktor-faktor yang dapat mendorong dan menghambat menuju kemandirian pengrajin. Penelitian ini merupakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui proses studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara dengan informan. Selama dilakukan penelitian, penentuan informan dilakukan dengan metode selective purposive sampling, yakni pengambilan informan terpilih dengan maksud-maksud tertentu, sehingga diharapkan dapat memperoleh data yang relevan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya program LEPMM dapat dirasakan manfaatnya bagi pengrajin kelambu di Desa Blawe. Namun demikian masih banyak kekurangan-kekurangan dalam proses pelaksanaannya. Baik dilihat dari proses dan partisipasi masyarakat, peran pemerintah maupun pendampingan. Peran pemerintah terlihat dominan dalam tahap persiapan program, sedangkan pengrajin lebih banyak terlibat dalam tahap pelaksanaannya. Peran pemerintah yang dominan harus ditunjang oleh data yang mendukung, serta keterbukaan dalam menerima input yang positif baik dari masyarakat, kalangan asosiasi, atau organisasi non pemerintah lainnya. Demikian pula dengan program yang dilaksanakan harus bisa berlanjut dan terintegrasi dalam suatu kerangka kebijakan yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak. Berdasarkan identifikasi terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian pengrajin maka diusulkan kegiatan-kegiatan yang terintegrasi sebagai berikut penbinaan, diklat, promosi produk, dan perbaikan sarana dan prasarana transportasi.

Abstrak :
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang terarah dan terpadu serta berkesinambungan dan guna mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri, serta dapat berkembang menjadi usaha menengah salah satunya dilakukan dengan menggalakkan program "kemitraan". Diharapkan melalui kemitraan dapat secara cepat tercipta simbiosis mutualistik, sehingga kekurangan dan keterbatasan pengusaha kecil dapat teratasi, serta usaha kecil akan memperoleh berbagai manfaat dengan prinsip win-win solution.

Dalam konteks ini akan dikaji mcngenai dampak pelaksanaan program kemitraan tersebut, di DKI Jakarta, dengan mengambil studi kasus di PIK Pulogadung - Jakarta Timur. Kajian dipusatkan pada dampak berbagai pola kemitraan yang dilaksanakan pada usaha kecil tersebut, khususnya usaha kecil furniture, garment dan kulit. Teridentifikasi ada 3 (tiga) pola kemitraan pada usaha kecil furniture, garment dan kulit tersebut, yaitu sub-contracting up-stream, sub-contracting partial dan keterkaitan operasional. Khusus pada usaha kecil garment juga dapat diidentifikasikan pola kemitraan keterkaitan dagang.

Berdasarkan argumentasi tersebut sebelumnya, baik pada furniture, garment maupun kulit di DKI Jakarta, implementasi pola kemitraan SC-upstream memiliki tingkat fleksibilitas (kecocokan) yang relatif lebih tinggi dalam memberikan dampak terhadap perkembangan UK tersebut, dibandingkan dengan pola SC-partial maupun PKO. Akan tetapi dalam hal perlu lebih dicermati bahwa, memang implementasi pola kemitraan SC-partial pada UK furniture, garment maupun kulit di DKI Jakarta relatif kurang fleksibel (cocok) dibandingkan dengan pola SC-up stream, akan tetapi pola SC-partial ini masih relatif membawa dampak yang bagus terhadap perkembangan UK tersebut. Karena pada dasarnya tingkat perbedaan yang ada hanya pada akses permodalan, dimana pada UK yang mengikuti pola kemitraan SC-partial lebih suka menggunakan penyertaan modal sendiri. Hal ini terjadi karena memang struktur permodalan mereka berada pada tingkat yang kuat.

Sementara itu pada implementasi kemitraan PKO pada UK furniture, kulit maupun garment di DKI Jakarta, teridentifikasi memiliki tingkat fleksibilitas (kecocokan) yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pola SC-up stream dan SC-partial. Hal tersebut terjadi karena UK yang mengikuti kemitraan PKO ini tidak memiliki posisi tawar (bargaining position) di hadapan pengusaha UM atau UB mitranya. Karena pada dasarnya UK yang mengikuti kemitraan PKO ini hanya berfungsi sebagai "tukang jahit". Karena hanya sebagai tukang jahit, maka pada kenyataannya yang terjadi UK yang bersangkutan hanya menjual "jasa tenaga kerja".

