Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kekerasan seksual di kampus merupakan tindak kejahatan dengan tingkat pelaporan yang sangat rendah. Sementara itu, berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu, diketahui bahwa kekerasan seksual merupakan sebuah peristiwa traumatis yang sangat berdampak pada kesehatan mental dan fisik korbannya. Oleh karenanya, tesis ini membahas seputar permasalahan kriminologis kekerasan seksual di ranah perguruan tinggi, khususnya kebijakan pencegahan dan penanggulangan di Perguruan Tinggi X dan Y. Penelitian ini adalah penelitian kriminologi feminis dengan menggunakan pendekatan kritis. Hasil penelitian menyarankan bahwa model kebijakan yang ideal harus mencakup aspek Pelaporan, Penanganan, Pencegahan, Pendanaan, Monitoring dan Evaluasi. ......Campus sexual assault is the most underreported crime. Meanwhile, previous studies reveal that sexual violence is a traumatic event that has major impacts on the mental and physical health of its victims. Against that background, this thesis discusses the criminological problem of campus sexual assault, particularly the prevention and response policy aspect at University X and Y. This research is a criminology-feminist study using a critical approach. The result of the study suggests that the ideal policy model must include Reporting, Response, Prevention, Funding, Monitoring and Evaluation.

Abstrak :
[Tesis ini membahas mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh mayoritas perempuan etnis Tionghoa pada Tragedi Mei ’98. Peneliti berupaya membuktikan problem statement bahwa yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual tersebut adalah interseksi antara eksklusi etnisitas, kelas sosial dan seksualitas tubuh perempuan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan yaitu pendamping dan mereka yang pernah mengadvokasi perempuan korban kekerasan seksual di Tragedi Mei ‘98;This thesis discusses the sexual violence experienced by the majority of Chinese ethnic women during May Tragedy '98.Researcher attempted to prove that the problem statement that causes sexual violence is the intersection between the exclusion of ethnicity, social class and sexualityof the female body.This research is qualitative research by conducting interviews to several informants that their companion and ever advocating for victims of sexual violence in May Tragedy '98. , This thesis discusses the sexual violence experienced by the majority of Chinese ethnic women during May Tragedy '98.Researcher attempted to prove that the problem statement that causes sexual violence is the intersection between the exclusion of ethnicity, social class and sexualityof the female body.This research is qualitative research by conducting interviews to several informants that their companion and ever advocating for victims of sexual violence in May Tragedy '98. ]

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan memaparkan kompleksitas pengalaman perempuan yang mengalami tindak pemaksaan hubungan seksual tanpa cara kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik melalui berbagai cara oleh kekasihnya, seperti bujuk rayu, janji palsu, dan tipu muslihat dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya pasal 285 KUHP yang membahas tentang perkosaan. Pengaturan terkait marital rape dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menjadi fokus analisis mengingat studi kasus penelitian adalah pada relasi pacaran. Dalam menganalisis permasalahan kekerasan seksual dalam relasi pacaran, penulis menggunakan teori the continuum of sexual violence dari Liz Kelly dan feminist legal methods dari Bartlett. Metode penelitian adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif berperspektif feminis. Melalui penelitian ini, penulis berargumentasi bahwa pengalaman perempuan yang mengalami pemaksaan hubungan seksual yang dicapai tanpa cara kekerasan fisik oleh kekasihnya berpotensi untuk tidak terdokumentasikan oleh hukum karena sempitnya definisi hukum tentang perkosaan di Indonesia. Padahal, perempuan yang menjadi korban mendapat dampak yang sangat buruk dari tindak perkosaan tersebut. Sebagai implikasi, akses perempuan untuk mendapat keadilan dan pemulihan tidak terjamin dalam kerangka hukum Indonesia. Dengan demikian, rumusan tindak pidana terkait perkosaan sudah seharusnya mengalami proses redefinisi yang memiliki keberpihakan bagi perempuan korban. ABSTRACT
This study aims to describe the complexity of women experience in the rape case by the act of non- physical violent by her lover, such as seduction and false promise. The study see this problem through the legal system in Indonesia, especially article 285 of the Criminal Code (KUHP) which discusses about rape. Article related marital rape in Law Number 23 of Year 2004 Regarding Elimination of Domestic Violence is not the focus of analysis considering the case study research is on dating relationships. For analyzing the problem, the author uses the continuum of sexual violence theory by Liz Kelly and feminist legal methods from Bartlett. The research method is case study with qualitative approach with feminist perspective. Through this study, the authors argue that the experience of women who have forced nonviolent sexual intercourse has the potential to be undocumented by the law because of the narrowness of the legal definition of rape in Indonesia. As an implication, the fulfillment of the rights of women victims to get protection is not guaranteed within the framework of Indonesian law. Thus, the formulation of criminal offenses related to rape should have undergone a redefinition process.