Berdasarkan pada hasil penelitian, dan beberapa kesimpulan tersebut sebelumnya, mancatat bahwa pola kemitraan sub-contracting up-stream (SC-up steam) relatif paling cocok (fleksibel) diimplementasikan pada usaha kecil furniture, kulit maupun garment di DKI Jakarta pada khususnya, dan pada usaha kecil furniture, kulit maupun garment pada umumnya. Karena usaha kecil yang mengikuti pola kemitraan SC-up stream ini memiliki keunggulan; (a) Memiliki bargaining position yang tinggi, (b) Tidak memiliki karakteristik sebagai sekedar tukang jahit (maklon), dan (c) Pola hubungan kemitraan pada SC-up stream tersebut mencerminkan pola hubungan kerjasama dagang murni (kerjasama pemasaran). Karena keunggulan tersebut maka usaha kecil relatif menjadi pemegang kebijakan tingkat harga, kapasitas, jenis, mode, hingga ke kualitas produk.

Oleh karena itu hendaknya kebijakan pembinaan terhadap pengembangan usaha kecil di DKI Jakarta pada khususnya, dan usaha kecil pada umumnya, khususnya yang terkait dengan implementasi program kemitraan, hendaknya diarahkan pada pemilihan pola kemitraan SC-up stream tersebut. Akan tetapi syarat utama yang harus dipenuhi adalah, pihak pemegang kebijakan harus memberikan dukungan bantuan permodalan usaha yang cukup, misalnya dengan melepaskan kredit lunak dan membantu membukakan akses permodalan bagi usaha kecil furniture. Karena syarat utama usaha kecil dapat melakukan pola kemitraan SC-up stream ini harus memiliki dukungan kemampuan permodalan sendiri/mandiri yang kuat.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang proses pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan bagi industri mebel, yang dilaksanakan oleh Dinas perindustrian perdagangan, dan Koperasi kabupaten Musi Rawas, dan hambatan yang dihadapi oleh industri mebel dalam mengembangkan usahanya, serta upaya yang telah dilakukan oleh dinas dalam membantu mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini penting, mengingat industri mebel telah memberikan sumbangan terhadap peningkatan pendapatan bagi Kabupaten Musi Rawas. Selain itu dengan berkembangnya industri mebel, dapat membuka lapangan kerja bagi para pengrajin yang tinggal di sekitar lingkungan sentra industri tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi, dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling, dengan terlebih dahulu menetapkan sumber yang dapat memberikan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian secara tepat dan mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan yang diikuti oleh para pengrajin, telah mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat membantu didalam proses produksi pada sentra industri tempat mereka bekerja. Sementara pengusaha sentra industri mebel sendiri, belum mampu menetapkan hasil pelatihan yang diikuti dalam mengelola usahanya. Selain itu pengusaha belum mau mencoba melakukan diversifikasi usaha, untuk meningkatkan nilai tambah sentra industri tersebut. Adapun hambatan yang dihadapi oleh industri mebel, terutama sentra industri Erlangga dan Aneka Rotan yang menjadi lokasi penelitian, dalam mengembangkan usahanya, antara lain : Pertama, pengusaha kesulitan mendapatkan tambahan permodalan, terutama menyangkut agunan yang harus diberikan kepada pihak bank. Dinas Perindagkop belum mampu membantu pengusaha dalam mendapatkan pinjaman modal usaha, dari lembaga keuangan lainnya, yang tidak meminta agunan. Dinas hanya memberikan pinjaman modal bergulir, untuk membantu pengusaha di bidang permodalan, yang jumlahnya relatif kecil. Kedua, menyangkut pemasaran produk. Kedua sentra industri membel ini, dalam memasarkan produknya hanya terbatas pada wilayah Kabupaten Musi Rawas. Untuk itu dinas, telah mengikutsertakan pengusaha dalam kegiatan festival di Kota Palembang. Akan tetapi kegiatan tersebut belum membuahkan hasil. Ketiga, pengelolaan usaha kedua sentra industri ini masih masih menyatukan antara keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga. Dinas telah meberikan pelatihan manajemen sederhana untuk pengusaha, tetapi hasilnya masih tetap sama. Kenyataan ini disebabkan kedua sentra industri ini merupakan usaha keluarga, yang dimiliki secara perorangan, sehingga pengusaha dapat mengambil uang dari keuangan usahanya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berdasarkan kondisi tersebut, ada beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan masukan dalam rangka mengembangkan sentra industri mebel, antara lain : Pemerintah Daerah kabupaten Musi Rawas, diharapkan dapat mengalokasikan dana dalam APBD untuk pengembangan industri mebel. Tersedianya dana untuk pelatihan, dan biaya operasional bagi pembina agar dapat menjalankan tugasnya. Dinas Perindagkop Kabupaten Musi Rawas, dapat menfasilitasi suatu hubungan kerja (kemitraan), antara pengusaha lokal dengan pengusaha di luar daerah, sebagai upaya untuk pengembangan industri mebel. Pengusaha mulai mengembangkan usahanya, dengan lebih berorientasi eksport. Dengan mencari informasi pasar, seperti kualitas produk, dan jenis desain yang sedang digemari oleh konsumen.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan suatu studi tentang faktor-faktor internal dan eksternal termasuk faktor program kemitraan industri kecil pada PT Semen Padang yang berperan terhadap keberhasilan industri kecil . Pokok masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah gambaran faktor internal dan eksternal dari industri kecil yang berperan dalam keberhasilan industri kecil yang dibina oleh PUKK PT Semen Padang ? (2) Bagaimanakah peranan PUKK PT Semen Padang terhadap keberhasilan industri kecil ?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dua hal pokok yaitu (1) Menggambarkan faktor internal dan eksternal yang berperan terhadap keberhasilan industri kecil yang dibina oleh PUKK PT Semen Padang (2) Menggambarkan peranan program kemitraan PUKK PT Semen Padang terhadap keberhasilan industri kecil. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dilihat dari faktor internal yang terdiri dari aspek pengusaha dan aspek perusahaan sedangkan faktor eksternal yang terdiri dari aspek lingkungan umum dan lingkungan strategic serta aspek program kemitraan PT Semen Padang untuk melihat keberhasilan industri kecil di Propinsi Sumatera Barat. Untuk mengetahui implikasi keberhasilan industri kecil di Propinsi Sumatera Barat dimana faktor-faktor internal dan eksternal termasuk faktor program kemitraan industri kecil pada PT Semen Padang yang berperan terhadap keberhasilan industri kecil, maka dilakukan penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan faktor-faktor internal dan ekstemal yang berperan terhadap industri kecil Faktor internal yang terdiri atas dua aspek pengusaha dan perusahaan berarti yang berperan adalah pengusaha industri kecil. kemudian faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan strategis berarti yang berperanan lingkungan strategis. Unsur-unsur keberhasilan usaha industri kecil dalam komponen faktor internal yang menjadi prioritas dalam aspek pengusaha yaitu (1) Jiwa wirausaha (2) Kemampuan manajemen (3) Visi dan komitmen dan (4) kemampuan teknik, kemudian aspek perusahaan dari faktor internal yaitu (1) Pemasaran (2) Produksi dan operasi (3) Sumber daya manusia (4) Keuangan (5) Kemampuan usaha (6) Manajemen Perusahaan, (7) Penelitian dan pengembangan. Sedangkan unsur-unsur keberhasilan industri kecil dalam aspek lingkungan umum untuk melihat peranan faktor eksternal yaitu (1) Sosio ekonomis (2) Teknologi (3) Pemerintah, sedangkan faktor eksternal dari aspek lingkungan strategis terhadap peranan keberhasilan industri kecil yaitu (1) Pelanggan (2) Pemasok (3) Pesaing (4) kreditur. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukan bahwa program kemitraan industri kecil pada PUKK PT Semen Padang memiliki peranan yang startegis dalam keberhasilan industri kecil. Dengan ini PUKK PT Semen Padang melakukan peranan terhadap keberhasilan industri kecil dengan memberikan fasilitas kepada industri kecil yaitu (1) Pinjaman modal yang relatif mudah dan fleksibel (2) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan melalui pendidikan dan pelatihan (3) Efisiensi terhadap pendistribusian produk (4) Meningkatkan keterjaminan pasokan bahan baku (5) Meningkatkan kemampuan industri kecil memperoleh keuntungan (6) Meningkatkan kinerja perusahaan industri kecil (7) Adanya peningkatan sistem administrasi pembukuan dan keuangan yang teratur terhadap industri kecil yang dibina oleh PUKK PT Semen Padang. Berdasarkan temuan diatas, disarankan kepada pemerintah daerah propinsi Sumatera Barat dan PT Semen Padang selaku pelaksana dari program kemitraan industri kecil harus memperhatikan terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mempunyai peranan yang sangat besar dan mempunyai posisi yang sangat strategis terutama dalam rangka memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan industri kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi industri kecil serta memperluas upaya pemerataan ekonomi dalam rangka mempersempit jurang kesenjangan sosial terhadap industri kecil dengan industri besar.