Abstrak :
Kekerasan seksual di Indonesia merupakan salah satu permasalahan hukum yang dianggap serius, Dalam menanggapi hal tersebut Indonesia mengatur hukuman pidana tambahan yakni kebiri kimia dan tercantum pada Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Ditengah polemic pro dan kontra Presiden Joko Widodo secara Resmi Menanda tangani Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dengan timbul banyaknya polemik terkait keberadaan hukuman ini, maka penulis akan melakukan penelitian terkait penerapan hukuman kebiri kimia dengan menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan analisis perbandingan hukum, pendekatan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini penulis mendapatkan bahwa hukuman kebiri kimia di beberapa negara sangat memerlukan peran dari ahli medis untuk dapat melakukan penjatuhan hukuman kebiri kimia, dan hukuman kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena dianggap memiliki gangguan kelainan mental yakni pedofilia. Pada saat ini para dokter masih menolak akan keberadaan hukuman kebiri kimia dikarenakan bertentangan akan kode etik profesinya, akan tetapi penulis menemukan bahwa seharusnya dokter dapat mengambil peran penuh dalam penerapan hukuman ini sebagai bentuk menjaga kondisi Kesehatan baik secara mental maupun fisik sehingga hukuman ini dapat menjadi bentuk rehabilitasi atau pengobatan atas perbuatan menyimpang dari pelaku. ......In Indonesia sexual violence is one of the legal issues that considered as serious crime. For the response of this issue, Indonesia regulates additional criminal penalties called chemical castration and Written in UU No. 17/2016 about the Second Amendment to UU No. 23/2002 Child Protection Becomes Law. In between of the pro and cons of this sentence, President of Indonesia Joko Widodo Officially Signed Government Regulation No. 70 of 2020 concerning Procedures for Carrying Out Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence Against Children. With the emergence of many polemics related to the existence of this punishment, the authors will conduct research related to the application of chemical castration using normative juridical research methods with qualitative analysis methods. This research is using comparative legal analysis approach, an analysis approach to statutory regulations. The results of this study the authors found that chemical castration in several countries fully depends on the role of medical experts to give chemical castration sentences, and chemical castration punishment is for perpetrators of sexual crimes against that are considered to have a mental disorder, namely pedophilia. At this time doctors still reject the existence of chemical castration punishment because it conflicts with the professional code of ethics, but the authors found that doctors should be able to take a full role in implementing this punishment as a form of maintaining health conditions both mentally and physically so that this punishment can be a form of punishment. rehabilitation or treatment of the perpetrator's deviant acts.

Abstrak :
Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelecehan seksual membuka peluang dipidananya pelaku-pelaku pelecehan seksual, sehingga timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual, apa saja perbedaan pengaturannya bagaimana pengertian pelecehan seksual sebagai suatu tindak pidana, bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana penerapan hukum kasus pelecehan seksual berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatf menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan analisa putusan (decision analysis). Diketahui bahwa pengertian pelecehan seksual menurut instrumen Hukum Internasional dan di Berbagai Negara di Asia Tenggara secara garis besar memiliki persamaan, kemudian Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum terdapat peraturan Perundang-Undangan yang spesifik mengatur tentang pelecehan seksual dan setelah Undang-Undang tersebut disahkan merupakan solusi dari permasalahan tersebut untuk mengakomodir kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. ......The passing of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence in which there are arrangements regarding sexual harassment opens opportunities for perpetrators of sexual harassment to be prosecuted, so the question arises what is meant by sexual harassment, what are the differences in regulations, what is the meaning of sexual harassment as a criminal acts, how to regulate criminal acts of sexual harassment in Indonesian laws and regulations and how to enforce the law on sexual harassment cases based on court decisions in Indonesia that have permanent legal force before and after Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence was passed . In this study using normative research methods using a statute approach and decision analysis. It is known that the definition of sexual harassment according to international legal instruments and in various countries in Southeast Asia is broadly similar, then before the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence there were no statutory regulations that specifically regulate sexual harassment and after the Law was passed, it was a solution to this problem to accommodate cases of sexual harassment that occurred in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang representasi kekerasan seksual terhadap anak perempuan dalam film Korea Selatan berjudul Hope, dan berfokus pada dampak dari kekerasan seksual, proses pemulihan korban, dan proses pemidanaan pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis teks semiotika. Penelitian ini menjadi relevan dalam menggali apakah film ini benar-benar menciptakan naratif alternatif yang memperkuat pengalaman perempuan atau hanya mengikuti pola konvensional yang masih terikat oleh