Abstrak :
Luxembur Jason Sihombing dalam Pengaruh Kredit Terhadap Usaha Industri Kecil Guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah. Tesis ini menjelaskan bagaimana pengaruh kredit terhadap industri kecil yang meliputi pengaruh terhadap jumlah produksi industri kecil itu sendiri, jumlah penyerapan tenaga kerja sebagai akibat adanya kredit usaha kecil serta nilai tambah yang diciptakan oleh kredit terhadap industri kecil dilihat dari aspek ketahanan ekonomi daerah. Temuan penting dalam penelitian ini adalah model regresi linier sederhana Y= a + bx dimana koefisien regresi produksi = 0,023765 dan RS = 65,9% ; koefisien regresi tenaga kerja = 0,45891 dan RS = 75,4%; koefisien regresi nilai tambah = 0,0029090 dan RS = 63,7%. Secara statistik kredit memberikan sumbangan (koefisien determinasi) yang sangat berarti kepada ketiga variabel tersebut sedangkan sisanya sebesar 34,1% dari variabel produksi, 24,6% dari variabel tenaga kerja dan 36,7% dari variabel nilai tambah disebabkan oleh varibel lain yang tidak atau belum masuk dalam model. Dari model diperoleh bahwa kredit usaha kecil lebih dominan dalam menciptakan lapangan kerja baru dengan pengembangan usaha baru dibandingkan dengan jumlah produksi industri kecil dan penciptaan nilai tambah dari industri kecil itu sendiri. Pengembangan industri kecil tidak ditujukan untuk peningkatan nilai tambah dan mendapatkan keuntungan secara ekonomi semata. Kebijakan pemerintah pusat maupun kabupaten Sidoarjo kepada industri kecil merupakan upaya mengembangkan ekonomi daerah dan diarahkan untuk memperkuat perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan hadirnya industri kecil dapat menekan biaya tinggi dalam memenuhi kebutuhannya, karena pengembangan industri kecil juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Jawa Timur dan kepentingan ekspor. Kredit yang diperoleh pengusaha kecil dalam menciptakan lapangan usaha dan memperluas kesempatan kerja telah memberikan kesempatan kerja kepada penduduk sekitar industri kecil, sehingga memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya dan lebih sejahtera. Ini berarti memberi sumbangan positif terhadap pendapatan masyarakat dan terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sidoarjo. Karena semakin jauh suatu perekonomian dari garis kemiskinan semakin tinggi tingkat ketahanannya. Tolok ukur ketahanan daerah ini dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Dari segi pendekatan kesejahteraan, tercukupinya kebutuhan mendasar, kecerdasan, kesehatan lahiriyah, ketaqwaan dan kemudahan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan telah terpenuhi dapat dikatakan sejahtera. Dari parameter keamanan, ketentraman, ketertiban, keselamatan dan kemampuan untuk mengadakan pertahanan pada penduduk, maka keamanan telah terwujud. Posisi kabupaten Sidoarjo berada pada tingkat kemakmuran yang lebih baik setingkat dibawah PDRB perkapita Surabaya. Pentingnya industri kecil untuk memperkuat perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan dengan pemerataan pendapatan, untuk saat ini hingga ke depan perlu dilakukan pembinaan terhadap industri kecil dengan tidak slogan-slogan semata baik dalam penyediaan modal (kredit) dengan suku bunga yang tidak mematikan pengusaha kecil, membantu dalam pemasaran baik pasar dalam negeri maupun luar negeri, membantu dalam manajemen usaha dengan memberikan pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kondisi pengusaha kecil di daerah. Sehingga industri kecil dapat memperkuat perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan, selanjutnya akan berpengaruh positif terhadap ketahanan daerah dalam bidang sosial.

---

Luxembur Jason Sihombing in Role of Credit in Small Industry for Enhancing Regional Economic Resilience. This thesis discusses the role of credit in small industry including impacts on total products of small industry, total manpower absorption as a result of the existence of credit for small enterprises as well as added value resulting from credit on small industry seen from the aspect of regional economic resilience. Important findings from this research are simple linear regression model Y= a + bx, where product regression coefficient = 0.023765 and RS = 65.9%; manpower regression coefficient = 0.45891 and RS = 75.5%; added value coefficient = 0.0029090 and RS = 633%. By statistics, credit gives significant contribution (determinant coefficient) to these three variables, while the remaining 34.1% of production variable, 24.6% of labor variable and 36.7% of added value variable are caused by other variables that are not or have not been included in the model. The model returned that credit for small enterprises is more dominant in creating new job opportunity by developing new business, in comparison to total product of small industry and creation of added value of small industry itself. Small industry development is not simply aimed at improving added value and creating economic profit. Policies of the central government and Sidoarjo Regency on small industry constitute efforts to develop regional economy and are aimed at strengthening regional economy and economic resilience of rural community. The presence of small industry can cut down high costs in meeting their needs, because small industry development is also aimed at meeting the needs of East Java and export interests. Credit received by small industry in creating business opportunity and expanding job opportunity has provided job opportunity for people around small industry centers, so that they earn income for meeting their needs and becoming more prosperous. This means that it gives positive contribution to income of the people and to improve Gross Regional Domestic Product of Sidoarjo. Because the farther an economy from poverty, the higher its resilience level will be. This benchmark of regional resilience adopts prosperity and security approaches. From prosperity approach, the people are said as being prosperous if they can fulfill basic needs, intelligence, physical health, piety and ease to obtain services facilities. From security parameter, security is achieved if the people live in peace, orderliness, and safety and are able to organize resilience in the community. Position of the Sidoarjo Regency in term of prosperity is one level below PDRB per capita of Surabaya. That small industry is essential for strengthening regional economy and economic resilience of rural community by way of even distribution of income, from now and on, it is necessary to develop small industry by providing capital (loan) at interest not killing small enterprises, assisting in both domestic and overseas marketing and in business management, and providing education and training suitable to the condition of small enterprises in the region. Its is hoped that small industry will be able to strengthen regional economy and economy of rural community, which, in turn, will have positive impacts on regional resilience in the field of social affairs.

Abstrak :
ABSTRAK
Industri kecil dalam program pembangunan ekonomi Indonesia merupakan prioritas sasaran sektor Industri. Sektor ini bukan saja berperan sebagai penyedia lapangan kerja yang utama bagi sebagian besar angkatan kerja, tetapi juga melakukan produksi dan distribusi barang dan jasa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka program pengentasan kemiskinan. Implementasi dari kebijakan tersebut diwujudkan dalam program pengembangan dan pembinaan industri kecil.