male gaze. Selain itu, melihat upaya sinema dalam mengatasi dan merombak norma-norma dominan, penelitian ini dapat memberikan pandangan baru terhadap peran film dalam mengubah perspektif dan memperjuangkan representasi yang lebih inklusif dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi dampak dari terjadinya kekerasan seksual dalam film Hope meliputi cedera fisik, trauma psikologis dan hilangnya rasa percaya diri. Representasidampak pada orang tua korban yaitu menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang menimpa anak mereka, dan perasaan sedih yang mendalam. Pada proses pemulihan, representasi yang ditampilkan adalah korban mendapatkan bantuan dari seorang psikolog anak, dan penggunaan tokoh kartun favorit korban sebagai sumber kekuatan dan kenyamanan bagi korban. Representasi proses pemidanaan pelaku yang ditunjukkan meliputi proses identifikasi pelaku, persidangan, dan hasil putusan hukum. ......This thesis discusses the representation of sexual violence against girls in a South Korean film titled Hope, and focuses on the impact of sexual violence, the victim's recovery process, and the criminalization process of sexual violence perpetrators. This research is a qualitative study with a semiotic text analysis method. This research becomes relevant in exploring whether this film really creates an alternative narrative that strengthens women's experiences or only follows conventional patterns that are still bound by the male gaze. In addition, seeing cinema's efforts to overcome and overhaul dominant norms, this research can provide new insights into the role of film in changing perspectives and fighting for more inclusive and just representations. The results show that the representation of the impact of sexual violence in Hope includes physical injury, psychological trauma and loss of self-confidence. The representation of the impact on the victim's parents is self-blame for what happened to their child, and feelings of deep sadness. In the recovery process, the representation shown is the victim getting help from a child psychologist, and the use of the victim's favorite cartoon character as a source of strength and comfort for the victim. The representation of the criminalization process of the perpetrator shown includes the process of identifying the perpetrator, the trial, and the results of the legal decision.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menemukan model ideal pelayanan victim oriented humanistic policing (VOHP) dan standar operasional prosedur victim impact statement (VIS) untuk korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia. Tujuan tersebut dicapai dengan melakukan studi komparasi implementasi victim oriented policing (VOP) dan VIS pada kepolisian di Indonesia, Jepang, dan Selandia Baru. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan komparasi studi kasus, merujuk pada Neuman (2013). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, kajian pustaka, dan dokumen dari ketiga negara, berfokus pada pelayanan kepolisian pada korban kekerasan seksual. Perbandingan dilakukan berlandaskan pada berbagai variabel aspek VOP dan VIS. Variabel perbandingan pada VOP meliputi: kultur organisasi, sumber daya organisasi, dan kompetensi khusus petugas. Sedangkan, variabel pada VIS meliputi pendekatan humanis, sikap empati, dan teknik komunikasi persuasi. Victim oriented humanistic policing (VOHP) yang penulis susun terdiri lima pendekatan strategis. Kelima pendekatan itu berupa (1) pendampingan berkelanjutan; (2) keterampilan wawancara praktis; (3) advokasi; (4) penggunaan teknologi; dan (5) kemitraan strategis. Kelima konsep teoretik ini menekankan fokus transformasi bagi penegak hukum untuk mencegah terjadinya viktimisasi primer maupun sekunder ketika menangani korban. Pada kesimpulannya, penelitian ini menawarkan model ideal VOHP dan model aplikatif VIS bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berlandaskan pada aspek humanis. Menempatkan korban sebagai inti dari pelayanan kepolisian, terutama pada konteks pelayanan bagi korban kejahatan kekerasan di Indonesia. ......This research aims to find the ideal model of victim-oriented humanistic policing (VOHP) and the standard operating procedure of the victim impact statement (VIS) for victims of sexual violence crimes in Indonesia. This goal is achieved by conducting a comparative study of the implementation of victim-oriented policing (VOP) and VIS in the police forces of Indonesia, Japan, and New Zealand. The research method uses a descriptive qualitative approach and a comparative case study, referring to Neuman (2013). Data were collected through interviews, observations, literature reviews, and documents from the three countries, focusing on police services for victims of sexual violence. Comparisons were made based on various variables of VOP and VIS aspects. Comparison variables in VOP include: organizational culture, organizational resources, and special officer competencies. Meanwhile, variables in VIS include a humanistic approach, empathetic attitudes, and persuasive communication techniques. The victim-oriented humanistic policing (VOHP) that the author has compiled consists of five strategic approaches. These five approaches are (1) ongoing accompaniment; (2) practical interview skills; (3) advocacy; (4) use of technology; and (5) strategic partnerships. These five theoretical concepts emphasize the focus of transformation for law enforcement to prevent the occurrence of primary and secondary victimization when handling victims. In conclusion, this study offers an ideal model of VOHP and an applicative model of VIS for the Indonesian National Police (Polri) based on humanistic aspects. Placing victims at the core of police services, especially in the context of services for victims of violent crimes in Indonesia.