Penelitian ini mencoba menemukan karakteristik usaha industri kecil yang sangat heterogen dan bergantung pada kemampuan permodalan dengan mekanisme kerja yang kuat pada kelompok atas dasar kebersamaan, menuju iklim usaha kondusif yang mengarah pada usaha yang lebih produktif dan mandiri.

Lembaga pendukung yang ada, baik pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya secara umum masih terbatas dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan usaha industri kecil, masing-masing masih berdasarkan kapasitas fungsional dan hanya berorientasi kepada program belum kepada problem.

Dari hasil penelitian diatas diperoleh kesimpulan bahwa permasalahan kemampuan permodalan, kelembagaan dan kemampuan sumberdaya manusia serta pemasaran merupakan program program yang harus di kembangkan sehingga memperluas akses industri kecil terhadap sumber-sumber ekonomi (modal, pasar, teknologi, usaha, informasi dan sebagainya ).

Beberapa rekomendasi penting dalam pengembangan industri kecil yaitu : Pertama, mekanisme kerjasama kelembagaan baik pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya perlu di kembangkan atas dasar pembagian kerja fungsional. Terpadu dalam suatu sasaran yang jelas dan disepakati bersama di antara masing-masing yang terlibat. Kedua, Pengembangan sumberdaya manusia pada sentra industri Pandai besi Pasirjambu perlu di tingkatkan khususnya dalam perencanaan, teknologi, kwalitas serta pemasaran dengan memanfaatkan dan meningkatkan peran Pusat Pelayanan Pandai Besi yang telah ada secara berkelanjutan. Ketiga, Perlunya ditingkatkan pemihakan lembaga keuangan yang berorientasi kepada pengembangan industri kecil.

Kebijakan Pengembangan Industri Kecil: Studi Kasus pada Sentra Industri Pandai Besi Pasirjambu Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

Abstrak :
UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS ILMU SOS1AL DAN 1LMU POL1T1K PROGRAM PACASARJANA PROGRAM STUDIILMU ADMINISTRAS1 KEKHUSUSAN ADMTNISTRASI DAN KEBIJAKSANAAN BISNIS ABSTRAK ERY ARIANTO 3996232292 ANAUS1S PRESTASI PENYALURAN KREDIT KEPADA USAHA KECIL DAN KOPERASI Xiii+ 112 Halaman + 20 Tabel + 1 Gambar Daftar Pustaka : 23 Buku, 10 lain-lain (1982 - 2001) Studi ini bertujuan untuk menganalisa prestasi penyaluran kredit kepada usaha kecil dan koperasi yang dilaksanakan oleh PT. Jamsostek (Persero) dimana sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebijakan pemerintah dalam hal menyisihkan sebagian labanya untuk dimanfaatkan oleh usaha kecil dan koperasi. Pemerintah mengharapkan BUMN dapat melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan koperasi, antara lain dengan alasan sebagai berikut: 1. Dalam rangka mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, meratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. 2. Adanya potensi yang relatif besar dalam pengembangan usaha kecil dan koperasi. 3. BUMN mempunyai kemampuan untuk melakukan pembinaan/bimbingan dalam permodalan, pemsaran, dan peningkatan sumber daya manusia. PERPUSTAKAAN PUSAlH UNIVERSI1AS INDONESIA I r 4. BUMN diharapkan menyisihkan labanya sebesar 1 - 3 % untuk dimanfaatkan oleh usaha kecil dan koperasi, sehingga pengembangan usaha kecil dan koperasi dapat tercapai. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada masalah prestasi penyaluran kredit kepada usaha kecil dan koperasi sekaligus dapat mengetahui keinginan dari usaha kecil dan koperasi atas penyaluran kredit dari PT. Jamsostek (Persero) tersebut, Dengan demikian, pihak BUMN dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu bahan untuk melakukan evaluasi kinerjanya. Pelaksanaan pembinaan dilakukan mulai tahun 1991. Penelitian ini dibatasi hanya berdasarkan data tahun 1995 - 2000. Selama lima tahun terdapat 1.857 unit/mkra binaan yang berada dibawah pembinaan PT. Jamsostek (Persero) yang tersebar di 16 propinsi seluruh Indonesia. Dengan berbagai pertimbangan, penelitian hanya memfokuskan pada tiga propinsi, Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Pembatasan ini sengaja dilakukan karena tiga propinsi tersebut diperkenalkan sistem mitra binaan ini dalam waktu yang hampir bersamaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pertama menyusun analisis berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari tiga propinsi sejak tahun 1995-2000. Data tersebut disusun berdasarkan jumlah besarnya pinjaman dana, sisa pinjaman dana yang tidak/belum terlunasi, kondisi mitra binaan terhadap pinjamannya (lancar, kurang lancar, lunas, macet dan ragu-ragu). Kedua, disebarkan sejumlah kuestioner yang dimintakan pendapat dan pandangan mitra binaan yang berada di tiga propinsi, untuk rnengevaluasi pembinaan yang telah diberikan BUMN, termasuk di dalamnya harapan mitra binaan terhadap sistem pembinaan yang diharapkan dapat mereka terima. Hasilnya, sebagian pinjaman termasuk dalam kategori macet. Jika dilihat alasan dan persepsi dari mitra binaan, mungkin saja hal ini terjadi karena terdapat perbedaan persepsi tentang sistem pembinaan yang dilakukannya. Walaupun yang dimaksud dengan pembinaan tidak melulu dengan pemberian pinjaman, tetapi termasuk juga pembinaan dalam hal manajemen, pemasaran, pelatihan SDM, penertapan teknologi dan sebagainya. Dari hasil analisis, ditemukan ternyata persepsi mitra binaan tentang pembinaan adalah lebih menekankan pada sisi manajemen. Sementara itu untuk masalah pemberian modal dan persyaratan-persyaratan lainnya diharapkan pihak BUMN yang memberikan rambu-rambunya, sehingga mitra binaan hanya bertindak sebagai pelaksana saja. Berkaitan dengan evaluasi kebijakan tentu tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Hasil penelitian ini sedikit atau banyak dapat dipakai sebagai rujukan bagi pelaksanaan penyalur kredit kepada mitrabinaan, dalam hal ini PT. Jamsostek (Persero). Dengan demikian mitra binaan dapat berkembang dan dapat bersaing di era globalisasi ini.