Abstrak :
Latar Belakang: Kekerasan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat Indonesia dan menduduki peringkat kedua dibawah kekerasan fisik sebagai kekerasan yang paling sering terjadi pada perempuan di Indonesia. Sampel yang ditemukan pada TKP umumnya berupa sel sperma dari pelaku bercampur dengan sel epitel korban. Oleh karena itu pemisahan sel perlu dilakukan untuk memudahkan interpretasi pelaku kekerasan seksual. Pemisahan sel dilakukan dengan metode conventional differential extraction yang sampai saat ini masih menjadi gold standard dalam menangani sampel kekerasan seksual walaupun terdapat berbagai alternatif lain dikarenakan sederhana, murah, dan menghasilkan konsentrasi DNA yang baik. Tujuan: Mengetahui pemisahan sel sperma dari epitel dalam berbagai rasio konsentrasi dengan metode conventional differential extraction. Metode: Sampel penelitian dibuat dengan mencampurkan sel epitel dan sperma kedalam 4 rasio konsentrasi (A,B,C,D). Pemisahan sel sperma dari epitel dilakukan dengan metode conventional differemtial extraction kemudian DNA diekstraksi dengan metode Chelex 20%. DNA yang telah diekstraksi dihitung konsentrasinya dengan Quantifiler Duo. Hasil: Pemisahan sel dapat terjadi pada 4 kelompok rasio konsentrasi. Uji statistik menunjukkan perubahan rasio konsentrasi memiliki perbedaan bermakna terhadap konsentrasi DNA yang dihasilkan baik pada fraksi epitel maupun fraksi sperma. Kesimpulan: Conventional differential extraction dapat memisahkan sel sperma dari epitel dilihat dari konsentrasi DNA yang dihasilkan pada seluruh kelompok rasio konsentrasi dengan rasio konsentrasi A sebagai rasio terbaik dalam memisahkan sel ......Background: Sexual violence is a crime that occurs quite often in Indonesian society and ranks second below physical violence as the most frequent violence against women in Indonesia. Samples found at crime scenes are generally in the form of sperm cells from the perpetrator mixed with the epithelial cells of the victim. Therefore, it is necessary to separate cells to facilitate the interpretation of perpetrators of sexual violence. Cell separation was carried out using the conventional differential extraction method, which is still the gold standard in handling sexual violence samples, although there are various other alternatives because they are simple, inexpensive, and produce good DNA concentrations. Objective: To determine the separation of sperm cells from the epithelium in various concentration ratios using the conventional differential extraction method. Methods: Samples were prepared by mixing epithelial cells and sperm into 4 concentration ratios (A, B, C, D). Separation of sperm cells from the epithelium was carried out by conventional differemtial extraction method, then DNA was extracted using the Chelex 20% method. The extracted DNA was calculated for its concentration with Quantifiler Duo. Result: Cell separation can occur in 4 concentration ratio groups. Statistical test showed that the change in concentration ratio had a significant difference in the concentration of DNA produced in both the epithelial and sperm fractions. Conclusion: Conventional differential extraction can separate sperm cells from the epithelium seen from the concentration of DNA produced in all groups, the concentration ratio with the concentration ratio A as the best ratio in separating cells

Abstrak :
“Standar ganda seksual” merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan adanya penilaian negatif oleh masyarakat patriarki kepada perempuan yang tidak tunduk dengan ekspektasi peran gender. Bentuk penerimaan diri para perempuan pendukung gerakan body positivity dilihat secara seksual dan dinilai negatif, khususnya di media sosial TikTok. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus untuk menjelaskan fenomena serangan “standar ganda seksual” terhadap perempuan content creator yang mendukung gerakan body positivity pada media sosial TikTok sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang siber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serangan “standar ganda seksual” hadir dan melanggengkan sistem patriarki yang memaksa perempuan untuk bungkam dan patuh dengan standar yang tidak realistis yang dikonstruksikan oleh ekspektasi masyarakat patriarki. Teori feminis radikal juga menjelaskan bagaimana serangan balik kepada perempuan pendukung gerakan body positivity dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang menimbulkan beberapa dampak dan juga berusaha untuk membungkam para perempuan yang melakukan perlawanan atas tuntutan sistem patriarki. ......“Sexual double standards” is a concept that explain the negative assessment by patriarchal society of women who do not obey the expectations of the gender roles. Messages voiced by women through the content of the body positivity movement are viewed sexually and viewed negatively, especially on TikTok. This qualitative research will use case study method to explain the phenomenon of "sexual double standards" as a backlash against female content creators who promote the body positivity movement on TikTok as a form of sexual violence against women in cyberspace. The results of this study show that the "sexual double standards" attack exists and perpetuates a patriarchal system that forces women to remain silent and comply with unrealistic standards constructed by the expectations of a patriarchal society. Radical feminist theory also explains how the backlash against women who support the body positivity movement to be a form of sexual violence against women which has several impacts and also tries to silence women who fight against the demands of the patriarchal system.