Abstrak :
Bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam alinea ke N Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka diselenggarakanlah pembangunan disegala bidang aspek kehidupan yang sekaligus juga membangun manusia Indonesia seutuhnya. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Soerjono Soekanto pengertian pembangunan secara sederhana dapat dikatakan merupakan suatu proses yang dialami oleh suatu masyarakat yang menuju kepada keadaan hidup yang lebih baik, proses mana pada umumnya direncanakan serta dilakukan dengan sengaja. Dari rumusan tersebut diatas, dapat dikatakan dengan kalimat yang lain, bahwa untuk menuju keadaan hidup yang lebih baik mau tidak mau, suka tidak suka pembangunan yang dilaksanakan haruslah pembangunan yang memajukan perekonomian disamping memajukan juga bidang-bidang yang lain. Menurut rencana pembangunan nasional transisi yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangnan Nasional untuk tahun 2005 setelah tidak ada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bahwa tujuan pembangunan bidang ekonomi diarahkan untuk mengembangkan perekonomian yang berdaya saing melalui percepatan kebangkitan sektor rill dengan penggerak sektor industri yang didukung oleh pemanfaatan potensi sumber daya alam (SDA). Menggerakan sektor industri ditempuh dengan berbagai cara, antara lain dengan meningkatkan produktivitas usaha kecil menengah melalui penciptaan iklim kondusif, peningkatan akses kepada sumber daya produktif serta pengembangan keunggulan kompetitif dan pembukaan mitra usaha baru yang berorientasi pada pertumbuhan dan jenis-jenis usaha inovatif, serta memanfaatkan sumber daya lokal. Dengan demikian kedudukan usaha kecil dalam hiruk pilcuknya proses pembangunan perekonomian di Indonesia sangatlah strategis. Kedudukan strategis tersebut disebabkan karena usaha kecil diperkirakan dapat banyak menyerap tenaga kerja, ikut melancarkan peredaran perekonomian dan mampu mendukung perkembangan perusahaan besar.

Abstrak :
Industri komponen kendaraan bermotor roda 2 (KBM roda 2) atau sepeda motor memiliki prospek yang cukup cerah untuk dikembangkan mengingat permintaan dan penjualan sepeda motor di Indonesia cukup tinggi, bahkan menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia. Kondisi saat ini terutama untuk industri komponen kendaraan bermotor roda 2 skala kecil dan menengah (IKM), dimana etisiensi dan produktivitasnya masih rendah sehingga kalah bersaing dengan IKM penghasil komponen dari negara pesaing seperti Cina, Thailand, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Iain-Iain. Hal ini ditunjukkan dari masih tingginya produk komponen KBM roda 2 yang masih diimpor. Sementara itu, dalam era globalisasi, setiap perusahaan dituntut untuk meningkatkan daya saingnya agar tetap eksis di pasar global. Untuk ilu perlu adanya suatu strategi yang tepat dalam rangka peningkatan daya saing IKM komponen KBM roda 2 Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan strategi pengembangan IKM komponen KBM roda 2 Indonesia, peran pemerintah dan sektor terkait Iainnya serta menentukan alternatif strategi peningkatan daya saing IKM komponen KBM roda 2 Indonesia. Penentuan strategi ini dilakukan dengan menggunakan teknik pendekatan sistem/identitikasi Iingkungan dan teknik Proses Hirarki Analilik (PHA). Identitikasi Iingkungan meliputi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Sedangkan teknik PHA meliputi analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan bersaing menurut Diamond Porter's. Faktor-faktor penting yang berpengaruh dan perlu dipertimbangkan dalam upaya peningkatan daya saing IKM komponen KBM roda 2 Indonesia berdasarkan urutan prioritasnya adalah faktor kondisi (keterampilan SDM, dukungan teknologi/Iitbang, kondisi permodaIan, dan ketersediaan bahan baku); kebijakan pemerintah (iklim usaha kondusif dan komitmen nasionai); kondisi permintaan (permintaan dalam negeri dan permintaan Iuar negeri); industri terkait & pendukung (industri pemasok bahan baku dan industri perakitan KBM roda 2); strategi, struktur & persaingan (kualitas produk, persaingan industri, informasi pasar, struktur industri dan promosi investasi); dan peluang (adanya blok perdagangan dan era perdagangan bebas). Pelaku yang diharapkan dapat berperan aktif dalam peningkatan daya saing IKM komponen KBM roda 2 Indonesia adalah pemerintah, industri perakitan, IKM komponen, asosiasi, balitbang/universitas, dan Iembaga keuangan/perbankan. Sedangkan urutan prioritas tujuannya adaIah peningkatan daya saing, perluasan pasar dan pengurangan impor. Alternatif strategi yang diprioritaskan adalah strategi generik keunggulan biaya menyeluruh, yaitu dituntut agar produk komponen KBM roda 2 dapat dijual dengan harga murah dengan kualitas yang baik. Hal tersebut dapat dicapai melalui efisiensi dan produktivitas yang didukung oleh ketersediaan bahan baku, pengembangan SDM & teknologi, fasilitas modal bagi IKM sehingga bisa tercapai skala ekonomis yang berdampak pada harga yang bersaing Konsekuensi dari penerapan strategi ini adalah perlu modal yang cukup memadai untuk menggunakan teknologi modern dan melakukan inovasi proses produksi agar tidak mudah ditiru oleh pesaing. Untuk mempercepat tercapainya upaya peningkatan daya saing IKM komponenKBM roda 2, perlu adanya koordinasi dan kerjasama diantara pemerintah dan pihak terkait Iainnya agar tercapai kesepakatan dalam penentuan visi & misi. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam komitmen nasional dengan program aksi Pengembangan Industri Sepeda Motor Nasional yang Didukung oleh lndustri Komponen Lokal yang Tangguh, antara Iain melalui pengembangan SDM, dukungan Iitbang/teknologi, skema kredit khusus bagi IKM, pengadaan bahan baku, insentif tarif & perpajakan.