Abstrak :
Tidak ada tempat yang aman bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia untuk terhindar dari kekerasan seksual, bahkan dalam institusi pendidikan berbasis agama sekalipun. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melihat pengalaman perkosaan anak perempuan santriwati di Pondok Pesantren Tahfidz Madani Kota Bandung, bagaimana perkosaan tersebut bisa terjadi, faktor apa yang mendorong perkosaan tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan anak perempuan sebagai korban. Lebih lanjut, skripsi ini menggunakan metode penelitian feminis dengan teori feminis radikal dan teknik analisis naratif feminis dalam menguraikan pembahasan kasus perkosaan terhadap anak perempuan santriwati melalui wawancara yang dilakukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkosaan yang dialami oleh anak perempuan santriwati tidak terlepas dari supremasi laki-laki yang mengakar akibat budaya patriarki dalam setiap lapisan masyarakat. Hal tersebut membuat ketidaksetaraan gender dan ketidakseimbangan relasi kuasa semakin terlihat jelas. Relasi kuasa yang timpang, berlapis, dan interseksional antara pelaku dan korban kemudian menciptakan lingkungan di mana penyalahgunaan lebih mungkin terjadi dan berkontribusi pada kekerasan seksual anak, termasuk di institusi pendidikan berbasis islam seperti Pondok Pesantren Tahfidz Madani. Kasus perkosaan dengan posisi anak perempuan santriwati yang tersubordinasi oleh Herry Wirawan selaku tokoh agama sekaligus pemilik dan pengasuh di pondok pesantren tersebut menjadi bukti bahwa ketidakseimbangan relasi kuasa terealisasi dalam praktik kekerasan seksual di pesantren. Perkosaan yang dialami oleh anak perempuan santriwati tersebut membuat mereka mengalami viktimisasi berganda. Adapun dampak tersebut meliputi dampak psikologis, sosial, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa pada akhirnya perempuan, terutama anak perempuan, selalu berada pada posisi yang dirugikan dalam masyarakat. ......There is no safe place for women and girls around the world to avoid sexual violence, even in religious-based educational institutions. The purpose of writing this thesis is to look at the experience of rape of boarding female students at the Tahfidz Madani Islamic Boarding School in Bandung, how the rape happened, what factors prompted the rape, and how it impacted the lives of girls as victims. Furthermore, this thesis uses feminist research methods with radical feminist theory and feminist narrative analysis techniques in describing the discussion of rape cases against boarding female students through interviews conducted. The results of the analysis show that the rape experienced by boarding female students cannot be separated from male supremacy which is rooted as a result of patriarchal culture in every layer of society. This makes gender inequality and power relations imbalances even more obvious. Unequal, layered, and intersectional power relations between perpetrators and victims then create an environment where abuse is more likely to occur and contribute to child sexual violence, including in Islamic-based educational institutions such as the Tahfidz Madani Islamic Boarding School. The rape case in the position of a boarding female student who was subordinated to Herry Wirawan as a religious figure as well as the owner and caregiver is proof that an imbalance of power relations is realized in the practice of sexual violence in Islamic boarding schools. The rape that was experienced by boarding female students made them experience double victimization. These impacts include psychological, social, and unwanted pregnancies. This shows that in the end women, especially girls, are always at a disadvantage in society.